Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Yang Meliputi Ketentuan Pasal 2 diubah, Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 4 diubah.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Perubahan Atas Penjabaran Perubahan APBD 2025 terdiri atas: 1.Pendapatan
Perubahan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
Ketentuan mengenai pelaksanaan Perubahan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 24 Desember 2025 BUPATI CILACAP, Cap/ttd SYAMSUL AULIYA RACHMAN Diundangkan di Cilacap pada tanggal 24 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, Cap/ttd SADMOKO DANARDONO BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN (Rp) KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN (Rp) 4 PENDAPATAN DAERAH 3.787.711.632.137 4 PENDAPATAN DAERAH 3.849.932.681.137 Bertambah sebesar Rp.62.221.049.000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.049.213.355.581 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.049.213.355.581 4.1.1 Pajak Daerah 490.672.000.000 4.1.1 Pajak Daerah 490.672.000.000 4.1.2 Retribusi Daerah 381.906.915.794 4.1.2 Retribusi Daerah 381.906.915.794 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 60.207.808.888 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 60.207.808.888 4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 116.426.630.899 4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 116.426.630.899 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.729.963.935.135 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.792.184.984.135 Bertambah sebesar Rp.62.221.049.000 4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.538.355.325.135 4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.600.576.374.135 Bertambah sebesar Rp.62.221.049.000 4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 191.608.610.000 4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 191.608.610.000 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8.534.341.421 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8.534.341.421 4.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 8.534.341.421 4.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 8.534.341.421 JUMLAH 3.787.711.632.137 JUMLAH 3.849.932.681.137 Bertambah sebesar Rp.62.221.049.000 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 2.921.137.627.975 5.1 BELANJA OPERASI 2.983.358.676.975 Bertambah sebesar Rp.62.221.049.000 5.1.1 Belanja Pegawai 1.657.286.430.865 5.1.1 Belanja Pegawai 1.719.507.479.865 Bertambah sebesar Rp.62.221.049.000 RINGKASAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 SEBELUM PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SETELAH PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SELISIH LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 53 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN (Rp) KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN (Rp) SEBELUM PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SETELAH PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SELISIH 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.119.603.065.020 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.119.603.065.020 5.1.4 Belanja Subsidi 1.322.162.800 5.1.4 Belanja Subsidi 1.322.162.800 5.1.5 Belanja Hibah 136.511.719.290 5.1.5 Belanja Hibah 136.511.719.290 5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 6.414.250.000 5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 6.414.250.000 5.2 BELANJA MODAL 359.937.285.674 5.2 BELANJA MODAL 359.937.285.674 5.2.1 Belanja Modal Tanah 10.655.100.000 5.2.1 Belanja Modal Tanah 10.655.100.000 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.762.743.518 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.762.743.518 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 54.973.420.472 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 54.973.420.472 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 186.614.884.339 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 186.614.884.339 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 18.504.937.345 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 18.504.937.345 5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 1.426.200.000 5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 1.426.200.000 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.651.050.000 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.651.050.000 5.3.1 Belanja Tidak Terduga 4.651.050.000 5.3.1 Belanja Tidak Terduga 4.651.050.000 5.4 BELANJA TRANSFER 630.411.190.297 5.4 BELANJA TRANSFER 630.411.190.297 5.4.1 Belanja Bagi Hasil 65.173.878.000 5.4.1 Belanja Bagi Hasil 65.173.878.000 5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 565.237.312.297 5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 565.237.312.297 JUMLAH 3.916.137.153.946 JUMLAH 3.978.358.202.946 Bertambah sebesar Rp.62.221.049.000 Surplus Defisit (128.425.521.809) Surplus Defisit (128.425.521.809) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 128.425.521.809 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 128.425.521.809 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 128.425.521.809 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 128.425.521.809 KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN (Rp) KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN (Rp) SEBELUM PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SETELAH PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SELISIH Penerimaan Pembiayaan 128.425.521.809 