DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 48 Tahun 2025

Nomor: 48
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Yang Meliputi a. penetapan waktu dan kawasan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor; b. penyelenggara Hari Bebas Kendaraan Bermotor, tugas dan wewenang Tim Hari Bebas Kendaraan Bermotor; c. partisipasi pengisian acara Hari Bebas Kendaraan Bermotor; dan d. pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menciptakan ruang berolahraga dan mengembangkan kemampuan ekonomi masyarakat khususnya dalam bidang usaha, perlu adanya pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor, maka diperlukan pengaturan tentang hari bebas kendaraan bermotor;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
6.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan tenaga manusia dan/atau hewan.
8.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.
9.Asosiasi UMKM adalah wadah untuk memperkuat jaringan usaha, meningkatkan kapasitas usaha melalui pelatihan dan konsultasi serta memperjuangkan UMKM di berbagai bidang.
10.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang dan Lembaga struktural maupun non struktural yang melakukan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis.
11.Partisipan adalah orang, komunitas, instansi atau badan usaha yang turut berperan serta atau mengisi acara dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
12.Kawasan adalah tempat dan Ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk:
1. a.memberikan arah kebijakan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap agar berjalan lancar, terpadu, dan berhasil dalam upaya memfasilitasi para pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif untuk dapat berkreasi dan memamerkan produknya;
2. b.meningkatkan pendapatan masyarakat dan memberikan multiplier effect bagi perekonomian dan pembangunan di Cilacap; dan
3. c.menciptakan ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga, upaya pendidikan lingkungan hidup, dan mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor.
(2)Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah, instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dunia usaha khususnya usaha menengah, kecil dan mikro dan pelaku Ekonomi Kreatif, masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a.penetapan waktu dan kawasan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
b.penyelenggara Hari Bebas Kendaraan Bermotor, tugas dan wewenang Tim Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
c.partisipasi pengisian acara Hari Bebas Kendaraan Bermotor; dan
d.pelaporan.

BAB II

PENETAPAN WAKTU DAN KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

(1)Waktu pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor yaitu pada hari Minggu mulai pukul 06.00 WIB - 09.00 WIB.
(2)Kawasan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor yaitu :
1. a.Kawasan olahraga ditempatkan :
  1. 1.Lapangan Barat dan Timur Alun-alun; dan
  2. 2.Jalan Tengah Lapangan Barat dan Timur Alun-alun.
2. b.Kawasan perdagangan makanan dan non makanan ditempatkan :
  1. 1.Jalan Ahmad Yani dari Bunderan Alun-alun ke arah selatan sampai pertigaan Jalan Anggrek;
  2. 2.Jalan Jenderal Sudirman ke arah barat sampai pertigaan Jalan Kauman; dan
  3. 3.Jalan Jenderal Sudirman ke arah timur sampai Soedirman Plaza/Jalan Tanjung.
3. c.Kawasan Bunderan Alun-alun Cilacap dan ikon “I Love Cilacap” dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Cilacap untuk promosi baik berupa fotoshoot maupun videoshoot.
4. d.Kawasan parkir pengunjung meliputi:
  1. 1.Jalan Jenderal Soedirman depan Kodim 0703;
  2. 2.Jalan JenderalSudirman depan Soedirman Plaza;
  3. 3.Jalan Masjid;
  4. 4.Jalan Anggrek;
  5. 5.Jalan Cempaka;
  6. 6.Jalan Katamso; dan
  7. 7.Jalan Wuni.
(3)Lay out pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam hal terdapat kegiatan penting yang tidak dapat dipindahkan dan/atau ditunda.

BAB III

PENYELENGGARA HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR, TUGAS DAN WEWENANG TIM HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Tim Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
(2)Susunan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Pembina : Bupati;
2. b.Ketua : Sekretaris Daerah;
3. c.Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setda; dan
4. d.Anggota.
(3)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri dari:
1. a.Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan;
2. b.Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup;
3. c.Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. d.Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pertanian dan pangan;
5. e.Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
6. f.Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
7. g.Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan;
8. h.Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perpustakaan dan kearsipan;
9. i.Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika;
10. j.Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
11. k.Asosiasi UMKM Kabupaten Cilacap.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PARTISIPASI PENGISIAN ACARA HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

Pada lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema:

a.lingkungan hidup;
b.olah raga;
c.sosial, seni, dan budaya;
d.perdagangan para pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro;
e.kesehatan;
f.pendidikan;
g.layanan perpustakaan keliling; dan
h.sosialisasi program pemerintah.

Pasal 8

(1)Partisipan dapat mengisi kegiatan dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dengan tema kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Partisipan dapat membantu Penyelenggara Hari Bebas Kendaraan Bermotor dengan mengimbau para partisipan lainnya untuk menaati peraturan selama pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
(3)Peran partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sukarela.

Pasal 9

Persyaratan bagi partisipan yang mengisi kegiatan dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor yaitu:

a.melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Hari Bebas Kendaraan Bermotor terkait pelaksanaan kegiatan;
b.menyampaikan permohonan kepada pihak Penyelenggara Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
c.tidak memasang media promosi kegiatan di luar kawasan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang telah ditentukan;
d.bagi partisipan yang menjual barang dan makanan harus menjual barang dan makanan yang legal, bersih, sehat, bergizi dan halal;
e.menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban, menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan;
f.setiap partisipan setelah selesai kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada pukul 09.00 WIB wajib membersihkan dan memindahkan dagangannya; dan
g.Dalam hal pengisian kegiatan oleh partisipan menyebabkan pelanggaran ketertiban dan perusakan, Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor berhak menghentikan kegiatan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

Tim Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu- waktu apabila dibutuhkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…