DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

“Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Penetapan Penerima Insentif Guru Ngaji, Mekanisme Penyaluran Insentif Guru Ngaji, Tim Insentif Guru Ngaji, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kegiatan belajar-mengajar baca dan tulis (mengaji) dan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Para Guru Ngaji bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mendorong masyarakat untuk gemar membaca, memahami dan mengamalkan Al Qur'an;
b.bahwa sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan Pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap kesejahteraan dan perlindungan jaminan sosial Guru Ngaji yang turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas masyarakat serta wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji, diperlukan pengaturan mengenai pemberian insentif bagi Guru Ngaji sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pemberian Insentif bagi Guru Ngaji; 1 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 2
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5.Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7034);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU NGAJI. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2.Bupati adalah Bupati Cianjur.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Perangkat Daerah dibawah Sekretariat Daerah yang membidangi urusan keagamaan.
6.Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada penerima insentif untuk meningkatkan gairah ketja.
7.Guru Ngaji adalah mualim atau pengajar membaca Alquran dan/ atau nama lainnya yang mengajar pada pendidikan keagamaan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis.
8.Insentif Guru Ngaji adalah Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Guru Ngaji sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
9.Forum Komunikasi Guru Ngaji yang selanjutnya disebut FKGN adalah organisasi/Forum Komunikasi para Guru Ngaji yang mendapatkan Legalitas dari Pemerintah Daerah.

BAB II

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF GURU NGAJI

Pasal 2

(1)Pemberian Insentif Guru Ngaji diberikan kepada Guru Ngaji yang memenuhi persyaratan penerima Insentif ditetapkan 1 orang guru ngaji dalam 1 RT.
(2)Pemberian Insentif uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) apabila dalam 1 RT lebih dari 1 orang guru ngaji dapat dialihkan di RT yang tidak ada guru ngajinya.
(3)Pemberian Insentif berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disalurkan langsung kepada penerima Insentif melalui transfer langsung ke rekening penerima.

Pasal 3

(1)Persyaratan penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
2. b.paling kurang telah 1 (satu) tahun mengajar ngaji; 4
3. c.mengajar membaca Al-Qur'an yang mengajar pada Pendidikan keagamaan dalam bentuk pengajian yang diselenggarakan dirumah, masjid dan mushala;
4. d.tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa;
5. e.merupakan Guru Ngaji yang telah terdaftar dan memiliki rekomendasi sebagai Guru Ngaji dari pejabat yang berwenang dan/atau Kepala Desa/Lurah setempat.
(2)Dalam hal suami, istri dan anak berada dalam 1 (satu) kartu keluarga merupakan Guru Ngaji, pemberian Insentif hanya diberikan kepada salah satu antara suami atau istri atau anak.
(3)Murid/santri merupakan penduduk Daerah yang berdomisili di wilayah administrasi Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Kepala Desa/Lurah bersama tim verifikasi Desa melakukan pendataan dan verifikasi nama-nama Guru Ngaji calon penerima Insentif.
(2)Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan calon penerima Insentif sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Hasil pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan dan diusulkan Kepala Desa/Lurah melalui Camat.
(4)Camat menyampaikan usulan nama-nama Guru Ngaji penerima Insentif kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.
(5)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat:
1. a.data jumlah dan nama-nama Guru Ngaji;
2. b.fotocopy identitas Guru Ngaji;
3. c.pas foto berwarna ukuran 3x4;
4. d.surat keterangan Guru Ngaji dari Desa/Kelurahan setempat;
5. e.fotocopy buku rekening Bank BJB.
(6)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan domisili Guru Ngaji sesuai dengan kartu tanda penduduk.
(7)Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Dalam melakukan pendataan dan verifikasi, tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melakukan penilaian terhadap usulan berdasarkan kriteria.
(2)Format daftar checklist verifikasi tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 5

Pasal 6

(1)Bagi.an Kesejahteraan Rakyat bersama tim Insentif Guru Ngaji melakukan validasi terhadap usulan calon penerima Insentif Guru Ngaji sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
(2)Validasi sebagaitnana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan kelengkapan dokumen.
(3)Setelah melakukan validasi sebagaitnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peneritna Insentif Guru Ngaji dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pemberian Insentif Guru Ngaji dapat diberhentikan dalam hal:

a.penerima Insentif meninggal dunia;
b.penerima Insentif sudah tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagaitnana ditnaksud dalam Pasal 3; dan/atau
c.peneritna Insentif melakukan tindak pidana yang menyebabkan Guru Ngaji tersebut tidak dapat mengajar Ngaji.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN INSENTIF GURU NGAJI

Pasal 8

(1)Penyaluran Insentif Guru Ngaji dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk kemudian di transfer ke rekening masing-masing peneritna.
(2)Penyaluran Insentif sebagaitnana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui belanja operasinal pada anggaran Bagi.an Kesejahteraan Rakyat berdasarkan penetapan oleh Bupati.

Pasal 9

Dalam penyaluran insentif guru ngaji Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 10

Pembayaran dan perhitungan pemberian insentif guru ngaji ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…