Penerimaan Pembiayaan 128.425.521.809 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN - 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN - 6.2.2 Penyertaan Modal Daerah - 6.2.2 Penyertaan Modal Daerah - Pengeluaran Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan - Pembiayaan Netto 128.425.521.809 Pembiayaan Netto 128.425.521.809 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan - 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan - SYAMSUL AULIYA RACHMAN BUPATI CILACAP, Cap/ttd Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Urusan BidangOrganisasi URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01 :: 1.01.2.22.0.00.01.0000 URAIAN SEBELUM PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KODE REKENING URAIAN SETELAH PERUBAHAN PERATURAN BUPATI 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.034.492.971.432 1.096.714.020.432 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.034.492.971.432 1.096.714.020.432 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANAN DASAR 1.034.492.971.432 1.096.714.020.432 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.034.492.971.432 1.096.714.020.432 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA 1.034.492.971.432 1.096.714.020.432 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.034.492.971.432 1.096.714.020.432 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.034.492.971.432 1.096.714.020.432 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 1.034.492.971.432 1.096.714.020.432 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 1.034.492.971.432 1.096.714.020.432 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 1.096.714.020.432 1.034.492.971.432 Belanja Pegawai 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 673.073.081.017 735.294.130.017 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 505.340.069.377 567.561.118.377 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 248.271.030.602 280.929.121.002 Bertambah sebesar Rp 32.658.090.400 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 257.069.038.775 286.631.997.375 Bertambah sebesar Rp 29.562.958.600 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 46.308.660.692 46.308.660.692 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 22.836.442.351 22.836.442.351 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 23.472.218.341 23.472.218.341 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 196.477.266 196.477.266 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 196.477.266 196.477.266 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 47.424.877.990 47.424.877.990 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 21.632.881.637 21.632.881.637 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 25.791.996.353 25.791.996.353 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 1.141.755.932 1.141.755.932 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 738.778.932 738.778.932 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 402.977.000 402.977.000 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK KETERANGAN KODE REKENING LAMPIRAN IIPERATURAN BUPATI CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 53 TENTANGPERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 JUMLAH ANGGARAN (Rp) JUMLAH ANGGARAN (Rp) URAIAN SEBELUM PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KODE REKENING URAIAN KETERANGAN KODE REKENING SETELAH PERUBAHAN PERATURAN BUPATI 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 27.377.360.828 27.377.360.828 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 11.535.209.499 11.535.209.499 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 15.842.151.329 15.842.151.329 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.297.872.116 6.297.872.116 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.039.567.671 5.039.567.671 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.258.304.445 1.258.304.445 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 13.081.034 13.081.034 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 7.943.431 7.943.431 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.137.603 5.137.603 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 34.802.865.550 34.802.865.550 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 17.948.656.561 17.948.656.561 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 16.854.208.989 16.854.208.989 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.049.281.279 1.049.281.279 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 520.862.263 520.862.263 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 528.419.016 528.419.016 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.120.778.953 3.120.778.953 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.541.587.139 1.541.587.139 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.579.191.814 1.579.191.814 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan RakyatASN 0 0 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan RakyatASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan RakyatPNS 0 0 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan RakyatPNS 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan RakyatPPPK 0 0 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan RakyatPPPK 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 361.419.890.415 361.419.890.415 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 8.490.460.000 8.490.460.000 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 6.091.099.000 