DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 58 Tahun 2025

Nomor: 58
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2025-2045 Yang Meliputi Maksud Dan Tujuan, Periode Perencanaan, Kedudukan Dan Fungsi RISPALD, Sistematika RISPALD.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga Negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa dalam rangka pengembangan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Cilacap sebagai upaya menjaga kualitas lingkungan dari potensi pencemaran lingkungan serta mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, perlu menyusun kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam perencanaan dan penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah, diperlukan pengaturan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2025-2045; BUPATI CILACAP, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Mengingat Menimbang RENCANAINDUK SISTEM PENGELOLAANAIR LIMBAHDOMESTIK TAHUN 2025-2045 TENTANG PERATURANBUPATI CILACAP NOMOR 5 8 TAHUN 2025 BUPATI CILACAP PROVINS! JAWA TENGAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/ atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, pemiagaan, apartemen, dan asrama.
6.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
7.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
8.SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem Pengolahan Lumpur Tinja. BAB! KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAANAIR LIMBAHDOMESTIKTAHUN2025-2045. MEMUTUSKAN:
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Menetapkan

Pasal 4

Periode pelaksanaan RISPALD dibagi menjadi 3 (tiga) tahap meliputi:

a.perencanaan jangka pendek atau tahap mendesak dilaksanakan dalam satu sampai 2 (dua) tahun, dengan memprioritaskan pada hal yang mendesak;

Pasal 3

RISPALDditetapkan untukjangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB III

PERIODE PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan SPALD yang memuat tentang kebijakan teknis, perencanaan, program, dan pelaksanaan kegiatan yang terkait berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan terpadu dengan sektor terkait lainnya.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.memberikan arah dan kerangka kebijakan bagi pengelola air limbah daerah yang dilaksanakan oleh berbagai unsur kelembagaan SPALDdi Daerah;
2. b.menjadi sumber rujukan dan pengendali bagi para pemangku kepentingan ietakeholden maupun masyarakat dalam pengelolaan air limbah di Daerah; dan
3. c.mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, sehat, bersih aman dan serasi dengan lingkungan sekitarnya dengan memperhatikan lingkungan hidup.
  1. 9.SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
  2. 10.Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut RISPALD adalah rencana sistem pengelolaan air limbah yang terdiri dari SPALD-Sdan SPALD-T ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun di Kabupaten Cilacap.
  3. 11.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
(2)Ketentuan mengenai sistematika RISPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 7

(1)Sistematika RISPALDmeliputi:
1. a.bah I berisi pendahuluan;
2. b.bah II berisi kondisi wilayah sistem pengolahan arr limbah domestik;
3. c.bah III berisi analisis penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah domestik;
4. d.bah IV berisi perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD;
5. e.bah V berisi rencana pengembangan dan program penyelenggaraan SPALD;dan
6. f.bah VI penutup.

Pasal 6

RISPALD berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan dan pengelolaan SPALDbagi:

a.pemerintah daerah;
b.badan usaha milik daerah;
c.badan usaha;
d.kelompok masyarakat; dan
e.orang perorangan. BABV SISTEMATIKARISPALD

Pasal 5

Kedudukan RISPALD sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan strategi penyelenggaraan SPALDdan menjadi rujukan penyusunan rencana program penyelenggaraan SPALD.

b.perencanaan jangka menengah mencakup tahapan pembangunan 5 (lima) tahun setelah dilaksanakan program jangka pendek; dan
c.perencanaan jangka panjang merupakan rangkaian dari keseluruhan pembangunan disektor air limbah domestik untuk 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. SADMOKO DANARDONO BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NO MOR 5 8 Diundangkan di Cilacap pada tangga13 0 DEC 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, - :..?~~ SYAMSUL Ditetapkan di Cilacap pada tangga13 0 DEC 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB IV

KEDUDUKANDANFUNGSI RISPALD

Pasal 8

BABVI Halaman | i KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025 – 2045 ini dapat terselesaikan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, pembangunan sektor sanitasi masih menjadi prioritas utama dan menjadi salah satu Indikator Kerja Utama dalam Pembangunan Nasional yaitu mendukung target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, demikian juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Cilacap sehingga tercipta sinkronisasi, sinergitas dan keterpaduan baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten yang berkesinambungan. Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Cilacap diharapkan dapat menjadi panduan dalam upaya pemerintah Kabupaten Cilacap merumuskan arahan kebijakan, strategi dan rencana program pengembangan serta pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik, dengan menggunakan pendekatan kewilayahan dan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Peraturan ini memberikan panduan teknis dan administratif dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik. Penetapan kebijakan, strategi dan rencana program didasarkan pada hasil Inventarisasi data dan analisis permasalahan sistem pengolahan air limbah domestik yang mengarah ke aspek pengembangan prasarana dan sarana SPALD, pengembangan kelembagaan dan SDM, pembiayaan SPALD,penyelenggaraan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD dan pengaturan dalam penyelenggaraan SPALD, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap. Substansi dalam dokumen ini meliputi latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD), kondisi wilayah sistem pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Cilacap, analisis penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah domestik, perumusan kebijakan dan strategi, serta rencana programn penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah domestik. Kami menyadari bahwa tersusunnya Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Cilacap ini merupakan hasil kerja sama semua pihak terutama dalam penyediaan data, informasi, dan materi pendukung terkait sistem pengolahan air limbah domestik. Untuk itu pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan saran pemikiran yang telah diberikan. Besar harapan kami semoga dokumen ini dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai pedoman oleh para pemangku kepentingan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Cilacap. Cilacap, September 2024 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN CILACAP Ir. S8JTO.,M.Si NIP 19651212 199103 1 019 Halaman | ii Halaman | iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................... iii DAFTAR TABEL ............................................................................... v DAFTAR GAMBAR ......................................................................... vii DAFTAR ISTILAH .......................................................................... xii DAFTAR SINGKATAN ................................................................... xiv BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................... 1 1.1. LATAR BELAKANG ........................................................................ 1 1.2. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN ............................................... 3 1.2.1. Maksud .............................................................................. 3 1.2.2. Tujuan ............................................................................... 3 1.2.3. Sasaran .............................................................................. 4 1.3. RUANG LINGKUP .......................................................................... 4 1.3.1. Lingkup Wilayah ................................................................ 4 1.3.2. Lingkup Materi ................................................................... 7 1.4. METODOLOGI PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK ...................................... 8 1.4.1. Metode Pentahapan Penyusunan RISPALD ......................... 8 1.4.2. Metode Analisa Penyusunan RISPALD .............................. 21 1.5. KEDUDUKAN RISPALD ............................................................... 33 1.6. LANDASAN HUKUM .................................................................... 33 1.7. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN .......................................... 35 BAB 2 KONDISI WILAYAH SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK .................................................................................... 37 2.1. DESKRIPSI WILAYAH SPALD ....................................................... 38 2.2. KONDISI TOPOGRAFI .................................................................. 39 2.3. KONDISI KUALITAS SUNGAI DAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ..................................................................... 43 2.3.1. Kondisi Kualitas Sungai Kabupaten Cilacap ..................... 43 2.3.2. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap63 2.4. KONDISI AIR BAWAH TANAH ...................................................... 70 2.5. KONDISI PRASARANA DAN SARANA SPALD ............................... 78 2.5.1. Prasarana Penunjang SPALD ............................................ 78 2.5.2. Sarana Penunjang SPALD ................................................ 85 2.6. KONDISI RENCANA PENATAAN WILAYAH ................................... 87 2.7. KONDISI KEPENDUDUKAN ......................................................... 92 2.8. KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT ................................. 97 2.8.1. Kondisi Sosial ................................................................... 97 2.8.2. Kondisi Ekonomi .............................................................. 99 2.9. KONDISI SPALD-S ..................................................................... 104 2.10. KONDISI SPALD-T ................................................................. 109 2.11. KONDISI PERILAKU BABS .................................................... 153 2.12. KONDISI KELEMBAGAAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT ... 155 Halaman | iv BAB 3 ANALISIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK .................................................................... 161 3.1. HARMONISASI RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH ............. 161 3.2. HARMONISASI RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH ............. 168 3.3. IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN ......................... 180 3.3.1. Potensi SPALD ................................................................ 180 3.3.2. Permasalahan SPALD ..................................................... 183 3.4. ANALISIS ZONA PERENCANAAN ZONA PRIORITAS PENYELENGGARAAN SPALD ..................................................... 186 3.4.1. Analisis Zona Perencanaan Penyelenggaraan SPALD ...... 186 3.4.2. Analisis Zona Prioritas Penyelenggaraan SPALD ............. 203 3.5. ANALISIS PROYEKSI BEBAN AIR LIMBAH DOMESTIK .............. 207 3.6. ANALISIS STANDAR DAN KRITERIA TEKNIS PENYELENGGARAAN SPALD ....................................................................................... 214 3.6.1. Analisis Standar Teknis Penyelenggaraan SPALD ........... 215 3.6.2. Analisis Kriteria Teknis Penyelenggaraan SPALD ............ 219 BAB 4 PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPALD ....................................................... 228 4.1. PERUMUSAN ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN SPALD ..... 228 4.2. PENENTUAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPALD ..................................................... 238 BAB 5 RENCANA PENGEMBANGAN DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN SPALD ....................................................... 243 5.1. RENCANA PENGEMBANGAN SPALD ......................................... 243 5.1.1. Rencana Pengembangan SPALD-S .................................. 243 5.1.2. Rencana Pengembangan SPALD-T .................................. 249 5.2. RENCANA PROGRAM ................................................................ 250 BAB 6 PENUTUP ........................................................................ 259 6.1. KESIMPULAN ............................................................................ 259 6.2. REKOMENDASI ......................................................................... 260 LAMPIRAN Halaman | v DAFTAR TABEL Tabel 1. 1 Kebutuhan Data Sekunder ............................................... 21 Tabel 1. 2 Sumber Pencemar Air ....................................................... 28 Tabel 2. 1 Sebaran Topografi Kabupaten Cilacap .............................. 40 Tabel 2. 2 Kualitas Air Sungai Kabupaten Cilacap Tahun 2023 ........ 45 Tabel 2. 3 Interpretasi Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Tahun 2023 ...................................................................... 61 Tabel 2. 4 Rencana Daerah Pelayanan SPAM Kabupaten Cilacap ..... 63 Tabel 2. 5 Jarak Cakupan Pelayanan Pengolahan Limbah dari Rumah Tangga ke IPLT ............................................. 79 Tabel 2. 6 Penggunaan Lahan di Kabupaten Cilacap ........................ 89 Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk di Kabupaten Cilacap Per Kecamatan Tahun 2019-2023 ............................................................ 93 Tabel 2. 8 Kepadatan Penduduk Netto di Kabupaten Cilacap Tahun 2023 ......................................................................................... 94 Tabel 2. 9 Kondisi Sosial Masyarakat Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 ........................................................................ 97 Tabel 2.10 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 dengan Migas ...... 100 Tabel 2.11 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022 Tanpa Migas (persen) .......................................................................... 100 Tabel 2.12 Proyeksi Pendapatan, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 ....................................................... 101 Tabel 2.13 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Cilacap ..................................................... 102 Tabel 2.14 Rekapitulasi Kondisi SLBM dan IPAL Komunal di Kabupaten Cilacap ........................................................................... 151 Tabel 2.15 Kelompok Swadaya Masyarakat dan Pengelola IPALD Kabupaten Cilacap ......................................................... 157 Tabel 3. 1 Harmonisasi Rencana Pembangunan Wilayah Penyelenggaraan SPALD Kabupaten Cilacap .................. 163 Tabel 3. 2 Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Cilacap ......................................................... 170 Tabel 3. 3 Bobot Penentuan Lokasi IPLT ......................................... 171 Tabel 3. 4 Skoring Faktor Penentuan Lokasi IPLT ........................... 171 Tabel 3. 5 Skor Total Lokasi Ideal IPLT ........................................... 171 Tabel 3. 6 Lokasi Ideal IPLT Kabupaten Cilacap .............................. 171 Tabel 3. 7 Faktor Penentu Zona Perencanaan Berdasarkan Jenis SPALD Kabupaten Cilacap .................................... 189 Tabel 3. 8 Zona Perencanaan Berdasarkan Jenis SPALD Kabupaten Cilacap ......................................................... 200 Tabel 3. 9 Zona Prioritas Penyelenggaraan SPALD Kabupaten Cilacap ........................................................................... 204 Tabel 3.10 Persandingan Zona Perencanaan dengan Zona Prioritas. 206 Halaman | vi Tabel 3.11 Proyeksi Debit Air Limbah Domestik dan Air limbah Kakus ............................................................................. 209 Tabel 3.12 Beban Lumpur Tinja Kabupaten Cilacap ........................ 210 Tabel 3.13 Beban Pencemaran Air Limbah Kabupaten Cilacap ........ 213 Tabel 3.14 Analisis Standar Teknis Penyelenggaraan SPALD-S Kabupaten Cilacap ........................................................................... 216 Tabel 3.15 Analisis Kriteria Teknis Penyelenggaraan SPALD-T Kabupaten Cilacap ........................................................................... 219 Tabel 3.16 Analisis Kriteria Teknis Penyelenggaraan SPALD-S Kabupaten Cilacap ........................................................................... 223 Tabel 3. 17 Analisis Kriteria Teknis Penyelenggaraan SPALD-T Kabupaten Cilacap ........................................................................... 226 Tabel 4. 1 Isu Strategis Penyelenggaraan SPALD ............................ 233 Tabel 4. 2 Arahan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap ..................................................... 238 Tabel 4. 3 Penilaian Arahan Kebijakan Berdasarkan Penilaian AHP Penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap .............. 240 Tabel 5. 1 Kebutuhan Truk Penyedot Lumpur Tinja ....................... 245 Tabel 5. 2 Proyeksi Kapasitas IPLT Kabupaten Cilacap ................... 246 Tabel 5. 3 Rencana Program Penyelenggaraan SPALD Kabupaten Cilacap ....................................................................................... 252 Halaman | vii DAFTAR GAMBAR Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Cilacap ............................. 5 Gambar 1. 2 Tahapan Penyusunan Rencana Induk SPALD ............... 19 Gambar 1. 3 Kerangka Analisis Penyusunan RISPALD...................... 32 Gambar 1. 4 Kedudukan RISPALD .................................................... 33 Gambar 2. 1 Peta Topografi Kabupaten Cilacap ................................ 42 Gambar 2. 2 Peta Sebaran Kualitas Air Sungai Kabupaten Cilacap ... 60 Gambar 2. 3 Peta Rencana Daerah Pelayanan PDAM Kabupaten Cilacap ..................................................................................... 67 Gambar 2. 4 Peta Rencana Daerah Pelayanan PAMSIMAS Kabupaten Cilacap ......................................................................... 68 Gambar 2. 5 Peta Hidrogeologi Kabupaten Cilacap ............................ 77 Gambar 2. 6 Persentase Jalan Mantap di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 (%) .............................................................. 79 Gambar 2. 7 Peta Jangkauan Aksesibilitas Layanan IPLT Tritihlor Kabupaten Cilacap ....................................................... 81 Gambar 2. 8 Peta Jangkauan Aksesibilitas Layanan IPLT Kedawung Kabupaten Cilacap ....................................................... 82 Gambar 2. 9 Peta Jangkauan Aksesibilitas Layanan IPLT Malabar Kabupaten Cilacap ....................................................... 83 Gambar 2. 10 Peta Jangkauan Aksesibilitas Layanan IPLT Kunci Kabupaten Cilacap ....................................................... 84 Gambar 2. 11 Sarana Pengangkutan Tinja (Air Limbah) (Truk Tinja MiliK Disperkimta (A) dan Motor Sedot Tinja (B)) ................... 86 Gambar 2. 12 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Cilacap ................. 90 Gambar 2. 13 Peta Lokasi IPLT Terhadap Rencana Pola Ruang Kabupaten Cilacap ....................................................... 91 Gambar 2. 14 Grafik Peningkatan Jumlah Penduduk di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 ............................................ 92 Gambar 2.15 Peta Kepadatan Penduduk di Kabupaten Cilacap ......... 96 Gambar 2.16 Kolam Maturasi IPLT Tritih Lor (A) ; Bak Penerima atau Pengumpul Tinja IPLT Tritih Lor (B); Kolam Anaerobik IPLT Tritih Lor (C); Akses Jalan Menuju IPLT Tritih Lor (D) 105 Gambar 2. 17 Kolam Maturasi IPLT Kedawung (A); Bak Penerima atau Pengumpul Tinja IPLT Kedawung (B); Akses Jalan Menuju IPLT Kedawung (C) ......................................... 106 Gambar 2. 18 Septik Tank Pribadi Masyarakat di Sekitar Rencana IPLT Malabar (A) dan Rencana IPLT Malabar yang Berada di Samping TPA Malabar (B) ........................................... 107 Gambar 2. 19 Peta Jangkauan Layanan IPLT Kabupaten Cilacap ..... 108 Gambar 2. 20 MCK Komunal Bagian dari SLBM Desa Adiraja 1 (A); Kondisi Bagian dalam MCK Komunal (B); Pipa Instalasi IPAL SLBM Desa Adiraja 1 (C); Kondisi Aksesibilitas Jalan Menuju SLBM Desa Adiraja 1 (D) ................................ 110 Halaman | viii Gambar 2.21 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Desa Adiraja Kecamatan Adipala ..................................................... 111 Gambar 2. 22 MCK Komunal Bagian dari SLBM Desa Adiraja 2 ....... 111 Gambar 2. 23 Perpipaan IPAL SLBM Desa Penggalang (A) ; MCK Komunal di IPAL SLBM Desa Penggalang (B); Kondisi Sekitar yang Terlayani IPAL SLBM Desa Penggalang (C) ; Kondisi Bagian dalam MCK Komunal (D) ............................................ 112 Gambar 2. 24 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Desa Penggalang Kecamatan Adipala ..................................................... 113 Gambar 2. 25 Instalasi Perpipaan IPAL SPBM Desa Tambakreja 1 .... 114 Gambar 2. 26 Instalasi Perpipaan IPAL SPBM Desa Tambakreja 2 (A dan B)................................................................................ 114 Gambar 2. 27 Sebaran dan Jangkauan IPALD SPBM Kelurahan Tambakreja ................................................................ 115 Gambar 2. 28 Perpipaan Bawah Tanah Sistem IPAL SPBM Tegalkamulyan (A); Lokasi IPAL Kelurahan Tegalkamulyan (B); IPAL Medis Kelurahan Kamulyan (C)............................................................................... 116 Gambar 2. 29 Akses Menuju IPAL Kaawasan Rusunawa Tegalkamulyan (A); Lokasi IPAL Rusunawa Tegalkamulyan (B)............................................................................... 116 Gambar 2. 30 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SPBM Tegalkamulyan ................................................................................... 117 Gambar 2. 31 Tampungan Septik Tank Pribadi Milik Penduduk Kelurahan Desa Sidakaya ............................................................ 117 Gambar 2. 32 Drainase Biopori Kelurahan Cilacap (A); Kondisi Lingkungan di Kelurahan Cilacap (B); Saluran Pembuangan di Kelurahan Cilacap (C); Kondisi Bagian dalam MCK Komunal (D) ............................................................... 118 Gambar 2. 33 Sistem Pengelolaan Bank Sampah Kelurahan Kutawaru.................................................................... 119 Gambar 2. 34 Sistem Pengelolaan IPAL Batik KLHK (B); Bangunan Kontruksi IPAL Batik KLHK ........................................ 119 Gambar 2. 35 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Batik KLHK dan Bank Sampah (SPBM Kelurahan Kutawaru) ........................ 120 Gambar 2. 36 Kondisi Jalan Menuju IPAL Keluruhan Donan (A); Jaringan Perpipaan IPAL Donan (B)........................................... 120 Gambar 2. 37 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SPBM Kelurahan Donan ........................................................................ 121 Gambar 2. 38 Kondisi Jalan Menuju IPAL Keluruhan Karangtalun (A); Jaringan Perpipaan IPAL Karangtalun (B) ................... 122 Gambar 2. 39 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SPBM Kelurahan Karangtalun ............................................................... 122 Gambar 2. 40 Jaringan Perpipaan IPAL Tritih Kulon 1 (A); Lokasi IPAL Tritih Kulon 1 (B) ........................................................ 123 Gambar 2. 41 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SPBM Kelurahan Tritih Kulon ................................................................ 123 Halaman | ix Gambar 2. 42 Jaringan Perpipaan IPAL Tritih Kulon......................... 124 Gambar 2. 43 Peta Sebaran dan Jangkauan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Kelurahan Tritih Kulon ................... 125 Gambar 2. 44 Jaringan Perpipaan IPAL SPBM Mertasinga ................ 126 Gambar 2. 45 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SPBM Kelurahan Mertasinga .................................................................. 126 Gambar 2. 46 Sistem Perpipaan IPAL SLBM Desa Jeruklegi Wetan (A); MCK Komunal SLBM Desa Jeruklegi Wetan (B); Kondisi Lingkungan Sekitar IPAL SLBM Desa Jeruklegi Wetan (C) ................................................................................... 