DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Yang Meliputi Kedudukan Renja Perangkat Daerah, Susunan Dan Sistematika Renja Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan melakukan Perencanaan Pembangunan di Daerah melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b.bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cilacap sesuai Rencana Kerja Tahun 2026, maka perlu adanya dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai dokumen yang memuat penjabaran operasional terhadap arah kebijakan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun, yang berisi komitmen Perangkat Daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20 17 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada dan penetapan Renja Perangkat Daerah dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;

Menetapkan

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 42);
3. 3.Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja rnenjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 41, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856); 5 . Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2023 tentang Pernbentukan Provinsi Jawa Tengah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6867); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang rnernirnpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah otonorn.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap. 4 . Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalarn penyelenggaraan Urusan Pernerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode tahun 2025- 2045.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Cilacap adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapru hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
9.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
10.Subkegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
12.Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai a tau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program.

BAB II

KEDUDUKANRENJAPERANGKATDAERAH

Pasal 2

(1)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan RKPD Tahun 2026.
(2)Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2026.
(3)Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1.Renja Sekretariat Daerah; 2 . Renja Sekretariat DPRD;
3.Renja Inspektorat Daerah; 4 . Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5.Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6.Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7.Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
8.Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9.Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
10.Renja Dinas Perhubungan;
11.Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12.Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13.Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14.Renja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga;
15.Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16.Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
17.Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18.Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;
19.Renja Dinas Pertanian;
20.Renja Dinas Ketahanan Pangan;
21.Renja Dinas Perikanan;
22.Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
23.Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24.Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25.Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
26.Renja Badan Pendapatan Daerah;
27.Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28.Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
29.Renja Kecamatan Adipala;
30.Renja Kecamatan Bantarsari;
31.Renja Kecamatan Binangun;
32.Renja Kecamatan Cilacap Selatan;
33.Renja Kecamatan Cilacap Tengah;
34.Renja Kecamatan Cilacap Utara;
35.Renja Kecamatan Cimanggu;
36.Renja Kecamatan Cipari;
37.Renja Kecamatan Dayeuhluhur;
38.Renja Kecamatan Gandrungmangu;
39.Renja Kecamatan Jeruklegi;
40.Renja Kecamatan Kampunglaut;
41.Renja Kecamatan Karangpucung;
42.Renja Kecamatan Kawunganten;
43.Renja Kecamatan Kedungreja;
44.Renja Kecamatan Kesugihan;
45.Renja Kecamatan Kroya;
46.Renja Kecamatan Majenang; 4 7 . Renja Kecamatan Maos;
48.Renja Kecamatan Nusawungu;
49.Renja Kecamatan Patimuan;
50.Renja Kecamatan Sampang;
51.Renja Kecamatan Sidareja; dan
52.Renja Kecamatan Wanareja.

BAB III

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I berisi pendahuluan;
2. b.bab II berisi basil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
3. c.bab III berisi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; d . bab IV berisi rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
4. e.bab V berisi penutup.
(2)Renja Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sistematika, isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, dan Lil Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. Diundangkan di Cilacap pada tanggal 2 1 AUG2025 ARIS DAERAH ~~~~v~~DANARDONO Ditetapkan di Cilacap 1 AUG 2025 AERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 31 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR ,3 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAFfAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 YANG DISAHKAN No. Urut PERANGKAT DAERAH Lampiran I Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap II Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap III Inspektorat Kabupaten Cilacap IV Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap V Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap VI Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cilacap VII Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap VIII Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap IX Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap X Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap XI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap XII Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap XIII Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap XIV Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Cilacap xv Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap XVI Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap XVII Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap XVIII Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustria n Kabupaten Cilacap XIX Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap xx Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap XXI Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap XXII Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap XXIII Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap XXIV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cilacap XXV Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap XXVI Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap XXVII Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap XXVIII Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap XXIX Kecamatan Adipala XXX Kecamatan Bantarsari No. No. Urut PERANGKAT DAERAH Lampiran

31.XXXI Kecamatan Binangun
32.XXXII Kecamatan Cilacap Selatan
33.XXXIII Kecamatan Cilacap Tengah
34.XXXIV Kecamatan Cilacap Utara
35.XXXV Kecamatan Cimanggu
36.XXXVI Kecamatan Cipari
37.XXXVII Kecamatan Dayeuhluhur
38.XXXVIII Kecamatan Gandrungrnangu
39.XXXIX Kecamatan J eruklegi
40.XL Kecamatan Kampunglaut
41.XLI Kecamatan Karangpucung
42.XLII Kecamatan Kawunganten
43.XLIII Kecamatan Kedungreja
44.XLIV Kecamatan Kesugihan
45.XLV Kecamatan Kroya
46.XLVI Kecamatan Majenang
47.XLVII Kecamatan Maos
48.XLVIII Kecamatan Nusawungu
49.XLIX Kecamatan Patimuan
50.L Kecamatan Sampang
51.LI Kecamatan Sidareja
52.LIi Kecamatan Wanareja

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 31 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKANRENJAPERANGKATDAERAH

Pasal 2

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKANRENJAPERANGKATDAERAH

Pasal 2

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945