DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Di Dalam Peraturan Ini Diatur Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
b.bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta usulan pergeseran anggaran dari beberapa Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025, perlu untuk diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 58), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.741.311.288.032,00 (Tiga Trilyun Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1)Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.712.164.130.000,00 (Dua Trilyun Tujuh Ratus Dua Belas Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp2.542.960.655.000,00 (Dua Trilyun Lima Ratus Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp169.203.475.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

3.Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.542.960.655.000,00 (Dua Trilyun Lima Ratus Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Dana Desa;
2. b.Insentif Fiskal;
3. c.Dana Bagi Hasil (DBH);
4. d.Dana Alokasi Umum (DAU); dan
5. e.Dana Alokasi Khusus (DAK).
(2)Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp325.544.132.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
(3)Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.928.807.000,00 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
(4)Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.906.730.000,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
(5)Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.486.016.971.000,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
(6)Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp654.564.015.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Belas Ribu Rupiah).

4.Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1)Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.486.016.971.000,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan
2. b.DAU yang Ditentukan Penggunaannya.
(2)DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.360.492.467.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
(3)DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp125.524.504.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah).

5.Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1)Anggaran DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.524.504.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan;
2. b.DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. c.DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan;
4. d.DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; dan
5. e.DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum.
(2)DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah).
(3)DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.847.064.000,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
(4)DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.217.720.000,00 (Lima Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
(5)DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.459.720.000,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
(6)DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

6.Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1)Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp654.564.015.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Belas Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.DAK Fisik; dan
2. b.DAK Non Fisik.
(2)DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.992.911.000,00 (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah).
(3)DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp639.571.104.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Empat Ribu Rupiah).

7.Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1)Anggaran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.992.911.000,00 (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD;
2. b.DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD;
3. c.DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP;
4. d.DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian;
5. e.DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan;
6. f.DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler;
7. g.DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan;
8. h.DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan;
9. i.DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana; dan
10. j.DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani).
(2)DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp569.951.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
(3)DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp831.711.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah).
(4)DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp285.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
(5)DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
(6)DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
(7)DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.677.004.000,00 (Sembilan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ribu Rupiah).
(8)DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
(9)DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.521.855.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
(10)DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp107.390.000,00 (Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
(11)DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

8.Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1)Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.840.311.288.032,00 (Tiga Trilyun Delapan Ratus Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Operasi;
2. b.Belanja Modal;
3. c.Belanja Tidak Terduga; dan
4. d.Belanja Transfer.
(2)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.883.565.159.294,00 (Dua Trilyun Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp339.156.926.827,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
(4)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.000.000.000,00 (Sembilan Belas Miliar Rupiah).
(5)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp598.589.201.911,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah).

9.Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.883.565.159.294,00 (Dua Trilyun Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Subsidi;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.728.614.977.349,00 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.018.908.188.055,00 (Satu Trilyun Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Lima Rupiah).
(4)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.038.609.600,00 (Satu Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.290.134.290,00 (Seratus Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.713.250.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

10.Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

(1)Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp1.728.614.977.349,00 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
2. b.Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
3. c.Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
4. d.Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
5. e.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
6. f.Belanja Pegawai BOSP; dan
7. g.Belanja Pegawai BLUD.
(2)Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.083.096.412.147,00 (Satu Triliun Delapan Puluh Tiga Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
(3)Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp546.793.594.477,00 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
(4)Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.155.946.832,00 (Tiga Puluh Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
(5)Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp917.003.453,00 (Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
(6)Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.410.120.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
(7)Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.922.305.440,00 (Empat Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
(8)Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp25.319.595.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

11.Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…