127 Gambar 2. 47 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SLBM Desa Jeruklegi Wetan ......................................................................... 128 Gambar 2. 48 Tampungan Tangki Septik Pribadi Milik Penduduk Desa Karangpucung ................................................... 128 Gambar 2. 49 Kondisi Lingkungan Sekitar IPAL SLBM Kesugihan Kidul 1 (A); Sistem Jaringan Perpipaan IPAL SLBM Kesugihan Kidul 1 (B) ................................................ 129 Gambar 2. 50 Kondisi Lingkungan Sekitar IPAL SLBM Kesugihan Kidul 2 (A); Sistem Jaringan Perpipaan IPAL SLBM Kesugihan Kidul 2 (B) ................................................ 130 Gambar 2. 51 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SLBM Desa Kesugihan Kidul ....................................................................... 130 Gambar 2. 52 Sistem Perpipaan IPAL SLBM Desa Kesugihan(A); Kondisi Bagian dalam MCK Komunal (B); Kondisi Bagian Luar MCK Komunal SLBM Desa Kesugihan (C); Kondisi Lingkungan di SLBM Desa Kesugihan (D) ...... 131 Gambar 2. 53 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SLBM Desa Kesugihan ................................................................................... 131 Gambar 2. 54 Sistem Jaringan Perpipaan IPAL SLBM Desa Kalisabuk (A); Kondisi Lingkungan Sekitar IPAL SLBM Desa Kalisabuk (B) (C) (D) ................................................... 132 Gambar 2. 55 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SLBM Desa Kalisabuk ................................................................................... 133 Gambar 2. 56 Sistem Perpipaan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Menganti (A) ; Kondisi Bagian Luar MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Menganti (B); Kondisi Lingkungan Sekitar MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Menganti (C) ...................................................... 134 Gambar 2. 57 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Menganti ..................................... 134 Gambar 2. 58 Kondisi MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Kuripan Kidul (A) ; Perpipaan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Kuripan Kidul (B); Kondisi Lingkungan Sekitar MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Kuripan Kidul (C)............................................................................... 135 Gambar 2. 59 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Kuripan Kidul ............................. 136 Halaman | x Gambar 2. 60 Sistem Jaringan Perpipaan IPAL Komunal Desa Kuripan (A); Kondisi Lingkungan Sekitar IPAL Komunal Desa Kuripan (B) ......................................... 137 Gambar 2. 61 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Komunal Desa Kuripan ...................................................................... 137 Gambar 2. 62 Kondisi IPAL SLBM Desa Kroya (A) ; Kondisi Sekitar IPAL SLBM Desa Kroya (B) (C); Kondisi Akses Menuju IPAL ................................................................................... 138 Gambar 2. 63 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SLBM Desa Kroya .......................................................................... 138 Gambar 2. 64 Tampungan Septik Tank Pribadi Milik Penduduk Pucung Lor ................................................................ 139 Gambar 2. 65 Tampungan IPAL Desa Jenang (A) Kondisi Lingkungan Sekitar Desa Jenang (C) ......................... 140 Gambar 2. 66 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SLBM Desa Jenang........................................................................ 140 Gambar 2. 67 Sistem Perpipaan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Padangsari (A) ; Kondisi Sekitar IPAL SLBM Desa Kroya Kondisi MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Padangsari (B) ............................................................ 141 Gambar 2. 68 Peta Sebaran dan Jangkauan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Padangsari .......................................... 141 Gambar 2. 69 Kondisi Lokasi Sekitar MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Pahonjean (A) ; Sistem Perpipaan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Pahonjean (B) ............ 142 Gambar 2. 70 Peta Sebaran dan Jangkauan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Pahonjean ........................................... 143 Gambar 2. 71 Kondisi Lokasi IPAL SLBM Desa Mernek 1 (A); Kondisi Lokasi Sekitar IPAL SLBM Desa Mernek 1 (B) ............. 144 Gambar 2. 72 Peta Sebaran dan Jangkauan IPAL SLBM Desa Mernek 1 .................................................................... 144 Gambar 2. 73 Kondisi Lokasi IPAL SLBM Desa Mernek 2 (A) ; Kondisi Lokasi Sekitar IPAL SLBM Desa Mernek 2 (B) 145 Gambar 2. 74 Peta Sebaran dan Jangkauan IPAL SLBM Desa Mernek 2 .................................................................... 145 Gambar 2. 75 Kondisi Sekitar Lokasi IPAL SLBM Desa Karangjati (A); Sistem Perpipaan IPAL SLBM Desa Karangjati (B) ...... 146 Gambar 2. 76 Peta Sebaran dan Jangkauan IPAL SLBM Desa Karangjati ................................................................................... 146 Gambar 2. 77 Kondisi MCK dengan Sistem Perpipaan SLBM Desa Sudagaran (A); Kondisi Pintu Kontrol IPAL (B); Kondisi Sekitar IPAL SLBM Desa Sudagaran (C) (D) .... 147 Gambar 2. 78 Peta Sebaran dan Jangkauan IPAL SLBM Desa Sudagaran ................................................................................... 148 Gambar 2. 79 Sistem Perpipaan SLBM Desa Sidareja (A) ; Kondisi MCK IPAL SLBM Desa Sidareja (B) ............................. 148 Halaman | xi Gambar 2. 80 Peta Sebaran dan Jangkauan IPAL SLBM Desa Sidareja ...................................................................... 149 Gambar 2. 81 Kondisi MCK dengan Sistem Perpipaan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bantar (A) ; Kondisi IPAL MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bantar (B) (C); Kondisi Sekitar MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bantar ............................................................... 150 Gambar 2. 82 Peta Sebaran dan Jangkauan IPAL MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bantar 1 ..................................... 150 Gambar 2. 83 Kondisi Sekitar MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bantar (A) ; Kondisi Sistem Perpipaan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bantar (B) .................. 151 Gambar 2. 84 Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%) di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 ........................ 153 Gambar 2. 85 Akses Jamban Layak (%) di Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022 .................................................................. 154 Gambar 2. 86 Titik Lokasi MCK Tanpa Proses Pengolahan Limbah di Kelurahan Cilacap ; Kondisi MCK di Kelurahan Cilacap (B) ................................................................................... 154 Gambar 3. 1 Peta Lokasi Ideal IPLT Kabupaten Cilacap .................. 173 Gambar 3.2 Peta Lokasi Ideal IPLT Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap ..................................................... 174 Gambar 3. 3 Peta Lokasi Ideal IPLT Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap ..................................................... 175 Gambar 3. 4 Peta Lokasi Ideal IPLT Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap ..................................................... 176 Gambar 3. 5 Peta Lokasi Ideal IPLT Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap ................................................................................... 177 Gambar 3. 6 Peta Lokasi Ideal IPLT Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap ..................................................... 178 Gambar 3. 7 Peta Lokasi Ideal IPLT Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap ..................................................... 179 Gambar 3. 8 Peta Zona Perencanaan Berdasarkan Jenis SPALD Kabupaten Cilacap ..................................................... 202 Gambar 3. 9 Peta Zona Prioritas Penyelenggaraan SPALD Kabupaten Cilacap ..................................................... 205 Gambar 3. 10 Gambar Teknis Cubluk Kembar ................................. 215 Gambar 3. 11 Ilustrasi Pengolahan Lumpur Tinja Pada Tangki Imhoff ......................................................................... 216 Gambar 3. 12 Ilustarasi Siub-Sistem Pelayanan SPALD-T ................ 218 Gambar 3. 13 Komponen SPALD-S ................................................... 220 Gambar 3. 14 Komponen SPALD-T ................................................... 225 Halaman | xii DAFTAR ISTILAH 1) Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. 2) Air Limbah adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia baik berasal dari kegiatan rumah tangga, industri, pertanian dan lain-lain. 3) Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. 4) Badan Air adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, curah hujan dan suhu, misal sungai, rawa, danau, laut dan samudra. 5) Badan Usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum dan/atau tidak berbentuk badan hukum yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah yang akan dibuang ke air dan/atau badan air. 6) Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar pencemar yang ditenggang adanya dalam air limbah cair domestik untuk dimasukkan/dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu. 7) Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah Instalasi pengolahan air limbah yang berfungsi untuk mengolah air limbah cair yang diharapkan menghasilkan air buangan sisa pengolahan sesuai dengan baku mutu Air Limbah Domestik yang diizinkan. 8) Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah instalasi pengolahan Air Limbah Domestik sehingga air buangan sisa pengolahan memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik yang ditetapkan. 9) Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat IPALD-T adalah instalasi pengolahan air limbah yang dilakukan secara bersama-sama (kolektif) sebelum dibuang ke air permukaan dimana air limbah dari setiap sumbernya terhubung melalui jaringan pipa pengumpul, yang kemudian disalurkan melalui pipa pembawa menuju instalasi pengolahan bersama/terpusat. 10) Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat IPALD-S adalah instalasi pengolahan air limbah yang berasal dari individu. 11) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat. Halaman | xiii 12) Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik. 13) Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik. 14) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat RISPALD adalah suatu rencana jangka panjang dua puluh (20) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. 15) Setiap Orang adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah yang akan dibuang ke air dan/atau badan air. 16) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. 17) Sludge adalah ekses dari pengolahan air limbah yang berupa lumpur. 18) SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. 19) SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan. 20) Titik Penaatan adalah satu lokasi atau lebih di outlet IPAL domestik yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penaatan baku mutu air limbah. Halaman | xiv DAFTAR SINGKATAN APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BAB : Buang Air Besar B3 : Bahan Berbahaya dan Beracun CLTS : Community Led Total (Urban) Sanitation yang bertujuan agar masyarakat (kota) tidak buang air besar di sembarang tempat, dengan metode SToPS (lihat StoPS) CSS : City Sanitation Strategy CSR : Corporate Social Resposibilty CTPS : Cuci Tangan Pakai Sabun DEWAT(S) : Decentralization Waste Water Treatment System EHRA : Environmental Health Risk Assesment IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah IPLT : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja ISSDP : Indonesia Sanitation Sector Development Program KIM : Kelompok Informasi Masyarakat KK : Kepala Keluarga LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat MCK : Mandi Cuci Kakus MDGs : Millenium Development Goals M & E : Monitoring dan Evaluasi Monev : Monitoring dan Evaluasi Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan NPSK : Norma Pedoman Stándar dan Kriteria PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum Pemkab : Pemerintah Kabupaten PHBS : Pola Hidup Bersih dan Sehat PKMK : Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan PKL : Pedagang Kaki Lima PSS : Peta Sistem Sanitasi PPLP : Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman PPSP : Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman RKPD : Rencana Kerja Pembangunan Daerah RPIJM : Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Pendek RSH : Rumah Sederhana Sehat RT : Rukun Tetangga RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah RW : Rukun Warga SANIMAS : Sanitasi (berbasis) Masyarakat Halaman | xv SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah SPM : Standard Pelayanan Minimum StoPS : Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi SOP : Sandart Operational Procedure (prosedur pelaksanaan standar) SSK : Strategi Sanitasi Kota TPA : Tempat Pembuangan Akhir TPS : Tempat Penampungan Sementara Renja : Rencana Kerja Restra : Rencana Strategis 3-R : Reduce Reuse Recycle WASAP : Water and Sanitation Program WSP-EAP : Water and Sanitation Program – East Asia Pacific Halaman | 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah domestik terbagi menjadi Air limbah domestik terdiri dari air limbah kakus (black water) dan air limbah non kakus (grey water). Dalam perkembangannya, pertumbuhan tingkat jumlah penduduk yang meningkat akan berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan akan air bersih. Peningkatan kebutuhan air bersih tentu saja akan berdampak pada meningkatnya jumlah air limbah sehingga penyaluran grey water yang di gabung dengan sistem drainase tentu saja tidak dibenarkan. Kabupaten Cilacap merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki perkembangan industri dan pemukiman yang pesat. Seiring dengan pertumbuhan ini, meningkatnya aktivitas industri dan permukiman perkotaan juga berdampak pada peningkatan volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas industri menyebabkan jumlah limbah cair yang dihasilkan juga semakin meningkat, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap tahun 2023 Kabupaten Cilacap memiliki 2.009.852 jiwa , dengan jumlah kepala keluarga tersebut perkiraan timbulan air limbah domestik sebesar 108.941.575 m3/hari atau 298.470 m3/tahun. Sistem pengelolaan air limbah yang ada belum mampu mengimbangi pertumbuhan ini secara efektif, berdasarkan dokumen strategi sanitasi Kabupaten Cilacap tahun 2022-2026 terdapat 28,4% wilayah yang belum terlayani sistem pengolahan air limbah domestik. Halaman | 2 Masalah kualitas air limbah yang belum terkelola dengan baik dapat menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pencemaran air dapat merusak ekosistem perairan, mengancam keberlanjutan sumber daya alam, dan membahayakan kesehatan manusia jika tidak ditangani dengan serius. Oleh karena itu, penyusunan RISPALD menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi Kabupaten Cilacap. RISPALD merupakan suatu dokumen perencanaan yang berisi strategi dan langkah-langkah nyata untuk mengelola air limbah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Rencana Induk penyelenggaraan SPALD harus direncanakan untuk periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun, ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Periode perencanaan dalam penyusunan Rencana Induk dibagi menjadi 3 (tiga) tahap perencanaan, meliputi: 1) Perencanaan Jangka Panjang Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka panjang merupakan rangkaian dari keseluruhan penyelenggaraan di sektor air limbah domestik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 2) Perencanaan Jangka Menengah Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka menengah merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 3) Perencanaan Jangka Pendek Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka pendek merupakan penjabaran dari perencanaan SPALD jangka menengah yang sifatnya mendesak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam penyusunan RISPALD, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap kondisi saat ini termasuk volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan pembangunan dan perkembangan wilayah. Selain itu, juga perlu memperhatikan regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan air limbah baik di tingkat nasional maupun daerah. Halaman | 3 Langkah-langkah nyata seperti pemetaan sistem pengolahan air limbah yang ada, identifikasi titik-titik sumber pencemaran, dan pengembangan infrastruktur pengelolaan air limbah yang lebih baik juga akan menjadi bagian dari RISPALD. Dengan tersusunnya RISPALD diharapkan Kabupaten Cilacap dapat menghadapi tantangan pengelolaan air limbah dengan lebih baik, menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 1.2. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN 1.2.1.Maksud Maksud penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) ini adalah agar Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki pedoman dalam penyelenggaraan SPALD yang memuat tentang kebijakan teknis, perencanaan, program, dan pelaksanaan kegiatan yang terkait berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan terpadu dengan sektor terkait lainnya. 1.2.2.Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) adalah sebagai berikut: a) Memberikan arah dan kerangka kebijakan bagi pengelola air limbah daerah yang dilaksanakan oleh berbagai unsur kelembagaan SPALD di Kabupaten Cilacap. b) Menjadi sumber rujukan dan pengendali bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) maupun masyarakat dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Cilacap. c) Mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, sehat, bersih aman dan serasi dengan lingkungan sekitarnya dengan memperhatikan lingkungan hidup Halaman | 4 1.2.3.Sasaran Sasaran dari kegiatan Penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) adalah sebagai berikut: a) Mengidentifikasi seluruh permasalahan air limbah domestik yang terdiri dari air limbah kakus (black water) dan air limbah non kakus (grey water). b) Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah yang efektif, efisien dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya air dan lingkungan. c) Tersedianya dokumen rencana induk SPALD yang sistematis, terarah, dan tanggap terhadap kebutuhan sesuai karakteristik lingkungan dan sosial ekonomi daerah, serta tanggap terhadap kebutuhan stakeholder (pemerintah, investor dan masyarakat). d) Tersedia pedoman pengelolaan air limbah (SPALD) yang komprehensif dan lebih update terhadap perubahan-perubahan dalam upaya meningkatkan pelayanan bidang air limbah. 1.3. RUANG LINGKUP 1.3.1.Lingkup Wilayah Ruang lingkup wilayah perencanaan adalah berada di wilayah administrasi Kabupaten Cilacap, dimana Kabupaten Cilacap berbatasan dengan wilayah administrasi kabupaten dan provinsi lainnya, yaitu: Sebelah Utara :Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Banyumas Sebelah Timur :Kabupaten Kebumen Sebelah Selatan :Samudera Indonesia Sebelah Barat :Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat) Kabupaten Cilacap adalah kabupaten dengan wilayah administrasi yang terluas di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap memiliki posisi yang strategis karena berada pada jalur transportasi regional utama yang menghubungkan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Halaman | 5 Jawa Tengah di sepanjang pesisir Selatan Pulau Jawa. Kabupaten Cilacap juga berada pada kawasan strategis di Kawasan Barlingmascakeb (Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen). Penguatan kawasan perkotaan Cilacap sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) melalui pengembangan kegiatan- kegiatan yang berbasis ekonomi sektor migas dan ekonomi sektor non migas, serta peningkatan pelayanan transportasi. Kabupaten Cilacap yang secara geografis berada di antara 108º4’30‖ – 109º30’30‖ Bujur Timur dan 7º30’–7º45’20‖ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Cilacap secara administratif dibagi menjadi 24 wilayah dan Kecamatan 284 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 234.105,22 hektar. Adapun secara visual peta administrasi Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada gambar berikut. Halaman | 6 Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Cilacap Sumber: Tim Penyusun,2024 Halaman | 7 1.3.2.Lingkup Materi Lingkup Kegiatan dalam Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik: Peraturan ini memberikan panduan teknis dan administratif dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik, dengan muatan sebagai berikut: 1) Rencana Umum, yang meliputi: a) gambaran umum daerah dan kawasan rencana; dan b) kondisi wilayah baik fisik maupun non fisik. 2) Standar dan Kriteria Pelayanan Standar pelayanan SPALD ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, mutu pelayanan, dan penerima layanan yang akan diterapkan di wilayah perencanaan. Kriteria pelayanan mencakup kriteria teknis yang digunakan dalam SPALD sesuai standar pelayanan yang akan diterapkan. 3) Rencana Penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T Rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T didasarkan pada: a) RTRW, RDTR, dan RTR-KSN b) RPJP Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota; c) RPJM Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota; d) analisis kondisi wilayah dan kawasan perencanaan SPALD; e) analisis kondisi penyelenggaraan SPALD saat ini, termasuk permasalahan dan potensi dalam penyelenggaraan SPALD; f) analisis keterpaduan penyelenggaraan SPALD dengan prasarana dan sarana umum dan utilitas; g) analisis isu strategis dalam penyelenggaraan SPALD jangka panjang 20 (dua puluh) tahun perencanaan; h) penentuan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T jangka panjang, menengah, dan pendek untuk daerah dan kawasan perencanaan; dan i) penentuan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan SPALD- S dan SPALD-T jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Halaman | 8 4) Indikasi dan Sumber Pembiayaan Indikasi dan sumber pembiayaan berupa besaran biaya penyelenggaraan SPALD jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan sumber pembiayaan (APBN, APBD, pelaku usaha, dan/atau masyarakat). 5) Rencana Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Rencana kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPALD antara lain meliputi bentuk kelembagaan, struktur organisasi, dan tata kerja disertai kebutuhan SDM. 6) Rencana Legislasi (Peraturan Perundang-undangan) Rencana legislasi (peraturan perundang-undangan) berupa kebutuhan peraturan perundang-undangan, baik untuk daerah dan kawasan. 7) Rencana Pemberdayaan Masyarakat Rencana pemberdayaan masyarakat merupakan rencana untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan, komitmen dan sinergi masyarakat dalam menyelenggarakan SPALD. 1.4. METODOLOGI PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 1.4.1.Metode Pentahapan Penyusunan RISPALD Dalam tahapan penyusunan Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Cilacap mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Tahapan penyusunan Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPALD) tersebut sebagai berikut: 1) Persiapan Penyusunan Rencana Induk Air Limbah Domestik; 2) Pengumpulan dan Pengolahan Data Daerah Perencanaan; 3) Analisis Penyelenggaraan SPALD; 4) Perumusan Kebijakan dan Strategi SPALD; dan 5) Legalisasi Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPALD). Halaman | 9 Berdasarkan tahapan diatas yang menjelaskan proses penyusunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Tahapan penyusunan Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPALD), adapun rincian dari setiap tahapan tersebut sebagai berikut: 1) Persiapan Penyusunan Rencana Induk Air Limbah Domestik Kegiatan persiapan penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD antara lain meliputi: a) Penentuan jenis Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD; b) Pembentukan Tim Penyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD Kegiatan pembentukan tim penyusun dimulai dari penyiapan rancangan surat keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD daerah dan kawasan. Struktur tim penyusun paling sedikit memuat:

(1)Penanggung Jawab;
(2)Ketua Tim;
(3)Sekretaris; dan
(4)Anggota. c) Penyamaan persepsi dan orientasi mengenai Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD Penyamaan persepsi dan orientasi mengenai Rencana Induk bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap:
(1)Peraturan perundang-undangan, standar teknis, dan kriteria teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPALD;
(2)Metode dan teknis penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD; dan
(3)Data dan informasi perencanaan penyelenggaraan SPALD yang dibutuhkan dalam menyusun Rencana Induk. Halaman | 10 d) Penyusunan Agenda Kerja Tim Rencana kegiatan tim penyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD dijabarkan ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan, yang memuat jadwal persiapan hingga ditetapkannya rancangan Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD. 2) Pengumpulan dan Pengolahan Data Data yang dikumpulkan meliputi data kondisi daerah rencana, data kondisi SPALD saat ini. a) Data Kondisi Daerah Rencana Berisi data sekunder dan primer yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Induk SPALD, sebagai berikut:
(1)Deskripsi Daerah dan Kawasan Rencana Deskripsi singkat daerah dan kawasan rencana meliputi letak daerah dan kawasan rencana secara geografis.
(2)Topografi Data topografi meliputi kontur tanah yang ditampilkan pada peta topografi dalam skala 1:100.000
(3)Iklim Data iklim meliputi penyinaran matahari, kelembaban, suhu udara, dan curah hujan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.
(4)Kualitas Sungai dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Data yang dibutuhkan yaitu panjang sungai, daerah dan kawasan yang dilewati, debit sungai, data Biological Oxygen Demand (BOD), keadaan sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS), dan rencana pengembangan pengelolaan sumber daya air. Data tersebut dilengkapi dengan peta yang menggambarkan sungai yang ada di daerah rencana. Halaman | 11
(5)Kualitas Air Tanah Data kualitas air tanah yang dibutuhkan meliputi data permeabilitas tanah, data kualitas air tanah permukaan, data kualitas air tanah dalam dan data kedalaman muka air tanah.
(6)Geologi Data geologi meliputi data struktur tanah di daerah dan kawasan rencana disertai dengan peta geologi.
(7)Prasarana, Sarana, dan Utilitas Data prasarana, sarana dan utilitas antara lain meliputi data prasarana dan sarana air minum, persampahan, jaringan drainase, dan jaringan listrik.
(8)Rencana Penataan Wilayah Data yang dibutuhkan antara lain data penggunaan lahan untuk daerah dan kawasan rencana (dilengkapi dengan peta), dan RTRW yang dibuat oleh masing- masing daerah rencana. Data ini juga dilengkapi dengan prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk perkantoran pemerintahan.
(9)Kependudukan Data kependudukan antara lain meliputi jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, ketenagakerjaan, mata pencaharian, tingkat pendapatan dan lain-lain. Data tersebut berdasarkan data kondisi saat ini dan data proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan.
(10)Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Data kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi: (a) Data sumber mata pencaharian; (b) Penilaian kemiskinan; Halaman | 12 (c) Profil kesehatan penduduk, jenis penyakit, dan jumlah prasarana kesehatan; (d) Kesadaran terhadap pengelolaan air limbah domestik; dan (e) Kesediaan membayar untuk layanan sanitasi.
(11)Data Kondisi SPALD Saat Ini Data kondisi SPALD saat ini dikelompokkan dalam Data Teknis dan Data Non Teknis. (a) Data Teknis Data teknis yang diperlukan untuk SPALD-S antara lain meliputi:  Data sumber air minum;  Data area pelayanan spald-s;  Data kepala keluarga (kk) yang menggunakan cubluk dan tangki septik;  Data sarana pengangkutan lumpur tinja meliputi jumlah sarana, jenis sarana, volume, dan ritasi;  Data iplt meliputi jumlah dan luas iplt, tahun pembangunan, proses pengolahan lumpur tinja, data efluen dari iplt, kelengkapan prasarana dan sarana pendukung, disertai dengan denah lokasi dan diagram proses pengolahan. Data teknis yang diperlukan untuk SPALD-T antara lain meliputi:  Data sumber air minum, meliputi sumber, cakupan pelayanan SPAM;  Data cakupan pelayanan SPALD-T  Data Sambungan Rumah yang menggunakan SPALD- T; dan  Data IPALD meliputi jumlah dan luas IPALD, tahun pembangunan, proses pengolahan air limbah Halaman | 13 domestik, data efluen dari IPALD, kelengkapan prasarana dan sarana pendukung, disertai dengan denah lokasi dan diagram proses pengolahan. (b) Data Non Teknis Data non teknis yang diperlukan untuk SPALD antara lain meliputi:  Data kebiasaan BABS;  Kondisi pengelolaan keuangan Unit pengelola SPALD, yang meliputi: - Kondisi keuangan dalam penyelenggaraan SPALD; - Kemampuan keuangan daerah dan/atau kawasan dalam menyelenggarakan SPALD; dan - Investasi sektor swasta dalam menyelenggarakan SPALD;  Kondisi kelembagaan yang mengelola SPALD, yang meliputi: - Struktur lembaga pengelola SPALD; dan - Keterlibatan swasta dalam mengelola SPALD;  Data pengaturan dalam mengelola SPALD. 3) Analisis Penyelenggaraan SPALD a) Harmonisasi Kebijakan dan Strategi SPALD Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Penyusunan Rencana Induk SPALD, dilaksanakan harmonisasi Kebijakan dan Strategi SPALD Kementerian/Lembaga (K/L), yang mencakup:
(1)Tujuan, sasaran, dan jangka waktu Kebijakan dan Strategi SPALD Kementerian/Lembaga (K/L); dan
(2)Program prioritas Kebijakan dan Strategi SPALD Kementerian/Lembaga (K/L)dan target kinerja serta lokasi program prioritas. b) Harmonisasi RTRW Kabupaten Cilacap Pelaksanaan harmonisasi RTRW Kabupaten Cilacap dalam menyusun rencana penyelenggaraan SPALD mencakup:
(1)Tujuan dan sasaran RTRW Kabupaten Cilacap; Halaman | 14
(2)Rencana Struktur ruang;
(3)Rencana pola ruang; dan
(4)indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah. Harmonisasi RTRW Kabupaten Cilacap ditujukan untuk memperoleh informasi bagi analisis gambaran umum kondisi daerah. Dengan melakukan harmonisasi RTRW Kabupaten Cilacap, dapat diidentifikasi (secara geografis) arah pengembangan wilayah, arah kebijakan dan tahapan pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Harmonisasi RTRW Kabupaten Cilacap ini bertujuan untuk: (a) Menelaah pengaruh rencana struktur ruang terhadap penyelenggaraan SPALD; (b) Menelaah pengaruh rencana Pola Ruang terhadap penyelenggaraan SPALD; dan (c) Menelaah lokasi IPALD dan IPLT yang telah ditetapkan pada RTRW, serta kesesuaian lokasi tersebut dengan kriteria pemilihan lokasi IPALD dan IPLT, antara lain:  Jarak IPAL dan/atau IPLT dengan permukiman;  Topografi dan kemiringan lahan;  Jenis tanah;  Tata guna lahan;  Badan air penerima;  Banjir;  Legalitas lahan; dan  Batas administrasi wilayah. c) Analisis Penyelenggaraan SPALD
(1)Identifikasi Potensi dan Permasalahan pengolahan SPALD Sebelum menentukan arah dan strategi penyelenggaraan SPALD, harus disepakati mengenai potensi dan permasalahan penyelenggaraan SPALD pada daerah dan kawasan perencanaan. Dalam penyelenggaraan SPALD diharapkan mampu mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang memuat antara lain: Halaman | 15 (a) Kondisi dan perkembangan perilaku masyarakat dalam membuang air limbah domestik; (b) Kondisi kesehatan masyarakat terkait penyelenggaraan SPALD di daerah dan kawasan perencanaan; (c) Kondisi pencemaran air limbah domestik saat ini dan yang akan datang tanpa adanya penyelenggaraan SPALD; (d) Capaian kinerja penyelenggaraan SPALD jangka pendek sebelumnya; (e) Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan SPALD pada aspek teknis, kelembagaan, keuangan, peran serta masyarakat dan peraturan; (f) Potensi yang dapat dikembangkan pada aspek teknis dalam penyelenggaraan SPALD; (g) Potensi yang dapat dikembangkan pada aspek keuangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SPALD; (h) Potensi yang dapat dikembangkan pada aspek kelembagaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SPALD; dan (i) Potensi yang dapat dikembangkan pada aspek peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD.
(2)Analisis Penentuan Zona Perencanaan penyelenggaraan SPALD untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang yang mempertimbangkan: (a) Keseragaman tingkat kepadatan penduduk; (b) Keseragaman bentuk topografi dan kemiringan lahan; (c) Keseragaman tingkat kepadatan bangunan; (d) Keseragaman tingkat permasalahan pencemaran air tanah dan permukaan; (e) Kesamaan badan air penerima; dan (f) Pertimbangan batas administrasi.
(3)Analisis Penentuan Zona Prioritas penyelenggaraan SPALD untuk 5 (lima) tahun mendatang dalam penyelenggaraan SPALD dengan mempertimbangkan: (a) Kepadatan penduduk; Halaman | 16 (b) Beban pencemaran/angka biological oxygen demand (BOD); (c) Angka kondisi sanitasi; dan (d) Angka kesakitan dari penyakit bawaan air.
(4)Analisis Standar teknis penyelenggaraan SPALD Standar teknis penyelenggaraan SPALD paling sedikit meliputi: (a) Cakupan rencana pelayanan SPALD-S minimal 60% (enam puluh persen); (b) Daerah dengan kepadatan penduduk >150 jiwa/Ha diharapkan memiliki sebuah sistem jaringan dan minimal memiliki IPAL skala permukiman; (c) Daerah dan/atau kawasan dengan jumlah penduduk minimal 50.000 (lima puluh ribu) jiwa dan telah memiliki tangki septik, diharapkan memiliki sebuah IPLT; dan (d) Pengolahan air limbah domestik diharapkan dapat menghasilkan effluent air limbah domestik yang tidak melampaui
(5)Analisis Kriteria penyelenggaraan SPALD Kriteria penyelenggaraan SPALD meliputi: (a) Karakteristik air limbah domestik pada Zona Perencanaan yaitu timbulan dan beban organik air limbah domestik; (b) Proyeksi timbulan dan beban organik air limbah domestik pada Zona Perencanaan; (c) Jenis SPALD pada Zona Perencanaan; (d) Kriteria teknis dalam penyelenggaraan SPALD-S; dan (e) kriteria teknis dalam penyelenggaraan SPALD-T. 4) Perumusan dan Penetapan Kebijakan dan Strategi Dalam perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: Halaman | 17 a) Perumusan Isu Strategis Perumusan isu strategis berdasarkan:
(1)Hasil harmonisasi kebijakan dan strategi SPALD yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga;
(2)Hasil harmonisasi RTRW dan/atau RDTR;
(3)Hasil analisis gambaran pelayanan SPALD antara lain meliputi: (a) Perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; (b) Permasalahan dan potensi dalam penyelenggaraan spald; (c) Permasalahan dan potensi pembiayaan dalam penyelenggaraan SPALD; dan (d) Penentuan kawasan rawan sanitasi khusus air limbah domestik;
(4)isu strategis pada cakupan global. b) Penentuan Arah Kebijakan dan Strategi SPALD Tahapan berikutnya dilakukan penentuan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD. Kebijakan dan strategi yang disusun tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi SPALD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
(1)Analisis Arah Kebijakan Penyelenggaraan SPALD Analisis arah kebijakan dan strategi SPALD dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil perumusan isu strategis penyelenggaraan SPALD daerah dan/atau kawasan. Analisis arah kebijakan penyelenggaraan SPALD ditentukan dengan melaksanakan analisis metode pemilihan arah kebijakan prasarana dan sarana air limbah domestik, yang dapat dianalisis antara lain dengan metode Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT), metode Halaman | 18 Analytical Hierarchy Process (AHP) atau dengan metode lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.
(2)Penentuan Arah Kebijakan Penyelenggaraan SPALD Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi SPALD menetapkan kebijakan dan strategi sebagai berikut: (a) Kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana spald paling sedikit meliputi:  Optimalisasi SPALD-S yang sudah berjalan;  Kombinasi SPALD-S dan SPALD-T sesuai dengan kondisi daerah dan/atau kawasan perencanaan; dan/atau  Peningkatan prasarana dan sarana SPALD dengan teknologi maju. (b) Kebijakan dan strategi pengembangan kelembagaan dan SDM; (c) Kebijakan dan strategi dalam pembiayaan penyelenggaraan SPALD; (d) Kebijakan dan strategi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD; dan (e) Kebijakan dan strategi pengaturan dalam penyelenggaraan SPALD. c) Perumusan Rencana Program dan Tahapan Pelaksanaan Program
(1)Rencana Program Penyelenggaraan SPALD; Program penyelenggaraan SPALD mencakup persentase target dan biaya penyelenggaraan SPALD jangka panjang yang terdiri atas: (a) Program pengembangan prasarana dan sarana SPALD-S; (b) Program pengembangan prasarana dan sarana SPALD-T; (c) Program pengembangan kelembagaan dan SDM, yang diarahkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan SPALD secara proporsional antara regulator dan operator (kelembagaan operator penyelenggaraan SPALD diarahkan pada peran serta masyarakat atau pelaku usaha); dan Halaman | 19 (d) Program pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD.
(2)Tahapan Pelaksanaan Program Program penyelenggaraan SPALD yang telah disusun, kemudian dirinci berdasarkan jangka waktu perencanaan (jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek). (a) Rencana Jangka Panjang Rencana jangka panjang merupakan perencanaan penyelenggaraan SPALD sampai 20 (dua puluh) tahun mendatang, yang disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD yang telah ditentukan. (b) Rencana Jangka Menengah Rencana jangka menengah merupakan perencanaan penyelenggaraan SPALD sampai 5 (lima) tahun mendatang, rencana pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik sesuai dengan permasalahan yang ada dan strategi yang akan dilaksanakan untuk penyelenggaraan SPALD pada daerah dan kawasan perencanaan. (c) Rencana Jangka Pendek /Tahap Mendesak Rencana jangka panjang merupakan perencanaan penyelenggaraan SPALD sampai 1 - 2 tahun kedepan rencana pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik yang diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar sanitasi sebagai dasar pengelolaan air limbah domestik. 5) Legalisasi Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPALD). Tahapan terakhir dalam penyusunan rencana induk yaitu Rencana Induk yang telah dikonsultasi publik ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota. Halaman | 20 Gambar 1. 2 Tahapan Penyusunan Rencana Induk SPALD Sumber: Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di modifikasi tim penyususn,2024 Halaman | 21 1.4.2.Metode Analisa Penyusunan RISPALD Metode analisis merupakan serangkaian tahapan dalam pengolahan data untuk menghasilkan atau menemukan penyelesaian permasalahan, dalam kasus ini untuk menghasilkan rencana induk pengolahan air limbah domestik. Dalam penyusunan Rencana Induk Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten Cilacap terdapat tiga tahapan yaitu input, proses, dan output, dimana pada setiap tahapan tersebut dijelaskan pada penjabaran berikut. 1) Input Tahapan input merupakan kumpulan data-data yang digunakan pada tahapan proses atau tahapan analisis, data yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini tergolong menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan data potensi dan permasalahan yang diperoleh dari form penjaringan potensi dan permasalahan, adapun form dapat dilihat pada lampiran. Data sekunder data yang diperoleh dari litelatur dan instansi terkait, adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Induk Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten Cilacap sebagai berikut. Tabel 1. 1 Kebutuhan Data Sekunder No. Keterangan Bentuk Data Instansi 1 Dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Nasional, Provinsi, dan Daerah Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah 2 Dokumen RTRW dan RDTR Dokumen dan Peta (.shp) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3 Data Teknis: - Kinerja pelayanan SPALD - Tingkat pelayanan SPALD - Periode pelayanan SPALD - Cakupan pelayanan SPALD Dokumen dan Peta (.shp) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah / Dinas Lingkungan Hidup / Dinas Pekerjaan Halaman | 22 No. Keterangan Bentuk Data Instansi - Kinerja instalasi dan jaringan perpipaan - Jumlah dan kinerja peralatan/perlengkapan - Kondisi sistem pengolahan air limbah domestik - Prosedur dan kondisi operasi dan pemeliharaan Kondisi Lingkungan Umum dan Perumahan Rakyat 4 Data Non Teknis: - Kondisi dan kinerja keuangan daerah - Kondisi dan kinerja SPALD-S dan SPALD-T - Kinerja kelembagaan SPALD- S dan SPALD-T - Data kelompok masyarakat terkait pengolahan air limbah Dokumen dan tabuler Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah/ Dinas Lingkungan Hidup / Dinas Pemberdayaan Masyarakat 5 Data Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan Tabuler Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6 Data Mata Pencaharian Per Kecamatan Tabuler Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7 Daerah Rawan Bencana Peta (.shp) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8 Data topografi dan kemiringan lahan Peta (.shp) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah 9 Data kepadatan bangunan Peta (.shp) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah 10 Data tingkat pencemaran air tanah dan permukaan Dokumen dan tabuler Dinas Lingkungan Hidup 11 Data kualitas air sungai dan air tanah Dokumen dan tabuler Dinas Lingkungan Hidup/ Badan Perencanaan Halaman | 23 No. Keterangan Bentuk Data Instansi Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah / Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 12 Data angka pencemaran BOD Dokumen dan tabuler Dinas Lingkungan Hidu/ Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah 13 Data kondisi sarana dan prasarana sanitasi Dokumen dan Peta (.shp) Dinas Lingkungan Hidu/ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 14 Data kesakitan dari penyakit bawaan air Dokumen dan tabuler Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Sumber: Tim penyususn,2024 2) Proses Tahapan proses merupakan tahapan yang didalamnya terdapat proses analisis data, dimana dalam penyusunan dokumen Rencana Induk Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten Cilacap terdapat 6 (enam) alat analisis yaitu: a) Komparatif Empiris Alat analisis komparatif empiris merupakan sebuah cara yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Dalam penyusunan dokumen Rencana Induk Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten Cilacap analisis komparatif empiris digunakan untuk menghasilkan Harmonisasi Kebijakan dan Strategi SPALD, Harmonisasi RTRW, dan Rencana Program Penyelenggaraan SPALD. b) Deskriptif Kualitatif Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu cara perumusan data-data untuk mengeksplorasi atau memotret permasalahan secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Dalam penyusunan dokumen Rencana Induk Pengolahan Air Limbah Domestik Halaman | 24 Kabupaten Cilacap analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menghasilkan Isu Strategis, dan Rencana Program Penyelenggaraan SPALD. c) Analytical Hierarchy Process Alat analisis Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. (Syaifullah:2010). Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk perumusan arahan kebijakan atau perumusan strategi prioritas. Analytical Hierarchy Process (AHP) dapat diandalkan karena dalam Analytical Hierarchy Process (AHP) suatu prioritas disusun dari berbagai pilihan yang dapat berupa kriteria yang sebelumnya telah didekomposisi (struktur) terlebih dahulu, sehingga penetapan prioritas didasarkan pada suatu proses yang terstruktur (hirarki) dan masuk akal. Jadi pada intinya Analytical Hierarchy Process (AHP) membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menyusun suatu hirarki kriteria, dinilai secara subjektif oleh pihak yang berkepentingan lalu menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. Dalam penggunaan Analytical Hierarchy Process (AHP) terdapat beberapa tahapan yang harus diperhatikan, diantaranya sebagai berikut:
(1). Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Halaman | 25 Dalam tahap ini kita berusaha menentukan masalah yang akan kita pecahkan secara jelas, detail dan mudah dipahami. Dari masalah yang ada kita coba tentukan solusi yang mungkin cocok bagi masalah tersebut. Solusi dari masalah mungkin berjumlah lebih dari satu. Solusi tersebut nantinya kita kembangkan lebih lanjut dalam tahap berikutnya.
(2). Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan utama. Setelah menyusun tujuan utama sebagai level teratas akan disusun level hirarki yang berada di bawahnya yaitu kriteria-kriteria yang cocok untuk mempertimbangkan atau menilai alternatif yang kita berikan dan menentukan alternatif tersebut. Tiap kriteria mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Hirarki dilanjutkan dengan sub kriteria (jika mungkin diperlukan).
(3). Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Matriks yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk kerangka konsistensi, mendapatkan informasi lain yang mungkin dibutuhkan dengan semua perbandingan yang mungkin dan mampu menganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk perubahan pertimbangan. Pendekatan dengan matriks mencerminkan aspek ganda dalam prioritas yaitu mendominasi dan didominasi. Perbandingan dilakukan berdasarkan judgment dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. Untuk memulai proses perbandingan berpasangan dipilih sebuah kriteria dari level paling atas hirarki misalnya K dan kemudian dari level di bawahnya diambil elemen yang akan dibandingkan misalnya E1,E2,E3,E4,E5. Halaman | 26
(4). Melakukan mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilaian seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. Hasil perbandingan dari masing-masing elemen akan berupa angka dari 1 sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen. Apabila suatu elemen dalam matriks dibandingkan dengan dirinya sendiri maka hasil perbandingan diberi nilai 1. Skala 9 telah terbukti dapat diterima dan bisa membedakan intensitas antar elemen. Hasil perbandingan tersebut diisikan pada sel yang bersesuaian dengan elemen yang dibandingkan. Skala perbandingan-perbandingan berpasangan dan maknanya yang diperkenalkan oleh Saaty bisa dilihat di bawah. Intensitas Kepentingan 1 = Kedua elemen sama pentingnya, Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar. 3 = Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya, pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya. 5 = Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya, Pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya. 7 = Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya, Satu elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktik. 9 = Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya, Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan. 2,4,6,8 = Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan, Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi di antara 2 pilihan Kebalikan = Jika untuk aktivitas i mendapat Halaman | 27 satu angka dibanding dengan aktivitas j , maka j mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan i
(5). Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi. 6. Mengulangi langkah 3,4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki. 7. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai mencapai tujuan. Penghitungan dilakukan lewat cara menjumlahkan nilai setiap kolom dari matriks, membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, dan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata. 8. Memeriksa konsistensi hirarki. Tahapan ini diukur dalam AHP adalah rasio konsistensi dengan melihat index konsistensi. Konsistensi yang diharapkan adalah yang mendekati sempurna agar menghasilkan keputusan yang mendekati valid. Walaupun sulit untuk mencapai yang sempurna, rasio konsistensi diharapkan kurang dari atau sama dengan 10 %. d) Formulatif Empiris Analisis formulatif empiris merupakan suatu cara pengolahan data menggunakan sistem formulasi statistik, dimana dalam penyusunan dokumen Rencana Induk Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten Cilacap terdapat 6 (enam) sistem formulasi yaitu:
(1). Beban Air Limbah Total Beban air limbah total dihitung dengan menggunakan formula‐formula sederhana sebagai berikut. QTOT = QDOM + QKOM + QSOS QDOM = PI x Q’AL Q’AL = 0,8 x Q’AB QKOM = 0,05 x QDOM QSOS = 0,03 x QDOM Dimana, Halaman | 28 QTOT = debit air limbah total (m3/hari); QDOM = debit air limbah dari kegiatan domestik (m3/hari); QKOM = debit air limbah dari kegiatan komersial (m3/hari); QSOS = debit air limbah dari kegiatan sosial (m3/hari); Q’AL = debit timbulan air limbah rata‐rata dari tiap penduduk (m3/orang/hari); Q’AB = debit penggunaan air bersih rata-rata dari tiap penduduk (m3/orang/hari); PI = jumlah penduduk di suatu tahun (orang). Debit rata-rata air buangan berasal dari rumah tangga, fasilitas umum, dan fasilitas komersial dalam sebuah kota. Faktor timbulan air buangan berkisar 50%- 80% Qr = Fab x Qam Qr = Debit rata-rata air buangan (L/detik) Fab = Faktor timbulan air buangan Qam = Kebutuhan rata-rata air minum (L/detik)
(2). Debit harian maksimum harian (Qmd) Besarnya harga debit harian maksimum (Qmd) bervariasi antara 1,1 – 1,25 dari debit rata-rata air buangan. Qmd = fmd x Qrata-rata Qmd = Debit air buangan maksimum dalam hari (l/detik) fmd = Faktor debit hari maksimum = 1,1-1,25 Qrata-rata = Debit rata-rata air buangan (l/detik) Tabel 1. 2 Sumber Pencemar Air Sumber Pencemaran Air Faktor Emisi (gr/kapita/hari) Permukiman BOD COD TN TP Air Limbah Cair Tanpa Diolah 53 101,6 22,7 3,8 Pakai septik tank 12,6 24,2 5,4 0,9 Sumber: PERMEN LH No.1 Tahun 2010 Halaman | 29
(3). Beban Air Limbah Kakus Beban air limbah kakus dihitung dengan asumsi bahwa volume air limbah kakus besarnya hanya 20% dari volume air limbah total. Perhitungan debit air limbah kakus dilakukan dengan menggunakan formula sederhana sebagai berikut. QALK = 0,20 x QTOT Dimana, QALK = debit air limbah kakus (m3/hari); QTOT = debit air limbah total (m3/hari).
(4). Beban Organik Informasi beban organik nantinya akan digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan komponen pengolahan air limbah domestik. Perhitungan beban organik dilakukan dengan menggunakan formula sederhana sebagai berikut. OTOT = ODOM + OKOM + OSOS ODOM = QDOM x O’DOM OKOM = 0,05 x ODOM OSOS = 0,03 x ODOM Dimana, OTOT = beban organik total (kg BOD5/hari); ODOM = beban organik dari kegiatan domestik (kg BOD5/hari); OKOM = beban organik dari kegiatan komersial (kg BOD5/hari); OSOS = beban organik dari kegiatan sosial (kg BOD5/hari); QDOM = debit air limbah dari kegiatan domestik (m3/hari); O’DOM = konsentrasi BOD5 rata‐rata dalam air limbah domestik (mg BOD5/liter).
(5). Beban Lumpur Tinja Informasi beban lumpur tinja nantinya akan digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan komponen penanganan lumpur tinja guna mendukung keberadaan layanan sistem setempat. Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan formula sederhana sebagai berikut. VLT = PI x V’LT Halaman | 30 Dimana, VLT = volume lumpur tinja (m3/hari); PI = jumlah penduduk di suatu tahun (orang).
(6). Beban Padatan Informasi beban padatan (solid) nantinya akan digunakan untuk mengetahui jumlah padatan yang dihasilkan dari air limbah domestik. Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan formula sederhana sebagai berikut. STOT = SDOM + SKOM + SSOS SDOM = QDOM x S’DOM SKOM = 0,05 x SDOM SSOS = 0,03 x SDOM Dimana, STOT = beban padatan total (kg suspended solids/hari, atau kg SS/hari); SDOM = beban padatan dari kegiatan domestik (kg SS/hari); MKOM = beban padatan dari kegiatan komersial (kg SS/hari); MSOS = beban padatan dari kegiatan sosial (kg SS/hari); QDOM = debit air limbah dari kegiatan domestik (m3/hari); SDOM = konsentrasi SS rata-rata dalam air limbah domestik (mg SS/liter) e) Spasial Analisis Alat analisis berupa spasial analisis merupakan suatu proses pengolahan data yang berbasis pada Geospasial atau sistem informasi geografi. Dalam penyusunan dokumen Rencana Induk Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten Cilacap digunakan untuk menghasilkan Zona Perencanaan penyelenggaraan SPALD dan Zona Prioritas penyelenggaraan SPALD. f) Pembobotan Analisis pembobotan merupakan suatu cara pengolahan data dengan cara memberikan skor dan bobot berdasarkan parameter yang sudah ditentukan. Analisa ini digunakan Halaman | 31 untuk menghasilkan Zona Perencanaan dan Zona Prioritas penyelenggaraan SPALD. 3) Output Tahapan output dalam metode analisis merupakan tahapan akhir atau hasil akhir dari proses pengolahan data atau hasil analisis, dimana hasil analisis yang diperoleh dapat digunakan sebagai input atau data yang kemudian menghasilkan output baru. Hasil analisis yang digunakan sebagai input atau data adalah sebagai berikut a) Harmonisasi Kebijakan dan Strategi SPALD, b) Harmonisasi RTRW, c) Isu Strategis, d) Arahan Kebijakan dan Strategi SPALD, dan e) Penyelenggaraan SPALD. Dengan input dari hasil analisis tersebut yang kemudian dapat menghasilkan Rencana Program Penyelenggaraan SPALD, rencana program ini yang nantikan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik Kabupaten Cilacap. Adapun secara rinci kerangka analisis penyusunan RISPALD sebagai berikut. Halaman | 32 Gambar 1. 3 Kerangka Analisis Penyusunan RISPALD Sumber: Tim Penyusun,2024 Halaman | 33 1.5. KEDUDUKAN RISPALD Penyusunan Rencana Induk SPALD untuk daerah mengacu pada pengembangan wilayah (RTRW dan RDTR) dan rencana pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD) sesuai peraturan perundang-undangan. Penyusunan Rencana Induk SPALDuntuk kepentingan strategis nasional merujuk pada pengembangan wilayah nasional (RTRWN dan RTR-KSN) dan rencana pembangunan nasional (RPJPN dan RPJMN) sesuai peraturan perundang-undangan. Kedudukan Rencana Induk SPALD berada dibawah kebijakan spasial di masing-masing daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Rencana Induk berfungsi sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan strategi penyelenggaraan SPALD per kawasan dan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana program investasi infrastruktur. Adapun secara sistematik Kedudukan Rencana Induk penyelenggaraan SPALD sebagai berikut: Gambar 1. 4 Kedudukan RISPALD Sumber: Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 1.6. LANDASAN HUKUM Dalam Penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) yang menjadi referensi landasan hukum adalah sebagai berikut:

