DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2026

Nomor: 8
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun 2026. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada: a. PNS dan Calon PNS; b. Bupati dan Wakil Bupati; c. pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. pimpinan badan layanan umum daerah; e. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan f. PPPK.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2.Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
3.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
4.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang telah terikat kontrak kerja dengan pimpinan BLUD; dan
5.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.Bupati dan Wakil Bupati;
3. c.pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. d.pimpinan badan layanan umum daerah;
5. e.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
6. f.PPPK.
(2)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan Negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan pegawai.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan dan/atau dibayarkan sesuai kemampuan kapasitas fiskal daerah.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
1. a.pimpinan badan layanan umum/badan layanan umum daerah; dan
2. b.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah; paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(5)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(6)Penghasilan sebagaimana pada Pasal 2 Ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan pegawai paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk:
1. a.tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi;
2. b.tunjangan pengelola arsip statis; dan
3. c.tunjangan atau isentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah.

Pasal 4

Besaran pemberian gaji ketiga belas berlaku secara mutatis mutandis terhadap besaran pemberian tunjangan Hari Raya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.
(4)Besaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e sebesar yang diterima dalam satu bulan pada bulan sebelumnya yang telah dibayarkan dan/atau memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

(1)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.
(2)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
(3)Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2026.
(4)Besaran gaji ketiga belas untuk tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pembayaran kinerja tambahan penghasilan pegawai yang dibayarkan pada bulan terakhir pembayaran tambahan penghasilan pegawai dan/atau memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

(1)Tunjangan Hari Raya dan Besaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

Pasal 8

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Ciamis. Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 12 Maret 2026 BUPATI CIAMIS, Cap/ttd HERDIAT SUNARYA Diundangkan di Ciamis pada tanggal 12 Maret 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, Cap/ttd ANDANG FIRMAN TRIYADI BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026 NOMOR 8

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…