DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Cianjur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, pengendalian dan pendistribusian, dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Kontrasepsi bagi Pasangan Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana serta Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Cianjur, perlu dicabut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Cianjur; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 6 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Sadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Sidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129);
7.Peraturan Sadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 206);
8.Peraturan Sadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 794);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 55);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 833) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39); 1 1 . Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);
12.Peraturan Bupati Cianjur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 92); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA SARANA PENUNJANG KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN CIANJUR. e

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Cianjur;

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
3.Bupati adalah Bupati Cianjur;
4.Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat DPPKBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat DPPKBP3A Kabupaten Cianjur;
5.Pasangan Usia Subur atau selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri, yang istrinya berumur 15- 49 tahun dan masih haid, atau pasangan suami-istri yang istrinya berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid;
6.Alat dan obat kontrasepsi adalah alat dan obat kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang diperuntukkan bagi pasangan usia subur;
7.Sarana Penunjang kontrasepsi adalah alat atau obat yang diperlukan untuk pelayanan kontrasepsi mulai dari persiapan sampai dengan pasca pelayanan;
8.Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat pelayanan KB adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga Berencana (KB) termasuk penanganan efek samping komplikasi bagi peserta Jaminan Kesehatan;
9.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat seperti Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan dan Praktik Mandiri Bidan;
10.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotive, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya; 1 1 . Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus;
12.Penerimaan adalah suatu kegiatan menerima Alat dan Obat Kontrasepsi dari Penyedia atau dari tempat penyimpanan;
13.Penyimpanan adalah kegiatan penempatan, penataan, pencatatan, dan pemeliharaan Alat dan Obat Kontrasepsi di tempat penyimpanan di semua tingkatan dan fasilitas kesehatan menurut tingkatan masingmasing sesuai standar penyimpanan;
14.Penyaluran adalah rangkaian kegiatan perpindahan Alat dan Obat Kontrasepsi dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan rencana distribusi dan/atau berdasarkan permintaan darurat;
15.Pencatatan dan Pelaporan adalah kegiatan administrasi (penatausahaan) yang mencakup mendokumentasikan dan mentransmisikan atau meneruskan data setiap transaksi stok yang dikelola, mulai dari penerimaan stok awal hingga penyaluran/pengeluaran ke tempat penyimpanan di semua tingkatan dan fasilitas kesehatan menurut tingkatan masing-masing;
16.Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi adalah bangunan yang dikhususkan untuk menyimpan Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang untuk Pelayanan Keluarga Berencana;
17.Jaringan adalah fasilitas kesehatan yang menginduk ke puskesmas pembina yaitu puskesmas pembantu, bidan di desa dan puskesmas keliling atau pusling;
18.Jejaring adalah tempat pelayanan KB yang menginduk ke FKTP setelah melakukan perjanjian kerjasama, terdiri dari praktik mandiri bidan, dan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya;
19.Sistem Informasi Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi adalah seperangkat alat bantu untuk pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi secara digital.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi di Gudang Kabupaten dan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Cianjur.

BAB II

PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN

Pasal 3

Pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur meliputi:

a.Penerimaan;
b.Penyimpanan;
c.Pendistribusian;
d.Pencatatan;
e.Administrasi;
f.Monitoring dan evaluasi. i

Pasal 4

(1)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a dilakukan pada:
1. a.Gudang Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur;
2. b.Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Penerimaan pada gudang Alat dan Obat Kontrasepsi DPPKBP3A Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan stok Alat dan Obat Kontrasepsi yang berasal dari Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.
(2)Penerimaan di Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan stok alat dan obat kontrasepsi yang berasal dari Gudang alat dan obat kontrasepsi DPPKBP3A Kabupaten.

Pasal 5

(1)Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, meliputi kegiatan penataan, pencatatan, dan pemeliharaan alat dan obat kontrasepsi;
(2)Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat gudang alat dan obat kontrasepsi dan tingkat Fasyankes sesuai standar penyimpanan;
(3)Standar Penyimpanan di tingkat Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dengan mempertimbangkan karakteristik alat kesehatan dan sediaan farmasi;
(4)Standar Penyimpanan di tingkat Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada pedoman pengelolaan obat dan alat kesehatan dari kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan menurut tingkatan Fasyankes masing- masing.

Pasal 6

Distribusi Alat dan Obat kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan secara:

a.Rutin;
b.Non Rutin.

Pasal 7

(1)Disribusi Alat dan Obat Kontrasepsi bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi PUS dalam Pelayanan KB;
(2)Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dari Gudang alat dan obat kontrasepsi DPPKBP3A Kabupaten Cianjur ke Fasyankes yang telah teregistrasi dalam Sistem lnformasi Pencatatan dan Pelaporan BKKBN.

Pasal 8

(1)Untuk menyediakan informasi distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperlukan Pencatatan dan Pelaporan;
(2)Pencatatan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Fasyankes melakukan Pencatatan dan Pelaporan rutin kepada DPPKBP3A Kabupaten Cianjur Melalui KUPTDP5A Kabupaten Cianjur Wilayahnya masing- masing serta SIGA, yang mencakup capaian program dan pengeluaran, ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi setiap bulan sesuai Alkon yang telah diterima, sebagai laporan pertanggungjawaban. b.Jejaring dan/atau Jaringan melakukan Pencatatan dan Pelaporan rutin kepada FKTP pengampu serta SIGA yang mencakup capaian program dan ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi setiap bulan sebagai laporan pertanggungjawaban.
(3)Kabupaten dan/ atau FKTP pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan rekapitulasi Pencatatan dan Pelaporan rutin.
(4)Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi menggunakan Sistem lnformasi Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi yang tersedia di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan Fasyankes.

Pasal 9

Dalam hal terjadi gangguan pada rantai distribusi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, distribusi dilaksanakan melalui distribusi non rutin dengan mekanisme:

a.pengajuan permintaan darurat; dan/ atau
b.distribusi dinamis atau realokasi.

Pasal 10

(1)Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e harus dilakukan secara lengkap dimulai sejak Penerimaan sampai dengan pengeluaran serta penyesuaian;
(2)Pencatatan dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghasilkan keakuratan data dalam pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…