DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 52 Tahun 2025

Nomor: 52
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Yang Meliputi a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah. Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp3.460.720.983.425,00 (Tiga Triliun Empat Ratus Enam Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan b. Pendapatan Transfer.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Cilacap.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
12.Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
13.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
15.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
19.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20.Tahun Anggaran 2026 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.460.720.983.425,00 (Tiga Triliun Empat Ratus Enam Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari:

a.Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
b.Pendapatan Transfer.

Pasal 4

(1)Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.087.637.891.425,00 (Satu Triliun Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain PAD yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp523.589.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp396.387.770.217,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.796.172.232,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
(5)Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp107.864.948.976,00 (Seratus Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.373.083.092.000,00 (Dua Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.187.753.705.000,00 (Dua Triliun Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp185.329.387.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.582.094.983.425,00 (Tiga Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp2.802.834.772.461,00 (Dua Triliun Delapan Ratus Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Subsidi;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.667.665.285.042,00 (Satu Triliun Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Dua Rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.034.883.986.319,00 (Satu Triliun Tiga Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).
(4)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp980.303.800,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.125.197.300,00 (Sembilan Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.180.000.000,00 (Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp233.153.684.744,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp40.036.200,00 (Empat Puluh Juta Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.477.462.295,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.804.072.124,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp136.371.111.110,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Sebelas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.297.603.015,00 (Delapan Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Ribu Lima Belas Rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.168.400.000,00 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp531.106.526.220,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) yang terdiri dari:
1. a.Belanja Bagi Hasil; dan
2. b.Belanja Bantuan Keuangan.
(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.105.899.000,00 (Lima Puluh Lima Miliar Seratus Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp476.000.627.220,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp121.374.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) yang terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan; dan
b.Pengeluaran Pembiayaan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…