(1)Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah, BLUD atau oleh pihak ketiga yang ditunjuk.
(2)Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ke RKUD atau melalui pegawaijpetugas pemungut Retribusi.
(3)PegawaijPetugas yang bertindak seLalru pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
(6)Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Pemungutan Pasal 12
(1)SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan pembetulan, apabila ada permohonan dari Wajib Retribusi maupun pembetulan berdasarkan alas an jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena alasan terdapat kesalahan hitung, kesalahan tulis atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
(3)SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan oleh Wajib Retribusi maupun karena alasan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Permohonan pembetulan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (3) disampaikan Uepada Kepala Perangkat Daerahj'pimpinan BLUD pemungut Retribusi yang dimohonkan pembatalan, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKRDdisertai dengan alasan-alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi kartu tanda penduduk.
(5)Atas permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUDpemungut Retribusi yang dimohonkan pembatalan melakukan koordinasi dengan Kepala Bapenda, dan dapat melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
(6)Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam berita acara pembetulan atau pembatalan penetapan Retribusi yang ditandatangani bersama antara Kepala Perangkat Daerah Zpimpinan BLUD pemungut Retribusi yang dimohonkan pembatalan dan Kepala Bapenda.
(7)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pembetulan atau pembatalan SKRD.
(8)Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berita acara ditandatangani, Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang dimohonkan pembetulan atau pembatalan wajib menerbitkan surat pembatalan SKRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD.
Bagian Keempat Pembetulan dan Pembatalan