DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; kemampuan keuangan daerah; penghasilan pimpinan dan anggota dprd; tunjangan kesejateraan pimpinan dan anggota DPRD; uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD; belanja penunjang kegiatan DPRD; pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD; ketentuan lain - lain; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 102);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 Nomor 11); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Bupati adalah Bupati Ciamis.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8.Sekertaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan kebutuhan.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut belanja rumah tangga adalah belanja untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Pimpinan DPRD.
11.Kunjungan Kerja adalah Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke daerah-daerah lain dalam rangka peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
12.Uang Representasi adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
13.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
14.Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan untuk 1 (satu) orang istri/suami yang syah dan 2 (dua) Orang anak kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
15.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
16.Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Paripurna.
17.Tunjangan Alat Kelengkapan Lain DPRD adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
18.Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
19.Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses.
20.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Pakaian Dinas dan Atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD, dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD.
21.Uang Jasa Pengabdian adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau yang mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
22.Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah Dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
23.Kelompok Pakar/Tim adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris DPRD atas usul Anggota DPRD yang membantu Alat Kelengkapan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat tidak tetap.
24.Tunjangan Beras adalah Tunjangan yang di berikan setiap bulan Kepada Pimpinan atau Aanggota DPRD ditambah 1 ( satu ) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang Kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
25.Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang di berikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan selama Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD.
26.Reses adalah kegiatan Pimpinan atau Anggota DPRD diluar kegiatan masa sidang dan di luar gedung DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat.
27.Tunjangan transportasi DPRD adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD dalam bentuk uang untuk menutupi biaya perjalanan. Tunjangan ini diberikan setiap bulan dan dibayarkan mulai dari tanggal pengucapan sumpah/janji.
28.Pengawasan adalah fungsi pengawasan DPRD yang di wujudkan dalam mengawasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
29.Belanja penunjang Operasional Selanjutnya disingkat BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan kegiatan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
30.Perjalanan Dinas Dalam Negeri Selajutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara;
31.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan telah di bayarkan terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
32.Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
33.Tenaga ahli adalah seseorang yang memenuhi dan diangkat oleh Seketaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
34.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a.tinggi,
b.sedang; dan
c.rendah.

BAB III

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

a.Uang Representasi;
b.Tunjangan Keluarga;
c.Tunjangan Beras;
d.Uang Paket;
e.Tunjangan Jabatan;
f.Tunjangan Alat Kelengkapan;
g.Tunjangan Alat Kelengkapan lain;
h.TKI; dan
i.Tunjangan Reses.

Pasal 4

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 5

(1)Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati, sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
(2)Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD, sebesar Rp1.680.000,- (satu juta enam ratus delapah puluh ribu rupiah).
(3)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
(2)Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Ketua DPRD, sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
2. b.Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
3. c.Anggota DPRD, sebesar Rp157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 8

(1)Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
(2)Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Ketua DPRD, sebesar Rp3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
2. b.Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
3. c.Anggota DPRD, sebesar Rp2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 9

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Ketentuan dan besaran tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Ketua diberikan 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
2. b.Wakil Ketua diberikan 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
3. c.Sekretaris diberikan 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
4. d.Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
(3)Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 10

(1)Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
(2)Kelompok kemampuan keuangan Daerah rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan masing-masing sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
(3)Kelompok kemampuan keuangan Daerah sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan masing-masing sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
(4)Kelompok kemampuan keuangan Daerah tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan masing-masing sebesar Rp14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 11

(1)Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
(2)Kelompok kemampuan keuangan Daerah rendah, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan masing-masing sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
(3)Kelompok kemampuan keuangan Daerah sedang, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan masing-masing sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
(4)Kelompok kemampuan keuangan Daerah tinggi, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan masing-masing sebesar Rp14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…