1.Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
2.Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(3); Halaman | 34
3.Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
5.Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
6.Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
7.Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
8.Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9.Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
14.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 110 tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Air Pada Sumber Air;
15.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan;
16.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
17.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik; Halaman | 35
18.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031;
19.Standar Nasional Indonesia (SNI) 2398:2017 tentang Tata cara perencanaan tangki septik dengan pengolahan lanjutan (sumur resapan, bidang resapan, up flow filter, kolam sanita). 1.7. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN Sistematika penulisan dalam Dokumen Akhir Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Cilacap 2025 – 2045 disajikan sebagai berikut: BAB 1 Pendahuluan BAB ini berisi tentang pendahuluan dari buku laporan ini yang memuat latar belakang; maksud, tujuan, dan sasaran; ruang lingkup; metodologi penyusunan; kedudukan RISPALD; landasan hukum; dan sistematika penulisan. BAB 2 Kondisi Wilayah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik BAB ini berisi tentang gambaran wilayah dan kondisi sistem pengelolaan air limbah pada Kabupaten Cilacap. BAB 3 Analisis Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik BAB ini menjelaskan analisis dalam penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah domestik yang terdiri dari harmonisasi rencana pembangunan wilayah, harmonisasi rencana pengembangan wilayah, identifikasi potensi dan permasalahan, analisis zona perencanaan zona prioritas, dan analisis standar dan kriteria teknis penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Cilacap. BAB 4 Perumusan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPALD BAB ini berisi rumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah domestik yang memuat isu strategis dan arah kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Cilacap. Halaman | 36 BAB 5 Rencana Pengembangan Dan Program Penyelenggaraan SPALD BAB ini menjelaskan rencana pengembangan yang memuat rencana pengembangan SPALD-S dan SPALD-T serta rencana program dalam penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Cilacap. BAB 6 Penutup BAB ini menjelaskan hasil akhir dari dokumen rencana induk sistem pengolahan air limbah domestik yang memuat kesimpulan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Cilacap. Halaman | 37 BAB 2 KONDISI WILAYAH SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SPALD, terdiri atas SPALD Setempat (SPALD-S) dan SPALD Terpusat (SPALD-T). SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik. Secara teknis dalam sistem pengolahan air limbah domestik, terdapat Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah instalasi pengolahan Air Limbah Domestik sehingga air buangan sisa pengolahan memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik yang ditetapkan. Jenis IPALD antara lain IPALD Setempat atau IPALD-S dan IPAL Terpusat atau IPALD-T. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat IPALD-S adalah instalasi pengolahan air limbah yang berasal dari individu. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat IPALD-T adalah instalasi pengolahan air limbah yang dilakukan secara Halaman | 38 bersama-sama (kolektif) sebelum dibuang ke air permukaan dimana air limbah dari setiap sumbernya terhubung melalui jaringan pipa pengumpul, yang kemudian disalurkan melalui pipa pembawa menuju instalasi pengolahan bersama/terpusat. Pada pembahasan Bab 2 Kondisi Wilayah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik membahas mengenai deskripsi wilayah SPALD, kondisi topografi, kondisi kualitas sungai dan rencana pengelolaan sumber daya air, kondisi kualitas air tanah, kondisi prasarana dan sarana SPALD, kondisi rencana penataan wilayah, kondisi kependudukan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi SPALD-S, kondisi SPALD-T, kondisi perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dan kondisi kelembagaan dan kelompok masyarakat. 2.1. DESKRIPSI WILAYAH SPALD Dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik berada di wilayah administrasi Kabupaten Cilacap, dimana Kabupaten Cilacap berbatasan dengan wilayah administrasi kabupaten dan provinsi lainnya, yaitu: Sebelah Utara :Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Banyumas Sebelah Timur :Kabupaten Kebumen Sebelah Selatan :Samudera Indonesia Sebelah Barat :Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat) Kabupaten Cilacap adalah kabupaten dengan wilayah administrasi yang terluas di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap memiliki posisi yang strategis karena berada pada jalur transportasi regional utama yang menghubungkan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah di sepanjang pesisir Selatan Pulau Jawa. Kabupaten Cilacap juga berada pada kawasan strategis di Kawasan Barlingmascakeb (Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen). Penguatan kawasan perkotaan Cilacap sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) melalui pengembangan kegiatan- kegiatan yang berbasis ekonomi sektor migas dan ekonomi sektor non migas, serta peningkatan pelayanan transportasi. Sehingga, Kabupaten Cilacap memiliki perkembangan industri dan permukiman yang tinggi Halaman | 39 hal ini berarti terdapat adanya peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk. Secara geografis Kabupaten Cilacap berada di antara 108º4’30‖ – 109º30’30‖ Bujur Timur dan 7º30’–7º45’20‖ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Cilacap secara administratif dibagi menjadi 24 Kecamatan 284 Desa atau Kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 234.105,22 hektar. Berdasarkan penjelasan wilayah deskripsi di Kabupaten Cilacap, secara kewilayahan lokasi ini memiliki potensi dan masalah sebagai berikut: A. Potensi Kewilayahan SPALD Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap memiliki posisi yang strategis di bagian selatan Pulau Jawa, karena didukung jalur transportasi regional utama yang menghubungkan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah di sepanjang pesisir Selatan Pulau Jawa yang didukung dengan kegiatan industri besar, keberadaan bandara, pelabuhan umum, dan pelabuhan perikanan samudera;; B. Masalah Kewilayahan SPALD Kabupaten Cilacap Keberadaan posisi Kabupaten Cilacap yang strategis, menimbulkan peningkatan jumlah penduduk, aktivitas penduduk, dan sehingga memiliki kecenderungan peningkatan pertumbuhan permukiman sehingga jumlah limbah yang dihasilkan juga meningkat; 2.2. KONDISI TOPOGRAFI Topografi menggambarkan bentuk dan kontur tanah serta variasi ketinggian dan kemiringan permukaan. Selain itu, topografi merujuk kepada bentuk permukaan bumi di kawasan tertentu termasuk ciri bukit, lembah, dataran, dan gunung. Kondisi topografi di Kabupaten Cilacap didominasi dengan kondisi kemiringan lereng antara lain datar (0-8%), landai (8-15%), agak curam (25-40%), dan sangat curam (>40%) Dominasi ketinggian dan kemiringan di Kabupaten Cilacap termasuk dalam kategori dataran rendah atau datar (0-8%) yang ditandai dengan penggambaran garis kontur yang jarang. Dataran rendah mayoritas berada di seluruh kecamatan, kondisi ini memberikan pengaruh terhadap pengembangan dan pemanfaatan ruang. Kawasan dengan dataran rendah memiliki potensi kemudahan dalam pembangunan infrastruktur, sehingga kondisi ini dapat Halaman | 40 dimanfaatkan secara optimum sehingga dapat memberikan manfaat dalam berbagai aspek pembangunan. Adapun sebaran topografi pada Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 1 Sebaran Topografi Kabupaten Cilacap No. Kecamatan Kelerengan Morfologi Persentase 1 Kec. Adipala 0 - 8 % Datar 3,08% 2 Kec. Bantarsari 0 - 8 % Datar 2,94% Kec. Bantarsari 15 - 25 % Bergelombang 1,33% Kec. Bantarsari 8 - 15 % Landai 0,12% 3 Kec. Binangun 0 - 8 % Datar 2,33% 4 Kec. Cilacap Selatan > 40 % Bergunung 0,47% Kec. Cilacap Selatan 0 - 8 % Datar 1,13% Kec. Cilacap Selatan 15 - 25 % Bergelombang 3,25% Kec. Cilacap Selatan 8 - 15 % Landai 0,46% 5 Kec. Cilacap Tengah 0 - 8 % Datar 2,17% 6 Kec. Cilacap Utara 0 - 8 % Datar 1,27% 7 Kec. Cimanggu 0 - 8 % Datar 1,48% Kec. Cimanggu 15 - 25 % Bergelombang 3,82% Kec. Cimanggu 8 - 15 % Landai 1,35% 8 Kec. Cipari 0 - 8 % Datar 2,12% Kec. Cipari 15 - 25 % Bergelombang 0,31% Kec. Cipari 8 - 15 % Landai 2,18% 9 Kec. Dayeuhluhur 0 - 8 % Datar 2,22% Kec. Dayeuhluhur 15 - 25 % Bergelombang 3,06% Kec. Dayeuhluhur 25 - 40 % Berbukit 1,66% Kec. Dayeuhluhur 8 - 15 % Landai 0,77% 10 Kec. Gandrungmangu 0 - 8 % Datar 3,21% Kec. Gandrungmangu 15 - 25 % Bergelombang 1,13% Kec. Gandrungmangu 8 - 15 % Landai 0,76% 11 Kec. Jeruklegi 0 - 8 % Datar 2,31% Kec. Jeruklegi 15 - 25 % Bergelombang 1,70% Kec. Jeruklegi 8 - 15 % Landai 0,50% 12 Kec. Kampung Laut 0 - 8 % Datar 5,79% Kec. Kampung Laut 15 - 25 % Bergelombang 0,00% 13 Kec. Karangpucung 0 - 8 % Datar 0,10% Kec. Karangpucung 15 - 25 % Bergelombang 4,47% Kec. Karangpucung 8 - 15 % Landai 0,81% 14 Kec. Kawunganten 0 - 8 % Datar 4,73% Kec. Kawunganten 15 - 25 % Bergelombang 0,78% 15 Kec. Kedungreja 0 - 8 % Datar 3,54% 16 Kec. Kesugihan 0 - 8 % Datar 3,10% Kec. Kesugihan 15 - 25 % Bergelombang 0,46% Kec. Kesugihan 8 - 15 % Landai 0,00% 17 Kec. Kroya 0 - 8 % Datar 2,59% 18 Kec. Majenang 0 - 8 % Datar 2,27% Kec. Majenang 15 - 25 % Bergelombang 4,53% Kec. Majenang 25 - 40 % Berbukit 0,20% Halaman | 41 No. Kecamatan Kelerengan Morfologi Persentase Kec. Majenang 8 - 15 % Landai 0,10% 19 Kec. Maos 0 - 8 % Datar 1,40% 20 Kec. Nusawungu > 40 % Bergunung 0,00% Kec. Nusawungu 0 - 8 % Datar 2,71% 21 Kec. Patimuan 0 - 8 % Datar 3,39% 22 Kec. Sampang 0 - 8 % Datar 1,26% 23 Kec. Sidareja 0 - 8 % Datar 1,33% Kec. Sidareja 15 - 25 % Bergelombang 0,63% Kec. Sidareja 8 - 15 % Landai 0,14% 24 Kec. Wanareja 0 - 8 % Datar 3,56% Kec. Wanareja 15 - 25 % Bergelombang 3,02% Kec. Wanareja 25 - 40 % Berbukit 0,09% Kec. Wanareja 8 - 15 % Landai 1,86% Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 Halaman | 42 Gambar 2. 1 Peta Topografi Kabupaten Cilacap Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 Halaman | 43 Berdasarkan kondisi topografi di Kabupaten Cilacap didapatkan simpulan potensi dan masalah sebagai berikut: A. Potensi Kondisi Topografi SPALD Kabupaten Cilacap 1) Kemiringan lereng di Kabupaten Cilacap didominasi termasuk dalam kategori dataran rendah atau datar (0-8%), sehingga memudahkan dalam kegiatan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah; 2) Secara teknis kondisi topografi di Kabupaten Cilacap memudahkan dalam pemasangan pipa sambungan pengelolaan air limbah. B. Masalah Kondisi Topografi SPALD Kabupaten Cilacap 1) Kemiringan lereng dengan kondisi datar cenderung mengalami penurunan kualitas tanah; 2) Pembangunan infrastruktur yang tinggi di daerah datar cenderung mengalami permasalahan lingkungan seperti pencemaran jika tidak diimbangi dengan mitigasi permasalahan lingkungan; 3) Terdapat kecamatan yang memiliki kemiringan lereng sangat curam (> 40%) yang berada di bagian selatan Kabupaten Cilacap (Kecamatan Cilacap Selatan), sehingga perlu penanganan khusus untuk pengelolaan air limbah. 2.3. KONDISI KUALITAS SUNGAI DAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 2.3.1.Kondisi Kualitas Sungai Kabupaten Cilacap Kualitas sungai merujuk pada kondisi atau standar fisik, kimia, dan biologis air di dalam sungai yang memengaruhi kemampuannya untuk mendukung kehidupan dan digunakan untuk berbagai keperluan manusia. Kualitas air dinilai berdasarkan sejumlah parameter termasuk parameter fisik, parameter kimia, parameter biologis, dan parameter kualitas biologis dan ekologis. Kualitas air sungai yang baik mencerminkan kondisi yang sehat dan seimbang untuk ekosistem dan masyarakat, sementara kualitas air yang buruk menunjukkan adanya pencemaran atau masalah lingkungan yang perlu ditangani. Kondisi kualitas sungai memberikan pengaruh Halaman | 44 terhadap rencana pengelolaan sumber daya air, antara lain dalam penilaian prioritas pengelolaan dan penentuan kebutuhan restorasi, selain itu juga dalam perencanaan infrastruktur dan penggunaan lahan, serta penetapan kuota dan regulasi penggunaan air dan memastikan bahwa penggunaan air tidak memperburuk kondisi kualitas air. Pemantauan kualitas air sungai tahun 2023 menggunakan sampel 25 (dua puluh lima) sungai di Kabupaten Cilacap. Aspek yang menjadi prioritas pemantauan kualitas air sungai adalah Total Suspended Solid (TSS), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Dissolved Oxygen (DO), Power of Hydrogen (pH), Nitrat, Total Phosphat, Fecal Coliform, suhu, Daya Hantar Listrik (DHL), dan Salinitas. Adapun hasil pemantauan di kualitas air sungai sebagai berikut: Halaman | 45 Tabel 2. 2 Kualitas Air Sungai Kabupaten Cilacap Tahun 2023 KOD E SAM PEL SUNGAI TSS BOD COD DO pH Nitrat Total Phosph at Fecal Coliform Suhu DHL Salinit as ke -1 ke -2 ke -1 k e- 2 ke- 1 ke- 2 k e- 1 ke- 2 k e - 1 k e- 2 k e- 1 k e- 2 ke -1 ke -2 ke -1 ke- 2 k e- 1 k e- 2 ke- 1 ke -2 ke -1 k e- 2 PSC 01 Sungai Sengon (outlet Embung Danasri Lor) 24 24 2 1 1 0 30 16 7, 5 7, 6 8 , 1 7, 8 1, 2 0, 3 7 0, 0 7 0, 0 4 70 0 58 00 2 8 20 8 0, 1 2 PSC 02 Sungai Serayu 20 22 3 0 6 45 10 7, 7 7, 8 7 , 7 7, 5 1, 4 0, 4 6 0, 1 2 0, 0 4 20 00 47 00 2 7, 5 12 1,9 0, 0 7 PSC 03 Sungai Sitopong 21 22 2 1 1 5 2 32 23 6 8, 5 5 7 , 4 7, 1 0, 4 0, 3 1 0, 1 3 0, 0 9 12 00 30 00 2 9, 5 59 1 0, 3 5 PSC 04 Sungai Cikawalon 25 28 8 8 13 13 8, 7 7, 4 7 , 7 8, 3 0, 4 0, 9 0, 0 4 0, 0 4 30 0 29 00 2 6, 6 52 0, 0 3 PSC 05 Sungai Tipar 24 24 2 4 8 36 13 7, 2 7, 2 7 , 5 7, 8 0, 4 0, 5 0, 0 6 0, 0 4 40 0 30 00 2 9, 8 17 5,8 0, 1 1 PSC 06 Sungai Gumarang 23 24 2 1 1 2 32 22 6, 8 3, 4 7 , 6 7, 7 0, 4 0, 3 8 0, 1 2 0, 0 6 50 0 32 00 2 8 20 6 0, 1 2 PSC 07 Sungai Darmaji 59 25 3 0 7 59 10 8, 2 7, 6 7 , 9 8, 2 0, 4 0, 2 2 0, 0 8 0, 0 4 20 20 28 0 2 7, 9 37 0 0, 2 PSC 08 Sungai Gembong (outlet embung kali Gembong) 27 23 6 4 10 6 7, 6 5, 2 8 7, 7 0, 4 0, 2 6 0, 0 4 0, 0 4 48 0 48 0 2 9 45 6 0, 2 7 PSC 09 Sungai Jambu 24 28 2 2 4 36 6 1 0, 7 7, 8 7 , 9 8, 2 0, 4 0, 3 1 0, 0 4 0, 0 4 77 0 48 0 2 9, 4 42 6 0, 2 5 PSC 10 Sungai Ciraja 22 27 8 2 2 13 38 8 7, 8 8 8, 2 0, 4 0, 6 0, 0 7 0, 0 4 11 40 68 0 2 8, 3 24 8 0, 1 4 PSC 11 Sungai Cikawung 28 30 9 6 16 10 8 7, 9 8 8, 6 0, 4 0, 6 9 0, 0 8 0, 0 4 19 00 17 00 2 8, 7 33 0 0, 1 8 PSC 12 Sungai Cileumeuh 27 26 6 0 6 94 9 8 7, 9 7 , 7 8, 2 0, 4 0, 8 8 0, 0 7 0, 0 4 19 20 15 00 2 6, 8 15 0,4 0, 0 8 PSC 13 Sungai Cijalu 26 29 6 6 10 10 8, 2 7, 6 7 , 7 7, 9 0, 4 0, 6 8 0, 0 2 0, 0 4 10 38 00 2 6, 8 72, 7 0, 0 4 PSC 14 Sungai Cilanggir 22 30 9 1 3 16 22 8, 1 7, 9 7 , 7 8, 2 0, 4 0, 8 3 0, 0 6 0, 0 4 15 80 16 00 2 8, 8 69, 5 0, 0 4 PSC 15 Sungai Cikawung 25 28 1 2 8 20 13 7, 8 8 7 , 5 8, 2 0, 4 0, 8 8 0, 0 6 0, 0 4 13 60 74 0 2 7, 7 15 7,8 0, 0 9 PSC 16 Sungai Cibogo 28 28 1 9 2 2 30 36 7, 3 5, 2 7 , 3 7, 9 0, 4 0, 4 6 0, 1 0, 2 6 18 30 32 00 3 1, 7 24 6 0, 1 4 PSC 17 Sungai Cibereum 29 24 1 4 4 23 6 7, 4 6, 9 7 , 9 7, 8 0, 4 0, 4 1 0, 0 4 0, 0 4 51 0 50 0 2 9 23 5 0, 1 4 PSC 18 Sungai Anakan Cibereum 31 26 1 8 2 6 30 42 7, 4 5 7 , 8 7, 6 0, 4 0, 4 5 0, 0 4 0, 1 3 66 0 96 0 2 8, 8 41 0 0, 2 4 PSC 19 Sungai Cibereum 25 29 5 0 1 9 79 32 7, 5 7, 5 7 , 9 8, 5 0, 4 0, 4 5 0, 0 4 0, 0 4 35 0 44 0 3 1 22 8 0, 1 3 PSC 20 Sungai Cijalu hulu 30 29 1 5 1 2 26 22 8, 4 7, 9 7 , 9 8, 4 0, 4 0, 8 6 0, 0 6 0, 0 4 77 0 28 00 2 6, 3 79, 4 0, 0 4 PSC 21 Sungai Kawungante n 28 26 6 4 10 6 7, 6 5, 9 7 , 9 8 0, 4 1, 8 2 0, 0 4 0, 0 4 19 00 87 0 2 8, 4 33 1 0, 1 9 PSC 22 Sungai Jagadenda 29 28 9 1 8 16 32 7, 5 7, 2 7 , 9 7, 8 0, 4 0, 6 0, 0 4 0, 0 4 54 0 61 0 2 9, 8 28 1 0, 1 6 PSC 23 Sungai Cimeneng 22 28 5 8 1 0 92 19 7, 6 7, 6 8 8, 1 0, 4 0, 3 4 0, 0 4 0, 0 4 42 0 53 0 2 9 44 2 0, 2 6 PSC 24 Sungai Cibaganjing 31 30 5 4 1 2 89 19 8, 4 7, 3 7 , 6 8 0, 4 0, 8 0, 0 5 0, 0 4 14 10 80 0 2 7, 7 58, 6 0, 0 3 Halaman | 46 KOD E SAM PEL SUNGAI TSS BOD COD DO pH Nitrat Total Phosph at Fecal Coliform Suhu DHL Salinit as ke -1 ke -2 ke -1 k e- 2 ke- 1 ke- 2 k e- 1 ke- 2 k e - 1 k e- 2 k e- 1 k e- 2 ke -1 ke -2 ke -1 ke- 2 k e- 1 k e- 2 ke- 1 ke -2 ke -1 k e- 2 PSC 25 Sungai Citanduy (bendung menganti) 31 28 1 5 1 4 26 23 7, 5 7, 8 7 , 9 8, 3 0, 4 0, 5 7 0, 0 4 0, 0 4 65 0 38 0 2 7, 5 14 8 0, 0 9 Nasio nal Sungai Citanduy, Desa Madura 18 ,5 22 ,4 7 7, 3 1 2, 0 9 15, 34 11, 04 6, 6 5, 5 8 7, 8 0, 3 7 0, 0 8 0, 2 2 0, 5 6 17 0 84 0 Sungai Citanduy, Desa Rawaapu 21 ,8 9 16 ,4 8 3, 2 1 2, 7 3 17, 81 19, 68 6, 4 6, 3 7 , 9 7, 6 0, 5 7 0, 2 2 0, 0 7 0, 1 33 0 23 0 Provi nsi/ Balai Sungai Serayu, Kesugihan 20 0 2 6,4 7 8 , 1 1 0, 1 14 00 Sumber: Bahan yang diolah dari Dinas Lingkungan Hidup, 2024 Halaman | 47 Berdasarkan hasil pemantauan pada 25 Sungai di Kabupaten Cilacap, penyusun menyandingkan dengan baku mutu air nasional pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan kriteria jenis air kelas dua yang merupakan air dengan peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain dengan syarat mutu air yang sama untuk kegunaan tersebut. Selain itu, hasil analisis ini juga disandingkan dengan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2018 untuk standar maksimum parameter Daya Hantar Listrik (DHL). Berikut merupakan penjelasan hasil pemantauan tiap aspek penilaian kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap:
1.Pemantauan Aspek Total Suspended Solid (TSS) Total Suspended Solids (TSS) atau Padatan Terampung Total adalah ukuran jumlah partikel padat yang terdapat dalam suatu cairan, biasanya air, yang tidak larut dan dapat tersuspensi dalam cairan tersebut. TSS mengukur konsentrasi partikel-partikel tersebut, yang bisa berupa tanah, sedimen, alga, dan bahan organik lainnya. Hasil pemantauan kualitas sungai TSS dari sungai kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi atau balai, dan kewenangan nasional antara lain sebagai berikut:

