DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 61 Tahun 2025

Nomor: 61
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentunan umum, pengadaan, pengangkatan , surat perjanjian kerja dan penyataan kerja, pemberhentian, dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah, yang mengatur mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur melalui peraturan kepala daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat; 1 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 2 Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3.Undang-Undang Nomor 97 Nomor 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 ten tang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Serita Negara Tahun 2024 Nomor 1039);
7.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Nomor HK.01.07 /Menkes/ 181/2024 Standar Laboratorium Kesehatan; MEMUTUSKAN : Indonesia Tentang Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI SADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2.Bupati adalah Bupati Cianjur. 3
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
4.Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Cianjur.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
6.Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Labkesmas adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat;
9.Sumber Daya Manusia BLUD yang selanjutnya disebut SDM BLUD adalah Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas;
10.Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan; 1 1 . Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas dan UPTD Labkesmas yang selanjutnya disebut SDM Kesehatan di Puskesmas dan UPTD Labkesmas, terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
12.Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan;
13.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta 4 memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan;
14.Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekeda untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan Upaya Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain bidang Kesehatan.
15.Perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Perencanaan adalah proses pengaturan dalam memenuhi kebutuhan Pegawai BLUD di Puskesmas dan UPTD Labkesmas dengan memperhatikan beban kerja.
16.Pengadaan Pegawai yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penempatan, kelulusan, sampai dengan pengangkatan.
17.Pengangkatan yang selanjutnya disebut Pengangkatan adalah penetapan sebagai Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD pada Puskesmas dan UPTD Labkesmas terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh Kepala Puskesmas.
18.Pemberhentian yang selanjutnya disebut Pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai adalah pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pengelola dan pegawai BLUD.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai dari profesional lainnya.

Pasal 3

(1)SOM BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas terdiri dari:
1. a.Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas;
2. b.Pegawai BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas.
(2)Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum 5 operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
(3)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
(4)Pegawai BLUD pada Puskesmas dapat menduduki formasi pegawai sebagai berikut:
1. a.tenaga medis;
2. b.tenaga kesehatan;
3. c.tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

Pasal 4

Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf a terdiri atas:

a.dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer;
b.dokter; dan
c.dokter gigi

Pasal 5

(1)Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit terdiri atas:
1. a.perawat vokasi dan/atau ners;
2. b.bidan vokasi dan/atau bidan profesi;
3. c.tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
4. d.epidemiolog kesehatan dan/ atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
5. e.tenaga sanitasi lingkungan dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
6. f.nutrisionis;
7. g.apoteker;
8. h.tenaga teknologi laboratorium medis;
  1. 1.psikolog klinis;
9. j.fisioterapis; dan
10. k.terapis gigi dan mulut.
(2)Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) termasuk Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan komunitas.
(3)Puskesmas dapat menambah Tenaga Kesehatan lainnya meliputi:
1. a.terapis wicara; 6
2. b.entomolog kesehatan;
3. c.perekam medis;
4. d.refraksionis optisien;
5. e.terapis okupasional;
6. f.terapis akupunktur;
7. g.Tenaga Kesehatan tradisional;
8. h.tenaga administratif dan kebijakan kesehatan;
  1. 1.tenaga pembimbing kesehatan kerja; atau
9. j.Tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

( 1 ) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c paling sedikit terdiri atas:

a.tenaga keuangan; dan
b.tenaga teknologi informasi.

(2)Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan/atau kegiatan operasional lainnya.

Pasal 7

(1)Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional dan etika profesi.
(2)Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, serta Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan harus menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan diri dalam bekerja.

Pasal 8

( 1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan klinis harus memiliki kewenangan klinis untuk menjaga mutu Pelayanan Kesehatan.

(2)Kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan kepada Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan setelah melalui kredensial.
(3)Kewenangan klinis yang diberikan kepada Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala dan dapat 7 diperbarui apabila Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan rnendapatkan kewenangan tarnbahan rnaupun pelirnpahan kewenangan.
(4)Kewenangan klinis sebagairnana dirnaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh kepala Puskesrnas.
(5)Pedornan teknis pernberian kewenangan klinis sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan tinggi rnadya yang rnernpunyai tugas rnenyelenggarakan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kesehatan primer dan kornunitas.

Pasal 9

(1)Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 19 huruf a dan huruf b harus rnerniliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 19 huruf c harus rnerniliki kompetensi sesuai dengan tugasnya.

BAB II

PENGADAAN

Pasal 10

(1)Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
1. a.pegawai negeri sipil; dan/atau
2. b.pegawai pernerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)BLUD Puskesrnas dan UPTD Labkesrnas dapat rnengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dari profesional lainnya.
(3)Pengangkatan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kernarnpuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonornis dan produktif dalarn rneningkatkan pelayanan.
(4)Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
(5)Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dirnaksud ayat (5) diangkat untuk rnasa jabatan paling lama 5 (lirna) tahun, dan 8 dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
(6)Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
(7)Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.
(8)Pengadaan Pegawai BLUD dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan tenaga guna memenuhi kebutuhan pelayanan di Puskesmas dan UPTD Labkesmas.
(9)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Puskesmas dan UPTD Labkesmas berdasarkan prinsip efisiensi.
(10)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…