DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 58 Tahun 2025

Nomor: 58
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; asas-asas pengembangan budidaya ikan air tawar; pengelolaan kawasan budidaya ikan air tawar; kemitraan; sarana dan prasarana pembudidaya ikan; pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan; pengendalian mutu; pembinaan, monitoring dan evaluasi; penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan sumberdaya ikan khususnya untuk perikanan budidaya di Kabupaten Ciamis selama ini belum dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pembudidaya ikan sehingga perlu dilakukan upaya pengembangan budidaya ikan air tawar secara berkelanjutan dan berkeadilan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengamanatkan bahwa Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal yang dapat dilakukan di air tawar;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
6.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pakan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1772);
7.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Ikan Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 291). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Bupati adalah Bupati Ciamis;
4.Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Peternakan dan Perikanan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis.
6.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7.Ikan air tawar adalah ikan yang hidup dan siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan darat.
8.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9.Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
10.Sumber Daya lkan yang selanjutnya disingkat SDI adalah potensi semua jenis ikan.
11.Perlindungan Sumber Daya Ikan yang selanjutnya disebut Perlindungan SDI adalah upaya melindungi dan memanfaatkan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan berkesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaan sumberdaya ikan.
12.Kemitraan adalah usaha bersama antara Pemerintah Daerah, dengan pihak ketiga dalam pengembangan potensi dan Perlindungan Sumberdaya Ikan disertai pembinaan dan pengembangan dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar pengelolaan SDI dan lingkungannya tetap lestari, maju, berdaya saing, berkelanjutan serta mendorong peningkatan produksi ikan air tawar.
(2)Peraturan Bupati ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. a.meningkatkan taraf hidup masyarakat;
2. b.mewujudkan optimalisasi pemanfaatan potensi SDI secara bijaksana dan lestari;
3. c.meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
4. d.terpenuhinya kebutuhan konsumsi ikan air tawar;
5. e.meningkatkan produktifitas, mutu, nilai tambah dan daya saing usaha perikanan air tawar;
6. f.meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk pakan ikan mandiri;
7. g.meningkatkan pemanfaatan sumberdaya ikan untuk pengembangan potensi sosial, ekonomi dan budaya;
8. h.menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidaya ikan dan tata ruang.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.asas-asas pengembangan budidaya ikan air tawar;
b.pengelolaan kawasan budidaya ikan air tawar;
c.kemitraan;
d.sarana dan prasarana pembudidaya ikan;
e.pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
f.pengendalian mutu;
g.pembinaan, monotoring dan evaluasi.

BAB IV

ASAS-ASAS PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR

Pasal 4

Pengembangan budidaya ikan air tawar dilakukan berdasarkan asas-asas:

a.keberlanjutan;
b.efisiensi;
c.keadilan;
d.keterpaduan;
e.kelestarian.

Pasal 5

(1)Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah prinsip yang memastikan budidaya dapat berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan dan tetap memberikan manfaat ekonomi serta sosial.
(2)Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah prisip yang bertujuan memaksimalkan hasil (output) dengan mengoptimalkan penggunaan sumberdaya (input) yang tersedia.
(3)Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah prinsip yang memastikan distribusi yang adil dalam akses sumberdaya, kesempatan, manfaat dan beban dalam kegiatan budidaya ikan’
(4)Keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah prinsip yang mengintegrasikan berbagai aspek, sector dan stakeholder dalam suatu system yang saling terkait dan mendukung untuk mencapai tujuan pengembangan budidaya ikan yang optimal.
(5)Kelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, adalah prinsip yang memastikan kegiatan budidaya dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa merusak atau menguras sumberdaya alam agar lingkungan tetap lestari.

BAB V

PENGELOLAAN KAWASAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan SDI pada Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar.
(2)Dalam melakukan Pengelolaan SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perikanan.
(3)Pelaksanaan pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengembangan potensi sumberdaya air tawar, meliputi:

a.perencanaan;
b.pemanfaatan;
c.perlindungan;
d.pemberdayaan masyarakat;
e.pengawasan dan pemanfaatan

Pasal 8

(1)Penyusunan rencana pengembangan budidaya ikan air tawar dengan pemanfaatan air untuk budidaya ikan harus memperhatikan kriteria teknis air untuk pembudidayaan ikan.
(2)Penyusunan rencana pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.
(3)Penyusunan rencana pemanfaatan lahan untuk pengembangan budidaya ikan air tawar harus memperhatikan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pembudidayaan ikan.
(4)Penyusunan rencana pemanfaatan lahan dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.
(5)Rencana pemanfaatan lahan untuk pembudidayaan ikan sebagai masukan dalam penyusunan dan/atau rencana zonasi.
(6)Penyusunan rencana pemanfaatan air dan rencana pemanfaatan lahan untuk pembudidayaan ikan harus memperhatikan:
1. a.sumber air;
2. b.penetapan kawasan budidaya;
3. c.luas lahan;
4. d.kondisi sosial dan lingkungan

Pasal 9

(1)Pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan berdasarkan peruntukannya dibedakan menjadi:
1. a.pemanfaatan air sebagai media;
2. b.pemanfaatan air sebagai materi.
(2)Pemanfaatan air sebagai media untuk pembudidayaan ikan terdiri atas:
1. a.waduk;
2. b.danau;
3. c.sungai;
4. d.sawah;
5. e.genangan air lainnya.
(3)Pemanfaatan air sebagai materi untuk pembudidayaan ikan terdiri atas penggunaan air dikolam, tambak atau tempat/wadah lain yang dapat diusahakan untuk pembudidayaan ikan.

Pasal 10

(1)Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan pengelolaan SDI pada kawasan budidaya ikan air tawar.
(2)Pemanfaatan potensi budidaya ikan air tawar didukung oleh beberapa faktor:
1. a.ketersediaan sumberdaya air sebagai faktor utama dalam kegiatan budidaya ikan;
2. b.lahan;
3. c.irigasi pertanian;
4. d.bendungan;
5. e.balai benih ikan;
6. f.media budidaya lainnya;
7. g.jumlah penduduk.
(3)Balai benih ikan berfungsi sebagai sarana penyediaan benih ikan, serta sebagai sarana publik untuk pembinaan dan peningkatan budidaya bagi masyarakat.
(4)Pemanfaatan kawasan budidaya ikan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis, terdiri dari jenis ikan:
1. a.nila;
2. b.nilem;
3. c.mas;
4. d.gurame;
5. e.lele;
6. f.belut;
7. g.gabus;
8. h.tawes;
9. i.tambakan;
10. j.sepat;
11. k.patin;
12. l.ikan hias air tawar.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004