DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

“Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 - 2029 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, dokumen rencana penanggulangan bencana, pemantauan dan evaluasi, tanggung jawab dan wewenang dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat dari dampak bencana sebagai perwujudan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat dan terselenggaranya umum di Kabupaten Cianjur;
b.bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana penanggulangan bencana perlu adanya pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Cianjur dalam melakukan penanggulangan bencana dalam aspek perencanaan, kelembagaan, perdanaan, pengembangan kapasitas, penyelenggaraan dan partisipasi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penenggulangan bencana, rencana penanggulngan bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, meyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2029; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 723);
4.Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentangPendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 6); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG REN CANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024-2029

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(I) RPB merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana.

(2)RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai 2024-2029. BABU MAKSUD, TUJUAN DAN RUANGRINGKUP

Pasal 3

(I) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025 2029 disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur dan masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Cianjur.

(2)Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 bertujuan sebagai landasan konseptual, landasan operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan risiko bencana.
(3)Ruang lingkup Rencana Penanggulangan Bencana Cianjur Tahun 2025-2029 memuat kebijakan strategi pengurangan risiko bencana, koordinasi dan atau rencana kerja penanggulangan bencana. Ka bu paten manajemen rencana aksi

BAB LLI

DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

(1)RPB merupakan dokumen perencanaan penanggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu waktu apabila terjadi bencana

Pasal 5

(I) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Bab I : Pendahuluan;
b.Bab II : Karakteristik Dan lsu Strategis Kebencanaan Daerah;
c.Bab III : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
d.Bab IV : Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program;
e.Bab V : Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana;
f.Bab VI : Pemaduan, Pengendalian, Dan Evaluasi; dan
g.Bab VII: Penutup.

(2)Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029.
(2)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun dimaksud pada ayat (l) mencakup: Rencana Penanggulangan 2025-2029 sebagaimana •
1. a.perkembangan pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin, secara cepat dan tepat sasaran untuk penyelesaian masalah tersebut; dan
2. b.perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output) dan kendala yang dihadapi.
(3)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran RPB dapat dicapai berdasarkan prioritas Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029.
(4)Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(5)Tata cara pemantauan dan evaluasi hasil Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten Cianjur merupakan penanggungjawab pelak.sanaan Tata cara pemantauan dan evaluasi hasil Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029.
(2)Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Cianjur melibatkan unsur:
1. a.instansi terkait
2. b.masyarakat;
3. c.lembaga kemasyarakatan;
4. d.dunia usaha; dan
5. e.lembaga lainnya.
(3)Dalam pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki wewenang:
1. a.penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Cianjur;
2. b.pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur unsur kebijakan penanggulangan bencana; dan
3. c.pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota/pihak lainnya. d •• .

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur. Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 2 Januari 2025 BUPATI CIANJUR, ttd;/cap; HERMAN SUHERMAN Diundangkan di Cianjur pada tanggal 3 Januari 2025 SEKRETARIS DARM#KABUPATEN CIANJUR, <!' i_:::::,-- --iri, w t u o- -r 'CECEP S. ALAM BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 500

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pasal 3

DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pasal 3

DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008