DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentnag ketentuan umum; maksud dan tujuan ; ruang lingkup; tata cara pemberian bantuan hukum; pelaksanaan bantuan hukum; tata cara permohonan dan penyaluran dana bantuan hukum; tata cara pelaporan bantuan hukum; sanksi administratif; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1654, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2222);
11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 109);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 126);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6);
17.Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 102);
18.Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 24);
19.Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 83). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6.Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah Kabupaten dengan kondisi sosial ekonomi yang dikategorikan miskin serta dibuktikan dengan kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
11.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
12.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
15.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
16.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi Masyarakat Miskin di Daerah dalam menghadapi permasalahan hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Masyarakat Miskin untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak Masyarakat Miskin sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah, dan
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Miskin yang menghadapi masalah hukum perdata, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin oleh Pemberi Bantuan Hukum, meliputi :
1. a.bantuan hukum secara litigasi; dan
2. b.bantuan hukum secara nonlitigasi.
(2)Bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara perdata, perkara pidana atau perkara tata usaha negara.
(3)Bantuan hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan diluar Pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.

Pasal 6

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum di Daerah yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Untuk memperoleh Bantuan Hukum, mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
(2)Dalam hal pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan dan Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
(3)Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
1. a.identitas Penerima Bantuan Hukum;
2. b.surat keterangan miskin/tidak mampu dari Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
3. c.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
4. d.dokumen yang berkenaan dengan perkara;
5. e.surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
(4)Dalam Hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat melampirkan:
1. a.Kartu Keluarga Sejahtera;
2. b.Kartu Indonesia Pintar;
3. c.Kartu Indonesia Sehat; dan
4. d.dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
(5)Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat berupa surat keterangan dari :
1. a.Kepala Kepolisian yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
2. b.Kepala Kejaksaan atau Jaksa Penuntut Umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
3. c.Kepala Rumah Tahanan Negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
4. d.Kepala Lembaga Permasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; dan
5. e.Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
(6)Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani Bantuan Hukum secara litigasi mendapatkan penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan surat keterangan miskin.
(7)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari Instansi yang berwenang.
(8)Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau Sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus;
5. e.memiliki Program Bantuan Hukum;
(2)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi maka calon Pemberi Bantuan Hukum dapat berasal dari Pemberi Bantuan Hukum Kabupaten/Kota terdekat.
(3)Pemberi Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum wajib melampirkan:
1. a.fotocopy salinan akreditasi;
2. b.fotocopy salinan akta pendirian;
3. c.fotocopy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
4. d.fotocopy akta kepengurusan;
5. e.fotocopy surat penunjukan sebagai Advokat;
6. f.fotocopy surat izin beracara sebagai Advokat;
7. g.fotocopy dokumen mengenai status Kantor Lembaga Bantuan Hukum;
8. h.fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
9. i.fotocopy laporan pengelolaan keuangan 1 (satu) tahun terakhir;
10. j.fotocopy rencana program Bantuan Hukum.
(4)Bupati menetapkan Pemberi Bantuan Hukum di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Bupati melalui Panitia Verifikasi memeriksa kelayakan calon Pemberi Bantuan Hukum
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat adhoc, independen dan berkedudukan di Daerah.
(3)Panitia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Pengarah : 1. Bupati;
  1. 2.Wakil Bupati.
2. b.Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
3. c.Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah.
4. d.Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
5. e.Anggota : 1. Inspektur;
  1. 2.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. 3.Kepala Dinas Sosial;
  3. 4.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  4. 5.Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  5. 6.Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  6. 7.Fungsional Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
(4)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun daftar calon Pemberi Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum;
2. b.memeriksa dokumen administrasi persyaratan yang diajukan oleh calon Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.melakukan koordinasi dengan calon Pemberi Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum;
4. d.mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Pemberi Bantuan Hukum.

BAB V

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 10

(1)Pemberi Bantuan Hukum wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati sebelum melaksanakan pemberian bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi.
(2)Dalam hal perkara membutuhkan waktu penanganan yang cepat, maka pengajuan permohonan bantuan hukum dapat diajukan setelah penanganan perkara dengan tetap mematuhi persyaratan pelaksanaan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.identitas penerima bantuan hukum;
2. b.jenis bantuan hukum litigasi yang diberikan;
3. c.dokumen lainnya berkaitan dengan perkara yang ditangani.

Pasal 11

(1)Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) perkara.
(2)Pemberi Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) setelah mendengarkan uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Penerima Bantuan Hukum.
(3)Pemberi Bantuan Hukum setelah menganalisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…