DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Yang Meliputi Status Kepegawaian, Kewajiban Dan Hak, Larangan Dan Penghargaan, Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, Pengembangan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pemberhentian Pegawai BLUD, Hubungan Kerja, Penilaian Kinerja Pegawai BLUD, Perlindungan, Ketentuan Peralihan, Pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang, yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan tertinggi pada BLUD RSUD Majenang.
5.Rumah Sakit Umum Daerah Majenang, yang selanjutnya disebut RSUD Majenang adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang dikelola dengan Pola Badan Layanan Umum Daerah.
6.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Organisasi Bersifat Khusus/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan
10.Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah setiap Pegawai bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD Majenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat profesional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD RSUD.
11.Gaji adalah imbalan yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/ jangka waktu tertentu.
12.Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
13.Cuti Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
14.Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/ kompetensi pegawai BLUD.
15.Tenaga Khusus adalah tenaga Kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi RSUD Majenang.
16.Pengangkatan Pegawai BLUD adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, seleksi dan penetapan Pegawai BLUD pada RSUD Majenang.
17.Peraturan Direktur adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Majenang sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati, yang bersifat mengatur dan mengikat di lingkungan RSUD Majenang.
18.Organisasi terlarang adalah organisasi yang telah dinyatakan terlarang oleh undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
19.Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan bagi pegawai RSUD Majenang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam proses pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian Pegawai BLUD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD RSUD Majenang dapat:

a.mewujudkan pelayanan yang terbaik dan bermutu di BLUD RSUD Majenang; dan
b.memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pegawai dan Anggaran BLUD RSUD.

BAB II

STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 4

(1)Status kepegawaian Pegawai BLUD terdiri dari:
1. a.Pegawai BLUD Kontrak; dan
2. b.Pegawai BLUD Tetap.
(2)Pegawai BLUD Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pegawai BLUD yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan.
(3)Pegawai BLUD Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD Tetap apabila memenuhi persyaratan:
1. a.mempunyai penilaian kinerja yang baik; dan
2. b.formasi memungkinkan.
(4)Pegawai BLUD Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pegawai BLUD yang dikontrak hingga batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
(5)Pegawai BLUD Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara kecuali melalui seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian pengangkatan menjadi Pegawai BLUD Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 5

(1)Rumah Sakit Daerah dapat mempekerjakan Tenaga Khusus guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, dan efisiensi manajemen.
(2)Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
1. a.tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan keahlian tertentu;
2. b.tenaga teknis penunjang pelayanan; dan
3. c.tenaga non kesehatan dengan keahlian di bidang manajemen, teknologi informasi, keuangan, hukum, atau bidang lain yang menunjang pelayanan rumah sakit.
(3)Tenaga Khusus berhak memperoleh imbalan atau honorarium sesuai dengan kualifikasi, beban kerja, dan kemampuan keuangan BLUD.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 6

(1)Setiap Pegawai BLUD wajib :
1. a.setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dengan partai politik dan organisasi terlarang;
3. c.mematuhi semua peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD RSUD Majenang dan peraturan perundang- undangan lainnya;
4. d.memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
5. e.menjaga nama baik BLUD RSUD Majenang; dan
6. f.menyimpan rahasia jabatan.
(2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pegawai BLUD juga mempunyai kewajiban yang sama dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kewajiban Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direktur.

Pasal 8

(1)Pegawai BLUD berhak mendapat gaji yang besarnya sesuai dengan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Cilacap.
(2)Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD Majenang.
(3)Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran BLUD RSUD Majenang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 9

(1)Pegawai BLUD yang melaksanakan tugas keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur.
(2)Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai BLUD.

Pasal 10

(1)Setiap Pegawai BLUD berhak atas cuti.
(2)Jenis cuti bagi Pegawai BLUD antara lain:
1. a.Cuti Tahunan;
2. b.Cuti Sakit;
3. c.Cuti Melahirkan;
4. d.Cuti Alasan Penting; dan
5. e.Cuti Bersama.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB IV

LARANGAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 11

(1)Setiap Pegawai RSUD Majenang dilarang:
1. a.menjadi anggota partai politik;
2. b.menjadi anggota organisasi terlarang; dan
3. c.memberikan dukungan secara aktif kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi sanksi administratif.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis larangan bagi Pegawai RSUD Majenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…