DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 99 Tahun 2025

Nomor: 99
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah diatur tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Pengintegrasian Dan Lingkup Pelayanan, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Monitoring Dan Evaluasi, Pembinaan Dan Pelaporan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Cianjur; BUPATICIANJUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANBUPATICIANJUR NOMOR 99 TAHUN2025 TENTANG PENYELENGGARAANMALPELAYANANPUBLIK PEMERINTAHDAERAHKABUPATENCIANJUR BUPATICIANJUR PROVINSIJAWA BARAT Mengingat Menimbang Pasall Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Cianjur. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5.Mal Pelayanan Publik, yang selanjutnya disingkat MPP, adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupatenykota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
6.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7.Penyelenggara Pelayanan Publik, yang se1anjutnya disebut Penyelenggara, adalah setiap institusi penye1enggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP,adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur.
9.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP,adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur. BABI KETENTUANUMUM TENTANG PENYELENGGARAANMAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUPATI PUBLIK PERATURAN PELAYANAN CIANJUR. MEMUTUSKAN: Menetapkan Pasal 3

(1)Penyelenggaraan MPP dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
1. a.keterpaduan;
2. b.berdaya guna;
3. c.koordinasi;
4. d.akuntabilitas;
5. e.aksesibilitas; dan
6. f.kenyamanan.
(2)Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, merupakan pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja kualitas pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, terjangkau, arnan, dan nyaman.
(2)Tujuan penyelenggaraan MPPadalah untuk:
1. a.mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyarnanan, dan kearnanan pelayanan; dan
2. b.meningkatkan daya saing global dan memberikan kemudahan berusaha.
  1. 11.Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.
  2. 12.Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha MilikNegara/Badan Usaha Milik Daerah.
  3. 13.Pelayanan swasta adalah pelayanan yang mendukung kelancaran penyelenggaraan MPP.
  4. 14.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
  5. 15.Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
  6. 16.Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.

Pasal 4

(1)MPPdiselenggarakan oleh DPMPTSP.
(2)MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Gedung Creatif Center Cianjur, yang beralamat di Jalan Mangunsarkoro Nomor 165, Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Provinsi Jawa Barat kode pos 43211.
(3)DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan.
(4)DPMPTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3),menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyediaan sarana, tempat, darr/ atau ruang pelayanan;
2. b.penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
3. c.pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
4. d.penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai Standar Pelayanan;
5. e.penyediaan tata tertib;
6. f.penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalarn penyelenggaraan MPP; dan
7. g.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.
(5)Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan penambahan pelayanan MPP, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Bupati melalui Kepala DPMPTSP menyampaikan pemberitahuan penarnbahan pelayanan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan
(3)Prinsip berdaya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan yang diberikan tidak menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat.
(4)Prinsip koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, merupakan jenis pelayanan yang dipadukan, tidak berjalan sendiri-sendiri, dan harus berjalan dalarn 1 (satu) tim kerja (team work) yang terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sarna untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
(5)Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d, merupakan pelayanan yang diberikan melalui istem pelayanan terpadu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Prinsip aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e, merupakan suatu kemarnpuan untuk memberikan layanan yang mudah diakses oleh masyarakat umum.
(7)Prinsip kenyarnanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf f, merupakan pelayanan yang diberikan harus marnpu memenuhi kebutuhan masyarakat, agar masyarakat merasa tenang, nyarnan, dan terpuaskan. Pasa17
(1)Organisasi Penyelenggara pada MPPterdiri dari :
1. a.instansi pemerintah pusat di Daerah;
2. b.Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. c.Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;

Pasal 5

(1)Penyediaan sarana dan prasarana danjatau ruang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, dapat berupa:
1. a.gedungjkantor;dan
2. b.prasarana perkantoran dan sarana perkantoran.
(2)Selain penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),penyediaan sarana dan prasarana dapat berupa ruang pendukung.
(3)Penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)huruf b, disesuaikan dengan kondisi :
1. a.Gedung;
2. b.Ruangan; dan
3. c.Standar Pelayanan setiap Organisasi Penyelenggara.
(4)Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(4)huruf c, disusun dan ditetapkan oleh setiap Organisasi Penyelenggara.
(5)Penjaminan kualitas pelayanan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, dilaksanakan oleh DPMPTSP.
(6)Dalam penjaminan kualitas pelayanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (%) DPMPTSPberkoordinasi dengan setiap Organisasi Penyelenggara.
(7)Penyediaan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, berupa tata tertib pelaksanaan MPP yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSPatau Pejabat yang ditunjuk.
(8)Penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf I, dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan MPP melalui Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (SP4NLAPOR).
(9)Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g, dilaksanakan oleh Penyelenggara MPP.
1. b.penambahan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Pengintegrasian pelayanan merupakan upaya menempatkan berbagai pelayanan dalarn MPP.
(2)Pelayanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah serta Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerahj swasta.
(3)Penempatan penyelenggaraan Pelayanan Publik dalarn MPP sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik untuk keseluruhan pelayanan.
(4)Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui 1 (satu) Gerai Pelayanan.
(5)Dalam hal terdapat pelayanan pada MPP yang memerlukan pembayaran, metode pembayaran dapat dilakukan melalui:
1. a.penempatan atau pembukaan loket pembayaran lembaga perbankan; atau
2. b.penyediaan sistem pembayaran lain secara elektronik, yang ditetapkan oleh Organisasi Penyelenggara MPP.
3. d.Badan Usaha Milik Negara;
4. e.Badan Usaha Milik Daerah; dan
5. f.pihak swasta.
(2)Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.
(3)Organisasi Penyelenggara dan penyelengaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memberikan pelayanan berdasarkan perjanjian penempatan pelayanan pada MPPdalarn bentuk:
1. a.kesepakatan bersarna, jika perjanjian dilakukan antar pemerintah daerah;
2. b.perjanjian kerja sarna, jika perjanjian dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga; atau
3. c.sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, jika perjanjian dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan kementeriarr/Iembaga.
(4)Organisasi Penyelenggara dan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan atas usulan dari Kepala DPMPTSPdan disepakati oleh Organisasi Penyelenggara.
(5)Perubahan Organisasi Penyelenggara dan penyelengaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.efektivitas layanan;
2. b.kebutuhan masyrakat; darr/ atau
3. c.ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana pendukung.

