DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

“Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-202 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, sistematika penyusunan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan percepatan pencapaian target perencanaan maka diperlukan perencanaan pembangunan berdasarkan hasil riset dan inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan yang berbasis bukti;
b.bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi, perlu disusun acuan tata kelola riset dan inovasi dalam bentuk dokumen rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7034);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Badan Riset dan lnovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 64 Noreg Preaturan Daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Nomor (7/ 109 /2024); 1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 66). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2.Bupati adalah Bupati Cianjur.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
4.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
6.Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.
7.Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. sebagai unsur yang memimpin yang menjadi

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

(1)Rencana induk dan petajalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah yang disusun untuk jangka waktu 5 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD.
(2)Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat target programnya;
2. b.hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan;
3. c.isu-isu strategis yang berkembang;
4. d.kebijakan nasional; dan
5. e.ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 3

(1)Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Bab I : Pendahuluan
2. b.Bab II : Gambaran Umum dan Kondisi Riset
3. c.Bab III : Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah
4. d.Bab IV : Analisis Kesenjangan Riset dan Inovasi Daerah
5. e.Bab V : Strategi Riset dan Inovasi di Daerah
6. f.Bab VI : Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah
7. g.Bab VII : Program Indikatif
8. h.Bab VIII : Penutup
(2)Uraian Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Rencana induk dan petajalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah.
(2)Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
(3)Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (evidencebased policy); dan
2. b.program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
(4)Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur. Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 21 Maret 2025 BUPATI CIANJUR, Ttd/cap. MOHAMMAD WAHYU FERDIAN Diundangkan di Cianjur CECEP pada tanggal 24 Maret 2025 SEKTRETA, 3ADAH» BUPATEN CIANJUR, r z rn z % BERITA DA EN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 524 . .

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…