DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Dan Percepatan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, kriteria MBR, pembebasan retribusi PBG MBR, percepatan pelayanan PBG, pelaporan dan pengawasan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung;
c.bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Um um dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tigajuta rumah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Percepatan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Menetapkan : - 2
1. 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. 3.Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. 5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
6. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 57); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN PERCEPATAN PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH. - 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
5.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atasjasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
8.Retribusi PBG adalah pungutan atas penerbitan persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
9.Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. 10.Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan inisiasi masyarakat. 11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnyajumlah pokok Retribusi yang terutang. 12.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. - 4
13.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah. 14.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pemyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya di luar usaha dan / atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. 15.Sistem lnformasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 16.Badan Usaha adalah Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.kriteria MBR;
b.pembebasan Retribusi PBG bagi MBR; dan
c.percepatan pelayanan PBG.

(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
(2)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 2 ayat(2):
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(4)Besaran penghasilan MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar - 5 Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), kategori kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat sebesar Rp8.000.000 (delapanjuta rupiah). Tabel 1. 1 Besaran Penghasilan MBR (sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)) PENGHASILAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH KATEGORI SATU NO ORANG UNTUK KATEGORI TIDAK KATEGORI KAWIN PESERTA TABUNGAN KAWIN (Rp) (Rp) PERUMAHAN RAKYAT (Rp) I 7.000.000 8.000.000 8.000.000
(5)Penghasilan MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:
1. a.surat keterangan gaji atau surat keterangan penghasilan dari pemberi kerja; atau
2. b.surat pernyataan penghasilan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, bagi bukan pekerja.
(6)Luas lantai paling luas 36 (tiga puluh enam) m2 untuk pemilikan Rumah Umum dan luas lantai paling luas 48 (empat puluh delapan) m2 untuk pembangunan Rumah Swadaya.

BAB III

Pembebasan Retribusi PBG MBR

Pasal 4

Pembebasan retribusi PBG bagi MBR diberikan kepada:

a.Perorangan untuk pembangunan rumah swadaya MBR dengan menggunakan desain prototipe; dan
b.Badan Usaha untuk pembangunan rumah tinggal umum MBR dengan menggunakan desain prototipe.

Pasal 5

(1)Untuk mendapatkan pembebasan Retribusi PBG bagi perorangan untuk pembangunan rumah swadaya MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan secara langsung ke Pelayanan Perangkat Darah yang membidangi urusan perizinan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kartu tanda penduduk Daerah; - 6
2. b.memenuhi kriteria MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
3. c.memilih salah satu pilihan desain prototipe berdasarkan Keputusan Menteri yang membidangi perumahan;
4. d.bukti kepemilikan tanah;
5. e.dokumentasi lokasi berupa titik koordinat lokasi dan foto lokasi;
6. f.surat pernyataan kepemilikan rumah pertama; dan
7. g.memiliki akun SIMBG.

Pasal 6

(1)Untuk mendapatkan pembebasan Retribusi PBG bagi Badan Usaha untuk pembangunan rumah umum dan satuan rumah susun MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan secara langsung ke Pelayanan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kartu tanda penduduk;
2. b.proposal pembangunan rumah umum MBR;
3. c.memilih salah satu pilihan desain prototipe berdasarkan Keputusan Menteri yang membidangi perumahan;
4. d.bukti kepemilikan tanah;
5. e.Persetujuan warga Desa Kecamatan;
6. f.lunas PBB;
7. g.Nomor Induk Berusaha; dan
8. h.rekomendasi teknis/pertimbangan teknis/saran teknis.

Pasal 7

Pembebasan Retribusi PBG bagi Badan Usaha untuk pembangunan rumah umum dan satuan rumah susun bagi MBR dengan menggunakan desain prototipe dengan ketentuan:

a.masuk pada pola ruang permukiman perkotaan dan pedesaan pada peta rencana tata ruang wilayah Daerah;
b.berada pada Lokasi dengan kemiringan lereng di bawah 9 (sembilan) derajat atau 20% (dua puluh persen) dan berada pada jalan kewenangan Daerah; dan
c.usaha dan/atau kegiatan termasuk ke dalam skala besaran SPPL (< 150 (seratus lima puluh) unit atau luas s 3 (tiga) hektare) atau UKL-UPL dengan tingkat risiko menengah rendah.

BAB IV

PERCEPATAN PELAYANAN PBG

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menerbitkan PBG untuk membangun rumah swadaya, umum Satuan rumah susun bagi MBR yang menggunakan desain prototipe paling lama 3 (tiga) jam setelah - 7 dipenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)MBR mendapatkan pembebasan pembayaran Retribusi PBG melalui SKRD yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Darah yang membidangi urusan perizinan.
(3)Prosedur pemberian percepatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menerbitkan PBG Badan Usaha untuk pembangunan rumah umum dan satuan rumah susun bagi MBR dengan menggunakan desain prototipe paling lama 3 (tiga) jam setelah dipenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)Badan Usaha yang membangun rumah umum dan satuan rumah susun bagi MBR mendapatkan pembebasan pembayaran Retribusi PBG.
(3)Prosedur pemberian percepatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

Apabila proses pelayanan PBG melebihi dari 3 (tiga) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), petugas Pelayanan Perangkat Darah yang membidangi urusan perizinan menyampaikan informasi kepada pemohon terkait kendala keterlambatan. Pasal 1 1 Untuk percepatan pelayanan PBG MBR Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan mendelegasikan penandatanganan Rekomendasi Teknis kepada pegawai aparatur sipil negara yang ditugaskan di Pelayanan Perangkat Darah yang membidangi urusan perizinan.

Pasal 12

(1)Badan Usaha yang membangun rumah umum dan satuan rumah susun MBR wajib melaporkan dan menyampaikan data konsumen MBR ke Perangkat Daerah yang membidangi - 8 urusan perumahan paling lambat 1 (satu tahun setelah terbitnya PBG. ini bupaten dan penegakan
(2)Pengawasan terhadap pelaksanaan dilaksanakan oleh Pengawas Internal Perangkat Daerah yang berwenang d peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal ditemukan persyaratan pemo on yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksu dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) dikenakan ksi pencabutan PBG yang telah diterbitkan.
(4)Pemohon yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan kembali proses PBG dan dikenakan Retribusi PBG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pembebasan Retribusi PBG MBR

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PERCEPATAN PELAYANAN PBG

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pembebasan Retribusi PBG MBR

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PERCEPATAN PELAYANAN PBG

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023