DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pelaporan, Pengelolaan Pengaduan, Tindak Lanjut Pengaduan, Perlindungan Pelapor Pelanggaran dan Hak Pengadu, Pembinaan dan Pengawasan, Publikasi Informasi Pengelolaan Pengaduan, Sanksi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap atas layanan yang diberikan, maka perlu diatur tata cara pelaporan, pengelolaan dan tindaklanjut setiap laporan pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
c.bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, diberikan hak dan tanggung jawab untuk mendapatkan dan memberikan informasi atau pelaporan dalam upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan, Pengelolaan, dan Tindaklanjut Pengaduan serta Perlindungan Pelapor Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN, PENGELOLAAN, DAN TINDAKLANJUT PENGADUAN SERTA PERLINDUNGAN PELAPOR PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Cilacap.
2.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5.Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) adalah pegawai/pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan masyarakat.
6.Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor pelanggaran (Whistleblower) sehubungan dengan adanya pelanggaran.
7.Saluran Pengaduan adalan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
8.Unit Kepatuhan Internal adalah Unit Kerja Setingkat Eselon III di Lingkungan Unit Eselon II yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan Internal di Lingkungan Unit Eselon II yang bersangkutan.
9.Unit Tertentu adalah Unit Kerja setingkat Eselon III di Lingkungan Unit Eselon II yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon II untuk menerima, mengelola dan menindaklanjuti pengaduan.
10.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap, yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
11.Penyelenggara Negara di Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau Desa serta Pimpinan dan Anggota DPRD.
12.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap adalah Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistic dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

BAB II

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 2

(1)Setiap pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran wajib melaporkan kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu dan / atau Inspektorat Daerah.
(2)Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat melaporkan kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit tertentu dan/atau kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 3

(1)Dalam hal Unit Eselon II belum memiliki Unit Kepatuhan Internal, Pimpinan Unit Eselon II wajib menunjuk Unit Tertentu.
(2)Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu pada Unit Eselon II bertindak sebagai Unit yang menerima, mengelola dan menindaklanjuti Pengaduan.
(3)Inspektorat Daerah bertindak sebagai Unit Kerja yang menerima, mengelola dan menindaklanjuti Pengaduan dan sebagai koordinator yang mengawasi pelaksanaan pengelolaan Pengaduan pada seluruh Unit Eselon II.

Pasal 4

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Unit Kepatuhan Internal,Unit Tertentu dan/atau Inspektorat Daerah.
(2)Penyampaian laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa telepon,faximile,layanan pesan singkat (SMS), Whatsapp,Kotak Pengaduan,surat elektronik (email) dan PO BOX yang wajib disediakan oleh Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu dan Inspektorat Daerah.
(3)Unit Eselon II dan/atau Unit Vertikal Eselon II wajib mempublikasikan saluran Pengaduan yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu pada Unit Eselon II yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada papan pengumuman resmi kantor dan media massa cetak secara berkala 2(dua) kali dalam setahun.
(4)Unit Vertikal Eselon II wajib mencantumkan Saluran Pengaduan yang dimiliki Inspektorat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu pada Unit Eselon II.

BAB III

PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 5

(1)Dalam pengelolaan pengaduan, Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu dan Inspektorat Daerah, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. a.melakukan administrasi pengaduan ;
2. b.menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu Pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan ;
3. c.melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi; dan
4. d.membuat laporan pengelolaan Pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi.
(2)Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran disiplin berat, Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu wajib meneruskan proses Pengaduan kepada Inspektorat Daerah untuk ditindaklanjuti.

BAB IV

TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 6

(1)Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu dan Inspektorat Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian Pengaduan kepada Pejabat Eselon III dari Unit Eselon II yang berwenang menindaklanjuti.
(2)Pejabat Eselon III yang mendapatkan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti penyelesaian Pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu atau Inspektorat Daerah sebagai pihak yang memberikan pelimpahan.

Pasal 7

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, berupa :

a.penjatuhan hukuman disiplin;
b.pengembalian kerugian negara;
c.penyampaian hasil pemeriksaan kepada apparat penegak hukum; dan/atau
d.penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 8

(1)Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
(2)Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut oleh Pimpinan Unit Eselon II.
(3)Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusan surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur Daerah.
(4)Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi hukuman disiplin atas usul Unit eselon III kepada Pimpinan Unit Eselon II atau Inspektorat Daerah.

Pasal 9

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 10

(1)Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi Tindak Pidana Umum.
(2)Rekomendasi berupa penyimpangan hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi Tindak Pidana Korupsi.
(3)Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui Inspektur Daerah Kabupaten Cilacap.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…