DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Relawan Tangguh Bencana dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, tugas dan fungsi, keanggotaan, hak dan kewajiban, pengendalian, pemberdayaan dan pengerahan retana, monitoring dan evaluasi,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Relawan Tangguh Bencana, telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019;
b.bahwa dalam rangka optimalisasi peran serta dalam tanggap bencana di Kabupaten Cianjur, diperlukan upaya penanggulangan bencana secara cepat, tepat, sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu, perkembangan situasi dan kondisi tidak relevan, maka perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Relawan Tangguh Bencana;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
8.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
9.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
10.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Republik Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa; 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 20 l 9tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 6);
13.Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Relawan Tangguh Bencana (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 48); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG RELAWAN TANGGUH BENCANA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Relawan Tangguh Bencana (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 48), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ayat (18), ayat (19) diubah dan penambahan ayat (20), sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(18). Relawan Tangguh Bencana yang selanjutnya disebut RETANA adalah relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana; 3
(19)Pengurus RETANA Koordinator adalah Relawan yang telah memenuhi persayaratan dan lolos verifikasi BPBD Kabupaten Cianjur dan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana yang berdomisili di Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Cianjur;
(20). Pengurus RETANA Koordinator terdiri dari pengurus RETANA Kabupaten Retana Kecamatan dan Retana Desa; dan
(21). Korcam, Kordes dan Korkab pengurus RETANA Kabupaten (Korkab)

2.Ketentuan Pasal 1 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Pengurus RETANA Kabupaten mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas kepada pengurus RETANA Kordinator Kabupaten, pengurus RETANA Kordinator Kecamata, dan pengurus RETANA Kordinatot Desa/Kelurahan.
(2)Pengurus RETANA Kabupaten dapat melakukan Kerjasama dengan pihak atau organisasi lain dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SOM) RETANA;
(3)Pengurus RETANA Kabupaten selain bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, juga bertugas dan berfungsi mengkoordinasikan, merekapitulasi laporan segala kegiatan RETANA ditingkat Desa/Kelurahan.
(4)Pengurus RETANA Kecamatan, selain bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, juga bertugas dan berfungsi mengkoordinasikan, merekapitulasi laporan segala kegiatan RETANA ditingkat Desa/Kelurahan.
(5)Anggota RETANA Desa mempunyai tugas dan fungsi membantu seluruh kegiatan Pengurus Retana Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

3.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 13

(1)Keanggotaan RETANA,terdiri dari:
1. a.5 orang Pengurus RETANA di Tingkat Kabupaten.
2. b.1 orang Pengurus RETANA di tingkat Kecamatan;
3. c.1 orang Pengurus RETANA di tingkat Desa/Kelurahan;dan
4. d.RETANA Desa. 4
(2)Pengurus RETANA Kabupaten, Pengurus RETANA Kecamatan dan Pengurus RETANA Desa/Kelurahan dipilih dan ditunjuk oleh Bupati Cianjur.

4.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Verifikasi calon Pengurus RETANA Kecamatan dan Pengurus RETANA Desa/Kelurahan, dilakukan oleh Pengurus RETANA Kabupaten dengan meminta pertimbangan dari Sadan.

5.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

(1)Pengurus RETANA Kabupaten, Kecamatan dan Pengurus RETANA Desa/Kelurahan mempunyai hak:
1. a.Memperoleh Kartu Anggota RETANA yang dikeluarkan oleh Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.
2. b.mendapat peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan kemampuan Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah;
3. c.mendapatkan pemantapan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas penanggulangan bencana secara berkala oleh Pemerintah Daerah dan dapat diberikan sertifikat; dan
4. d.Mendapatkan insentif dari Pemerintah Daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Pengurus RETANA Kabupaten, Kecamatan dan Pengurus RETANA Desa/Kelurahan mempunyai kewajiban:
1. a.Melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 10 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sadan dalam lingkup penanggulangan kebencanaan;
3. c.melakukan komunikasi dan koordinasi antar anggota maupun dengan pihak terkait dalam penanggulangan bencana;
4. d.mematuhi norma dan kaidah hukum serta aturan yang berlaku.
5. e.memberikan pertolongan dan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dalam penanggulangan bencana;dan
6. f.menjaga sikap dan nama baik RETANA serta bertanggung jawab dalam tugasnya. 5
  1. 6.Ketentuan Pasal 23 dari Ayat (1) penambahan huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PENGENDALIAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGERAHAN RETANA

Pasal 23

(1)Pengendalian dan pemberdayaan anggota RETANA dilakukan oleh:
1. c.Pengurus RETANA Kabupaten.
  1. 7.Ketentuan Pasal 30, 31 dan 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: BABX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

(1)Pemerintah Daerah melakukan monitoring untuk menjamin sinergi,kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pengurus RETANA Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
(2)Monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pengurus RETANA Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
(3)Monitoring dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan Pengurus RETANA Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
(4)Monitoring dilakukan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pengurus RETANA Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 31

(1)Badan sesuai dengan kewenangannya, melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pengurus RETANA Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada setiap akhir tahun anggaran.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Bupati melalui Kepala Badan dan/ atau Kepala Pelaksana Badan, melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pengurus RETANA Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. •. 6 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Cianjur. Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 20 Februari 2025 BUPATI CIANJUR, ttd;/cap; MOHAMMAD WAHYU FERDJAN 509 Diundangkan di Cianjur a tanggal 2 1 Februari 2025 • ARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR, 7, �"✓ & "'0. . -.i. ---..;.""""--:- .,or � i( SUHERLAN ALAMSYAH SERITA DAERAH KASUPATEN ClANJUR TAHUN 2025 NOMOR

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEANGGOTAAN

Pasal 13

Pasal 15

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

PENGENDALIAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGERAHAN RETANA

Pasal 23

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEANGGOTAAN

Pasal 13

Pasal 15

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

PENGENDALIAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGERAHAN RETANA

Pasal 23

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019