DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 62 Tahun 2025

Nomor: 62
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, organisasi, pembina dan pengawas, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: ' 3 1 . Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2.Supati adalah Bupati Cianjur.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan an Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5.Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Cianjur.
6.Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa rnengutarnakan rnencari keuntungan, dan dalam rnelakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan rnengkoordinasikan pelayanan kesehatan prornotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif di wilayah kerjanya.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Labkesmas adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan perneriksaan spesirnen klinik dan pengujian sampel sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan rnasyarakat;
9.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk rnemelihara dan rneningkatkan derajat kesehatan rnasyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif.
10.Pejabat Pengelola yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pirnpinan Puskesmas dan UPTD Labkesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional yang terdiri dari pernirnpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. 1 1. Pejabat teknis pelayanan di Puskesmas meliputi klaster pelayanan rnanajemen, Pelayanan Kesehatan ibu dan anak, Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia, pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan dan pelayanan lintas klaster.
12.Pejabat teknis di UPTD Labkesmas rneliputi pejabat teknis urnurn dan pejabat teknis pelayanan.
13.Pejabat Pengelolaan Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang rnerniliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14.Pendapatan BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas adalah semua penerirnaan dalam bentuk kas dan tagihan Puskesmas dan UPTD Labkesmas yang rnenambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. 4
15.Pengeluaran BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas adalah uang yang keluar ke Rekening kas Puskesmas dan UPTD Labkesmas.
16.Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Puskesmas dan UPTD Labkesmas.
17.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Puskesmas dan dan UPTD Labkesmas.
18.Rencana Bisnis dan Anggaran Puskesmas yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu Puskesmas dan UPTD Labkesmas.
19.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman, arahan tentang pengelolaan BLUD pada Puskesmas dan UPTD Labkesmas di Kabupaten Cianjur.
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Puskesmas dan UPTD Labkesmas kepada masyarakat, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan bisnis yang sehat.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 3

(1)Pejabat pengelola BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas, terdiri dari:
1. a.pemimpin;
2. b.pejabat keuangan;
3. c.pejabat teknis.
(2)Ketentuan mengenai bagian organisasi Puskesmas dan UPTD Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
(3)Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. 5

Pasal 4

(1)Pemimpin mempunyai tugas:
1. a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
2. b.menyusun Rencana Strategis Bisnis;
3. c.menyusun rencana kerja bidang upaya pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok;
4. d.menyiapkan RBA tahunan;
5. e.menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;
6. f.mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan;
7. g.memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya;
8. h.mewakili Puskesmas dan UPTD Labkesmas di dalam dan di luar pengadilan;
  1. 1.melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana telah direncanakan.
(2)Pemimpin mempunyai wewenang:
1. a.mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
2. b.menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan, selain yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.mengangkat dan memberhentikan pegawai Non-ASN sesuai kewenangan yang diberikan oleh Bupati.
4. d.menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai;
5. e.menetapkan kebijakan operasional;
6. f.mempersiapkan, memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati guna melaksanakan ketentuan dalam peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan;
7. g.mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen sesuai keperluan;
8. h.meminta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat di bawahnya.

Pasal 5

(1)Pejabat keuangan adalah pejabat pengelola keuangan Puskesmas dan UPTD Labkesmas.
(2)Pejabat Keuangan mempunyai tugas:
1. a.pengelolaan keuangan;
2. b.mengkoordinasikan penyusunan RBA;
3. c.menyiapkan DPA; 6
4. d.melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan Kas;
6. f.melaksanakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
7. g.menyediakan data keuangan;
8. h.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
9. i.menyelenggarakan laporan keuangan.
(3)Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan Puskesmas dan UPTD Labkesmas.

