DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Anggaran, Pengelola, Penerima Bantuan, Pendataan dan Pendaftaran, Tata Cara Pembayaran, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk pemberian perlindungan sosial kepada buruh tani tembakau dan pekerja rentan sosial lainnya, perlu mengalokasikan anggaran bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
7.Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Cilacap
8.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
9.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Daerah penghasil cukai dan/atau Daerah penghasil tembakau.
12.Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
13.Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja bukan penerima upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
14.Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau dan pekerja rentan sosial lainnya.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

BAB II

ANGGARAN

Pasal 3

Anggaran bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

BAB III

PENGELOLA

Pasal 4

Bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelola oleh Dinas.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

(1)Bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada :
1. a.buruh tani tembakau;
2. b.pekerja rentan sosial yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; dan
3. c.pekerja rentan sosial lainnya.
(2)Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
(3)Pekerja rentan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.

Pasal 6

Penerima bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 menerima bantuan iuran berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Pasal 7

Penerima bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.berstatus sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan berupa kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
b.belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan
c.belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat verifikasi kepesertaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 8

(1)Data usulan calon penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap dan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap selaku Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi komoditas tembakau serta kategori pekerja rentan sosial yang masuk di dalamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada Bupati Cilacap melalui Dinas.
(2)Bupati memerintahkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi kesejahteraan sosial untuk melaksanakan sinkronisasi data usulan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
(3)Data hasil sinkronisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kemudian diolah untuk selanjutnya dilakukan pengecekan agar sesuai dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.
(4)Hasil pengecekan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
(5)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)diserahkan kembali kepada Dinas untuk selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan.
(6)Penerima bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(7)Penetapan penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau diberikan kepada 5.300 penerima bantuan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 9

Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) digunakan oleh Dinas untuk didaftarkan sebagai penerima bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

Dinas membayar tagihan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan surat tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…