DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Di Dalam Peraturan Ini Diatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Insesntif, Targer Penerimaan Pajak, Penerima Insentif, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025, 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 201); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. & Daerah adalah Kabupaten Cilacap. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Cilacap. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

9.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan /atau Bangunan.
10.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu yang terdiri atas Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir dan Jasa Kesenian dan Hiburan.
11.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
12.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
14.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

BAB II

INSENTIF

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

1.Insentif;
2.target kinerja penerimaan Pajak; dan
3.penerima Insentif.

Pasal 3

Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

Pasal 4

(1)Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
1. a.kinerja instansi;
2. b.semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
3. c.pendapatan Daerah; dan
4. d.pelayanan kepada masyarakat.
(3)Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran 2025 untuk tiap jenis Pajak.
(1)
(2)
(3)(S)

BAB III

TARGET PENERIMAAN PAJAK

Pasal 5

Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan sesuai target penerimaan Pajak yang ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut: Target Kinerja No. Jenis Pajak Triwulan | Triwulan | Triwulan | Triwulan I II III IV

1.| PBB P2 0% 35% 85% 100%
2.| Pajak Reklame 15% 40% 70% 100%
3.| PAT 20% 40% 70% 100%
4.| Pajak MBLB 25% 45% 70% 100%
5.|BPHTB 25% 45% 70% 100%
6.| PBJT - Jasa Perhotelan 25% 45% 70% 100% ; l》/II〕言a工董〈T`室ll互lI量〔l1工lal工(皇al工l 25% 50% 75%| 100% ; 熹重...]〔盲l6皇董^l`菖l量lIl dan 20% 40% 65%| 100% - Tenaga Listrik 20% 45% 71090 100% - Jasa Parkir 25% 0% 75% 100% Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada bulan pertama triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. Dalam hal target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran 2025 telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV

PENERIMA INSENTIF

Pasal 6

Penerima Insentif sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:

1.Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;

(9)
(1)
(2)Pejabat dan Pegawai ASN pada Bapenda sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; Pegawai Non ASN pada Bapenda sesuai dengan tanggung jawab masing- masing; dan pemungut PBB P2 pada tingkat desa, kepala desa atau sebutan lain dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Bapenda.

Pasal 7

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pemberian Insentif bagi Pejabat dan Pegawai ASN pada Bapenda sebagaimana dimaksud Pasal 6 angka 2, diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap yang mengatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 4 ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai NON ASN pada Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 3 untuk rincian selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda. Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemungut PBB P2 pada tingkat desa, kepala desa atau sebutan lain oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 6 angka 1, angka 2, dan angka 3 untuk setiap bulannya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Pemberian insentif ditetapkan dalam APBD.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 14 Maret 2025 BUPATI CILACAP, SYAMSUL AULIYA RACHMAN Diundangkan di Cilacap pada tanggal 14 Maret 2025 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, JAROT PRASOJO BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 11

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…