a.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan kabupaten, diketahui bahwa nilai TSS tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Darmaji (PSC 07) dengan nilai 59 mg/L dan pada semester 2 yaitu Sungai Cikawung (PSC 11), Sungai Cilanggir (PSC 14), dan Sungai Cibaganjing (PSC 24) dengan nilai 30 mg/L. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai TSS di sungai kewenangan kabupaten masih dibawah ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai 50 mg/L.
b.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan provinsi atau balai, diketahui bahwa nilai TSS pada semester 1 di Sungai Serayu, Halaman | 48 Kesugihan dengan nilai 200 mg/L. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai TSS di sungai kewenangan provinsi atau balai berada di atas ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai 50 mg/L.
c.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan nasional, diketahui bahwa nilai TSS tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Citanduy, Desa Rawaapu dengan nilai 21,89 mg/L dan pada semester 2 yaitu Sungai Citanduy, Desa Madura dengan nilai 22,47 mg/L.. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai TSS di sungai kewenangan nasional berada dibawah ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai 50 mg/L. Konsentrasi TSS akan dipengaruhi oleh limbah domestik dan industri serta erosi tanah yang ditandai dengan warna kecokelatan pada air sungai saat turun hujan dan hujan deras akan menghilangkan kandungan kontaminan dan polutan pada permukaan air.
1. 2.Pemantauan Aspek Biological Oxygen Demand (BOD) Biological Oxygen Demand (BOD) atau Permintaan Oksigen Biologis adalah ukuran jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air selama periode waktu tertentu, biasanya 5 hari (BOD5). Ini adalah indikator penting dalam pengelolaan kualitas air dan pengolahan limbah karena menggambarkan tingkat pencemaran organik dalam suatu badan air. Hasil pemantauan kualitas sungai BOD dari sungai kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi atau balai, dan kewenangan nasional antara lain sebagai berikut:
a.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan kabupaten, diketahui bahwa nilai BOD tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Cileumeuh (PSC 12) dengan nilai 60 mg/L dan pada semester 2 yaitu Sungai Cikawung (PSC 11), Sungai Cilanggir (PSC 14), dan Sungai Sitopong (PSC 03) dengan nilai 150 mg/L. Hasil tersebut Halaman | 49 menunjukkan bahwa nilai BOD di sungai kewenangan kabupaten berada di atas ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai 3 mg/L.
b.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan provinsi atau balai, diketahui bahwa nilai BOD tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Serayu, Kesugihan dengan nilai 2 mg/L. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai BOD di sungai kewenangan provinsi atau balai pada semester 1 berada bawah ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai 3 mg/L.
c.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan nasional, diketahui bahwa nilai BOD tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Citanduy, Desa Madura dengan nilai 7,31 mg/L dan pada semester 2 yaitu Sungai Citanduy, Desa Rawaapu dengan nilai 2,73 mg/L. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai BOD di sungai kewenangan nasional pada semester 1 berada di atas ambang batas dan pada semester 2 berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai 3 mg/L. BOD diukur untuk mengetahui kualitas air yang menggambarkan jumlah oksigen terlarut yang dikonsumsi oleh mikroorganisme dalam periode waktu tertentu. Semakin tinggi konsentrasi BOD mengindikasi bahwa lingkungan perairan tercemar dan kandungan oksigen di dalam perairan semakin berkurang.
1. 3.Pemantauan Aspek Chemical Oxygen Demand (COD) Chemical Oxygen Demand (COD) atau Permintaan Oksigen Kimia adalah ukuran jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik dan anorganik dalam sampel air menggunakan agen pengoksidasi kimia, biasanya kalium dikromat (K₂Cr₂O₇). COD adalah indikator penting dalam penilaian pencemaran air, sering digunakan sebagai alternatif atau pelengkap dari Biological Oxygen Halaman | 50 Demand (BOD) untuk menilai beban pencemaran organik. Hasil pemantauan kualitas sungai COD dari sungai kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi atau balai, dan kewenangan nasional antara lain sebagai berikut:
a.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan kabupaten, diketahui bahwa nilai COD tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Cileumeuh (PSC 12) dengan nilai 94 mg/L dan pada semester 2 yaitu Sungai Sitopong (PSC 03) dengan nilai 236 mg/L. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai COD di sungai kewenangan kabupaten berada di atas ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai 25 mg/L.
b.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan provinsi atau balai, diketahui bahwa nilai COD tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Serayu, Kesugihan dengan nilai 6,4 mg/L. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai COD di sungai kewenangan provinsi atau balai pada semester 1 berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai 25 mg/L.
c.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan nasional, diketahui bahwa nilai COD tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Citanduy, Desa Rawaapu dengan nilai 17,81 mg/L dan pada semester 2 yaitu Sungai Citanduy, Desa Rawaapu dengan nilai 19,68 mg/L. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai COD di sungai kewenangan nasional berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai 25 mg/L. Tingginya konsentrasi COD pada sampel Sungai di Kabupaten Cilacap dipengaruhi oleh limbah yang mengalir ke sungai. Tingkat dekomposisi bahan organik yang dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti pertanian menyebabkan konsentrasi COD meningkat, sehingga limbah yang masuk ke wilayah perairan dapat berdampak buruk pada kualitas air. Secara umum, konsentrasi COD lebih tinggi Halaman | 51 dari BOD karena BOD hanya dipengaruhi oleh TSS dan bahan organik dalam air, sedangkan COD dipengaruhi oleh semua pengotor dalam air, termasuk mineral bervalensi rendah dan senyawa kimia lain yang bereaksi dengan oksigen.
1. 4.Pemantauan Aspek Dissolved Oxygen (DO) Dissolved Oxygen (DO) atau Oksigen Terlarut adalah jumlah oksigen yang terlarut dalam air dan tersedia untuk digunakan oleh organisme akuatik, seperti ikan, invertebrata, dan mikroorganisme. DO adalah parameter penting dalam penilaian kualitas air karena memainkan peran krusial dalam mendukung kehidupan akuatik dan proses biologis di lingkungan perairan. Hasil pemantauan kualitas sungai DO dari sungai kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi atau balai, dan kewenangan nasional antara lain sebagai berikut:
a.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan kabupaten, diketahui bahwa nilai DO tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Jambu (PSC 09) dengan nilai 10,7 mg/L dan pada semester 2 yaitu Sungai Cikawung (PSC 11), Sungai Cileumeuh (PSC 12), Sungai Cilanggir (PSC 14) dengan nilai 7,9 mg/L. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai DO di sungai kewenangan kabupaten memiliki kondisi baik, seperti yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, DO minimal bernilai 4 mg/L.
b.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan provinsi atau balai, diketahui bahwa nilai DO tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Serayu, Kesugihan dengan nilai 7 mg/L. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai DO di sungai kewenangan provinsi atau balai memiliki kondisi baik, seperti yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, DO minimal bernilai 4 mg/L.
c.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan nasional, diketahui bahwa nilai DO tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Citanduy, Desa Madura dengan nilai 6,6 mg/L dan pada semester 2 yaitu Sungai Citanduy, Desa Rawaapu dengan nilai 6,3 mg/L. Hasil Halaman | 52 tersebut menunjukkan bahwa nilai DO di sungai kewenangan nasional memiliki kondisi baik, seperti yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, DO minimal bernilai 4 mg/L. Suhu air yang tinggi dapat menyebabkan penurunan oksigen terlarut karena digunakan dalam proses dekomposisi. Konsentrasi oksigen terlarut yang rendah akan merusak kehidupan biota perairan karena oksigen untuk respirasi telah berkurang. Oleh karena itu, kelangsungan hidup organisme akuatik dapat dipengaruhi oleh konsentrasi oksigen terlarut di dalam air.
1. 5.Pemantauan Aspek Power of Hydrogen (pH) Power of Hydrogen (pH) adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen (H⁺) dalam suatu larutan, yang menunjukkan seberapa asam atau basa suatu larutan tersebut. Skala pH berkisar dari 0 hingga 14, dengan nilai pH (pH < 7 (kurang dari tujuh) merupakan larutan bersifat asam, semakin rendah nilai pH semakin kuat sifat asamnya, dan pH = 7 (sama dengan tujuh) merupakan larutan bersifat netral atau pH air murni pada suhu 25°C atau 77°F. PH dengan nilai > 7 (lebih dari tujuh) merupakan larutan bersifat basa (alkalis), semakin tinggi nilai pH, semakin kuat sifat basanya). Hasil pemantauan kualitas sungai Ph dari sungai kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi atau balai, dan kewenangan nasional antara lain sebagai berikut:
a.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan kabupaten, diketahui bahwa nilai pH tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Sengon (outlet Embung Danasri Lor) (PSC 01) dengan nilai 8,1 yang bersifat basa dan pada semester 2 yaitu Sungai Cikawung (PSC 11) dengan nilai 8,6 yang bersifat basa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai pH di sungai kewenangan kabupaten berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai 6 - 9.
b.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan provinsi atau balai, diketahui bahwa nilai pH tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Halaman | 53 Serayu, Kesugihan dengan nilai 8,1 yang bersifat basa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai pHdi sungai kewenangan provinsi atau balai pada semester 1 berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai 6-9.
c.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan nasional, diketahui bahwa nilai pH tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Citanduy, Desa Madura dengan nilai 8 yang bersifat basa dan pada semester 2 yaitu Sungai Citanduy, Desa Madura dengan nilai 7,8 yang bersifat basa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai pH di sungai kewenangan nasional berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai 6-9. Angka pH yang rendah dapat mengganggu kehidupan organisme akuatik, seperti respirasi. Power of Hydrogen (pH) air merupakan sifat kimia dan umumnya digunakan sebagai indikator kualitas air yang memengaruhi pertumbuhan organisme akuatik.
1. 6.Pemantauan Aspek Nitrat Nitrat merupakan salah satu parameter kimia yang menentukan kualitas perairan sungai. Nitrat dapat mengganggu ekosistem perairan dan makhluk hidup jika kadarnya melebihi ambang batas. Hasil pemantauan kualitas sungai nitrat dari sungai kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi atau balai, dan kewenangan nasional antara lain sebagai berikut:
a.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan kabupaten, diketahui bahwa nilai nitrat tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Serayu (PSC 02) dengan nilai 1,4 mg/L dan pada semester 2 yaitu Sungai Kawunganten (PSC 21) dengan nilai 1,84 mg/L. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai nitrat di sungai kewenangan kabupaten berada di bawah atas ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai 10 mg/L. Halaman | 54
b.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan provinsi atau balai, diketahui bahwa nilai nitrat tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Serayu, Kesugihan dengan nilai 1 mg/L. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai nitrat di sungai kewenangan provinsi atau balai pada semester 1 berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai 10 mg/L.
c.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan nasional, diketahui bahwa nilai nitrat tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Citanduy, Desa Rawaapu dengan nilai 0,57 mg/L dan pada semester 2 yaitu Sungai Citanduy, Desa Rawaapu dengan nilai 6,3 mg/L. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai nitrat di sungai kewenangan nasional berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai 10 mg/L. Nilai kadar nitrat pada sampel sungai di Kabupaten Cilacap tidak melebihi standar baku mutunya. Hal ini disebabkan rendahnya oksigen terlarut yang ada pada air permukaan sungai yang akan membuat terjadinya reaksi denitrifikasi. Dalam keadaan anaerob reaksi nitrifikasi tidak dapat berlangsung. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwasanya reduksi nitrat dapat meningkat dalam kondisi oksigen terlarut yang rendah (0 hingga 2 mg/L).
1. 7.Pemantauan Aspek Total Phosphat Total Phosphorus (TP) atau Total Fosfor adalah ukuran jumlah keseluruhan fosfor yang ada dalam sampel air, termasuk dalam bentuk organik dan anorganik. Fosfor adalah unsur penting dalam ekosistem perairan, tetapi konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti eutrofikasi. Hasil pemantauan kualitas sungai nitrat dari sungai kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi atau balai, dan kewenangan nasional antara lain sebagai berikut:
a.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan kabupaten, diketahui bahwa nilai total phosphat tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Halaman | 55 Sitopong (PSC 03) dengan nilai 0,13 mg/L dan pada semester 2 yaitu Sungai Cibogo (PSC 16) dengan nilai 0,26 mg/L. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai total phosphat di sungai kewenangan kabupaten pada semester 1 berada di bawah ambang batas dan pada semester 2 berada diatas ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai 0,2 mg/L.
b.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan provinsi atau balai, diketahui bahwa nilai total phosphat tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Serayu, Kesugihan dengan nilai 0,1 mg/L. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai total phospat di sungai kewenangan provinsi atau balai pada semester 1 berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai 0,2 mg/L.
c.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan nasional, diketahui bahwa nilai total phosphat tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Citanduy, Desa Madura dengan nilai 0,22 mg/L dan pada semester 2 yaitu Sungai Citanduy, Desa Madura dengan nilai 0,56 mg/L. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai total phospat di sungai kewenangan nasional berada di atas ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai 0,2 mg/L. Hasil pemantauan dari 25 (dua puluh lima) sampel sungai, diketahui bahwa rerata nilai Total Phospat pada semester 1 adalah 0,06 mg/L dan semester 2 adalah 0,06 mg/L , hal ini berarti bahwa kualitas baku mutu total phosphat berada dibawah batas ambang mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu 0,2 mg/L. Sumber alami senyawa fosfat dapat berasal dari erosi tanah, kotoran hewan dan pelapukan tumbuhan. Masukan limbah rumah tangga (deterjen), industri dan pertanian atau perkebunan ke sungai banyak mengandung fosfat Halaman | 56 dan mineral fosfat, sehingga dapat meningkatkan konsentrasi fosfat di perairan.
1. 8.Pemantauan Aspek Fecal Coliform Fecal Coliform adalah kelompok bakteri yang berasal dari usus mamalia, termasuk manusia dan hewan, dan sering digunakan sebagai indikator pencemaran feses dalam air. Kehadiran fecal coliform dalam sampel air menunjukkan bahwa air tersebut mungkin terkontaminasi dengan materi feses, yang dapat membawa patogen penyebab penyakit. Hasil pemantauan kualitas sungai fecal coliform dari sungai kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi atau balai, dan kewenangan nasional antara lain sebagai berikut:
a.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan kabupaten, diketahui bahwa nilai fecal coliform tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Serayu (PSC 02) dengan nilai 2.000 MNP/100 mL dan pada semester 2 yaitu Sungai Serayu (PSC 02) dengan nilai 4.700 MNP/100 mL. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai fecal coliform di sungai kewenangan kabupaten pada semester 1 dan semester 2 berada diatas ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai 1.000 MPN/100 mL.
b.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan provinsi atau balai, diketahui bahwa nilai fecal coliform tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Serayu, Kesugihan dengan nilai 1.400 MNP/ 100 mL. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai fecal coliform di sungai kewenangan provinsi atau balai pada semester 1 berada di atas ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai 1.000 MPN/100 mL.
c.Pemantauan kualitas air sungai kewenangan nasional, diketahui bahwa nilai fecal coliform tertinggi pada semester 1 yaitu Sungai Citanduy, Desa Rawaapu dengan nilai 1.400 MPN/100mL mg/L dan pada semester 2 yaitu Sungai Citanduy, Desa Madura dengan nilai 840 MPN/100mL. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai Halaman | 57 fecal coliform sungai kewenangan nasional berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai 1.000 MPN/100 mL. Kandungan bakteri fecal coliform juga dipengaruhi oleh volume air. Saat volume air tinggi mempunyai kadar bakteri tidak sebesar pada saat volume air menurun. Jika air sungai akan digunakan untuk pemanfaatan sebagai prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar dan mengairi pertanaman, maka semua segmen berada diatas ambang baku mutu. Hal ini karena baku mutu untuk air minum memiliki syarat yang paling tinggi (membutuhkan kualitas air yang paling baik).
1. 9.Pemantauan Aspek Suhu Suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda atau lingkungan. Dalam ilmu fisika, suhu menggambarkan tingkat energi kinetik rata-rata partikel dalam suatu substansi—semakin tinggi suhu, semakin cepat partikel-partikelnya bergerak. Hasil pemantauan kualitas sungai aspek suhu dari sungai kewenangan kabupaten, diketahui bahwa suhu tertinggi berada di Sungai Tipar (PSC 05) dan Sungai Jagadenda (PSC 22) dengan nilai suhu 29,8C. Berdasarkan hasil pemantauan aspek suhu, diketahui bahwa suhu tertinggi di sungai Kabupaten Cilacap tergolong normal karena memenuhi syarat baku mutu suhu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, suhu alami perairan tropis adalah 25ºC sampai 32ºC.
2. 10.Pemantauan Aspek Daya Hantar Listrik Konduktivitas listrik atau daya hantar listrik (DHL) adalah ukuran kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan arus listrik. Arus listrik di dalam larutan dihantarkan oleh ion yang terkandung di dalamnya. Ion-ion di dalam air berasal dari garam terlarut dan senyawa anorganik seperti alkali, klorida, sulfide, dan senyawa karbonat. Ion memiliki karakteristik tersendiri dalam menghantarkan arus listrik. Halaman | 58 Hasil pemantauan kualitas sungai aspek DHL di sungai kewenangan kabupaten, diketahui nilai DHL tertinggi pada semester 1 berada di Sungai Gembong (outlet embung kali gempong) (PSC 08) dengan nilai 456 μS/cm. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/VI/2010, baku mutu untuk konduktivitas air minum yang diperbolehkan adalah 400 μS/cm. Sehingga, nilai DHL pada sampel sungai di Kabupaten Cilacap masih berada di bawah baku mutu nasional. Semakin tinggi temperatur, maka ion-ion bergerak semakin cepat dan nilai DHL juga semakin tinggi. Sebaliknya jika temperatur rendah, maka ion- ion bergerak lambat dan nilai DHL juga semakin rendah. Selain itu, DHL air juga secara tidak langsung dipengaruhi oleh padatan terlarut di dalamnya. Semakin besar jumlah padatan terlarut di dalam larutan maka kemungkinan jumlah ion dalam larutan juga akan semakin besar. Sehingga semakin besar nilai konduktivitas listrik maka akan berpengaruh pula terhadap nilai Total Dissolved Solid/TDS.
3. 11.Pemantauan Aspek Salinitas Salinitas adalah ukuran konsentrasi garam terlarut dalam air, umumnya dinyatakan dalam satuan bagian per ribu (ppt) atau miligram per liter (mg/L). Salinitas mengukur jumlah total garam (biasanya natrium klorida dan berbagai garam lainnya) dalam larutan, dan merupakan parameter kunci dalam studi tentang kualitas air dan ekosistem perairan. Hasil pemantauan dari sungai kewenangan kabupaten pada semester 1, diketahui bahwa nilai salinitas tertinggi pada semester 1 adalah Sungai Sitopong (PSC 03) 0,35o/oo. Batas ambang salinitas kategori air tawar 0,5-5,0 o/oo (Nybakken, 1992). Sehingga nilai tertinggi salinitas di sungai Kabupaten Cilacap di bawah batas ambang. Musim kemarau saat pasang tertinggi, perubahan pergeseran salinitas di sungai akan semakin jauh (masuk) ke hulu, pola sirkulasi aliran di estuari dipengaruhi sifat morfologi sungai, pasang surut dan debit sungai. Dengan demikian, kondisi kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap berdasarkan nilai tertinggi tiap aspek sebagai berikut:
