DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 101 Tahun 2025

Nomor: 101
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Jenis Dan Pemungut Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga, Koordinasi Pemungutan Dan Pemanfaatan Data, Pemanfaatan Penerimaan, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; BUPATICIANJUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANBUPATIClANJUR NOMOR101 TABUN2025 TENTANG TATACARAPEMUNGUTANRETRIBUSIDAERAH BUPATICIANJUR PROVINSIJAWABARAT I SALINAN I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya, disebut Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewarganegaraan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapcnda adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kepala Perangkat Daerah adalah Kcpala Perangkat Daerah selaku unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan Zatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau hadan.
8.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakarr/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
9.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi tertentu. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANBUPATI TENTANGTATA CARA PEMUNGUTAN RETRlBUSIDAERAH.
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2020);
8.Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44);
9.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 57);
10.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, danj atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi danj atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
11.Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar wajib retribusi melunasi utang retribusi dengan menegur pembayaran atas retribusi. 12.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13.Jasa Usaha adalab jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintab Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepeotingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerab, yang selanjutnya disiogkat SKRDadalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnyajumlah pokok retribusi yang terutang.
16.Bangungan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas danjatau di dalam tanah danj'atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
17.Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan! atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRDadalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20.Surat Perintah Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan! atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
21.Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan! atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
22.Kertas Kerja Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat KKPadalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleb Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan! atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.

Pasal 2

Jenis dan Perangkat Daerah pemungut Ret..ribusi,adalah;

a.Retribusi Jasa Umum, meliputi:
1. 1.Pelayanan Kesehatan, dipungut oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran dan Dinas Kesehatan;
2. 2.Pelayanan Kebersihan, dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup;
3. 3.Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut oleh Dinas Perhubungan; dan
4. 4.Pelayanan Pasar, dipungut Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
b.Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
1. 1.Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan, dipungut oleh Dinas Perhubungan;
2. 2.Penyediaan Rumah Pemotongan Hewan Temak, dipungut oleh Dinas Petemakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan;
3. 3.Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga, dipungut olch Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
4. 4.Penjualan Hasil Usaha Produksi Usaha Pemerintah Daerah, dipungut oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
5. 5.Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah danl atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak: mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.
c.Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
1. 1.Persetujuan Bangunan Gedung, dipungut oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan; dan
2. 2.Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dipungut oleh Dinas Tenaga Kerja.
3. 23.Laporan Hasil Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
4. 24.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. 25.Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening temp at penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

JENIS DANPEMUNGUTRETRIBUSI

Pasal 6

(1)Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk 1 (satu) jenis layanan Retribusi.
(2)Penetapan SKRDdapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.

Pasal 5

(1)Besaran tarif Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 clitetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang clipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(2)Dokumen lain yang clipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(3)SKRDatau dokumen lain yang clipersamakan sebagai sarana pemungutan Retribusi, paling sedikit memuat logo Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah, tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, pimpinan BLUD atau Pejabat yang ditunj uk , nomor dan seri, nilaiyriominalybesaran Retribusi terutang, nomor dan tahun Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi.
(4)SKRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen lain ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi. Pasa14
(1)Besaran tarif Retribusi terutang berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 berikut perubahannya.
(2)Dalam hal pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melakukan pendataan secara berkala terhadap Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/ atau Objek Retribusi untuk memperoleh, rnelengkapi, dan menatausahakan data Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan Zatau objek Retribusi.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data dasar Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal untuk menentukan potensi Retribusi yang dimiliki dan jenis layanan yang disediakan.
(1)Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalarn Pasa19 ayat (I) dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
(2)Dalam hal Sur at Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Perangkat Daerahjpimpinan BLUDpemungut Retribusi menerbitkan Sur at Teguran kedua.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN Pasall0

Pasal 9

(1)Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
(2)Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.
(3)Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama Wajib Retribusi, jenis Retribusi, dan tanggal jatuh tempo.
(4)Penyarnpaian Surat Teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos, melalui surat elektronik, atau melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati.
(5)Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerahj pimpinan BLUDpemungut Retribusi.

Pasal 8

(1)Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekallgus dan lunas melalui kasir, petugas, atau sarana pembayaran lain secara elektronik yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerahjpimpinan BLUDpemungut Retribusi.
(2)Retribusi yang telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti pembayaran Retribusi.
(3)SKRD danjatau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)juga dapat digunakan sebagai bukti pembayaran.
(4)Format bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerahjpimpinan BLUDpemungut Retribusi.

Pasal 7

(1)Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah, BLUD atau oleh pihak ketiga yang ditunjuk.
(2)Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ke RKUD atau melalui pegawaijpetugas pemungut Retribusi.
(3)PegawaijPetugas yang bertindak seLalru pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
(6)Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan pembetulan, apabila ada permohonan dari Wajib Retribusi maupun pembetulan berdasarkan alas an jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena alasan terdapat kesalahan hitung, kesalahan tulis atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
(3)SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan oleh Wajib Retribusi maupun karena alasan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Permohonan pembetulan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (3) disampaikan Uepada Kepala Perangkat Daerahj'pimpinan BLUD pemungut Retribusi yang dimohonkan pembatalan, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKRDdisertai dengan alasan-alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi kartu tanda penduduk.
(5)Atas permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kepala Perangkat Daerah/pimpinan BLUDpemungut Retribusi yang dimohonkan pembatalan melakukan koordinasi dengan Kepala Bapenda, dan dapat melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
(6)Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam berita acara pembetulan atau pembatalan penetapan Retribusi yang ditandatangani bersama antara Kepala Perangkat Daerah Zpimpinan BLUD pemungut Retribusi yang dimohonkan pembatalan dan Kepala Bapenda.
(7)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pembetulan atau pembatalan SKRD.
(8)Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berita acara ditandatangani, Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang dimohonkan pembetulan atau pembatalan wajib menerbitkan surat pembatalan SKRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD.

Pasal 11

Retribusi yang dibayarkan me1alui kasir atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)harus menyetorkan ke RKUD,dengan ketentuan:

a.untuk penerimaan pembayaran Retribusi sampai dengan pukul 14.00 WIB disetorkan pada hari yang sama;
b.untuk penerimaan pembayaran Retribusi setelah pukul 14.00 WIB disetorkan paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak uang kas tersebut diterima; dan
c.untuk penerimaan pembayaran pada hari libur di limpahkan pada hari kerja berikutnya.

(3)Dalam hal Surat Teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Perangkat Daerah Zpimpinan BLUDpemungut Retribusi, mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

Pasal 17

Kegiatan pemeriksaan dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu:

a.LHPdisusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos- pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait; dan Pasal 16 Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), meliputi:
a.pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
b.luas pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya pemeriksaan;
c.pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang ditentukan oleh Perangkat Daerah/ pimpinan BLUDpemungut Retribusi;
d.pemeriksaan dapat dilaksanakan di kant or Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan/ atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah, tempat tinggal at au tempat kedudukan Wajib Retribusi, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Retribusi, dan/atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa;
e.pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan eli luar jam kerja; dan
f.pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 15

(1)Pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
(2)Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan.
(3)Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Pasal 14

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Paragraf2 Tata Cara Pemeriksaan Pasal 13 Kepala Perangkat Daerahj'pimpinan BLUD pemungut Retribusi berwenang melakukan pemeriksaan meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

(9)Format berita acara pembetulan atau perobatalan penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.Zpimpinan BLUDpemungut Retribusi.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…