DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 54 Tahun 2025

Nomor: 54
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Yang Meliputi Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Yang Meliputi a. tata cara penerapan sanksi administrasi dan klasifikasi pelanggaran; b. penyelenggaraan pelindungan masyarakat; c. pemberian penghargaan; dan d. Standar Operasional Prosedur Satpol PP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2024 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratran Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Bupati adalah Bupati Cilacap.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan perundang-undangan Daerah, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
8.Satpol PP terdiri dari Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kabupaten Cilacap.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10.Setiap orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan.
11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12.Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.
13.Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
14.Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
15.Tertib adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan untuk menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman dalam masyarakat.
16.Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara
17.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
18.Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan gubernur dan bupati/wali kota yang berada di Satpol PP provinsi, kabupaten/kota, serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di daerah.
19.Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala Desa untuk melaksanakan Linmas.
20.Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, besaran biaya paksa penegakan hukum, tindakan tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.
21.Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat/masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah, serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya terhadap Peraturan Daerah.
22.Hari adalah hari kerja.
23.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar memiliki kepastian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a.tata cara penerapan sanksi administrasi dan klasifikasi pelanggaran;
b.penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
c.pemberian penghargaan; dan
d.Standar Operasional Prosedur Satpol PP.

BAB III

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN KLASIFIKASI PELANGGARAN

Pasal 5

Ruang Lingkup Ketertiban Umum meliputi:

a.tertib lalu lintas jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
b.tertib sungai, saluran air, sumber air, danau atau situ (danau buatan);
c.tertib lingkungan;
d.tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
e.tertib pemilik dan/atau penghuni bangunan;
f.tertib sosial; dan
g.tertib pariwisata.

Pasal 6

(1)Setiap orang dan/atau pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan penyeberangan atau jembatan orang, marka penyeberangan.
(2)Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki.
(3)Setiap pemilik/pengguna kendaraan dilarang menggunakan kendaraannya untuk kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Setiap orang/pemilik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.denda administratif.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Pasal 7

(1)Setiap pengguna kendaraan dan/atau penumpang kendaraan, dilarang:
1. a.membuang sampah ke jalan;
2. b.meludah ke dalam/ke luar kendaraan;
3. c.beraktivitas yang menggangu kenyamanan umum dalam kendaraan, antara lain menyalakan audio kendaraan yang sangat keras, mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk, merokok dalam kendaraan umum, melakukan tindakan asusila dalam kendaraan, dan/atau mengamen dalam kendaraan umum;
4. b.menggunakan perlengkapan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan sehingga mengganggu kenyamanan umum; dan/atau
5. c.mengendarai kendaraan baik secara pribadi maupun berombongan tidak sesuai ketentuan sehingga membahayakan diri dan atau orang lain.
(2)Setiap pengguna kendaraan dan/atau penumpang kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.denda administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Pasal 8

(1)Setiap orang dilarang:
1. a.menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di jalan, bahu jalan dan atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas;
2. b.menjemur, memasang, menempelkan dan/atau menggantungkan benda di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;
3. c.mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukkannya;
4. d.membuat pos keamanan atau pos organisasi massa di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
5. e.melakukan penggalian di jalan, bahu jalan, trotoar, dan/atau tempat lain yang mengganggu fungsi jalan;
6. f.mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan kendaraan terbuka;
7. g.mengotori dan atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya;
8. h.membuang dan /atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya;
9. i.membuat tempat tinggal sementara, bertempat tinggal, dan/atau tidur di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;
10. j.menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, taman rekreasi, pipa air, dan tempat cagar budaya;
11. k.mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya dan pagar;
12. l.mengangkut tanah, pasir, batu dan/muatan lainnya dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
13. m.mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan;
14. n.mengotori, merusak, membakar dan/atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
15. o.memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;
16. p.penumpang kendaraan umum atau bukan penumpang kendaraan membuang sampah ke jalan, sungai dan saluran air;
17. q.melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak pagar, jalur hijau, taman, hutan kota, kelengkapan taman atau hutan kota;
18. r.menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalan, bahu jalan, trotoar, jalur hijau, taman, hutan kota, atau tempat umum/fasilitas umum;
19. s.melakukan kegiatan perdagangan, bahu jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
20. t.menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman, dan fasilitas umum.
21. u.mengambil, merusak, memindahkan rambu lalu lintas, pot bunga, tanda batas pensil, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan sejenisnya;
22. v.mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek dan membahayakan bagi pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengguna jalan dengan kendaraan bermotor;
23. w.melakukan perbuatan yang berakibat merusak dan/atau mengganggu sebagian atau seluruhnya badan jalan sehingga membahayakan lalu lintas.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin.
(3)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan izin, pemohon izin wajib untuk mengembalikan seperti fungsi semula.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan
(5)Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf t dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula;
4. d.pengumuman di media massa;
5. e.penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
6. f.penghentian tetap kegiatan;
7. g.pembongkaran;
8. h.pembekuan izin;
9. i.pencabutan tetap izin;
10. j.pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
11. k.denda administratif.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Pasal 9

(1)Pada setiap aliran sungai, saluran air, sumber air, dan danau atau situ (danau buatan), setiap orang dilarang:
1. a.membangun atau membuat tempat permanen maupun semi permanen untuk buang air besar dan/atau kecil di sungai dan saluran air;
2. b.membuang dan membuat saluran pembuangan limbah rumah tangga ke aliran sungai, saluran air, sumber air, dan danau atau situ (danau buatan);
3. c.menggunakannya sebagai tempat tinggal;
4. d.menggunakannya sebagai tempat berjualan;
5. e.membuang atau menumpuk dan membongkar sampah; dan/atau
6. f.membangun jembatan tanpa izin.
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula;
4. d.pengumuman di media massa;
5. e.penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
6. f.penghentian tetap kegiatan;
7. g.pembongkaran;
8. h.pembekuan izin;
9. i.pencabutan tetap izin;
10. j.pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
11. k.denda administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Pasal 10

(1)Setiap orang dilarang:
1. a.membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual dan/atau, menyulut petasan;
2. b.membuat keramaian sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat menggangu ketenteraman orang lain dan ketertiban umum; dan
3. c.membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni lingkungan sekitarnya
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula;
4. d.pengumuman di media massa;
5. e.penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
6. f.penghentian tetap kegiatan;
7. g.pembongkaran;
8. h.pembekuan izin;
9. i.pencabutan tetap izin;
10. j.pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
11. k.denda administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Pasal 11

(1)Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib bertanggung jawab terhadap ketenteraman, ketertiban, pelindungan masyarakat, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan disekitar tempat usahanya.
(2)Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib:
1. a.memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa hotel, penginapan, kontrakan/hunian tapak, karaoke, rumah pijat, SPA, dan sejenisnya wajib secara berkala melaporkan jumlah pengunjung/tamu kepada instansi terkait;
(4)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pembongkaran;
6. f.pembekuan izin;
7. g.pencabutan tetap izin;
8. h.pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
9. i.denda administratif.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…