4. 1.Sungai kewenangan kabupaten yang memiliki ambang batas aman Halaman | 59 pada aspek Total Suspended Solid (TSS), Power of Hydrogen (pH), suhu, Daya Hantar Listrik (DHL), dan salinitas. Sedangkan, aspek yang berada diatas ambang batas yaitu Biological Oxygen Demand (BOD), Dissolved Oxygen (DO), Chemical Oxygen Demand (COD), Nitrat, Total Phosphat dan Fecal Coliform.
5. 2.Sungai kewenangan provinsi atau balai yang memiliki ambang batas aman pada aspek Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Power of Hydrogen (pH), Nitrat , Total Phosphat. Sedangkan, aspek yang berada diatas ambang batas yaitu Total Suspended Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO), dan Fecal Coliform.
6. 3.Sungai kewenangan nasional yang memiliki ambang batas aman pada aspek Total Suspended Solid (TSS), Chemical Oxygen Demand (COD), Dissolved Oxygen (DO), Power of Hydrogen (pH), Fecal Coliform. Sedangkan, aspek yang berada diatas ambang batas yaitu Biological Oxygen Demand (BOD), Nitrat, dan Total Phosphat. Sehingga menunjukkan bahwa sungai di Kabupaten Cilacap masih tercemar, dan diperlukan upaya untuk menjaga kualitas air sungai terutama dalam hal kosentrasi BOD (jumlah oksigen terlarut yang dikonsumsi oleh mikroorganisme dalam periode waktu tertentu). Selain itu, menunjukkan bahwa terdapat limbah yang masuk ke wilayah perairan yang dapat berdampak buruk pada kualitas air dan masih terdapat bakteri fecal coliform dalam sampel air menunjukkan bahwa air tersebut mungkin terkontaminasi dengan materi feses, yang dapat membawa patogen penyebab penyakit. Halaman | 60 Gambar 2. 2 Peta Sebaran Kualitas Air Sungai Kabupaten Cilacap Sumber: Tim Penyusun,2024 Halaman | 61 Tabel 2. 3 Interpretasi Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Tahun 2023 KODE SAMP EL SUNGAI TSS BOD COD DO pH Nitrat Total Phosphat Fecal Coliform Salinitas Nil ai Batas Max Ketera ngan Nilai Batas Max Ketera ngan Nilai Bat as Max Ketera ngan Nila i Bat as Mi n Keteran gan Nilai Bata s Max Ketera ngan Nila i Batas Max Keterangan Nila i Bat as Max Ketera ngan Nila i Bat as Max Ketera ngan Nila i Bata s Max Keteran gan PSC 01 Sungai Sengon (outlet Embung Danasri Lor) 24 50 Aman 10 3 Tidak Aman 16 25 Aman 7,6 4 Aman 7,8 6-9 Aman 0,3 7 10 Aman 0,0 4 0,0 4 Aman 580 0 1.0 00 Tidak Aman 0,12 0,5- 5,0 Aman PSC 02 Sungai Serayu 22 50 Aman 6 3 Tidak Aman 10 25 Aman 7,8 4 Aman 7,5 6-9 Aman 0,4 6 10 Aman 0,0 4 0,0 4 Aman 470 0 1.0 00 Tidak Aman 0,07 0,5- 5,0 Aman PSC 03 Sungai Sitopong 22 50 Aman 152 3 Tidak Aman 236 25 Tidak Aman 5 4 Aman 7,1 6-9 Aman 0,3 1 10 Aman 0,0 9 0,0 4 Tidak Aman 300 0 1.0 00 Tidak Aman 0,35 0,5- 5,0 Aman PSC 04 Sungai Cikawalon 28 50 Aman 8 3 Tidak Aman 13 25 Aman 7,4 4 Aman 8,3 6-9 Aman 0,9 10 Aman 0,0 4 0,0 4 Aman 290 0 1.0 00 Tidak Aman 0,03 0,5- 5,0 Aman PSC 05 Sungai Tipar 24 50 Aman 8 3 Tidak Aman 13 25 Aman 7,2 4 Aman 7,8 6-9 Aman 0,5 10 Aman 0,0 4 0,0 4 Aman 300 0 1.0 00 Tidak Aman 0,11 0,5- 5,0 Aman PSC 06 Sungai Gumarang 24 50 Aman 12 3 Tidak Aman 22 25 Aman 3,4 4 Aman 7,7 6-9 Aman 0,3 8 10 Aman 0,0 6 0,0 4 Tidak Aman 320 0 1.0 00 Tidak Aman 0,12 0,5- 5,0 Aman PSC 07 Sungai Darmaji 25 50 Aman 7 3 Tidak Aman 10 25 Aman 7,6 4 Aman 8,2 6-9 Aman 0,2 2 10 Aman 0,0 4 0,0 4 Aman 280 1.0 00 Aman 0,2 0,5- 5,0 Aman PSC 08 Sungai Gembong (outlet embung kali Gembong) 23 50 Aman 4 3 Tidak Aman 6 25 Aman 5,2 4 Aman 7,7 6-9 Aman 0,2 6 10 Aman 0,0 4 0,0 4 Aman 480 1.0 00 Aman 0,27 0,5- 5,0 Aman PSC 09 Sungai Jambu 28 50 Aman 4 3 Tidak Aman 6 25 Aman 7,8 4 Aman 8,2 6-9 Aman 0,3 1 10 Aman 0,0 4 0,0 4 Aman 480 1.0 00 Aman 0,25 0,5- 5,0 Aman PSC 10 Sungai Ciraja 27 50 Aman 22 3 Tidak Aman 38 25 Tidak Aman 7,8 4 Aman 8,2 6-9 Aman 0,6 10 Aman 0,0 4 0,0 4 Aman 680 1.0 00 Aman 0,14 0,5- 5,0 Aman PSC 11 Sungai Cikawung 30 50 Aman 6 3 Tidak Aman 10 25 Aman 7,9 4 Aman 8,6 6-9 Aman 0,6 9 10 Aman 0,0 4 0,0 4 Aman 170 0 1.0 00 Tidak Aman 0,18 0,5- 5,0 Aman PSC 12 Sungai Cileumeuh 26 50 Aman 6 3 Tidak Aman 9 25 Aman 7,9 4 Aman 8,2 6-9 Aman 0,8 8 10 Aman 0,0 4 0,0 4 Aman 150 0 1.0 00 Tidak Aman 0,08 0,5- 5,0 Aman PSC 13 Sungai Cijalu 29 50 Aman 6 3 Tidak Aman 10 25 Aman 7,6 4 Aman 7,9 6-9 Aman 0,6 8 10 Aman 0,0 4 0,0 4 Aman 380 0 1.0 00 Tidak Aman 0,04 0,5- 5,0 Aman PSC 14 Sungai Cilanggir 30 50 Aman 13 3 Tidak Aman 22 25 Aman 7,9 4 Aman 8,2 6-9 Aman 0,8 3 10 Aman 0,0 4 0,0 4 Aman 160 0 1.0 00 Tidak Aman 0,04 0,5- 5,0 Aman PSC 15 Sungai Cikawung 28 50 Aman 8 3 Tidak Aman 13 25 Aman 8 4 Aman 8,2 6-9 Aman 0,8 8 10 Aman 0,0 4 0,0 4 Aman 740 1.0 00 Aman 0,09 0,5- 5,0 Aman PSC 16 Sungai Cibogo 28 50 Aman 22 3 Tidak Aman 36 25 Tidak Aman 5,2 4 Aman 7,9 6-9 Aman 0,4 6 10 Aman 0,2 6 0,0 4 Tidak Aman 320 0 1.0 00 Tidak Aman 0,14 0,5- 5,0 Aman PSC 17 Sungai Cibereum 24 50 Aman 4 3 Tidak Aman 6 25 Aman 6,9 4 Aman 7,8 6-9 Aman 0,4 1 10 Aman 0,0 4 0,0 4 Aman 500 1.0 00 Aman 0,14 0,5- 5,0 Aman Halaman | 62 KODE SAMP EL SUNGAI TSS BOD COD DO pH Nitrat Total Phosphat Fecal Coliform Salinitas Nil ai Batas Max Ketera ngan Nilai Batas Max Ketera ngan Nilai Bat as Max Ketera ngan Nila i Bat as Mi n Keteran gan Nilai Bata s Max Ketera ngan Nila i Batas Max Keterangan Nila i Bat as Max Ketera ngan Nila i Bat as Max Ketera ngan Nila i Bata s Max Keteran gan PSC 18 Sungai Anakan Cibereum 26 50 Aman 26 3 Tidak Aman 42 25 Tidak Aman 5 4 Aman 7,6 6-9 Aman 0,4 5 10 Aman 0,1 3 0,0 4 Tidak Aman 960 1.0 00 Aman 0,24 0,5- 5,0 Aman PSC 19 Sungai Cibereum 29 50 Aman 19 3 Tidak Aman 32 25 Tidak Aman 7,5 4 Aman 8,5 6-9 Aman 0,4 5 10 Aman 0,0 4 0,0 4 Aman 440 1.0 00 Aman 0,13 0,5- 5,0 Aman PSC 20 Sungai Cijalu hulu 29 50 Aman 12 3 Tidak Aman 22 25 Aman 7,9 4 Aman 8,4 6-9 Aman 0,8 6 10 Aman 0,0 4 0,0 4 Aman 280 0 1.0 00 Tidak Aman 0,04 0,5- 5,0 Aman PSC 21 Sungai Kawungant en 26 50 Aman 4 3 Tidak Aman 6 25 Aman 5,9 4 Aman 8 6-9 Aman 1,8 2 10 Aman 0,0 4 0,0 4 Aman 870 1.0 00 Aman 0,19 0,5- 5,0 Aman PSC 22 Sungai Jagadenda 28 50 Aman 18 3 Tidak Aman 32 25 Tidak Aman 7,2 4 Aman 7,8 6-9 Aman 0,6 10 Aman 0,0 4 0,0 4 Aman 610 1.0 00 Aman 0,16 0,5- 5,0 Aman PSC 23 Sungai Cimeneng 28 50 Aman 10 3 Tidak Aman 19 25 Aman 7,6 4 Aman 8,1 6-9 Aman 0,3 4 10 Aman 0,0 4 0,0 4 Aman 530 1.0 00 Aman 0,26 0,5- 5,0 Aman PSC 24 Sungai Cibaganjin g 30 50 Aman 12 3 Tidak Aman 19 25 Aman 7,3 4 Aman 8 6-9 Aman 0,8 10 Aman 0,0 4 0,0 4 Aman 800 1.0 00 Aman 0,03 0,5- 5,0 Aman PSC 25 Sungai Citanduy (bendung menganti) 28 50 Aman 14 3 Tidak Aman 23 25 Aman 7,8 4 Aman 8,3 6-9 Aman 0,5 7 10 Aman 0,0 4 0,0 4 Aman 380 1.0 00 Aman 0,09 0,5- 5,0 Aman Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Hasil Interpretasi Penyusun, 2024 Halaman | 63 2.3.2.Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap Rencana pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Cilacap dapat berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 121 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2023, pengembangan SPAM Kabupaten Cilacap dibagi menjadi 2 (dua) zona yaitu zona pelayanan PDAM dan PAMSIMAS. Pembagian zona tersebut berdasarkan cakupan eksisting dan kesepakatan antar lembaga terkait. Adapun penjelasannya pada tabel berikut. Tabel 2. 4 Rencana Daerah Pelayanan SPAM Kabupaten Cilacap No. Sistem Pelayanan SPAM Daerah Pelayanan Eksisting Rencana Daerah Pelayanan 1 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) a Sub Sistem I Kecamatan Kroya Kecamatan Kroya Kecamatan Nusawungu Kecamatan Nusawungu b Sub Sistem II Kecamatan Cilacap Selatan Kecamatan Cilacap Selatan Kecamatan Cilacap Tengah Kecamatan Cilacap Tengah Kecamatan Cilacap Utara Kecamatan Cilacap Utara Kecamatan Kesugihan Kecamatan Kesugihan Kecamatan Jeruklegi Kecamatan Jeruklegi pada desa/kelurahan berikut:
7. 1.Brebeg;
8. 2.Tritih Wetan;
9. 3.Tritih Lor;
10. 4.Sumingkir;
11. 5.Jeruklegi Wetan;
12. 6.Jeruklegi Kulon;
13. 7.Cilibang;
14. 8.Jambusari;
15. 9.Prapagan Kecamatan Maos Kecamatan Maos Kecamatan Sampang Kecamatan Sampang Kecamatan Adipala Kecamatan Adipala c Sub Sistem III Kecamatan Sidareja Kecamatan Sidareja pada desa/kelurahan berikut:
16. 1.Tegalsari;
17. 2.Margasari;
18. 3.Tinggarjaya;
19. 4.Gunungreja;
20. 5.Sidareja;
21. 6.Sidamulyo;
22. 7.Sudagaran;
23. 8.Kunci. Kecamatan Cipari Kecamatan Cipari pada desa/kelurahan berikut:
24. 1.Mulyadadi;
25. 2.Cipari;
26. 3.Segaralangu. Kecamatan Gandrungmangu Kecamatan Gandrungmangu pada desa/kelurahan berikut:
27. 1.Cisumur; Halaman | 64 No. Sistem Pelayanan SPAM Daerah Pelayanan Eksisting Rencana Daerah Pelayanan
28. 2.Gandrungmanis;
29. 3.Bulusari;
30. 4.Gandrungmangu;
31. 5.Wringinharjo. Kecamatan Kawunganten Kecamatan Kawunganten pada desa/kelurahan berikut:
32. 1.Grugu;
33. 2.Bringkeng;
34. 3.Ujungmanik;
35. 4.Bojong;
36. 5.Kawunganten;
37. 6.Kawunganten Lor. Kecamatan Bantarsari Kecamatan Bantarsari desa/kelurahan berikut:
38. 1.Bantarsari;
39. 2.Rawajaya;
40. 3.Bulaksari;
41. 4.Kamulyan;
42. 5.Sidareja. Kecamatan Patimuan Kecamatan Patimuan Kecamatan Kedungreja Kecamatan Kedungreja d Sub Sistem IV Kecamatan Majenang Kecamatan Majenang pada desa/kelurahan berikut:
43. 1.Pahonjean;
44. 2.Mulyadadi;
45. 3.Mulyasari;
46. 4.Cilopadang;
47. 5.Padangjaya;
48. 6.Sindangsari;
49. 7.Jenang;
50. 8.Salebu;
51. 9.Cibeunying;
52. 10.Boja. Kecamatan Wanareja Kecamatan Wanareja pada desa/kelurahan pada:
53. 1.Sidamulya;
54. 2.Adimulya;
55. 3.Wanareja;
56. 4.Madura;
57. 5.Malabar;
58. 6.Limbangan. Kelurahan Cimanggu Kecamatan Cimanggu pada desa/kelurahan pada:
59. 1.Cimanggu;
60. 2.Bantarpanjang;
61. 3.Cilempuyang;
62. 4.Rejodadi. 2 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kecamatan Jeruklegi Kecamatan Jeruklegi pada desa/kelurahan:
63. 1.Sawangan;
64. 2.Mandala;
65. 3.Karang Kemiri;
66. 4.Citepus. Kecamatan Kawunganten Kecamatan Kawunganten pada desa/kelurahan:
67. 1.Kubangkangkung;
68. 2.Sarwadadi;
69. 3.Kalijeruk;
70. 4.Mentasan;
71. 5.Sidaurip; Halaman | 65 No. Sistem Pelayanan SPAM Daerah Pelayanan Eksisting Rencana Daerah Pelayanan
72. 6.Babakan. Kecamatan Kampung Laut Kecamatan Kampung Laut Kecamatan Cipari Kecamatan Cipari pada desa/kelurahan:
73. 1.Serang;
74. 2.Karangreja;
75. 3.Kutasari;
76. 4.Pegadingan;
77. 5.Cisuru;
78. 6.Mekarsari;
79. 7.Sidasari;
80. 8.Caruy Kecamatan Sidareja Kecamatan Sidareja pada desa/kelurahan:
81. 1.Karang Gedang;
82. 2.Penyarang Kecamatan Kedungreja Kecamatan Kedungreja Kecamatan Gandrungmangu Kecamatan Gandrungmangu pada desa/kelurahan:
83. 1.Sidaurip;
84. 2.Gintungreja;
85. 3.Layangsari;
86. 4.Karanganyar;
87. 5.Muktisari;
88. 6.Kertajaya;
89. 7.Cinangsari;
90. 8.Karanggintung;
91. 9.Rungkang Kecamatan Bantarsari Kecamatan Bantarsari pada desa/kelurahan:
92. 1.Binangun;
93. 2.Cikendondong;
94. 3.Kedungwadas;
95. 4.Citembong. Kecamatan Dayeuluhur Kecamatan Dayeuluhur Kecamatan Kedungreja Kecamatan Kedungreja Kecamatan Wanareja Kecamatan Wanareja pada desa/kelurahan:
96. 1.Cilongkrang;
97. 2.Tarisi;
98. 3.Bantar;
99. 4.Madusari;
100. 5.Tambaksari;
101. 6.Majingkalak
102. 7.Cigintung;
103. 8.Palugon;
104. 9.Jambu. Kecamatan Majenang Kecamatan Majenang pada desa/kelurahan:
105. 1.Padangsari
106. 2.Sepatnunggal;
107. 3.Bener;
108. 4.Ujungbarang;
109. 5.Pengadegan;
110. 6.Sadabumi;
111. 7.Sadahayu. Kecamatan Cimanggu Kecamatan Cimanggu pada desa/kelurahan:
112. 1.Karang Reja
113. 2.Panimbang; Halaman | 66 No. Sistem Pelayanan SPAM Daerah Pelayanan Eksisting Rencana Daerah Pelayanan
114. 3.Mandala;
115. 4.Bantarmangu;
116. 5.Nagarajati;
117. 6.Cisalak;
118. 7.Cibalung;
119. 8.Karangjati;
120. 9.Kutabima;
121. 10.Pesahangan;
122. 11.Cijati. Kecamatan Karangpucung Kecamatan Karangpucung Kecamatan Binangun Kecamatan Binangun (Sistem Pengolahan Air Hujan/SPAH) Sumber: Peraturan Bupati Cilacap Nomor 121 Tahun 2021 Berdasarkan rencana pengembangan SPAM Kabupaten Cilacap, diketahui bahwa sumber air minum didominasi dengan penggunaan air tanah. Sehingga, dalam proses pemanfaatan dan pengolahan air tanah perlu memperhatikan faktor eksternal yang dipengaruhi pengolahan air limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang telah terkontaminasi. Dengan demikian, perencanaan pengolahan air limbah perlu dilakukan agar menjaga dan memastikan ketersediaan air tanah dan air permukaan yang aman dan berkualitas serta melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Secara spasial rencana daerah pelayanan air minum yang bersumber dari PDAM dan PAMSIMAS di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada gambar peta berikut. Halaman | 67 Gambar 2. 3 Peta Rencana Daerah Pelayanan PDAM Kabupaten Cilacap Sumber: Peraturan Bupati Cilacap Nomor 121 Tahun 2021 Halaman | 68 Gambar 2. 4 Peta Rencana Daerah Pelayanan PAMSIMAS Kabupaten Cilacap Sumber: Peraturan Bupati Cilacap Nomor 121 Tahun 2021 Halaman | 69 Berdasarkan penjelasan diatas, didapatkan simpulan potensi dan masalah kualitas sungai dan rencana pengelolaan sumber daya air sebagai berikut: A. Potensi Kualitas Sungai dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air 1) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap memiliki batas aman dalam aspek Total Suspended Solid (TSS) atau padatan terampung total adalah ukuran jumlah partikel padat yang terdapat dalam suatu cairan di air sungai; 2) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap memiliki batas aman dalam aspek Power of Hydrogen (pH) yang bersifat larutan bersifat basa (alkalis); 3) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap memiliki batas aman dalam aspek suhu, sehingga memenuhi baku mutu air yang bersuhu 25ºC sampai 32ºC 4) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap memiliki batas aman dalam aspek Daya Hantar Listrik (DHL), untuk konduktivitas air minum; 5) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap dari aspek Dissolved Oxygen (DO) memiliki kondisi yang baik; 6) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap memiliki batas aman dalam aspek salinitas atau ukuran konsentrasi garam terlarut dalam air; 7) Seluruh kecamatan di Kabupaten Cilacap sudah mendapatkan layanan pengelolaan sumber daya air dengan melalui PDAM dan PAMSIMAS; B. Masalah Kualitas Sungai dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air 1) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap memiliki ambang batas tidak aman dalam aspek Biological Oxygen Demand (BOD) atau Permintaan Oksigen Biologis, sehingga terdapat pencemaran organik di sungai. 2) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap memiliki ambang batas tidak aman dalam aspek Chemical Oxygen Demand (COD) atau Permintaan Oksigen Kimia, sehingga terdapat pencemaran bahan kimia di sungai. Halaman | 70 3) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap memiliki ambang batas tidak aman dalam aspek nitrat, sehingga kandungan nilai nitrat atau parameter kimia yang terlarut dalam air tidak sesuai dengan baku mutu untuk ekosistem pengolahan air sungai. 4) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap memiliki ambang batas tidak aman dalam aspek Total Phosphorus (TP) atau Total Fosfor, sehingga kandungan nilai TP yang terlarut dalam air tidak sesuai dengan baku mutu untuk ekosistem pengolahan air sungai sehingga menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti eutrofikasi; 5) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap memiliki ambang batas tidak aman dalam aspek Fecal Coliform adalah kelompok bakteri yang berasal dari usus mamalia, sehingga menunjukkan kualitas air sungai terkontaminasi dengan materi feses, yang dapat membawa patogen penyebab penyakit; 6) Masifnya penggunaan air tanah dalam pengelolaan sumber daya air dengan sistem PAMSIMAS . 2.4. KONDISI AIR BAWAH TANAH Kondisi air tanah tingkat kesesuaian air tanah untuk digunakan sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan. Kualitas air tanah ditentukan oleh berbagai sifat fisik dan sifat kimia yang terkandung dalam air tanah. Berdasarkan sifat fisik, kualitas air tanah dapat diketahui dari warna, bau, rasa, kekeruhan, kekentalan, dan suhu air. Kualitas air tanah yang baik adalah air tanah yang memenuhi syarat untuk digunakan sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan. Berdasarkan hasil kondisi hidrogeologi di Kabupaten Cilacap, diketahui bahwa terdapat empat zona air tanah tersimpan atau akuifer, antara lain zona akuifer bebas, zona akuifer dalam, zona akuifer tertekan, zona akuifer tertutup, zona akuifer semi tertekan dan zona non-akuifer. Adapun penjelasan kondisi kualitas air tanah di Kabupaten Cilacap sebagai berikut: 1) Zona Akuifer Bebas (Unconfined Aquifer) Akuifer bebas atau akuifer dangkal merupakan akuifer yang berada di zona saturate atau zona jenuh air. Jenis akuifer satu ini terbentuk dari lapisan permeabel dan lapisan impermeabel. Halaman | 71 Kedalaman maksimal akuifer bebas yakni hanya 15 meter, sehingga disebut dengan akuifer dangkal. Dengan demikian, jumlah airnya sedikit sehingga hanya dimanfaatkan untuk wilayah yang relatif sempit. Di dalam akuifer bebas, permukaan air tanah atau "punca air tanah" (water table) berada di bawah tekanan atmosfer. Akuifer bebas biasanya terbuat dari material yang memiliki permeabilitas tinggi, seperti pasir atau kerikil, yang memungkinkan aliran air tanah yang relatif bebas dan cepat. Permukaan ini dapat naik dan turun tergantung pada kondisi hujan, pengisian ulang, dan pengambilan air. Karena langsung terhubung dengan permukaan tanah, kualitas air dalam akuifer bebas dapat dipengaruhi oleh pencemaran dari kegiatan manusia seperti pertanian, industri, dan limbah rumah tangga. Oleh karena itu, pemantauan dan perlindungan kualitas air sangat penting. Kecamatan di Kabupaten Cilacap dengan kondisi air tanah zona akuifer bebas antara lain Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Cipari, Kecamatan Karangpucung, Kecamatan Majenang, Kecamatan Sidareja, dan Kecamatan Wanareja. 2) Zona Akuifer Dalam (Deep Aquifer) Akuifer dalam terletak jauh di bawah permukaan tanah, sering kali di bawah beberapa lapisan geologis. Akuifer dalam umumnya berada pada kedalaman yang lebih besar dibandingkan dengan akuifer dangkal atau akuifer bebas, dan sering kali memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari akuifer yang lebih dekat ke permukaan. Akuifer dalam sering kali berada di bawah tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan akuifer yang lebih dangkal. Ini karena air di dalam akuifer ini dapat terperangkap di antara lapisan-lapisan batuan yang kurang permeabel, menyebabkan peningkatan tekanan. Material di dalam akuifer dalam dapat bervariasi dalam hal permeabilitas. Beberapa akuifer dalam memiliki permeabilitas yang tinggi, seperti batu pasir atau kerikil, sementara yang lain mungkin memiliki permeabilitas yang lebih rendah tetapi masih dapat menyimpan dan menyediakan air dalam jumlah yang signifikan. Akuifer dalam sering kali merupakan sumber penting untuk pasokan air, terutama di daerah-daerah yang kekurangan sumber air permukaan atau di mana akuifer Halaman | 72 dangkal telah mengalami penurunan kualitas atau kuantitas. Kecamatan di Kabupaten Cilacap dengan kondisi air tanah zona akuifer dalam antara lain Kecamatan Dayeuhluhur, Kecamatan Karangpucung, Kecamatan Kesugihan, Kecamatan Kroya, Kecamatan Majenang, Kecamatan Maos, Kecamatan Sampang, dan Kecamatan Wanareja. 3) Zona Akuifer Tertekan (Confined Aquifer) Akuifer tertekan berupa jenis akuifer yang terletak di antara dua lapisan material yang kurang permeabel, seperti lempung, batuan, atau lapisan lain yang menghalangi aliran air secara vertikal. Akuifer ini tertekan oleh lapisan-lapisan di atas dan di bawahnya, yang menyebabkan air di dalam akuifer tersebut berada pada tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan atmosfer. Akuifer ini terbentuk karena tiga lapisan yaitu lapisan impermeabel (lempung), lapisan permeabel (batu pasir), dan lapisan impermeabel (lempung). Kedalaman akuifer tertekan yakni di atas 15 meter hingga puluhan atau ratusan meter, sehingga jumlah airnya pun banyak sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan wilayah yang luas. Kecamatan di Kabupaten Cilacap dengan kondisi air tanah zona akuifer tertekan antara lain Kecamatan Adipala, Kecamatan Binangun, Kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Cipari, Kecamatan Jeruklegi, Kecamatan Kampung Laut, dan Kecamatan Kedungreja. 