6.091.099.000 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 2.399.361.000 2.399.361.000 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 66.326.000 66.326.000 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 66.326.000 66.326.000 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 164.620.000 164.620.000 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 164.620.000 164.620.000 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 12.743.982.000 12.743.982.000 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 12.743.982.000 12.743.982.000 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan ObjektifLainnya ASN 339.954.502.415 339.954.502.415 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan ObjektifLainnya ASN 5.1.01.02.06.0064 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 336.375.311.509 336.375.311.509 5.1.01.02.06.0064 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 5.1.01.02.06.0066 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 3.579.190.906 3.579.190.906 5.1.01.02.06.0066 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD JUMLAH ANGGARAN (Rp) JUMLAH ANGGARAN (Rp) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD) Urusan BidangOrganisasi KEUANGAN 5.02 :: 5.02.0.00.0.00.01.0001 URAIAN SEBELUM PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KODE REKENING URAIAN KETERANGAN KODE REKENING SETELAH PERUBAHAN PERATURAN BUPATI 5.02.0.00.0.00.01.0001 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD) 2.904.083.499.229 2.966.304.548.229 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 5.02.0.00.0.00.01.0001 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD) 5.02.0.00.0.00.01.0001 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD) 2.904.083.499.229 2.966.304.548.229 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 5.02.0.00.0.00.01.0001 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.904.083.499.229 2.966.304.548.229 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 2.904.083.499.229 2.966.304.548.229 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 5.02 KEUANGAN 0.00.00 NON PROGRAM 2.904.083.499.229 2.966.304.548.229 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 0.00.00 NON PROGRAM 0.00.00.0.00 NON KEGIATAN 2.904.083.499.229 2.966.304.548.229 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 0.00.00.0.00 NON KEGIATAN 0.00.00.0.00.0000 NON KEGIATAN 2.904.083.499.229 2.966.304.548.229 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 0.00.00.0.00.0000 NON KEGIATAN 4 PENDAPATAN DAERAH 2.798.821.552.623 2.861.042.601.623 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 60.323.276.067 60.323.276.067 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.1.03 60.207.808.888 60.207.808.888 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.1.03.02 60.207.808.888 60.207.808.888 4.1.03.02 25.835.587.110 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (LembagaKeuangan) 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (LembagaKeuangan) 25.835.587.110 25.835.587.110 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (LembagaKeuangan) 4.1.03.02.02 2.885.174.627 2.885.174.627 4.1.03.02.02 2.885.174.627 2.885.174.627 4.1.03.02.02.0001 31.487.047.151 4.1.03.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang AirMinum) 4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah(Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan MilikDaerah/BUMD (Bidang Air Minum) 31.487.047.151 31.487.047.151 4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah(Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan MilikDaerah/BUMD (Bidang Air Minum) 4.1.04 115.467.179 115.467.179 Lain-lain PAD yang Sah 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 115.467.179 115.467.179 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 4.1.04.15.88 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran BelanjaPegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja ModalPeralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset TetapLainnya BOS 115.467.179 115.467.179 4.1.04.15.88 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran BelanjaPegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja ModalPeralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset TetapLainnya BOS 4.1.04.15.88.0002 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran BelanjaBarang dan Jasa BOS 96.902.979 96.902.979 4.1.04.15.88.0002 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran BelanjaBarang dan Jasa BOS 4.1.04.15.88.0003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran BelanjaModal Peralatan dan Mesin BOS 18.564.200 18.564.200 4.1.04.15.88.0003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran BelanjaModal Peralatan dan Mesin BOS 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.729.963.935.135 2.792.184.984.135 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 4.2.01 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 2.600.576.374.135 2.538.355.325.135 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.2.01.05 Dana Desa 325.544.132.000 325.544.132.000 4.2.01.05 Dana Desa 4.2.01.05.01 Dana Desa 325.544.132.000 325.544.132.000 4.2.01.05.01 Dana Desa 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 325.544.132.000 325.544.132.000 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa JUMLAH ANGGARAN (Rp) JUMLAH ANGGARAN (Rp) URAIAN SEBELUM PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KODE REKENING URAIAN KETERANGAN KODE REKENING SETELAH PERUBAHAN PERATURAN BUPATI 4.2.01.06 Insentif Fiskal 7.928.807.000 7.928.807.000 4.2.01.06 Insentif Fiskal 4.2.01.06.02 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 7.928.807.000 7.928.807.000 4.2.01.06.02 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 4.2.01.06.02.0001 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 7.928.807.000 7.928.807.000 4.2.01.06.02.0001 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 68.906.730.000 68.906.730.000 4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 4.2.01.07.01 DBH Pajak 66.803.251.000 66.803.251.000 4.2.01.07.01 DBH Pajak 4.2.01.07.01.0001 DBH PBB 12.471.335.000 12.471.335.000 4.2.01.07.01.0001 DBH PBB 4.2.01.07.01.0002 DBH PPh Pasal 21 39.623.920.000 39.623.920.000 4.2.01.07.01.0002 DBH PPh Pasal 21 4.2.01.07.