DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 51 Tahun 2025

Nomor: 51
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Yang Meliputi Ketentuan Pasal 11 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang menjamin terpenuhinya kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diwujudkan salah satunya dengan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kelayakan fungsi dan kemudahan masyarakat dalam mendirikan bangunan gedung;
b.bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna serta serasi dan selaras dengan lingkungannya, perlu adanya kelaikan fungsi bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis;
c.bahwa Peraturan Bupati Cilacap Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di masyarakat sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Bupati Cilacap Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 52); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI. Pasal I Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 52) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Data Bangunan yang mencakup Data Lengkap Pemilik dan Data Umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.nama pemilik sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. b.alamat e-mail aktif;
3. c.nomor telepon/handphone;
4. d.jenis konsultasi;
5. e.nama Bangunan Gedung;
6. f.lokasi Bangunan Gedung;
7. g.klasifikasi Bangunan Gedung;
8. h.fungsi Bangunan Gedung
9. i.jumlah lantai Bangunan Gedung;
10. j.luas basement; dan
11. k.jumlah lantai basement.
(2)Data Tanah yang mencakup Ketentuan Teknis Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.sertifikat kepemilikan tanah/surat bukti kepemilikan tanah lainnya yang disahkan oleh pejabat berwenang;
2. b.petikan surat ukur tanah/peta bidang tanah terbaru yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten tentang penetapan sisa luasan hak tanah berdasarkan rekomendasi KKPR (khusus untuk pelepasan hak tanah untuk kepentingan umum) dipersyaratkan terhadap bangunan fungsi usaha, bangunan fungsi campuran dan bangunan fungsi hunian (perumahan) yang memiliki kewajiban penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);
3. c.Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2 disertai dengan lampiran dokumen SPPT PBB-P2; dan
4. d.gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan Tanah. (Dalam hal Bangunan Gedung lebih dari 2 (dua) lantai maka diperlukan perhitungan rencana struktur dilengkapi dengan data penyelidikan tanah. Dalam hal Bangunan Gedung sampai dengan 2 (dua) lantai maka justifikasi teknis kebutuhan penyelidikan tanah dikembalikan kepada dinas teknis terkait).
(3)Data Umum yang mencakup Data Dokumen Umum dan Data Dokumen Arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
1. a.informasi KTP/KITAS;
2. b.informasi KRK/KKPR;
3. c.surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung (dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung);
4. d.Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) (bila dibutuhkan);
5. e.Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/KKPR (bila disyaratkan);
6. f.dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL, ANDALALIN)/Izin Lokasi;
7. g.data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan dan Arsitek berlisensi;
8. h.Surat Kerukunan Umat Beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama. (Dalam hal Bangunan Gedung adalah fungsi keagamaan);
9. i.konsep Rancangan Arsitektur;
10. j.gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung;
11. k.gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang Luar;
12. l.spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural); dan
13. m.rekomendasi peil banjir (Apabila dibutuhkan untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase Bangunan Gedung terhadap drainase lingkungan/ perkotaan).
(4)Data Ketentuan Teknis yang mencakup di dalamnya ketentuan Teknis Struktur Bangunan Gedung dan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing adalah sebagai berikut:
1. a.perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana fondasi, basemen kolom, balok, pelat lantai dan rangka atap, penutup dan komponen gedung lainnya (Dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai, gambar dinding geser (bila ada), dan gambar basemen (bila ada));
2. b.gambar detail struktur;
3. c.spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural). Spesifikasi yang dimaksud antara lain: material retrofit, material struktur penahan gempa, pracetak dan prategang sambungan mekanis;
4. d.perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem transportasi dalam gedung (vertikal dan/atau horizontal); (bila disyaratkan);
5. e.perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail;
6. f.gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (general lighting), pencahayaan khusus (special lighting) dan energi terbarukan (renewable energy) (bila disyaratkan);
7. g.perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi petir (bila disyaratkan);
8. h.perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem komunikasi internal dan external, sistem data (IT) (bila disyaratkan);
9. i.perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suara/ tata suara evakuasi (bila disyaratkan);
10. j.perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol otomatisasi (building automation system) (bila disyaratkan);
11. k.perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan (security system) dan kontrol akses (access control) (bila disyaratkan);
12. l.perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem sanitasi plambing yang terdiri pengelolaan air bersih, air limbah, air hujan, drainase, persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3 (khusus untuk sistem pengelolaan B3) (bila disyaratkan);
13. m.perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi kebakaran (fire alarm, dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran (khusus untuk fire alarm) (bila disyaratkan);
14. n.perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan tata udara gedung;
15. o.perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola (bila disyaratkan);
16. p.perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan gas bakar;
17. q.perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit; dan lainnya;
18. r.perhitungan teknis dan gambar rencana detail pneumatic tube;
19. s.spesifikasi teknis (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan plambing);
20. t.perhitungan dan rencana pengelolaan tapak;
21. u.perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi;
22. v.perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air;
23. w.perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah;
24. x.perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah;
25. y.perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup BGH;
26. z.dokumen evaluasi kinerja BGH tahap perencanaan; aa. data tenaga ahli bangunan gedung hijau dan/atau data tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang bangunan gedung yang memiliki sertifikat pelatihan bangunan gedung hijau; dan bb. perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi kebakaran (hidran, sprinkler, smoke extractor, dan presurrized fan) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.
(5)Masyarakat dapat menggunakan design prototipe bangunan tahan gempa untuk pengajuan PBG rumah tinggal tunggal dengan dilampiri surat pernyataan sanggup melaksanakan pembangunan sesuai dengan design dan ketentuan pokok tahan gempa yang telah ditetapkan.
(6)Ketentuan pokok tahan gempa dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 10 Desember 2025 BUPATI CILACAP, Cap&ttd SYAMSUL AULIYA RACHMAN Diundangkan di Cilacap pada tanggal 10 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, Cap&ttd SADMOKO DANARDONO BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 51

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 51 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 52 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 52 Tahun 2023