Pasal 12

Organisasi Penyelenggara yang tergabung dalam MPP dapat melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan MPP.

Pasal 11

(1)Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dilakukan melalui Gerai Pelayanan.
(2)Penyelenggaraan pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dalam MPPdapat dilakukan untuk keseluruhan pelayanan. Pasall0
(1)Pemberian pelyanan dalam MPP dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan.
(2)Penyelenggaraan pelayanan dalan MPPterdiri dari:
1. a.pelayanan langsung;
2. b.pelayanan secara elektronik;
3. c.pelayanan mandiri; danjatau
4. d.pelayanan bergerak
(3)Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a, merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka.
(4)Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(5)Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.
(6)Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan pelayanan yang disediakan oleh DPMPTSP danj atau Gerai Pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.
(1)Pelayanan Publik pada MPPterdiri dari:
1. a.pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat setempat; danj atau
2. b.pelayanan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat.
(2)Ruang lingkup Pelayanan Publik pada MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
1. a.Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah; dan
2. b.Pelayanan Publik yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha MilikDaerah, dan pihak swasta. BABV SUMBERDAYAMANUSIA

Pasal 16

(1)Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan MPPterdiri dari:
1. a.seluruh pegawai DPMPTSP;dan
2. b.perwakilan Organisasi Penyelenggara yang melaksanakan tugas dalam MPP.
(2)Perwakilan Organisasi Penyelenggara yang tergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan petugas yang ditempatkan untuk melaksanakan pelayanan di MPP.
(3)Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penetapan atau penugasan dari setiap pimpinan pemberi layanan yang tergabung dalam MPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1)Kepala MPP menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan MPP.
(2)Dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Organisasi Penyelenggara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala MPP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan MPP maupun antar instansi KementerianfLembagafPemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik NegarafBadan Usaha Milik Daerahfswasta yang tergabung dalam MPP.
(2)Kepala MPP bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurutjenjangjabatannya masing-masing.

Pasal 13

(1)MPP adalah organisasi non struktural di bawah koordinasi DPMPTSP
(2)MPP dipimpin oleh seorang Kepala MPP yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPMPTSP.
(3)Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Kepala DPMPTSP. Umum BABIV KELEMBAGAAN
(1)Kepala MPP melaporkan penyelenggaraan MPP kepada Kepala DPMPfSP secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu -waktu diperlukan.
(2)Berdasarkan laporan Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPfSP melaporkan penyelenggaraan MPP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
(3)DPMPfSP melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan MPP secara berkala minimal 2 (dua) kali setahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Kepala DPMPfSP melakukan pembinaan atas penyelenggaraan MPP.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan penyelenggaraan MPP.
(3)Pembinaan terhadap sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPMPfSP dan setiap pimpinan Organisasi Penyelenggara yang memberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 17

(1)Kepala DPMPfSP melakukan monitoring dan evaluasi MPP penyelenggaraan MPP secara berkala.
(2)Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPfSP membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
(3)Tim Monitoring dan Evaluasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur DPMPfSP sebagai penyelenggara MPP, dan unsur Perangkat Daerah terkait.
(4)Tim Monitoring dan Evaluasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala DPMPfSP. BABVI MONITORINGDANEVALUASI
(4)Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tanggung jawab Kepala DPMPfSP.
(5)Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, menjadi tanggung jawab Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP yang memberikan pelayanan. H KABUPATENCIANJURTAHUN2025 NOMOR 591 Diundangkan di Cianjur pada tanggal ! 1 ". '0 , BUPATICI4NJUR, Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 21 •• _ber 10!5 Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur. BABIX KETENTUANPENUTUP Pasal 20
(1)Pembiayaan DPMPTSP hanya mencakup penyediaan tempat serta pemeliharaan tempat dan fasilitas layanan Penyelenggaraan MPP.
(2)Pembiayaan untuk operasional guna pelaksanaan kegiatan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(3)Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Gerai Pelayanan menjadi tanggung jawab setiap Organisasi Penyelenggara.
(4)Survei kepuasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggaraan MPP. ..

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…