DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kriteria, Jenis, Besaran dan Mekanisme Pemberian BLT DBHCHT, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka membantu perekonomian buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, petani cengkeh dan buruh tani cengkeh, maka perlu adanya Bantuan Sosial sebagai upaya Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai;
c.bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani Tembakau, perlu disesuaikan dan dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT di Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan membatu perekonomian dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB III

KRITERIA, JENIS, BESARAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BLT DBHCHT

Pasal 3

Pemberian BLT DBHCHT dilaksanakan kepada warga yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

a.buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, petani cengkeh dan butuh tani cengkeh yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
b.memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
c.memiliki Surat Keterangan sebagai Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh dan Buruh Tani Cengkeh dari Kepala Desa;
d.berprofesi sebagai Buruh Pabrik Rokok di wilayah Kabupaten Cilacap dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perusahaan;
e.tidak menerima BLT DBHCHT yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
f.diutamakan bagi yang belum menerima Bantuan Sosial baik dari Pusat/Provinsi/Kabupaten maupun Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Pasal 4

Penerima BLT DBHCHT yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah dilakukan verifikasi dan validasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Jenis dan besaran BLT DBHCHT sebagai berikut :

a.jenis BLT DBHCHT berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per Penerima BLT DBHCHT;
b.pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 4 (empat) bulan kepada Penerima BLT DBHCHT yang telah memenuhi kriteria secara tunai melalui Pos Penyalur; dan
c.pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterimakan 2 (dua) bulan sekaligus dalam 2 (dua) tahap penyaluran.

Pasal 6

(1)Mekanisme pemberian BLT DBHCHT sebagai berikut:
1. a.data usulan calon penerima BLT DBHCHT diusulkan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian kepada Bupati;
2. b.Bupati memerintahkan Dinsos PP PA untuk melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap usulan calon penerima BLT DBHCHT;
3. c.data usulan buruh tani tembakau dan buruh tani cengkeh yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinsos PP PA diteruskan kepada pemerintah desa melalui kecamatan untuk diverifikasi dan validasi lanjutan oleh pemerintah desa;
4. d.data usulan buruh pabrik rokok yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinsos PP PA akan diteruskan kepada Perusahaan melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sesuai dengan wilayah perusahaan tersebut;
5. e.hasil verifikasi dan validasi selanjutnya dikirim kembali ke Dinsos PP PA disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebagai buruh tani tembakau atau petani cengkeh dan buruh tani cengkeh dari Kepala Desa serta Surat Keterangan sebagai buruh pabrik rokok dari Perusahaan;
6. f.data hasil verifikasi dan validasi kemudian diolah untuk selanjutnya dilakukan pengecekan agar sesuai dengan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum ditetapkan oleh Bupati;
7. g.Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima BLT DBHCHT;
8. h.Kepala Dinsos PP PA berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk diajukan kepada BPKAD selaku BUD;
9. i.BPKAD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
10. j.pos penyalur menerbitkan data nominatif untuk masing- masing penerima BLT DBHCHT;
11. k.Dinsos PP PA melalui Camat menginformasikan kepada Desa dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan untuk menyampaikan kepada penerima BLT DBHCHT;
12. l.penerima BLT DBHCHT mengambil BLT DBHCHT ditempat yang telah ditentukan oleh Pos Penyalur dengan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan menunjukan berkas asli kepada Petugas;
13. m.penerima BLT DBHCHT yang tidak bisa hadir saat penyaluran karena sakit, berada di luar Daerah, atau berhalangan hadir dengan alasan yang sah, maka pengambilannya dapat dikuasakan kepada ahli waris dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan membawa surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), membawa Kartu Tanda Penduduk asli dan fotokopi penerima bantuan beserta Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi yang mendapat kuasa untuk mengambil bantuan, contoh surat kuasa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
14. n.batas pengambilan BLT DBHCHT paling lambat empat hari setelah tahapan terakhir penyaluran di kantor pos terdekat.
(2)Penerima BLT DBHCHT meninggal dunia dan keluar dari pekerjaan (bagi Buruh Pabrik Rokok) maka BLT DBHCHT tidak dapat disalurkan.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 7

Penganggaran BLT DBHCHT dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah alokasi DBHCHT.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1)Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberian BLT DBHCHT.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan realisasi penyaluran BLT DBHCHT kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 9

Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan melalui Pos Penyalur dengan melaporkan progress penyaluran BLT DBHCHT, meliputi:

a.by name by account data penerima BLT DBHCHT;
b.rekapitulasi penyaluran BLT DBHCHT; dan
c.permasalahan dan kendala di lapangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 1 Agustus 2025 BUPATI CILACAP, Cap&ttd SYAMSUL AULIYA RACHMAN Diundangkan di Cilacap pada tanggal 1 Agustus 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, Cap&ttd SADMOKO DANARDONO BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 27

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…