4) Zona Akuifer Tertutup Zona akuifer tertutup adalah jenis akuifer yang terperangkap di antara dua lapisan material yang kurang permeabel, seperti lempung atau batuan padat. Akuifer tertutup berada di antara dua lapisan yang kurang permeabel, yang dikenal sebagai lapisan confining (penghalang). Lapisan-lapisan ini bisa berupa lempung, batuan padat, atau material lain yang tidak mudah dilalui air. Lapisan penghalang ini mencegah air masuk atau keluar dari akuifer dengan bebas. Karena adanya lapisan penghalang, air di dalam akuifer tertutup berada pada tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan atmosfer. Tekanan ini dapat menyebabkan air dalam sumur yang dibor ke dalam akuifer Halaman | 73 tertutup sering kali naik secara alami ke permukaan atau bahkan memancar jika tekanannya cukup tinggi. Fenomena ini dikenal sebagai "artesian well" jika air memancar tanpa bantuan pompa. Air dalam akuifer tertutup sering kali memiliki kualitas yang baik karena telah berada di dalam akuifer untuk waktu yang lama dan mungkin telah terfilter oleh lapisan batuan di sekitarnya. Namun, kualitas air dapat dipengaruhi oleh interaksi dengan mineral- mineral di dalam akuifer dan potensi kontaminasi jika lapisan penghalang mengalami kerusakan. Kecamatan di Kabupaten Cilacap dengan kondisi air tanah zona akuifer tertutup antara lain Kecamatan Bantarsari, Kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Cipari, dan Kecamatan Kampung Laut. 5) Zona Akuifer Semi Tertekan Zon akuifer semi tertekan adalah akuifer jenuh air yang dibatasi oleh lapisan atas berupa akuitard dan lapisan bawahnya merupakan akuiklud. Akuifer semi tertekan atau aquifer bocor adalah akuifer jenuh yang sempurna, pada bagian atas dibatasi oleh lapisan semi lulus air dan bagian bawah merupakan lapisan lulus air ataupun semi-lulus air. Zona akuifer semi tertekan berada di lapisan akuifer antara zona akuifer bebas dan akuifer tertekan. Akuifer ini memiliki karakteristik yang berada di antara akuifer bebas dan tertekan. Biasanya, akuifer semi-tertekan memiliki lapisan permeabel (seperti pasir atau kerikil) di atas dan di bawahnya, tetapi tidak sepenuhnya tertekan seperti akuifer tertekan. Ada sedikit tekanan yang dapat mempengaruhi aliran air di dalamnya, tetapi tidak sebanyak pada akuifer tertekan. Kecamatan di Kabupaten Cilacap dengan kondisi air tanah zona akuifer semi tertekan berada di Kecamatan Majenang. 6) Zona Non Akuifer (Non-Aquifer Zone) Zona non akuifer secara geologi merujuk pada material tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan atau mengalirkan air tanah secara signifikan. Dalam konteks hidrogeologi, ini adalah zona di mana kondisi geologis membuatnya tidak sesuai untuk berfungsi sebagai akuifer. Zona non-akuifer sering kali terdiri dari batuan keras atau padat seperti granit atau basal yang memiliki Halaman | 74 permeabilitas sangat rendah. Batuan-batuan ini tidak memungkinkan air untuk mengalir atau disimpan dengan baik. Zona ini mungkin terdiri dari lapisan lempung atau tanah liat yang sangat kurang permeabel, sehingga air tidak dapat dengan mudah bergerak melaluinya. Pada zona ini memiliki lempung dengan kapasitas penyimpanan air yang sangat terbatas dan tidak bisa berfungsi sebagai akuifer. Batuan pada zona ini terfragmentasi atau yang memiliki struktur yang tidak stabil, seperti batuan yang sangat terputus-putus atau terpecah-pecah, juga bisa menjadi zona non-akuifer karena air tidak dapat mengalir atau tersimpan dengan efektif. Sehingga, zona non-akuifer adalah area geologi di mana kondisi material dan struktur membuatnya tidak efektif untuk menyimpan atau mengalirkan air tanah. Zona Non Akuifer tersebar hampir di seluruh Kabupaten Cilacap, lebih tepatnya berada di Kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Cipari, Kecamatan Dayeuhluhur, Kecamatan Gandrungmangu, Kecamatan Jeruklegi, Kecamatan Kampung Laut, Kecamatan Karangpucung, Kecamatan Kawunganten, Kecamatan Kedungreja, Kecamatan Kesugihan, Kecamatan Majenang, Kecamatan Maos, Kecamatan Patimuan, Kecamatan Sidareja, dan Kecamatan Wanareja. Masing-masing formasi batuan mempunyai karakteristik dan ciri fisik tersendiri terhadap kemampuan penyimpanan air tanah, tergantung pada sistem ruang antar butir, celah, rekahan, ataupun struktur sekunder lainnya. Umumnya sebaran batuan yang muda dan belum terkonsolidasi cukup baik mengandung dan mengalirkan air tanah. Berdasarkan ciri litologi, fasies dan lingkungan pengendapan dan batuan yang tersingkap di daerah Cilacap, maka dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) cekungan air tanah potensial sebagai berikut: 1) Cekungan Air Tanah Cilacap Cekungan air tanah cilacap letaknya berada di bagian selatan, dipisahkan oleh pebukitan batuan Tersier yang juga berupa antiklin Siduda-Wagir Jampang. Cekungan Cilacap mendapat imbuhan dari celah Sungai Serayu, dan imbuhan dari Sungai Tajam. Batas bagian selatan cekungan adalah Samudera Indonesia. Formasi Halaman | 75 Gabon di G. Selok memberikan juga sedikit imbuhan terhadap cekungan. Batas bagian barat cekungan Cilacap hanya berupa batas hidrolika saja, diperkirakan sepanjang aliran Sungai Donan. 2) Cekungan Air Tanah Majenang Cekungan Majenang mendapat imbuhan yang cukup penting dari bagian pegunungan di sebelah utara. Cekungan ini dilalui oleh sungai kecil yang bermuara hampir seluruhnya ke Sungai Cikawung di bagian baratdaya Majenang, sungai Cikawung sendiri bermuara nantinya di Sungai Citanduy. 3) Cekungan Air Tanah Sidareja Cekungan ini memanjang arah baratlaut-tenggara, pinggir cekungannya adalah sebagai berikut: dibagian baratlaut diperkirakan batasnya berupa puncak antiklin Pasir Angin yang diperkirakan menerus ke Cikotok-Pengantungan-Sindangangin sampai jalan raya Banjar-Sidareja membelok ke Cipari. Di bagian ini terutama ke arah sayap antiklin bagian selatan muncul secara setempat-setempat di cekungan, hal ini menunjukan bahwa cekungan di daerah ini bagian dasarnya mempunyai morfologibergelombang (undulating). Cekungan Sidareja menjadi lebih dalam ke arah aliran Sungai Citanduy. Sedangkan ke arah timurnya disamping ditempati oleh batuan tersier juga batas lainnya adalah berupa struktur sesar. Pada bagian tenggara batas cekungan berupa batas hidrolika, yang dicirikan oleh adanya aliran Sungai Sapuregel dan Sungai Donan. Struktur sesar ini diperkirakan berpotongan dengan struktur sesar yang memanjang barat laut-tenggara di utara Nusakambangan, juga sesar ini bertindak sebagai batas cekungan bagian barat daya. Berdasarkan penjelasan kondisi jenis air tanah di Kabupaten Cilacap, diketahui bahwa zona akuifer yang mendominasi di wilayah ini adalah jenis zona non akuifer, sehingga dalam pengelolaan air tanah diperlukan suatu perencanaan dan manajemen sumber daya air dengan mengarahkan eksplorasi dan pengembangan ke arah yang lebih sesuai sebagai akuifer . Zona non akuifer memiliki tingkat permeabilitas yang rendah yang dapat menahan air tetapi juga bisa menyebabkan genangan dan pencemaran lokal yang lebih Halaman | 76 terkonsentrasi. Jika tanah terkontaminasi oleh air limbah, ini bisa mempengaruhi struktur dan fungsi tanah. Misalnya, bahan kimia dalam air limbah dapat mengubah porositas tanah, mengurangi kemampuannya untuk menahan air, dan mempengaruhi siklus hidrologi lokal. Dengan demikian, hidrogeologi memainkan peran penting dalam perencanaan sumber daya air, manajemen lingkungan, dan mitigasi bencana terkait air, seperti pencemaran air tanah atau penurunan permukaan tanah akibat ekstraksi air yang berlebihan. Secara spasial, kondisi kualitas air tanah di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada Gambar Peta Hidrogeologi Kabupaten Cilacap. Halaman | 77 Gambar 2. 5 Peta Hidrogeologi Kabupaten Cilacap Sumber: Tim Penyusun,2024 Halaman | 78 Berdasarkan penjelasan diatas, didapatkan simpulan potensi dan masalah kualitas air tanah di Kabupaten Cilacap sebagai berikut: A. Potensi Kualitas Air Tanah di Kabupaten Cilacap 1) Setiap kecamatan di Kabupaten Cilacap memiliki potensi kualitas air tanah dengan zona yang bervariasi (zona akuifer bebas, zona akuifer tertekan, zona akuifer semi-tertekan, zona akuifer tertutup, zona akuifer dalam, dan zona non akuifer); 2) Kondisi sebaran batuan yang muda dan belum terkonsolidasi cukup baik mengandung dan mengalirkan air tanah. B. Masalah Kualitas Air Tanah di Kabupaten Cilacap Didominasi zona non akuifer hampir di seluruh Kabupaten Cilacap, sehingga memiliki tingkat permeabilitas rendah dalam menahan air, sehingga menimbulkan kecenderungan genangan dan pencemaran lokal yang lebih terkonsentrasi. 2.5. KONDISI PRASARANA DAN SARANA SPALD 2.5.1.Prasarana Penunjang SPALD Prasarana jalan menjadi bagian dari prasarana pengangkutan darat yang digunakan untuk menunjang kegiatan manusia. Jaringan jalan di Kabupaten Cilacap berbentuk memanjang dengan jaringan jalan cenderung linear, terdapat 2 (dua) jaringan jalan linear dari bagian Timur ke arah Barat laut dengan fungsi jalan arteri dan kolektor primer. Kedua jalan tersebut sejajar tetapi dimulai dari simpul yang sama (Kecamatan Jeruklegi) dan diakhiri pada simpul yang sama juga (Kecamatan Wanareja). Panjang jalan di Kabupaten Cilacap tahun 2023 yaitu 1.555,12 (seribu lima ratus lima puluh lima koma satu dua) Kilometer. Berdasarkan tingkat kewenangannya, panjang jalan nasional adalah 173,55 (seratus tujuh puluh tiga koma lima lima) Kilometer, panjang jalan provinsi adalah 112,37 (seratus dua belas koma tiga tujuh) Kilometer, dan panjang jalan kabupaten adalah 1.269,21 (seribu dua ratus enam puluh sembilan koma dua satu) Kilometer (Kabupaten Cilacap dalam angka, tahun 2024). Jalan raya yang berada di Wilayah Kabupaten Cilacap lebar rata-rata 8 meter dan dapat dilalui alat Halaman | 79 angkutan berat/trailer serta dapat diakses dari kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Pekalongan, Semarang, dan Yogyakarta. Serta akan dilalui jalur lintas selatan yang melewati Banjarsari, Rawa Apu, Cilacap, Adipala, Nusawungu, Kebumen, Purworejo dan Wates. Kondisi jalan di Kabupaten Cilacap yang memiliki kondisi mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap di Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 sebesar 76,78%. Kondisi tersebut terus membaik sampai tahun 2023 menjadi 74,85%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2. 6 Persentase Jalan Mantap di Kabupaten Cilacap Tahun 2019- 2023 (%) Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029 Prasarana jalan di Kabupaten Cilacap yang mendukung kegiatan instalasi pengelolaan air limbah, sebagai penunjang pengangkutan limbah rumah tangga ke pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), adapun jarak cakupan layanan pengolahan lumpur tinja dan rumah tangga penerima manfaat sebagai berikut: Tabel 2. 5 Jarak Cakupan Pelayanan Pengolahan Limbah dari Rumah Tangga ke IPLT No. IPLT Wilayah Cakupan Pelayanan Jarak Jangkauan Layanan (Kilometer/Km) IPLT Eksisting 1 IPLT Trittih Lor (Kecamatan Jeruklegi) Kec. Cilacap Selatan 11,00 Kec. Cilacap Tengah 8,50 Kec. Cilacap Utara 5,00 Kec. Kesugihan 12,00 Kec. Jeruklegi 5,80 Kec. Kawunganten 23,80 Kec. Bantarsari 31,90 Kec. Kampung Laut 26,00 Halaman | 80 No. IPLT Wilayah Cakupan Pelayanan Jarak Jangkauan Layanan (Kilometer/Km) 2 IPLT Kedawung (Kecamatan Kroya) Kec. Adipala 13,60 Kec. Maos 14,30 Kec. Sampang 13,30 Kec. Kroya 2,10 Kec. Binangun 6,40 Kec. Nusawungu 10,60 IPLT Rencana 3 IPLT Malabar (Kecamatan Wanareja) Kec. Gandrungmangu 46,90 Kec. Sidareja 30,50 Kec. Cipari 22,30 Kec. Kedungreja 32,30 Kec. Patimuan 45,40 4 IPLT Kunci (Kecamatan Sidareja) Kec. Majenang 31,00 Kec. Cimanggu 20,00 Kec. Karangpucung 19,70 Kec. Wanareja 29,10 Kec. Dayeuhluhur 52,80 Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap dan Interpretasi Jarak Google Maps, 2024 Secara spasial, prasarana akses pelayanan IPLT di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada gambar Peta Jangkauan Aksesibilitas Layanan IPLT Tritihlor Kabupaten Cilacap, Peta Jangkauan Aksesibilitas Layanan IPLT Kedawung Kabupaten Cilacap, Peta Jangkauan Aksesibilitas Layanan IPLT Malabar Kabupaten Cilacap, dan Peta Jangkauan Aksesibilitas Layanan IPLT Kunci Kabupaten Cilacap. Halaman | 81 Gambar 2. 7 Peta Jangkauan Aksesibilitas Layanan IPLT Tritihlor Kabupaten Cilacap Sumber: Tim Penyusun,2024 Halaman | 82 Gambar 2. 8 Peta Jangkauan Aksesibilitas Layanan IPLT Kedawung Kabupaten Cilacap Sumber: Tim Penyusun,2024 Halaman | 83 Gambar 2. 9 Peta Jangkauan Aksesibilitas Layanan IPLT Malabar Kabupaten Cilacap Sumber: Tim Penyusun,2024 Halaman | 84 Gambar 2. 10 Peta Jangkauan Aksesibilitas Layanan IPLT Kunci Kabupaten Cilacap Sumber: Tim Penyusun,2024 Halaman | 85 Berdasarkan penjelasan diatas, didapatkan simpulan potensi dan masalah prasarana penunjang SPALD di Kabupaten Cilacap sebagai berikut: A. Potensi Prasarana Penunjang SPALD di Kabupaten Cilacap 1) Terdapat jaringan jalan yang dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan SPALD 2) Kondisi jaringan jalan sebagian besar dapat dilewati sarana pengangkutan pengelolaan air limbah B. Masalah Prasarana Penunjang SPALD di Kabupaten Cilacap di Kabupaten Cilacap 1) Terdapat jaringan jalan yang sulit diakses untuk pengangkutan pengelolaan air limbah karena kondisi rusak; 2) Akses menuju Kecamatan Kampung Laut memerlukan peningkatan prasarana jalan/akses untuk kemudahan pengolahan air limbah. 2.5.2.Sarana Penunjang SPALD Penanganan pengelolaan air diupayakan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat di IPAL yang disediakan oleh Pemerintah. Berdasarkan data Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, diketahui bahwa persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) aman sampai tahun 2023 sebesar 91,99% (sembilan puluh satu koma sembilan puluh sembilan persen). Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: kesadaran masyarakat akan kesehatan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada. Berdasarkan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Cilcap Tahun 2022-2026, diketahui bahwa terdapat sarana penunjang air limbah, antara lain Pemerintah Daerah memberikan fasilitas sarana sub sistem pengangkutan SPALD-Setempat antara lain berupa truk tinja yang Halaman | 86 beroperasi berjumlah 3 (tiga) unit, kapasitas tiap truk tinja 3 m3 (tiga meter kubik) dan volume truk tinja yang dibuang ke IPLT adalah 18 m3/hari (delapan belas meter kubik per hari), jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT yaitu 3 (tiga) truk per hari dan rata- rata rumah tangga yang terlayani pengurasan lumpur tinja adalah 3 RT/hari (tiga rumah tangga per hari). Selain Pemerintah Daerah, pihak swasta juga terlibat dalam sub sistem pengangkutan SPALD-Setempat antara lain berupa truk tinja yang beroperasi berjumlah 8 (delapan) unit, kapasitas tiap truk tinja 3 m3 (tiga meter kubik) dan volume truk tinja yang dibuang ke IPLT adalah 18 m3/hari (delapan belas meter kubik per hari), jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT yaitu 3 (tiga) truk per hari dan rata-rata rumah tangga yang terlayani pengurasan lumpur tinja adalah 2 RT/hari (dua rumah tangga per hari). (A) (B) Gambar 2. 11 Sarana Pengangkutan Tinja (Air Limbah) (Truk Tinja MiliK Disperkimta (A) dan Motor Sedot Tinja (B)) Sumber: Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Cilacap 2022-2026 Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Cilacap berlokasi di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi. Instalasi tersebut berada di dalam kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tritih Lor. Kapasitas IPLT 472,5 m3 /hari (empat ratus tujuh puluh dua koma lima meter kubik per hari) masih belum bisa digunakan secara optimal hingga saat ini. Diketahui penggunaan aktual IPLT sehari-hari berada pada kisaran 26,46 m3 /hari (dua puluh enam koma empat enam meter kubik per hari) atau 5,6% (lima koma enam persen) dari total kapasitas IPLT. IPLT dirancang untuk mengolah lumpur tinja sehingga tidak membahayakan bagi kesehatan dan tidak mencemari ketika dibuang Halaman | 87 lingkungan sekitar. Pengolahan pada IPLT bertujuan untuk menurunkan kandungan zat organik dan zat kimia dalam tinja. Uji kualitas efluen merupakan salah satu upaya untuk mengetahui efektivitas IPLT dalam mengurangi beban cemaran tersebut. Tidak dilakukannya pengujian kualitas efluen padat berakibat kurang terpantaunya sistem pengolahan dan dapat meningkatkan kemungkinan tercemarnya lingkungan jika terdapat penurunan efektivitas. Berdasaran penjelasan terkait sarana penunjang air limbah, diketahui bahwa Kabupaten Cilacap memiliki penanganan pengelolaan air limbah dengan sistem pengangkutan dengan memiliki 3 (tiga) truk tinja milik pemerintah dan 8 (delapan) truk tinja milik swasta. Pada tahun 2021, penggunaan aktual kapasitas IPLT sehari-hari baru 5,6 % (lima koma enam persen) sehingga belum digunakan secara optimal. Dari penjelasan diatas, didapatkan simpulan potensi dan masalah prasarana penunjang SPALD di Kabupaten Cilacap sebagai berikut: A. Potensi Sarana Penunjang SPALD di Kabupaten Cilacap Terdapat sarana pengangkutan pengelolaan air limbah berupa 3 (tiga) truk tinja milik pemerintah dan 8 (delapan) truk tinja milik swasta B. Masalah Sarana Penunjang SPALD di Kabupaten Cilacap di Kabupaten Cilacap Perlunya penambahan jumlah sarana pengangkutan pengelolaan air limbah karena adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk dan belum maksimalnya fungsi kapasitas harian IPLT. 2.6. KONDISI RENCANA PENATAAN WILAYAH Rencana penataan wilayah dalam mendukung Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah berupa penjelasan penggunaan lahan di Kabupaten Cilacap dan penjelasan tinjauan lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja terhadap Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Cilacap. Penggunaan lahan merupakan aktivitas manusia yang berhubungan dengan lokasi dan kondisi lahan atau wujud atau bentuk usaha kegiatan pemanfaatan suatu bidang tanah pada satu waktu. Penggunaan lahan di Kabupaten Cilacap berdasarkan Dokumen Halaman | 88 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 sebagai berikut: Tabel 2. 6 Penggunaan Lahan di Kabupaten Cilacap No. Penggunaan Lahan Luas Persentase 1 Bandara/Pelabuhan 38,64 0,02% 2 Belukar 321,24 0,14% 3 Belukar Rawa 349,99 0,15% 4 Hutan Lahan Kering Sekunder 11.998,83 5,16% 5 Hutan Mangrove Sekunder 5.746,75 2,47% 6 Hutan Tanaman 28.575,00 12,30% 7 Pemukiman 38.249,31 16,46% 8 Perkebunan 10.433,76 4,49% 9 Pertambangan 141,70 0,06% 10 Pertanian Lahan Kering 4.985,01 2,15% 11 Pertanian Lahan Kering Campur 48.732,30 20,97% 12 Sawah 66.690,92 28,70% 13 Tambak 11.318,73 4,87% 14 Tanah Terbuka 4.809,68 2,07% Jumlah/ Total 232.391,86 100,00% Sumber: Interpretasi data spasial RTRW Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 Berdasarkan data penggunaan lahan di Kabupaten Cilacap, diketahui bahwa persentase penggunaan lahan terbesar adalah sawah dengan nilai persentase 28,70% (dua puluh delapan koma tujuh nol persen) dari luas total penggunaan lahan. Sementara, luas penggunaan lahan urutan terbesar kedua adalah pertanian lahan kering campur yang memiliki persentase 20,97% (dua puluh koma sembilan tujuh persen) dari luas total penggunaan lahan, dan luas penggunaan urutan terbesar ketiga adalah permukiman memiliki nilai persentase 16,46% (enam belas koma empat enam persen) dari luas total penggunaan lahan di Kabupaten Cilacap. Dengan demikian, diketahui bahwa pemanfaatan lahan pertanian menjadi penggunaan lahan utama di Kabupaten Cilacap Selain itu, pemenuhan kebutuhan hunian/ permukiman yang memiliki aktivitas masyarakat menduduki tertinggi ketiga, dengan demikian perlu diperhatikan dalam limbah yang dihasilkan dari penggunaan lahan permukiman agar tidak mencemari kegiatan utama yang berupa lahan pertanian. Sehingga, sistem pengelolaan limbah diperlukan di Kabupaten Cilacap. Pada tahun 2024, Kabupaten Cilacap telah memiliki Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) yang sudah beroperasi ada 2 (dua) unit dan yang berupa rencana ada 2 (dua) unit. Ditinjau dari rencana Halaman | 89 penataan wilayah terhadap Rencana Pola Ruang yang bersumber dari Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, lokasi IPLT di Kabupaten Cilacap yang sudah beroperasi yaitu IPLT Tritih Lor Kecamatan Jeruklegi berada di Kawasan Perkebunan dan IPLT Kedawung Kecamatan Kroya berada di Kawasan Permukiman Perkotaan. Sedangkan, IPLT yang masih dalam pengembangan rencana yaitu IPLT Kunci Kecamatan Sidareja direncanakan dibangun di Kawasan Permukiman Perkotaan dan IPLT Malabar Kecamatan Wanareja direncanakan dibangun di Kawasan Perkebunan. Berdasarkan penjelasan terkait dengan kondisi rencana penataan wilayah, diketahui bahwa potensi utama penggunaan lahan berupa lahan pertanian, dan potensi kedua adalah penggunaan lahan permukiman. Aktivitas manusia yang menghasilkan limbah memerlukan sistem pengelolaan air limbah, dan di Kabupaten Cilacap sudah memiliki IPLT. Lokasi IPLT eksisting (beroperasi) dan rencana jika ditinjau dari rencana penataan wilayah dengan RTRW Kabupaten Cilacap tahun 2011-2031 berada di Kawasan Perkebunan dan Kawasan Permukiman Perkotaan. Secara spasial, penggunaan lahan dan lokasi IPLT yang ditinjau dari rencana pola ruang dokumen RTRW Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 dapat dilihat melalui gambar berikut. Halaman | 90 Gambar 2. 