DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

“Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, kriteria dan jenis usaha, bentuk insentif dan kemudahan, jangka waktu dan frekuensi, tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan, pelaporan dan evaluasi, tata cara sanksi administrasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 17 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, periu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

b.bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, perlu dilakukan upaya penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendukung terwujudnya investasi di Kabupaten Cianjur melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi; dan
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, periu menetapkan Peraturan Daerah Cianjur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan lnvestasi di Kabupaten Cianjur;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); t

3.Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4.Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin peiaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyeienggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oieh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

(3)imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
7.Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar dimasa depan.
8.Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
9.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dariPemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah. 10.Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah. 1 1 . Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat beru pa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
13.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
15.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. 1 7. Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip komperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
19.Tim Penilai adalah tim verifikasi penilaian pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang melakukan verifikasi, menilai, memberikan

(4)rekomendasi, dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

20.Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan penanaman modal.

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sesuai kewenangannya.

Pasal 3

(1)Pemberian Insentif dan/atau P e m b e r i a n Kemudahan I n v e s t a s i dilakukan berdasarkan prinsip:
1. a.kepastian hukum;
2. b.kesetaraan; C. transparansi;
3. d.akuntabilitas; dan
4. e.efektif dan efisien.
(2)Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi;
(3)Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perlakuan yang sama terhadap penanam Modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu;
(4)Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan;
(5)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
(6)Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

BAB III

KRITERIA DAN JENIS USAHA

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan Masyarakat;

(5)r b. C. d. e. f. g. h. I. j. k. I. m. n. menyerap tenaga kerja lokal; menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; pem bangunan infrastruktur; melakukan alih teknologi; melakukan industri pionir; melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi; industri yang menggunakan barang Modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri; melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau berada di daerah terpencil, atau daerah tertinggal.

Pasal 5

(1)Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berlaku bagi badan usaha atau penanam Modal yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.
(2)Kriteria menyerap tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah menyerap banyak tenaga kerja lokal yang merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
(3)Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.
(4)Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.
(5)Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberlakukan kepada penanam Modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.
(6)Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berlaku bagi penanam Modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan, dan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.
(7)Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g berlaku bagi penanam Modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau
(6)sarana prasarana yang dibutuhkan.
(8)Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diberlakukan kepada penanam Modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.
(9)Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i berlaku bagi penanam Modal yang membuka jenis usaha baru dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
2. b.memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
3. c.memperkenalkan teknologi baru; dan
4. d.memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.
(10)Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j berlaku bagi penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah. ( 1 1 ) Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k berlaku bagi penanam Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.
(12)Kriteria industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf I berlaku bagi penanam Modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.
(13)Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kriteria program nasional dan/ atau daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m diberlakukan kepada penanam Modal yang kegiatan usahanya berada dalam kawasan khusus.
(14)Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n diberlakukan kepada penanam Modal yang kegiatan usahanya memproduksi barang- barang bernilai ekspor tinggi.

Pasal 6

(1)pemerintah daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha mikro, kecil, dan/ atau Koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan Modalnya;
(7)
1. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
2. e.usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
3. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman M o d a 1 yang memprioritaskan keunggulan daerah;
4. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman Modal dari Pemerintah Pusat;
5. h.usaha sektor pariwisata prioritas pembangunan objek wisata; dan/atau
6. i.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3)Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain usaha yang berada di daerah tertinggal dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain usaha yang memerlukan Perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Usaha sektor pariwisata prioritas pembangunan objek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h antara lain yang membangun objek wisata baru.

BAB LLI

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN, JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

Pasal 7

( 1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:

a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak daerah;
b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi daerah;
c.pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi di daerah;
d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/ atau Koperasi di daerah;
e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi di daerah; dan/ atau
f.bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi di daerah.

(2)Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.pemberian bantuan teknis;
4. d.penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
(8)
1. e.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
2. f.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
3. g.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
4. h.kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. i.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
6. j.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
(3)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.
(4)Jenis-jenis Pemberian Insentif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah daerah.

