DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cilacap

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Di Dalam Peraturan Ini Diatur Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
b.bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta usulan pergeseran anggaran dari beberapa Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025, perlu untuk diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Nomor 13), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.747.872.648.032,00 (Tiga Trilyun Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.029.147.158.032,00 (Satu Triliun Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp490.419.979.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp370.195.382.966,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.650.000.000,00 (Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(5)Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp106.881.796.066,00 (Seratus Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Puluh Enam Rupiah).

3.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp370.195.382.966,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Retribusi Jasa Umum;
2. b.Retribusi Jasa Usaha; dan
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu.
(2)Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp353.295.621.871,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
(3)Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp10.999.761.095,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah).
(4)Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp5.900.000.000,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

4.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp353.295.621.871,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. b.Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
3. c.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
4. d.Retribusi Pelayanan Pasar; dan
5. e.Retribusi Pelayanan Kebersihan.
(2)Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp330.769.269.581,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
(3)Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
(4)Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.054.280.290,00 (Tiga Belas Miliar Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
(5)Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
(6)Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.472.072.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).

5.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp330.769.269.581,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
2. b.Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah; dan
3. c.Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis.
(2)Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.475.519.581,00 (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
(3)Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp312.700.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
(4)Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp593.750.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

6.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.999.761.095,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah), terdiri atas:
1. a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. b.Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila;
3. c.Retribusi Rumah Potong Hewan;
4. d.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
5. e.Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
6. f.Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan;
7. g.Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;
8. h.Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
9. i.Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
10. j.Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
11. k.Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
12. l.Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
(2)Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
(3)Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
(4)Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
(5)Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
(6)Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp518.428.000,00 (Lima Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
(7)Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
(8)Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
(9)Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
(10)Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp73.000.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah).
(11)Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).
(12)Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp430.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
(13)Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.873.333.095,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah).

7.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) terdiri atas:
1. a.Retribusi Penyewaan Tanah;
2. b.Retribusi Penyewaan Bangunan;
3. c.Retribusi Pemakaian Laboratorium; dan
4. d.Retribusi Pemakaian Ruangan.
(2)Retribusi Penyewaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
(3)Retribusi Penyewaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp,00 (Nol Rupiah).
(4)Retribusi Pemakaian Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
(5)Retribusi Pemakaian Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

8.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Anggaran Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila.
(2)Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila.

9.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Anggaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (13) direncanakan sebesar Rp6.873.333.095,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
(2)Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.873.333.095,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah).

10.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp106.881.796.066,00 (Seratus Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
2. b.Hasil Kerja Sama Daerah;
3. c.Jasa Giro;
4. d.Pendapatan Bunga;
5. e.Pendapatan Denda Pajak Daerah;
6. f.Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
7. g.Pendapatan dari Pengembalian; dan
8. h.Pendapatan BLUD.
(2)Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.000.000,00 (Seratus Tiga Belas Juta Rupiah).
(3)Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.183.200.000,00 (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
(4)Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.747.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah).
(5)Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.250.000.000,00 (Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(6)Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp258.605.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah).
(7)Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
(8)Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.900.000.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
(9)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp94.909.991.066,00 (Sembilan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Puluh Enam Rupiah).

11.Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 38

Pasal 44

Dasar hukum (6)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sibolga Nomor 58 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 38

Pasal 44

Dasar hukum (6)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sibolga Nomor 58 Tahun 2024