Di Dalam Peraturan Ini Diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penanggulangan Prostisusi dan Perbuatan Asusila, Satuan Tugas Penertiban Prostitusi dan Perbuatan Asusila, Penertiban Prostitusi dan Perbuatan Asusila, Pengawasan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang penertiban untuk mencegah berkembangnya kegiatan prostitusi dan penjaja seks komersial di Kabupaten Cilacap; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2024 Nomor 2); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERTIBAN UNTUK MENCEGAH BERKEMBANGNYA KEGIATAN PROSTITUSI DAN PENJAJA SEKS KOMERSIAL DI KABUPATEN CILACAP.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 11. 12. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Cilacap. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta — menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kabupaten Cilacap. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Setiap orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan. Prostitusi adalah pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri untuk melakukan hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan atau pelacuran. Perbuatan asusila adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma moral.
BAB II
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: rpp口8 penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan asusila, satuan tugas penertiban Prostitusi dan Perbuatan asusila, penertiban Prostitusi dan Perbuatan asusila, pengawasan, sanksi adminitratif, dan ketentuan penutup.
BAB III
BAB IV
Dalam rangka penertiban Prostitusi dan Perbuatan asusila Bupati membentuk Satuan Tugas Penertiban Prostitusi dan Perbuatan asusila. Satuan tugas penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat
BAB V
Penertiban Prostitusi dan Perbuatan asusila dilaksanakan melalui:
Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah penyampaian informasi kepada masyarakat, meliputi:
Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan Pemerintah Daerah guna memetakan potensi praktek Prostitusi dan Perbuatan asusila serta investigasi terhadap pelaku Prostitusi dan Perbuatan asusila. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
Pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan cara razia atau operasi.
Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dibagi menjadi rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial.
Membuka PDF…