DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

“Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pembayaran, pendanaan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Betas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun 2025.

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun I 950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun I 968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pem bentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalarn lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 202 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); - 2
4.Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diu bah dengan Pera tu ran Menteri DaJam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 67);
8.Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 99 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 484). Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARA N PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Pasal 2

(I) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:

a.PNS dan Calon PNS;
b.Pejabat Negara;
c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
e.Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Sadan Layanan Umum Daerah;dan
f.PPPK.

(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.Pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.Administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.Pengawas atau dalam jabatan setara jabatan pengawas;
4. d.Fungsional umum;
5. e.Fungsional ahli madya;
6. f.Fungsional ahli muda;
7. g.Fungsional ahli pertama;
8. h.Fungsional penyelia;
  1. 1.Fungsional mahir;
9. j.Fungsional terampil;
10. k.Fungsional pemula;dan I. Pelaksana. - 4
(3)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS :
1. a.Sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Bagi.an Kedua Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan.
(2)Dalam ha! guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(4)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi :
1. a.pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;dan
2. b.pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Sadan Layanan Umum Daerah. paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga betas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(5)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga betas bagi PPPK berlaku ketentuan :
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja mengacu pada besaran penghasilan I (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya;dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu} bu.Ian kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas. , - 5
(6)Dalam hal penghasilan I (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (!) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(7)Penghasilan sebagaimana pada ayat ( 1 ) diberikan bagi Calon PNS, meliputi:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam I (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap besaran pemberian Tunjangan Hari Raya. BAB. llI PEMBAYARAN

Pasal 5

(!) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya;

(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayal (!) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang besaranya yaitu sebesar penghasilan I (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 6

Proses pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - 6 BAB. IV PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BABV

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Cianjur. Ditetapkan di Cianjur. pada tanggal 14 Maret 2025 BUPATI CIANJUR ttd;/cap; MOHAMMAD WAHYU FERDlAN Diundangkan di Cianjur. 'gla.lag ;al 17 Maret 2025 "-MSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 519

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…