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 14.707.996.000 14.707.996.000 4.2.01.07.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 4.2.01.07.02 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 1.603.479.000 1.603.479.000 4.2.01.07.02 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 4.2.01.07.02.0001 DBH SDA Minyak Bumi 175.743.000 175.743.000 4.2.01.07.02.0001 DBH SDA Minyak Bumi 4.2.01.07.02.0003 DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi 4.438.000 4.438.000 4.2.01.07.02.0003 DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi 4.2.01.07.02.0005 DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty 20.747.000 20.747.000 4.2.01.07.02.0005 DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty 4.2.01.07.02.0006 DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 226.143.000 226.143.000 4.2.01.07.02.0006 DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 4.2.01.07.02.0009 DBH SDA Perikanan 1.176.408.000 1.176.408.000 4.2.01.07.02.0009 DBH SDA Perikanan 4.2.01.07.03 DBH Lainnya 500.000.000 500.000.000 4.2.01.07.03 DBH Lainnya 4.2.01.07.03.0001 DBH Sawit 500.000.000 500.000.000 4.2.01.07.03.0001 DBH Sawit 4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.485.871.364.008 1.548.092.413.008 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.2.01.08.01 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 1.360.346.860.008 1.422.567.909.008 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 4.2.01.08.01 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 4.2.01.08.01.0001 DAU 1.360.346.860.008 1.422.567.909.008 Bertambah sebesar Rp 62.221.049.000 4.2.01.08.01.0001 DAU 4.2.01.08.02 DAU yang Ditentukan Penggunaannya 125.524.504.000 125.524.504.000 4.2.01.08.02 DAU yang Ditentukan Penggunaannya 4.2.01.08.02.0001 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 3.000.000.000 3.000.000.000 4.2.01.08.02.0001 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 4.2.01.08.02.0003 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas KebijakanPenggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 34.847.064.000 34.847.064.000 4.2.01.08.02.0003 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas KebijakanPenggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 4.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 51.217.720.000 51.217.720.000 4.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 4.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 36.459.720.000 36.459.720.000 4.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 4.2.01.08.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 0 0 4.2.01.08.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 650.104.292.127 650.104.292.127 4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 4.2.01.09.01 DAK Fisik 14.992.911.000 14.992.911.000 4.2.01.09.01 DAK Fisik 4.2.01.09.01.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 569.951.000 569.951.000 4.2.01.09.01.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 4.2.01.09.01.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 831.711.000 831.711.000 4.2.01.09.01.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 4.2.01.09.01.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 285.000.000 285.000.000 4.2.01.09.01.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 4.2.01.09.01.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik DasarPembangunan Pertanian 0 0 4.2.01.09.01.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik DasarPembangunan Pertanian 4.2.01.09.01.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 0 0 4.2.01.09.01.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 4.2.01.09.01.0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 9.677.004.000 9.677.004.000 4.2.01.09.01.0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 4.2.01.09.01.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 0 0 4.2.01.09.01.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 4.2.01.09.01.0075 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan 3.521.855.000 3.521.855.000 4.2.01.09.01.0075 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan 4.2.01.09.01.0076 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana 107.390.000 107.390.000 4.2.01.09.01.0076 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana 4.2.01.09.01.0081 DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan SentraProduksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) 0 0 4.2.01.09.01.0081 DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan SentraProduksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) JUMLAH ANGGARAN (Rp) JUMLAH ANGGARAN (Rp) URAIAN SEBELUM PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KODE REKENING URAIAN KETERANGAN KODE REKENING SETELAH PERUBAHAN PERATURAN BUPATI 4.2.01.09.02 DAK Non Fisik 635.111.381.127 635.111.381.127 4.2.01.09.02 DAK Non Fisik 4.2.01.09.02.