DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Panggilan Darurat Cianjur Siaga 112 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksana layanan, jenis layanan, pelaksanaan, pelaporan, pembiayaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat di Kabupaten Cianjur, diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada perangkat daerah dan instansi terkait lainnya ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 1 1 2 ;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Panggilan Darurat Cianjur Siaga 1 1 2 ;

1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7034);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1/PER/KOMINFO/01/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1/PER/KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033); 1 1 . Peraturan Daerah Ka bupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATl TENTANG PENYELENGGARAAN PANGGILAN DARURAT CIANJUR SIAGA 1 1 2 .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Cianjur. Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara pemerintahan daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.

3.Bupati adalah Bupati Cianjur. sebagai unsur yang memimpin yang menjadi 1. 2.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur.
7.Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112, yang selanjutnya disebut Layanan Cianjur Siaga 1 1 2 , adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 1 1 2 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenai biaya telepon.
8.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9.Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
10.Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/ sarana transportasi. 1 1. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan. evakuasi mobilisasipelayanan termasuk Pelayanan Ambulans adalah terhadap kegawatdaruratan medik/pelayanan rujukan. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain. 13. 12.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Layanan Cianjur Siaga 112.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
2. b.mengintegrasikan semua layanan telepon gawat darurat dari Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Cianjur Siaga 1 1 2 ; dan
3. c.memudahkan dan mempercepat koordinasi penanganan keadaan darurat dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.pelaksana layanan;
b.jenis layanan;
c.pelaksanaan; dan
d.monitoring, evaluasi dan pengendalian.

BAB IV

PELAKSANA LAYANAN

Pasal 4

(1)Layanan Cianjur Siaga 1 1 2 merupakan pusat panggilan darurat dengan menggunakan nomor telepon 1 1 2 yang diselenggarakan oleh Dinas.
(2)Layanan Cianjur Siaga 1 1 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan panggilan darurat untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

Pasal 5

Pengintegrasian beberapa layanan darurat untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:

a.Dinas Kesehatan;
b.Dinas Lingkungan Hidup;
c.Dinas Sosial;
d.Dinas Perhubungan;
e.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
f.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
h.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
i.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; J. Kepolisian Resor Cianjur;
k.Komando Distrik Militer 0608 Kabupaten Cianjur; I. Palang Merah Indonesia Kabupaten Cianjur;
m.Perusahaan Listrik Negara; dan
n.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti. BABV JENIS LAYANAN

Pasal 6

Jenis Layanan Cianjur Siaga 1 1 2 meliputi:

a.permintaan pelayanan ambulan gawat darurat;
b.permintaan penyelamatan manusia, satwa liar dan/atau hewan peliharaan;
c.penanganan kebakaran;
d.penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas atau membutuhkan bantuan alat berat dalam evakuasi;
e.penanganan kejadian tindak pidana umum seperti pembunuhan, narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga termasuk pelecehan seksual terhadap anak, konflik sosial dan tindak pidana umum lainnya;
f.penanganan konstruksi utilitas yang membahayakan masyarakat, mengakibatkan korban dan terganggunya aktivitas masyarakat;
g.penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
h.penanganan kejadian terkait Kebencanaan, wabah, darurat pangan dan kekeringan;
1. 1.penanganan limbah yang membahayakan kesehatan; dan J. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

Pasal 7

Integrasi Layanan Cianjur Siaga 1 1 2 antara Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya serta jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 8

(1)Dinas menyediakan sarana dan prasarana pusat Layanan Cianjur Siaga 1 1 2 .
(2)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tempat;
2. b.peralatan kerja;
3. c.komputer;
4. d.Jaringan telekomunikasi dan internet;
5. e.sistem pusat panggilan darurat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
(3)Sistem pusat panggilan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memiliki fungsi antara lain:
1. a.menerima panggilan telepon darurat dari masyarakat melalui nomor 1 1 2 ;
2. b.meneruskan informasi darurat ke Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya;
3. c.antar muka input informasi keadaan darurat, proses dan status penanganan darurat bagi petugas yang terlibat;
4. d.rekapitulasi penerimaan panggilan darurat dari masyarakat berupa nama, nomor, waktu dan informasi yang diterima; dan
5. e.rekapitulasi pengiriman informasi darurat ke Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya serta informasi basil penanganannya.
(4)Untuk menjaga kelancaran operasional sistem pusat panggilan darurat, Dinas melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
(5)Untuk pengintegrasian Layanan Cianjur Siaga 1 1 2 , Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya menyediakan sarana dan prasarana masing-masing.

Pasal 9

( 1) Dalam pelaksanaan Layanan Cianjur Siaga 1 1 2 , ditugaskan personi1/petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.

(2)Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang:
1. a.komunikasi;
2. b.teknologi dan informasi;
3. c.pelayanan publik;
4. d.kegawatdaruratan; dan
5. e.kebencanaan.
(3)Untuk memenuhi kebutuhan personil/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas melaksanakan perencanaan, pengadaan dan peningkatan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
(4)Penunjuka personil/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

(1)Penerimaan panggilan Layanan Cianjur Siaga 1 1 2 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus
(2)Setiap panggilan yang diterima oleh petugas Pusat Layanan Cianjur Siaga 1 1 2 dilayani sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
(3)lnformasi darurat yang diterima diteruskan oleh petugas Pusat Layanan Cianjur Siaga 1 1 2 kepada Perangkat Daerah atau Instansi terkait lainnya sesuai tugas dan kewenangannya.
(4)Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya menyiapkan tenaga operator yang bertugas 24 (dua puluh empat) jam untuk menerima terusan informasi darurat
(5)Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya menindaklanjuti informasi darurat yang diterima untuk ditangani sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing
(6)Perangkat Daerah dan lnstansi lainnya wajib melaporkan hasil penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke Pusat Layanan Cianjur Siaga 1 1 2 .

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…