DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 50 Tahun 2025

Nomor: 50
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Yang Meliputi a. penetapan besaran Retribusi; b. pembayaran dan penyetoran Retribusi; c. penagihan Retribusi; d. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran Retribusi; e. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; f. pemeriksaan; g. pembetulan SKRD; h. keberatan; i. pemanfaatan Retribusi; j. kedaluwarsa penagihan Retribusi; dan k. penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa retribusi persetujuan bangunan gedung merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintab Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
b.bahwa guna memberikan pedoman serta kepastian hukum dalarn pelaksanaan pemungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA PETUNJUKPELAKSANAANPEMUNGUTANRETRIBUSI PERSETUJUANBANGUNANGEDUNG PERATURANBUPATICILACAP NOMOR 5 Q TAHUN2025 TENTANG BUPATICILACAP PROVINS!JAWA TENGAH Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cilacap.
6.Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSPadalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Kabupaten Cilacap.
7.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberi.kan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang rnenentukan besarnyajumlah pokok Retribusi yang terutang. MEMUTUSKAN: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 l); Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANBUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

Pasal 3

Ruaog Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.penetapan besaran Retribusi;
b.pembayaran dan penyetoran Retribusi;
c.penagihan Retribusi;
d.pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran Retribusi;
e.pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
f.pemeriksaan;
g.pembetulan SKRD;
h.keberatan;
i.pemanfaatan Retribusi;
j.kedaluwarsa penagihan Retribusi; dan
k.penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

Pasal 2

(1)Peraturao Bupati ini dirnaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dan meningkatkan pelayanan publik terkait pemungutan Retribusi PBG.

11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak lerutang.
12.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukao tagihao Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
13.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetorao Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilalrukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14.Pemilik Baogunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pernilik Bangunan Gedung.
15.Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melalrukan pembayaran Retribusi PBG.
16.Sistem lnformasi Manajemen Bangunao Gedung yang selanjutnya disebut SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraao PBG, Sertifikat Laik Fungsi, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana Teknis Pembongkaran, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengao informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
17.Hari adalah hari kerja.

Pasal 5

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan yaitu berupa dokumen cetak perhitungan Retribusi Perizinan tertentu atas pelayanan PBG dalam SIMBG.
(2)SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagai.mana dirnaksud pada ayat ( 1) diterbitkan berdasarkan pada perhitungan dalam aplikasi SIMBG.
(3)Dalam ha! terdapat kesalahan perhitungan dalam aplikasi SIMBG sebagai dasar penerbitan SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan baik sesudah atau sebelum penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan maka dapat dilakukan verifikasi dan validasi ulang.
(4)Hasil verifikasi dan validasi ulang sebagai.mana dimaksud pada ayat
(3)ditandatangani oleh Kepala DPUPR.
(5)Hasil verifikasi dan validasi ulang yang ditandatangani oleh Kepala DPUPR sebagairnana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar dalaro penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
(6)SKRD sebagai.mana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar pembayaran Retribusi PBG dan diterbitkan oleh DPUPR.
(7)DPUPRberkewajiban menagih Retribusi yang terutang sesuai dengan SKRD dilampiri dengan berkas penghitungan besamya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.
(8)Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(9)Pembayaran Retribusi sebagai.mana dimaksud pada ayat (8) dilakukan melalui rekening Kas Daerah yang ditunjuk melalui e- billing.
(10)Pembayaran yang telah dilakukan roendapatkan bukti bayar berupa SSRD.
(11)lsi SSRD sebagai.mana dimaksud pada ayat (10) merouat hal-hal berikut ini :
1. a.ID billing;
2. b.nama wajib Retribusi;
3. c.kode & nama instansi pemungut Retribusi;
4. d.tanggal expired;
5. e.nomor pokok wajib Retribusi daerah;
6. f.nomor telepon wajib Retribusi;
7. g.ala.mat bangunan gedung;

BAB ILL

PEMBAYARANDANPENYETORANRETRIBUSI

Pasal 4

(1)Besaran Retribusi PBG ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Isi SKRD sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:
1. a.nama wajib Retribusi;
2. b.alarnat wajib Retribusi;
3. c.kode e-billing;
4. d.jumlah Retribusi terutang;
5. e.tanggaljatuh tempo; dan
6. f.nilai objck Retribusi.