Pasal 8

(1)Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat huruf a adalah kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi, antara lain:
1. a.peta potensi ekonomi daerah; dan
2. b.rencana tata ruang wilayah kabupaten.
(2)Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3)Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa bimbingan teknis dan/atau pelatihan kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi.
(4)Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik SIPARIGEL (Sistem Informasi Pelayanan Cepat, Responsif, Inovatif, Gesit dan Akuntabel), LAMPU GENTUR (Layanan Mantap bagi Pelaku Usaha, Giatkan Ekonomi Terpadu Kabupaten Cianjur), SIMANGKUTAN (Sistem Infotmasi Manajemen Angkutan) dan Online Single Submission.
(5)Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan pasar bagi produk usaha.
(6)Pemberian Kemudahan lnvestasi dalam bentuk kemudahan investasi di Kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah sebagaimana
(9)dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, antara lain kawasan strategis sesuai rencana tata ruang wilayah.
(7)Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dapat berupa kemudahan layanan investasi "lampu gentur berlaku bagi penanam Modal yang akan menanamkan Modalnya untuk pembangunan objek wisata baru.
(8)Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dapat berupa kemudahan layanan investasi "lampu gentur" berlaku bagi kegiatan usaha perdana dengan penyerapan tenaga kerja yang besar yakni apabila mampu menyerap 500 (lima ratus) orang tenaga kerja baru atau lebih.
(9)Layanan investasi lampu gentur sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dan ayat 9 adalah layanan Perizinan dan non Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha dan dilakukan oleh tim dengan cara mendatangi langsung objek pelayanan.
(10)Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h adalah bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Sistem Informasi Industri Nasional dalam melakukan sertifikasi dan standarisasi produk pada Kementrian/Lembaga Pemerintah yang berwenang. ( 1 1 ) Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf i adalah bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mengikutsertakan dan/atau mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan tertentu pada kegiatan pameran dan pertemuan bisnis yang diikuti oleh pemerintah daerah di tingkat regional, nasional, maupun internasional.
(12)Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hurufj, antara lain:
1. a.penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan/atau
2. b.penyediaan Balai Latihan Kerja bagi ketrampilan tertentu.

Pasal 9

(1)Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif penanaman Modal dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya bagi penanam Modal baru, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanam Modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan bagi penanam Modal lama.
(10)
(2)Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Kemu ahan Investasi dapat diberikan paling banyak 5 (lima) kali dalam j gka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya bagi penanam M al baru, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali per 5 (lima) tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi bagi penanam Modal lama.
(3)Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif penanaman Modal berbentuk pembebasan Pajak Daerah dan/atau pembebasan Retribusi Daerah hanya diberikan paling banyak 1 (satu) kali bagi penanam Modal baru dan penanam Modal lama. I
(4)Frekuensi pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai hasil evaluasi dan pertimbangan oleh Tim Penilai yang dilaksanakan setiap tahun, dan diberikan maksimum 5 (lima) tahun pada objek yang sama.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.
(2)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan lnvestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi, urusan, atau kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan penanam Modal, Kepala Daerah melakukan verifikasi melalui Dinas yang membidangi urusan penanaman Modal.
(4)Penetapan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi urusan penanaman Modal.
(1)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudah Investasi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
1. a.Masyarakat dan Investor yang ingin mendapa an Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi harus men ajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah.
2. b.Masyarakat dan Investor yang mengajukan Pemberian kemudahan Investasi wajib m administrasi sesuai dengan format permohon Insentif dan/ atau enuhi persyaratan dalam lampiran.
(11)mudahan Investasi menyampaikan Investasi yang /atau Pemberian agaimana dimaksud Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf penilaian mandiri atas varibel penilaian sebagaimana tercantum dam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratur Bupati ini. Permohonan Pemberian Insentif dan Pemberian Untuk Usaha Mikro dan Koperasi cukup de kebutuhan Insentif dan Pemberian kemudahnn diperlukan. Untuk menentukan usulan bentuk Insentif Kemudahan Investasi yang hendak dimohonkan s pada ayat (1) dapat diberikan fasilitasi konsultasi. Setelah menerima permohonan, paling lama 5 (Ii a) hari kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satul Pintu bersama Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan penilaian.
(5)
(4)
(3)
(2)berian Insentif dan !uh) hari kerja. Tim penilai membuat berita acara penilaian d merekomendasikan pemberian Insentif dan Pemberian kemudahan Inve tasi atas dasar hasil rapat penilaian dan kunjungan pada lokasi kegia , paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
(7)Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang P Pemberian kemudahan Investasi paling lama 10 (se
(6)Kemudahan

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…