Pasal 6

(1)Pejabat teknis adalah pejabat teknis umum.
(2)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pejabat teknis klaster pelayanan manajemen;
2. b.pejabat teknis klaster pelayanan kesehatan ibu dan anak;
3. c.pejabat teknis klaster pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia;
4. d.pejabat teknis pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
5. e.pejabat teknis pelayanan lintas klaster.
(3)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menyelenggarakan; manajemen inti Puskesmas, manajemen arsip, manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan, manajemen mutu pelayanan, manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah, manajemen sistem informasi digital, manajemen jejajring dan manajemen pemberdayaan masyarakat;
2. b.Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana pada ayat (2) huruf b, memiliki sasaran; ibu hamil, bersalin atau nifas, bayi dan anak balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja;
3. c.Klaster yang menyelengarakan pelayanan kesehatan dewasa dan lansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memiliki sasaran usia dewasa dan lansia;
4. d.Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan klaster yang menyeleggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan lansia, menyelenggarakan: (a) upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup; (b) pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi, mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup, sampai di tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga, dan; 7 (c) pembinaan jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.
5. e.Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penenggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bertugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan;
6. f.Klaster yang menyelenggarakan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, bertugas menyelenggarakan dukungan pelayanan kesehatan, berupa; pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan gawat darurat, pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan rawat inap, penanggulangan krisis kesehatan, dan pelayanan rehabilitasi medis dasar.
(4)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Pemimpin. ( 5) Pelaksanaan pelayanan pada klaster dilaksanakan secara inklusif agar dapat diakses oleh semua kelompok secara mandiri, termasuk kelompok disabilitas dan lanjut usia.
(6)Pejabat teknis umum UPTD Labkesmas bertanggungjawab kepada pemimpin dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
(7)Pejabat teknis pelayanan UPTD Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi;
1. a.penanggung jawab pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel bertanggungjawab kepada pemimpin dalam menyusun rencana kerja dan standar prosedur operasional, mengatasi masalah yang timbul dalam pelayanan laboratorium, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan laboratorium; dan melakukan validasi hasil pemeriksaan/pengujian laboratorium.
2. b.penanggung jawab mutu bertanggung jawab kepada pemimpin dalam menyusun rencana kerja program mutu yang mencakup: Pemantapan Mutu Internal (PMI), Pemantapan Mutu Eksternal (PME), Manajemen Risiko, Biosafety dan Biosecurity, Keselamatan Pasien, Pencegahan dan Pengendalian lnfeksi (PPI) serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), mengukur, menganalisis dan melaporkan Indikator Nasional Mutu Laboratorium, melaksanakan dan memantau pemantapan mutu internal, melaksanakan pemantapan mutu eksternal, penyelenggaraan manajemen risiko, penyelenggaraan biosafety dan biosecurity, penyelenggaraan keselamatan pasien, penyelenggaraan PPI, penyelenggaraan K3, penyelenggaraan Audit Internal.
(8)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab di bidang masing masing.
(9)Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya. 8

Pasal 7

(1)Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2)Pemimpin bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
(3)Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(4)Dalam ha! pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(5)Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
(6)Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus berasal dari pegawai negeri sipil.
(7)Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Pasal 8

Hubungan Kerja

(1)Hubungan kerja dengan Dinas selaku pembina teknis:
1. a.Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan, pelayanan Labkesmas, untuk dibahas dan disepakati dengan Puskesmas dan UPTD Labkesmas;
2. b.Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP, UKM, dan pelayanan Labkesmas;
3. c.Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan dan pelayanan Labkesmas;
4. d.melaksanakan kebijakan Dinas;
5. e.menyusun RBA dan dilaporkan kepada Dinas;
6. f.menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas;
7. g.Dinas menjadi tempat referensi UKM strata kedua.
(2)Hubungan kerja dengan PPKD selaku pembina keuangan:
1. a.Puskesmas dan UPTD Labkesmas menyusun RKA dan RBA dan disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
2. b.Puskesmas dan UPTD Labkesmas menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD;
3. c.PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas; 9
4. d.dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan, laporan belanja dan laporan pembiayaan secara berkala kepada PPKD;
5. e.laporan sebagaimana dimaksud, melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin;
6. f.berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud, kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD;
7. g.berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud, PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan Pembiayaan.
(3)Hubungan kerja Puskesmas dengan Fasilitas Kesehatan Perorangan Primer yang berada pada wilayah kerja Puskesmas:
1. a.Puskesmas bermitra dengan Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya;
2. b.Puskesmas mengkoordinasikan data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya.

Pasal 9

(1)Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas dapat berasal dari aparatur sipil negara dan/ atau non aparatur sipil negara sesuai dengan kebutuhan.
(2)Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga profesional lainnya.
(3)Pejabat Pengelola dan pegawai yang merupakan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari aparatur sipil negara disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang berasal dari non aparatur sipil negara dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(6)Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan bupati. 10

Pasal 10

( 1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

(2)Remunerasi diusulkan oleh pemimpin melalui Kepala Dinas untuk ditetapkan oleh Bupati.
(3)Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima remunerasi meliputi:
1. a.bersifat tetap berupa gaji;
2. b.bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
3. c.pesangon bagi profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai aparatur sipil negara.
(4)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima remunerasi meliputi:
1. a.bersifat tetap berupa gaji;
2. b.bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
3. c.pesangon bagi pegawai profesional lainnya atau pensiun bagi aparatur sipil negara.
(5)Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium, yang besarannya ditetapkan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.
(6)Ketentuan mengenai tata cara, besaran dan pemanfaatan remunerasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(1)Struktur anggaran BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas terdiri dari:
1. a.pendapatan;
2. b.belanja; dan
3. c.pembiayaan
(2)Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf a bersumber dari:
1. a.jasa layanan;
2. b.hibah;
3. c.hasil kerja sama dengan pihak lain;
4. d.APED; dan
5. e.lain-lain pendapatan BLUD yang sah 11
(3)Pendapatan yang bersumber darijasa layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
(4)Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
(5)Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
(6)Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
(7)Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
(8)Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf e, meliputi:
1. a.jasa giro;
2. b.pendapatan bunga;
3. c.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
4. d.komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa;
5. e.investasi; dan
6. f.pengembangan usaha

Pasal 12

( 1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (8) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

(2)Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD. Puskemas dan UPTD Labkesmas.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…