BAB II

PENETAPANBESARANRETRIBUSI

Pasal 7

(1)Penagihan Retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan disertai dengan Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan Retribusi PBG.
(2)Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah jatuh tempo.
(3)Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.surat teguran kesatu;
2. b.surat teguran kedua; dan
3. c.surat teguran ketiga.
(4).Jangka waktu untuk setiap Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya setiap Surat Teguran.
(5)Dalam hal Surat Teguran Ketiga diabaikan, maka akan dilakukan yustisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENAGIHANRETRIBUSI

Pasal 6

(1)Dalam rangka pemenuhan kewajiban Retribusi dalam melakukan pembayaran Retribusi PBG sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8), Kepala DPUPR berwenang menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Retribusi untuk membayar Retribusi PBG sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SKRD.
(2)Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan untuk setiap 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKRD diterbitkan untuk paling banyak 3 (tiga) kali.
(3)Surat Pemberitahuan dapat diterbitkan sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal:
1. a.berdasarkan hasil pengawasan terdapat indikasi Wajib Retribusi telah melaksanakan kegiatan pembangunan, termasuk kegiatan penataan lahan; dan/ atau
2. b.upaya peningkatan kepatuhan Wajib Retribusi.
3. h.kode rekening kas daerah;
4. i.uraian Retribusi;
5. j.jumlah pokok Retribusi; dan
6. k.denda.
(12)Wajib Retribusi harus membayar Retribusi PBG untuk mendapatkan sertifikat PBG.
(13)Dalam ha! Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepal pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebcsar l % (satu persen) setiap bulan dari Retribusi yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untukjangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih menggunakan STRD.
(14)Format, bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat {13) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 8

(1)Permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Pelaksanaan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi dilakukan sebagai berikut:
1. a.pemohon meogajukan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi dengan disertai alasan dan bukti pendukung kepada Bupati c.q. Kepala DPUPR paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi;
2. b.surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dan dalam ha! surat permohonan ditandatangani bukan Wajib Retribusi surat permohonan harus dilampiri surat kuasa;
3. c.pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi:
  1. 1.Kartu Tanda Penduduk;
  2. 2.akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengcsaban dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila PBG cliatasnamakan badan hukum;
  3. 3.surat kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya cliberikan kepada pihak lain yang terikat hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon yang dibuktikan dengan: a) Kartu Keluarga atau surat pemyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/ saudara, dalam ha! kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau b) surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam ha! kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/ bawahan/ kerja.
  4. 4.SKRD.
(3)DPUPR berkewajiban melakukan verifikasi terhadap Wajib Retribusi yang mengajukan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi.
(4)Kepala DPUPRatas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi.
(5)Kepala DPUPR atas nama Bupati memberikan keputusan atas permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi yang diajukan Wajib Retribusi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
(6)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa mengabulkan sebagian, atau mengabnlkan seluruhnya, atau menolak untuk seluruhnya.
(7)ApabiJa dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Kepala DPUPRatas nama Bupati tidak memberikan suatu kepurusan, maka permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi yang cliajukan dianggap dikabuJkan.
(8)Format surat permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BABV PEMBERIANKERINGANAN,PENGURANGAN,DANPEMBEBASAN PEMBAYARANRETRIBUSI PasaJ 11
(1)Atas kelebiban pembayaran Retribusi PBG, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPUPR paling lama 3 (tiga) bulan setelah memperoleh pelayanan penerbitan PBG dari Pemerintah Daerah, dengan melampirkan:
1. a.bukti pembayaran Retribusi dari SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
2. b.keterangan atau uraian selisih perhitungan Retribusi; dan
3. c.Iotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.
(2)Keputusan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka walctu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan.
(3)Keputusan mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan pemeriksaan.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSJ

Pasal 10

1) Kepala DPUPR dapat memberikan keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling tinggi 20% (dua puluh persen) dengan mempertimbangkan syarat sebagaimana dimaksud daJam Pasal 8 ayat (2). 2) Kepala DPUPRdapat memberikan pembebasan Retribusi untuk kondisi subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 9 huruf c. 3) DaJam hal keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan nilai Retribusi lebib dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Atas dasar permohonan, Wajib Retribusi dapat diberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi dalam hal:

a.kondisi objek Retribusi berupa bangunan dengan fungsi hunian, fungsi usaha dan fungsi sosiaJ budaya;
b.kondisi subjek Retribusi: l) kemampuan bayar Wajib Retribusi hilang karena meninggaJ dunia; 2) kondisi ekonomi Wajib Retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lain yang dapat dipersamakan; atau 3) sebab lain yang berkaitan dengan subjek Retribusi yang relevan.
c.kondisi lain yang disebabkan oleh keadaan kahar yaitu: 1) bencana alam; 2) kebakaran; 3) kerusuhan massal atau huru-hara; 4) wabah penyakit; dan/atau 5) keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah,
d.pembebasan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dapat diberikan kepada Wajib Retribusi: 1) penerima bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dari program pernerintah; dan 2) warga miskin yang memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang telah terdata daJam Data Te.rpadu Kesejahtera.an SosiaJ serta telah diverifikasi dan divalidasi pada OT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2 dan Prioritas 3.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024