DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

“Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kontinjensi Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2008 ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rencana kontinjensi disusun sebagai perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dalam penanggulangan kedaruratan bencana;
b.bahwa wilayah Kabupaten Cianjur secara geografis, geologis, dan demografis memiliki potensi ancaman bencana yang tinggi, salahsatunya potensi bencana alam gempa bumi yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan dan kerugian aset yang besar sehingga dalam rangka penanggulangan ancaman bencana gempa bumi, sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Rencana Kontinjensi Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur; 1 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6.Peraturaan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas.
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sadan Nasional Penanggulangan Bencana.
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Sadan Nasional Penanggulangan Bencana.
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
11.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana.
12.Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 ten tang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
13.Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 Ten tang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
14.Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. 15.Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB).
16.Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB).
17.Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Barat. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2 0 1 1 ten tang Togas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2 0 1 1 Nomor 18 ); 19.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabu paten Cianjur Tahun 2019 Nomor 6 );
20.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 7 );
21.Peraturan Derah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4 ); MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KABUPATEN CIANJUR BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Desa adalah Desa di Wilayah Daerah.
7.Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur pemyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang untuk selanjutnya disingkat BPBD adalah Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Cianjur.
9.Rencana Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.
10.Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 1 1 . Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, rob, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/ benda-benda angkasa, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam.
12.Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/ teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemic, wabah penyakit, dampak industry, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
13.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.
14.Keadaan Darurat adalah merupakan situasi atau kejadian yang tidak normal yang terjadi tiba-tiba dan dapat mengganggu kegiatan komunitas dan perlu segera ditanggulangi.
15.Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
16.Siaga Darurat Bencana Adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya di dasarkan atas basil pemantauan yang akuran oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/ dampak yang terjadi di masyarakat. 1 7. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18.Transisi Darurat ke pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cendrung menurun /mereda eskalasinya atau telah berakhir, sedangkan ganguan kehidupan dan penghidupan sekelomok orang /masyarakat masih tetap berlangsung.
19.Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
20.Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan Tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana dari tahap pra, tanggapdarurat dan pascabencana. 2 1. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
22.Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan distribusi bantuan yang disediakan dan digunakan pada pra bencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan pasca bencana.
23.Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

(1)Pelaksanaan Rencana Kontinjensi Daerah untuk ancarnan gempa bumi dikoordinasikan oleh BPBD.
(2)Pelaksanaan Rencana Kontinjensi Daerah untuk ancarnan gempa bumi sebagaimana dimak:sud pada ayat ( 1 ) merupak:an bagian dari rencana kedaruratan penanggulangan bencana.
(3)Pelak:sanaan Rencana Kontinjensi Daerah untuk ancarnan gempa bumi ditinjau secara berkala setiap 3 (tiga) tahun.
(4)Peninjauan pelaksanaan Rencana Kontinjensi Daerah untuk ancaman gempa bumi sebagaimana dimak:sud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum 3 (tahun) tahun dalarn hal terjadi bencana gempa bumi.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

(1)Pelaksanaan Rencana Kontinjensi Daerah untuk ancaman gempa bumi dijabarkan dalam perencanaan masing-masing bidang sistem komando penanganan darurat bencana;
(2)Perencanaan masing-masing bidang sistem komando penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas:
1. a.bidang sekretariat;
2. b.bidang humas;
3. c.bidang keamanan dan keselamatan;
4. d.bidang administrasi dan keuangan
5. e.bidang perencanaan;
  1. 1.sub bidang kaji cepat situasi;
  2. 2.sub bidang penyediaan Data dan Informasi;
  3. 3.sub bidang Identifikasi Sumberdaya;
6. f.bidang operasi, meliputi:
  1. 1.sub bidang Pencarian, Penyelamatan dan evakuasi;
  2. 2.sub bidang Shelter, Pengungsian dan Penanganan Pengungsi;
  3. 3.sub bidang Pelayanan Kesehatan Penyitas;
  4. 4.sub bidang Penyediaan Air Bersih, Sanitasi dan Pemulihan Darurat;
  5. 5.sub bidang Dapur Umum
  6. 6.sub bidang Pendampingan Psikososial dan Pendidikan
7. g.bidang logistik, meliputi:
  1. 1.sub bidang Transportasi dan Peralatan;
  2. 2.sub bidang Telekomunikasi;
  3. 3.sub bidang Sarana dan Prasarana Vital;
  4. 4.sub bidang Peralatan Kesehatan;
  5. 5.sub bidang Pangan dan Sandang;
  6. 6.sub bidang Supply dan Pergudangan

Pasal 4

Rincian Rencana Kontinjensi Daerah untuk ancaman gempa bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Cianjur. Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 17 April 2025 BUPATI CIANJUR, ttd;/cap; MOHAMMAD WAHYU FERDIAN Diundangkan di Cianjur pada tanggal 17 April 2025 SEKRETARIS ER::�_•::->.Ell.. TEN CIANJUR, CECEPS. SERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 527

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…