DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, insentif, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2018 Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 105), dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2022 tentang Peru bahan Atas Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 257);
b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023, instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk kepastian hukum dalam pemberian insentif pemungutan pajak daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2020);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 57);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 35);
10.Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 387); 1 1. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 388); 3 MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan utusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cianjur.
5.Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan.
6.Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah konstribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.Pelaksana Pemungutan Pajak adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.
8.Insentif Pemungutan Pajak, selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
9.Pegawai Sadan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur, yang tercatat dalam administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk satuan pengamanan, pengemudi, dan petugas kebersihan kantor.
10.Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak dan pengawasan penyetorannya. 1 1. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan dalam setiap triwulan.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4

BAB II

INSENTIF

Pasal 2

(1)Insentif diberikan kepada Pelaksana Pemungutan Pajak yang diberikan secara proporsional, kepada:
1. a.Bupati dan Wakil Bupati;
2. b.Pegawai Bapenda;
3. c.Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang ditetapkan/ditugaskan oleh Bapenda untuk membantu pelaksanaan pemungutan;
4. d.Pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak.
(2)Insentif diberikan kepada Pelaksana Pemungutan Pajak untuk setiap jenis Pajak, paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji beserta tunjangan yang melekat setiap bulannya.

Pasal 3

(1)Pelaksana Pemungutan Pajak diberikan Insentif apabila realisasi mencapai target kinerja tertentu Pemungutan Pajak.
(2)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan maksud:
1. a.meningkatkan kinerja Pelaksana Pemungutan Pajak;
2. b.meningkatkan semangat kerja bagi Pegawai Pelaksana Pemungutan Pajak;
3. c.meningkatkan pendapatan daerah; dan
4. d.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
(3)Target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
(4)Insentif diberikan setiap triwulan pada awal teriwulan berikutnya, dengan ketentuan:
1. a.apabila pada akhir triwulan 1 (satu) realisasi target kinerja tercapai atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan 2 (dua);
2. b.apabila pada akhir triwulan 1 (satu) realisasi target kinerja kurang dari target kinerja, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan 2 (dua);
3. c.apabila pada akhir triwulan 2 (dua) realisasi target kinerja tercapai atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan 1 (satu) yang belum dibayarkan dan triwulan 2 (dua);
4. d.apabila pada akhir triwulan 2 (dua) realisasi kurang dari target kinerja, Insentifuntuk triwulan 2 (dua) belum dibayarkan pada awal triwulan 3 (tiga);
5. e.apabila pada akhir triwulan 3 (tiga) realisasi kurang dari target kinerja, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan 4 (empat);
6. f.apabila pada akhir triwulan 3 (tiga) realisasi target kinerja tercapai atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan 4 (empat); 5
7. g.apabila pada akhir triwulan 4 (empat) realisasi tercapai seluruhnya atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
8. h.apabila pada akhir triwulan 4 (empat) realisasi kurang dari target kinerja tetapi lebih dari target kinerja triwulan 3 (tiga), Insentif diberikan untuk triwulan 3 (tiga) dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
(5)Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 4

Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak, dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN,PELAKSANAAN,DANPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1)Kepala Bapenda merencakan dan menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.

Pasal 7

Dalam hal target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 105) dan Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 257), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. • 6

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur. Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 13 Januari 2025 BUPATI CIANJUR, ttd;/cap; HERMAN SUHERMAN Diundangkan di Cianjur Pada tanggal 14 Januari 2025 SEKR, 'DI E KABUI % z 'c" { 'r CECEP S. A BERITA DAERAH KABUPATEN ClANJUR TAHUN 2025 NOMOR 508

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2018

Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2018

Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2022