DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

“Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Bantuan Sosial Kepada Keluarga Berisiko Stunting dalam Upaya Pencegahan Stunting di Kabupaten Cianjur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, penganggaran, persyaratan, mekanisme penyaluran bantuan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pelaporan, biaya dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Bantuan Sosial Kepada Keluarga Berisiko Stunting Dalam Upaya Pencegahan Stunting Di Kabupaten Cianjur;

1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang pembahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 6 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080):
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2 0 1 1 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2044 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7039);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem lnformasi Keluarga (Lembaran Negaia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 5614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 1 1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
12.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
14.Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stuting Tahun 2021-2024;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
17.Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 1 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 241) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 117 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 359);
18.Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Ka bu paten Cianjur Tahun 2021 Nomor 88). MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG BANTUAN SOSIAL KEPADA KELUARGA BERISIKO STUNTING DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur;
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur dalam wilayah kerja pemerintah Kabupaten Cianjur.
7.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial yang memadai dan wajar ; 1 1 . Data keluarga berisiko stunting adalah data keluarga yang memiliki faktor risiko stunting hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Kabupaten (Pendataan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur);
12.Keluarga Berisiko Stunting adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko Stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia O (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi;
13.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disingkat DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur;
14.Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/ atau rentan terhadap resiko sosial;
15.Bantuan Sosial kepada Keluarga Resiko Stunting di Kabupaten Cianjur adalah bantuan sosial berupa uang kepada seseorang atau keluarga yang diberikan kepada masyarakat; dengan Bantuan Sosial tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan mencegah stunting melalui pemberian pemenuhan kebutuhan gizi dan nutrisi bayi kepada Pasangan Usia Subur Hamil atau Anak usia 0 (nol) 23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada Keluarga Resiko Stunting, Verivikasi dan Validasi Data dan pelaporan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada Keluarga Resiko Stunting, meliputi:

(1)Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Cianjur.
(2)Belanja Wajib Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), akan diberikan kepada penerima manfaat yaitu Bantuan Sosial kepada Keluarga Berisiko Stunting yang memiliki resiko stunting antara lain Pasangan Usia Subur (PUS) Hamil, Bayi dua tahun (Baduta) dan anak dibawah lima tahun (Balita).
(3)Prioritas penanggulangan Stunting kepada Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga Berisiko Stunting adalah bantuan sosial berupa uang kepada seseorang atau keluarga yang diberikan kepada masyarakat desa diwilayah berdasarkan sanding Data Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

(1)Sebagai pedoman penetapan calon penerima Bantuan Sosial Kepada Keluarga Berisiko Stunting;
(2)Untuk menentukan calon penerima Bantuan Sosial kepada Keluarga Resiko stunting daerah yang akurat dan valid;
(3)Sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pencegahan stunting di Daerah;
(4)Memberikan panduan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam upaya pencegahan stunting di Daerah;

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial dalam rangka mendukung upaya Pencegahan stunting di Kabupaten Cianjur.

Pasal 5

(1)Belanja wajib sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

BAB IV

PERSYARATAN BAGIAN KESATU PERSYARATAN UMUM

Pasal 6

Calon penerima manfaat bantuan sosial kepada Keluarga Resiko Stunting Daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a.Warga Negara Indonesia yang mempunyai KTP Kabupaten Cianjur dengan kepemilikan NIK Kartu Keluarga dan NIK-e KTP;
b.Bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Atau Polisi Republik Indonesia, Pegawai BUMN/BUMD;
c.Memenuhi persyaratan khusus sebagai calon penerima manfaat.

Pasal 7

Calon Penerima Bantuan sosial kepada Keluarga Berisiko Stunting Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) akan diberikan kepada penerima manfaat harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana Pasal 5 huruf d, sebagai berikut;

(1)Bantuan kepada Calon Penerirna Bantuan Sosial kepada Keluarga Beresiko Stunting adalah:
1. a.Terdaftar dalam data dan Informasi Keluarga Katagori Keluarga Berisiko Stunting Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur;
2. b.Menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
3. c.Belum terintervensi program bantuan APBN dan APBD (Non Bansos);
4. d.Verifikasi dan Validasi Data Kelayakan terhadap Penerima Bantuan Sosial kepada Keluarga Berisiko Stunting dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur. VERIFIKASI DATA

Pasal 8

(1)Pelaksanaan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.Proses Pemadanan Data Informasi Keluarga dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sesuai kreteria sebagai berikut memiliki status Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko Stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki Pasangan Usia Subur hamil, Anak usia O (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan, anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima pulub sembilan);
2. b.Hasil Pemadanan Data Informasi Keluarga dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS di verifikasi kembali ditingkat Desa untuk kelayakan pengusulan pemberian bantuan;
3. c.Melengkapi Berita acara basil Verifikasi dilapangan dan Proposal usulan bantuan yang di tandatangani Kepala Desa dan Mengetahui Camat;
4. d.Sehubungan dengan sifat Data yang dinamis (dapat berubah sewaktu-waktu) oleh satu sebab dan hal lainnya, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sebagai Pelaksanaan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat jika terjadi perubahan data usulan dapat melakukan intervensi Verifikasi dan Validasi lanjutan di tingkat Desa untuk melengkapi dan memenuhi usulan calon penerirna bantuan.
(2)Data calon penerima basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati. t ' BABV MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 9

1.Penyaluran bantuan sosial Berupa Uang Tunai Kepada Penerima manfaat dilaksanakan oleh Perbankkan yang ditunjuk, penerima manfaat sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) yaitu Data Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur adalah Hasil pemadanan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan telah di Verifikasi dan Validasi di tingkat Desa;
2.Penyaluran bantuan sosial berupa uang, Kepada Penerima manfaat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait. Penerima manfaat sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) yaitu Data dan Informasi Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur adalah Hasil pemadanan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
3.Dalam hal menentukan penerima bantuan akan diputuskan melalui Keputusan Bupati.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN

Pasal 12

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan kepada Keluarga Berisiko Stunting dalam upaya percegahan Stunting dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…