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 200.508.800.000 200.508.800.000 4.2.01.09.02.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 4.2.01.09.02.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 5.768.250.000 5.768.250.000 4.2.01.09.02.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 4.2.01.09.02.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 329.684.416.000 329.684.416.000 4.2.01.09.02.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 4.2.01.09.02.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 3.488.750.000 3.488.750.000 4.2.01.09.02.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 4.2.01.09.02.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 423.966.000 423.966.000 4.2.01.09.02.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 4.2.01.09.02.0021 DAK Non Fisik-BOKB-KB 15.283.064.188 15.283.064.188 4.2.01.09.02.0021 DAK Non Fisik-BOKB-KB 4.2.01.09.02.0022 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan danAnak 400.660.000 400.660.000 4.2.01.09.02.0022 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan danAnak 4.2.01.09.02.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 7.385.215.628 7.385.215.628 4.2.01.09.02.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 4.2.01.09.02.0028 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 21.198.600.000 21.198.600.000 4.2.01.09.02.0028 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 4.2.01.09.02.0029 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja 75.000.000 75.000.000 4.2.01.09.02.0029 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja 4.2.01.09.02.0030 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 5.036.300.000 5.036.300.000 4.2.01.09.02.0030 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 4.2.01.09.02.0031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 225.000.000 225.000.000 4.2.01.09.02.0031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 4.2.01.09.02.0033 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 14.694.807.395 14.694.807.395 4.2.01.09.02.0033 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 4.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 30.341.191.916 30.341.191.916 4.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 4.2.01.09.02.0044 DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian 597.360.000 597.360.000 4.2.01.09.02.0044 DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian 4.2.02 191.608.610.000 191.608.610.000 Pendapatan Transfer Antar Daerah 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 175.502.095.000 175.502.095.000 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 175.502.095.000 175.502.095.000 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 70.796.624.000 70.796.624.000 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 1.812.739.000 1.812.739.000 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 102.892.732.000 102.892.732.000 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 16.106.515.000 16.106.515.000 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 16.106.515.000 16.106.515.000 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 16.106.515.000 16.106.515.000 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8.534.341.421 8.534.341.421 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.3.03 8.534.341.421 8.534.341.421 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan PeraturanPerundang-Undangan 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan PeraturanPerundang-Undangan 4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan 8.534.341.421 8.534.341.421 4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan 4.3.03.01.02 Pendapatan atas Pengembalian Hibah 8.534.341.421 8.534.341.421 4.3.03.01.02 Pendapatan atas Pengembalian Hibah 4.3.03.01.02.0001 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah 8.534.341.421 8.534.341.421 4.3.03.01.02.0001 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah 6 PEMBIAYAAN DAERAH 105.261.946.606 105.261.946.606 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 105.261.946.606 105.261.946.606 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.1.01 105.261.946.606 105.261.946.606 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 6.1.01.05 Penghematan Belanja 105.261.946.606 105.261.946.606 6.1.01.05 Penghematan Belanja 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 105.261.946.606 105.261.946.606 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 105.261.946.606 105.261.946.606 6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0 0 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 6.2.01 0 0 Pembentukan Dana Cadangan 6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan JUMLAH ANGGARAN (Rp) JUMLAH ANGGARAN (Rp) URAIAN SEBELUM PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KODE REKENING JUMLAH ANGGARAN (Rp) URAIAN KETERANGAN KODE REKENING SETELAH PERUBAHAN PERATURAN BUPATI 6.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 6.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan 6.2.01.01.01 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 6.2.01.01.01 Pembentukan Dana Cadangan 6.2.01.01.01.0001 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 6.2.01.01.01.0001 Pembentukan Dana Cadangan BUPATI CILACAP , SYAMSUL AULIYA RACHMAN JUMLAH ANGGARAN (Rp) Cap/ttd
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Keputusan Menteri (Kepmen)
Peraturan Bupati (Perbup)