DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; sumber anggaran dbhcht; alokasi blt dbhcht; pendataan; pencairan blt dbhcht; pemanfaatan blt dbhcht; pelaporan, monitoring, dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1385) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klonot dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 937);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
12.Keputusan Menteri Sosial Nomor: 73/Huk/2024 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 102);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 10);
16.Peraturan Bupati Ciamis Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2021 Nomor 21);
17.Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2021 Nomor 118);
18.Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 102);
19.Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 24); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau dan/atau masyarakat lainnya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Ciamis.
6.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT bagi buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau dan/atau masyarakat lainnya di Daerah yang bersumber dari DBHCHT.
(2)Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna pemulihan perekonomian masyarakat di wilayah daerah Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat melalui BLT DBHCHT.

BAB II

PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 3

Sumber dana BLT DBHCHT dari anggaran DBHCHT Kabupaten Ciamis.

Pasal 4

(1)Penerima BLT DBHCHT sebagai berikut:
1. a.buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
2. b.buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
3. c.anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu masyarakat yang mempunyai penyakit kronis yaitu:
1. a.penderita kanker;
2. b.penderita thalasemia;
3. c.penderita hemodialisa; dan/atau
4. d.penyandang disabilitas berat.
(3)Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.untuk sigaret kretek tangan merupakan buruh yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, penguji kualitas produk (quality control), buruh gudang bahan baku, dan/atau buruh gudang bahan jadi; dan
2. b.untuk sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, tembakau iris, tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi.
(4)Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf a tidak termasuk buruh/pekerja yang berstatus sebagai:
1. a.distributor;
2. b.tenaga administrasi;
3. c.petugas keamanan/satuan pengamanan; dan
4. d.tenaga pemasar (marketing/sales).
(5)Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.

Pasal 5

(1)Persyaratan penerima BLT DBHCHT, yaitu
1. a.berstatus sebagai penduduk daerah, dibuktikan dengan identitas kependudukan;
2. b.terdaftar dalam data base DTKS, dan/atau dapat dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa/kelurahan;
3. c.buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Daerah, dibuktikan dengan surat keterangan dari desa/kelurahan;
4. d.buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja di daerah, dibuktikan dengan surat keterangan dari desa/kelurahan; dan
5. e.masyarakat yang mempunyai penyakit kronis, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
(2)Penerima bantuan BLT DBHCHT dapat dinyatakan tidak layak jika memenuhi kriteria:
1. a.alamat dan/atau individu tidak ditemukan;
2. b.meninggal dunia;
3. c.memiliki pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Repulik Indonesia/ aparatur Negara lainnya;
4. d.anggota keluarga Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara
5. e.pensiunan Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. f.dianggap/dinilai sudah mampu dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
7. g.menolak menerima BLT DBHCHT; dan
8. h.berstatus aktif sebagai perangkat desa.

BAB III

ALOKASI BLT DBHCHT

Pasal 6

(1)Alokasi besaran BLT DBHCHT, sebagai berikut :
1. a.buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok serta buruh pabrik yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan b sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan, selama 12 bulan;
2. b.penderita kanker sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. c.penderita thalassemia dan hemodialisa sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b dan c sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
4. d.penyandang disabilitas berat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf d sebesar Rp. 1.500.000,00.
(2)BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tunai.

BAB IV

PENDATAAN

Pasal 7

(1)Pendataan calon Penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh :
1. a.Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian untuk calon Penerima yang berstatus sebagai buruh pabrik rokok;
2. b.Perangkat Daerah yang membidangi pertanian untuk calon Penerima yang berstatus sebagai buruh tani tembakau;
3. c.Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan untuk calon Penerima yang berstatus sebagai masyarakat lainnya.
(2)Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian, pertanian dan kesehatan memberikan data calon penerima BLT DBHCHT kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial untuk diusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap data calon penerima BLT DBHCHT.
(4)Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial membentuk tim verifikasi dan validasi.
(5)Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bertugas:
1. a.melakukan verifikasi dan validasi kelayakan/ kepatutan calon penerima BLT DBHCHT;
2. b.melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan calon penerima BLT DBHCHT; dan
3. c.membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi.
(6)Hasil verifikasi dan validasi Tim verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan penerima BLT DBHCHT oleh Bupati.
(7)Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENCAIRAN BLT DBHCHT

Pasal 8

(1)Proses pencairan dana bantuan sosial BLT DBHCHT dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial mengajukan usulan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan melampirkan persyaratan berupa surat rekomendasi pencairan; berita acara hasil verifikasi kelengkapan usulan pencairan; surat Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima belanja bantuan social; surat pernyataan pengajuan SPP- LS/SPP-TU, surat pernyataan tanggungjawab mutlak, SPP dan SPM; dan daftar penerima bantuan social; dan
2. b.bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke penerima manfaat langsung secara tunai.
(2)Ketentuan mengenai teknis pencairan BLT DBHCHT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

PEMANFAATAN BLT DBHCHT

Pasal 9

BLT DBHCHT yang diterima penerima manfaat dapat dipergunakan untuk pembelian bahan pangan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan.

BAB VII

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial menyampaikan laporan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2)Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial dilaksanakan oleh tim verifikasi dan validasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial.
(3)Dalam melaksanakan pelaporan, monitoring dan evaluasi berpedoman pada ketentuan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…