DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam ketentuan ini diatur tentang ketetuan umum, maksud dan tujuan, analisis standar belanja non fisik, jenis analisis standar belanja, pengendalian dan pengawasan belanja non fisik.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal untuk mewujudkan keadilan sosial berdasarkan sila kelima Pancasila; b . bahwa belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun berpedoman standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan/ a tau standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar harga satuan, rencana kebutuhan BMD, dan Standar Pelayanan Minimal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b , dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah yang didasarkan pada tolok ukur kinerja dan menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK

Pasal 4

Komponen Analisis Standar Belanja meliputi: a . kode akun;

b.uraian;
c.spesifikasi;
d.satuan;
e.harga; dan
f.kode rekening.

Pasal 5

Kode akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kode subkegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur rekening dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 6

Uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan deskripsi dari objek belanja subkegiatan.

Pasal 7

Spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan k etentuan jenis barang/jasa sebagai rincian dari objek belanja suatu subkegiatan.

Pasal 8

Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besaran nilai rincian belanja dari objek b elanja suatu subkegiatan.

Pasal 9

Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan nilai rupiah yang dibeba nka n pa d a rincian belanja dari objek belanja suatu subkegiatan sudah termasuk pajak.

Pasal 10

Kode rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan kode rekening belanja subkegiatan sesuai dengan k lasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur rekening d a lam pengelolaan keuangan Daera h . BABIV JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 11

(1)Setiap kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD mengacu pada Kategori Analisis Standar Belanja Non Fisik.
(2)Jenis Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi: a . ASB 01
1. b.ASB 02
2. c.ASB 03
3. d.ASB 04
4. e.ASB 05
5. f.ASB 06
6. g.ASB 07
7. h.ASB 08
  1. 1.ASB 09 J. ASB 10
8. k.ASB 11
  1. 1.ASB 12
9. m.ASB 13
10. n.ASB 14
  1. 0.ASB 15
11. p.ASB 16 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 1; Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 2; Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 3; Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 4; Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 5; Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 6; Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 7; Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 8; Evalu asi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 1; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 2 ; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 3; Evaluasi Kinerj a Perangkat Daerah Tipe 4; Evaluasi Kinerj a Perangkat Daerah Tipe 5; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 6; Evaluasi Kinerj a Perangkat Daerah Tipe 7; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 8;
12. q.ASB17
13. r.ASB 18
14. s.ASB 19
15. t.ASB 20 u . ASB 2 1 V. ASB 22 W. ASB 23 X. ASB 24
16. y.ASB 25
17. z.ASB 26 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tipe 1; Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tipe 2; Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tipe 3; Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpina n di Kecamatan Tipe 4; Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tipe 5; Pembinaan Wawasan Kebangsaan d an Ketahan an Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pem eliharaan Keutuhan Negara Kesatu an Republik Indonesia Tipe 1; Pembinaan Wawasan Kebangsaan d a n Ketahanan Nasional d alam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Unda ng - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan d a n Pemeliharaan Keutuha n Negara Kesatuan Republik Indonesia Tipe 2; Pembinaan Ketahanan Wawasan Nasional Kebangsaan dan dalam rangka Memantapkan Pengamala n Pa ncasila, Pela ksa n aan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertah anan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tipe 3; Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional d a lam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pela ksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestaria n Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatu an Republik Indonesia Tipe 4; Pembinaan Ketah anan Wawasan Nasional Ke ba n gsaan dan dalam ran gka Memantapkan Pengamalan Pancasila, aa. ASB 27 Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon esia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tipe 5; dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan a n dan Pemeliharaan Keutuh an Negara Kesatuan Republik Indonesia Tipe 6 .
(3)Tipe jenis Analisis Standar Belanja Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan subkegiatan SKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan SKPD dan spesifikasi rincian obj ek belanja SKPD.
(4)Ketentuan mengenai rincian dan penjabaran ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…