12 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Cilacap Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 Halaman | 91 Gambar 2. 13 Peta Lokasi IPLT Terhadap Rencana Pola Ruang Kabupaten Cilacap Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 Halaman | 92 Berdasarkan penjelasan diatas, didapatkan simpulan potensi dan masalah kondisi rencana penataan wilayah di Kabupaten Cilacap sebagai berikut: A. Potensi Kondisi Rencana Penataan Wilayah di Kabupaten Cilacap Lokasi pengembangan IPLT Tritih Lor Kecamatan Jeruklegi berada di Kawasan Perkebunan dan IPLT Kedawung Kecamatan Kroya berada di Kawasan Permukiman Perkotaan; B. Masalah Kondisi Rencana Penataan Wilayah di Kabupaten Cilacap di Kabupaten Cilacap Limbah yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan IPLT memiliki kemungkinan mencemari lahan pertanian dan lahan permukiman. 2.7. KONDISI KEPENDUDUKAN Penduduk merujuk pada kelompok orang yang tinggal di suatu area geografis tertentu, seperti negara, kota, desa, atau wilayah administratif lainnya. Konsep ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan jumlah, distribusi, dan karakteristik masyarakat yang menghuni suatu wilayah. Jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2019-2023 mengalami peningkatan, rerata pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah 0,01 (nol koma nol satu). Berikut merupakan gambar grafik yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap. Gambar 2. 14 Grafik Peningkatan Jumlah Penduduk di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 Sumber: BPS Kabupaten Cilacap, 2024 Berdasarkan grafik diatas menunjukkan jumlah penduduk tahun 2019 yaitu 1.937.427 jiwa dan tahun 2023 berjumlah 2.007.829 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap dari tahun 2019- 2023 dapat ditinjau melalui tabel berikut ini. Halaman | 93 Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk di Kabupaten Cilacap Per Kecamatan Tahun 2019-2023 No. Kecamatan Jumlah Penduduk 2019 2020 2021 2022 2023 1 Dayeuhluhur 49.188 49.096 49.438 49.086 49.618 2 Wanareja 104.771 105.761 106.683 107.057 107.479 3 Majenang 138.476 140.961 142.273 142.456 143.101 4 Cimanggu 104.212 105.304 106.491 104.261 104.785 5 Karangpucung 80.071 81.037 81.867 80.473 80.927 6 Cipari 65.608 65.999 67.107 68.047 68.843 7 Sidareja 62.305 88.334 63.406 63.320 63.829 8 Kedungreja 86.929 62.712 89.734 90.470 91.489 9 Patimuan 49.288 49.646 50.401 50.365 50.658 10 Gandrungmangu 109.331 110.498 112.234 112.065 113.366 11 Bantarsari 73.431 74.618 75.784 76.723 77.597 12 Kawunganten 84.705 85.775 86.866 86.562 87.423 13 Kampung Laut 15.566 15.609 15.839 15.972 16.153 14 Jeruklegi 75.156 76.457 77.795 79.735 81.075 15 Kasugihan 131.283 133.248 135.368 137.451 139.176 16 Adipala 93.309 94.745 96.211 97.057 98.327 17 Maos 46.672 46.893 47.409 46.888 47.100 18 Sampang 43.018 43.592 44.164 44.396 44.754 19 Kroya 114.119 115.503 117.055 117.277 118.370 20 Binangun 67.926 68.764 69.718 71.037 72.026 21 Nusawungu 84.729 85.854 87.613 88.743 89.988 22 Cilacap Selatan 84.549 84.349 84.151 83.938 84.858 23 Cilacap Tengah 90.490 90.183 90.010 90.663 91.572 24 Cilacap Utara 82.295 82.934 83.295 84.580 85.315 Jumlah 1.937.427 1.957.872 1.980.912 1.988.622 2.007.829 Sumber: BPS Kabupaten Cilacap, 2024 Berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2019 dan tahun 2023 di Kabupaten Cilacap per kecamatan diketahui bahwa kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Majenang pada tahun 2019 berjumlah 138.476 jiwa dan tahun 2023 yang berjumlah 143.101 jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Kampung Laut pada tahun 2019 berjumlah 15.566 jiwa dan tahun 2023 berjumlah 16.153 jiwa. Sedangkan, pada aspek kepadatan penduduk tahun 2023 di Kabupaten Cilacap berdasarkan luas tiap kecamatan dari Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, dapat dilihat pada tabel berikut. Halaman | 94 Tabel 2. 8 Kepadatan Penduduk Netto di Kabupaten Cilacap Tahun 2023 No. Kecamatan Luas Kawasan Permukiman (Ha) Jumlah Penduduk 2023 Kepadatan Penduduk Netto Kategori/ Klasifikasi 1 Dayeuhluhur 622,03 49.618 79,77 Sedang 2 Wanareja 2017,18 107.479 53,28 Rendah 3 Majenang 1996,71 143.101 71,67 Sedang 4 Cimanggu 1029,88 104.785 101,74 Tinggi 5 Karangpucung 1293,69 80.927 62,56 Sedang 6 Cipari 1387,52 68.843 49,62 Rendah 7 Sidareja 1304,80 63.829 48,92 Rendah 8 Kedungreja 2560,37 91.489 35,73 Rendah 9 Patimuan 1151,59 50.658 43,99 Rendah 10 Gandrungmangu 2458,26 113.366 46,12 Rendah 11 Bantarsari 1826,08 77.597 42,49 Rendah 12 Kawunganten 2561,90 87.423 34,12 Rendah 13 Kampung Laut 199,53 16.153 80,96 Sedang 14 Jeruklegi 1563,80 81.075 51,84 Rendah 15 Kesugihan 2798,73 139.176 49,73 Rendah 16 Adipala 782,56 98.327 125,65 Sangat Tinggi 17 Maos 871,64 47.100 54,04 Rendah 18 Sampang 618,17 44.754 72,40 Sedang 19 Kroya 2272,33 118.370 52,09 Rendah 20 Binangun 1772,24 72.026 40,64 Rendah 21 Nusawungu 2365,09 89.988 38,05 Rendah 22 Cilacap Selatan 1157,34 84.858 73,32 Sedang 23 Cilacap Tengah 2196,52 91.572 41,69 Rendah 24 Cilacap Utara 1441,35 85.315 59,19 Sedang Sumber: BPS Kabupaten Cilacap dan Analisis Penyusun, 2024 Berdasarkan data kepadatan penduduk tahun 2023 di Kabupaten Cilacap, diketahui bahwa kategori/klasifikasi yang dominan adalah kepadatan penduduk rendah. Sedangkan klasifikasi kepadatan penduduk sangat tinggi hanya ada di Kecamatan Adipala. Dengan demikian, di kecamatan dengan kepadatan penduduk yang rendah, sistem pengelolaan air limbah biasanya memerlukan kapasitas yang lebih kecil, tetapi tantangan mungkin termasuk jarak yang lebih jauh antara rumah tangga dan fasilitas pengolahan. Sedangkan, di kecamatan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, seperti kota besar atau kawasan perkotaan padat, beban terhadap sistem pengelolaan air limbah menjadi sangat besar. Berdasarkan penjelasan diatas, didapatkan simpulan potensi dan masalah kondisi kependudukan di Kabupaten Cilacap sebagai berikut: A. Potensi Kondisi Kependudukan di Kabupaten Cilacap Halaman | 95 Kepadatan penduduk di Kabupaten Cilacap didominasi dengan klasifikasi kepadatan rendah. B. Masalah Kondisi Kependudukan di Kabupaten Cilacap di Kabupaten Cilacap Terdapat kepadatan penduduk sangat tinggi yang berada di Kecamatan Adipala (dengan kepadatan 125,65 jiwa/hektare); sehingga memiliki kecenderungan jumlah limbah yang dihasilkan per unit area meningkat dan memerlukan kapasitas yang lebih besar dalam penyelenggaraan SPALD. Secara spasial, kepadatan penduduk di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada gambar Peta Kepadatan Penduduk sebagai berikut. Halaman | 96 Gambar 2. 15 Peta Kepadatan Penduduk di Kabupaten Cilacap Sumber: Tim Penyusun, 2024 Halaman | 97 2.8. KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT Kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan. Aspek yang mendukung kondisi ekonomi masyarakat antara lain distribusi PDRB menurut lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita harga berlaku, kesadaran terhadap pengelolaan air limbah domestik, dan ketersediaan membayar untuk layanan sanitasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 2.8.1.Kondisi Sosial Kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Cilacap dapat digambarkan dengan penjelasan aspek atau penilaian indikator sebagai berikut: Tabel 2. 9 Kondisi Sosial Masyarakat Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 No. Aspek/ Penilaian Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 1 Penduduk jiwa 1.937.427 1.957.872 1.980.912 1.988.622 2.007.829 2 Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 1,60 1,65 1,77 1,28 0,88 3 Angka Kelahiran Total % 2,18 2,11 2,04 2,20 1,81 4 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 kelahiran hidup 55,23 49,27 163,44 52,92 43,68 5 Angka Kematian Bayi (Akb) Per 100.000 kelahiran hidup 5,36 4,68 5,45 5,75 5,97 6 Usia Harapan Hidup tahun 73,52 73,73 73,9 74,07 74,25 7 Angka Melek Huruf Usia 15+ % 92,63 95,11 95,23 95,43 95,04 8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 65,34 67,79 62,91 65,65 66,60 9 Tingkat Pengangguran Terbuka % 7,24 9,10 9,97 9,62 8,74 10 Persentase Penduduk Miskin % 10,73 11,46 11,67 11,02 10,99 11 Indeks Pembangunan Manusia 69,98 69,95 70,42 70,99 71,83 Sumber: Dokumen BPS Kabupaten Cilacap tahun 2024 Halaman | 98 Berdasarkan data kondisi sosial masyarakat, diketahui bahwa jumlah penduduk dalam kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan penduduk bernilai fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir, peningkatan laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada tahun 2021 dan laju pertumbuhan penduduk terendah pada tahun 2023. Angka kelahiran total dan angka kematian ibu mengalami penurunan di tahun 2023, sedangkan angka kematian bayi meningkat di tahun 2023 dalam kurun waktu lima tahun. Sedangkan, usia harapan hidup meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pada tahun 2019 usia harapan hidup yaitu 73,52 dan tahun 2023 usia harapan hidup yaitu 74,25. Aspek angka melek huruf 15+ mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pada tahun 2019 persentasenya 92,63% dan tahun 2023 persentasenya 95,04%. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pada tahun 2023 meningkat menjadi 66,60%. Namun, persentase penduduk miskin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yang semula tahun 2019 memiliki persentase 10,73% dan tahun 2023 memiliki persentase 10,99%. Sedangkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun 2019 yaitu 69,98 dan tahun 2023 yaitu 71,22. Tahun 2020 capaian IPM Kabupaten Cilacap sebesar 69,95 meningkat menjadi 70,42 pada tahun 2021 dan terjadi peningkatan pada tahun 2023 menjadi 72,04. Walaupun capaian IPM Kabupaten Cilacap menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari tahun 2019-2023, akan tetapi capaian tersebut masih di bawah rata- rata capaian Jawa Tengah dan Nasional (tahun 2023 nilai IPM Provinsi Jawa Tengah adalah 73,39 dan nilai IPM Nasional adalah 74,39). Kondisi sosial masyarakat memberikan pengaruh terhadap urgensi sistem pengelolaan air limbah, hal ini dikarenakan semakin tingginya jumlah penduduk dan kegiatan masyarakat maka semakin tinggi pula limbah yang dihasilkan. Salah satu hal yang memberikan pengaruh adalah tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan air limbah berpengaruh besar. Masyarakat Halaman | 99 yang lebih teredukasi cenderung lebih sadar akan dampak pencemaran dan lebih mendukung praktik pengelolaan yang baik. Dengan demikian, Kabupaten Cilacap memiliki potensi kondisi sosial masyarakat antara lain jumlah penduduk, angka melek huruf usia 15+, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan IPM mengalami perkembangan yang cukup baik. Namun, nilai IPM masih perlu ditingkatkan karena capaian tersebut masih di bawah rata-rata capaian Jawa Tengah dan Nasional, selain itu persentase penduduk miskin masih mengalami peningkatan. 2.8.2.Kondisi Ekonomi Kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Cilacap dapat digambarkan dengan penjelasan aspek atau penilaian indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dengan migas telah mengalami pemulihan dari -10,28 persen pada tahun 2020 menjadi 2,15 persen pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan menjadi 5,13 persen pada tahun 2022. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi dengan migas tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 89,20 persen, dan terendah terjadi pada Pertambangan dan Penggalian sebesar -2,74 persen. Pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Cilacap ternyata sangat berpengaruh terhadap percepatan perkembangan perekonomian daerah. Kontribusi terbesar PDRB berasal dari sektor Industri Pengolahan yang mengalami peningkatan sangat signifikan, mencapai 57,28 persen. Peningkatan ini diikuti oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,25 persen dan konstruksi sebesar 7,05 persen. Meskipun demikian, terdapat penurunan di sektor yang lain seperti sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,04 persen, dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,08 persen. Berikut merupakan penjelasan tabel pertumbuhan ekonomi menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022 dengan migas. Halaman | 100 Tabel 2. 10 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 dengan Migas Kategori/Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 2023 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan -1,17 1,08 -1,49 1,75 2,55 B Pertambangan dan Penggalian 4,07 1,63 5,13 -2,74 2,03 C Industri Pengolahan 0,94 -13,85 1,99 3,41 5,54 D Pengadaan Listrik dan Gas 5,67 2,91 4,11 3,12 7,14 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4,91 5,83 4,99 6,17 6,17 F Konstruksi 5,89 -4,2 5,53 3,09 6,09 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,97 -1,74 4,59 3,89 5,45 H Transportasi dan Pergudangan 7,97 -29,89 2,40 89,2 6,17 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,10 -3,45 6,10 11,28 11,41 J Informasi dan Komunikasi 18,38 9,1 2,74 3,25 9,11 K Jasa Keuangan dan Asuransi 4,53 2,1 0,53 0,55 1,96 L Real Estate 6,72 -0,07 0,71 5,17 6,89 M,N Jasa Perusahaan 10,19 -6,65 1,78 6,32 5,05 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,45 -1,02 -0,44 2,15 2,35 P Jasa Pendidikan 8,14 -0,31 0,16 1,99 3,64 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,59 5,1 0,44 2,81 1,56 R,S, T,U Jasa Lainnya 10,63 -7,64 0,51 10,87 3,9 Pertumbuhan PDRB Kab. Cilacap 2,27 -10,28 2,15 5,13 5,34 Sumber: Dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Selanjutnya pada pertumbuhan ekonomi tanpa migas, pertumbuhan mengalami peningkatan dari 3,39 persen pada tahun 2021 menjadi 5,73 persen pada tahun 2022. Tidak ada perbedaan pada lapangan usaha jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan migas, hanya perbedaan pada sektor Industri Pengolahan. Berikut merupakan penjelasan tabel pertumbuhan ekonomi menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022 tanpa migas. Tabel 2. 11 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022 Tanpa Migas (persen) Kategori/Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,75 -1,17 1,08 -1,49 1,75 B Pertambangan dan Penggalian 3,94 4,07 1,63 5,13 -2,74 C Industri Pengolahan 3,54 5,35 1,83 5,33 0,61 D Pengadaan Listrik dan Gas 5,71 5,67 2,91 4,11 3,12 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6,21 4,91 5,83 4,99 6,17 F Konstruksi 6,11 5,89 -4,2 5,53 3,09 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,97 4,97 -1,74 4,59 3,89 H Transportasi dan Pergudangan 7,68 7,97 -29,89 2,40 89,2 Halaman | 101 Kategori/Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,62 8,10 -3,45 6,10 11,28 J Informasi dan Komunikasi 15,51 18,38 9,1 2,74 3,25 K Jasa Keuangan dan Asuransi 4,11 4,53 2,1 0,53 0,55 L Real Estate 5,66 6,72 -0,07 0,71 5,17 M,N Jasa Perusahaan 10,81 10,19 -6,65 1,78 6,32 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,65 1,45 -1,02 -0,44 2,15 P Jasa Pendidikan 7,95 8,14 -0,31 0,16 1,99 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,66 6,59 5,1 0,44 2,81 R,S, T,U Jasa Lainnya 9,41 10,63 -7,64 0,51 10,87 Pertumbuhan PDRB Kab. Cilacap 5,14 5,37 -1,36 3,39 5,73 Sumber: Dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Pada pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Cilacap dengan migas dan tanpa migas, pada kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, pada tahun 2019 mengalami penurunan dari 6,21% (enam koma dua satu persen) menjadi 4,91% (empat koma sembilan satu person) dan tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 6,17% (enam koma satu tujuh persen). Kondisi ekonomi masyarakat juga berperan penting, daerah dengan ekonomi lemah, mungkin ada keterbatasan dalam fasilitas dan teknologi untuk pengelolaan air limbah. Sebaliknya, masyarakat dengan kondisi ekonomi lebih baik mungkin memiliki akses ke sistem pengelolaan yang lebih modern dan efisien. Berdasarkan data RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2024, diketahui bahwa proyeksi pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan daerah tahun 2024 sebagai berikut. Tabel 2. 12 Proyeksi Pendapatan, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 No. Uraian Tahun 2025 PENDAPATAN DAERAH 3.110.388.764.542 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.031.189.898.742 1.1 Pajak Daerah 504.117.000.000 1.2 Retribusi Daerah 372.555.738.138 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 61.650.000.000 2 Lain-lain PAD yang Sah 92.867.160.604 2.1 Pendapatan Transfer 2.075.766.865.800 2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.906.563.390.800 3 Pendapatan Transfer Antar Daerah 169.203.475.000 3.1 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 3.432.000.000 Pendapatan Hibah 3.432.000.000 Halaman | 102 No. Uraian Tahun 2025 BELANJA DAERAH 3.491.125.031.1000 1 Belanja Operasi 2.328.412.087.203 1.1 Belanja Pegawai 1.420.647.949.134 1.2 Belanja Barang dan Jasa 822.342.304.779 1.3 Belanja Subsidi 1.045.200.000 1.4 Belanja Hibah 74.203.383.290 1.5 Belanja Bantuan Sosial 10.173.250.000 2 Belanja Modal 529.954.885.100 3 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000 4 Belanja Transfer 622.747.058.797 4.1 Belanja Bagi Hasil 51.971.550.000 4.2 Belanja Bantuan Keuangan 570.775.508.797 Surplus/ (Defisit) (380.735.266.558) PEMBIAYAAN DAERAH 380.735.266.558 1 Penerimaan Pembiayaan 380.735.266.558 1.1 SiLPA 380.735.266.558 1.2 Pencairan Dana Cadangan 0 2 Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000.000 2.1 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.0000 2.2 Penyertaan Modal Daerah 0 Sumber: Dokumen RKPD Kabupaten Cilacap, 2025 Berdasarkan data pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah di Kabupaten Cilacap, diketahui bahwa pendapatan daerah tahun 2025 Rp 3.110.388.764.542, belanja daerah tahun 2025 Rp 3.491.125.031.1000, dan pembiayaan daerah (penerimaan pembiayaan Rp 380.735.266.558 dan pengeluaran pembiayaan Rp 5.000.000.000). Besaran pagu indikatif belanja OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam RKPD Tahun 2025 adalah Rp 370.848.294.509. Berikut merupakan penyelenggaraan pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Tabel 2. 13 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Cilacap No. Kode Program Target 2025 Pagu Indikatif 1 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dikelola dan dikembangkan 931 sistem 5.144.346.354 2 1.03.05.2.01.0021 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan 18 M³/Hari 3 1.03.05.2.01.0026 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota Halaman | 103 No. Kode Program Target 2025 Pagu Indikatif Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama 1 unit 50.000.000 4 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 216 rumah tangga 31.200.000 5 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 unit 75.000.000 6 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 931 rumah tangga 4.888.146.354 7 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 25 orang 50.000.0000 8 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 1 dokumen 200.000.000 Sumber: Dokumen RKPD Kabupaten Cilacap, 2024 Berdasarkan data program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah di Kabupaten Cilacap, diketahui nilai pagu indikatifnya sebesar Rp 10.888.692.708 , jika disandingkan dengan nilai pagu indikatif OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cilacap, untuk program pengelolaan pengembangan air limbah senilai 3% (tiga persen) dari seluruh program yang ada. Dengan demikian, didapatkan simpulan potensi dan masalah kondisi sosial dan ekonomi di Kabupaten Cilacap sebagai berikut: A. Potensi Kondisi Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Cilacap 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun 2019 yaitu 69,98 dan tahun 2023 yaitu 71,22 Halaman | 104 2) pertumbuhan ekonomi tanpa migas mengalami peningkatan dari 3,39 persen pada tahun 2021 menjadi 5,73 persen pada tahun 2022 3) Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Cilacap dengan migas dan tanpa migas, pada kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 6,17% (enam koma satu tujuh persen). B. Masalah Kondisi Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Cilacap di Kabupaten Cilacap 1) IPM Kabupaten Cilacap masih di bawah rata-rata capaian Jawa Tengah dan Nasional (tahun 2023 nilai IPM Provinsi Jawa Tengah adalah 73,39 dan nilai IPM Nasional adalah 74,39). 2) Berdasarkan data pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah di Kabupaten Cilacap, pada program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, nilai persentase pagu indikatif hanya 3% (tiga persen) dari nilai seluruh program yang ada. 2.9. KONDISI SPALD-S SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat. Berdasarkan data rencana IPLT di Kabupaten Cilacap terdapat 4 (empat) IPLT yaitu IPLT Kuni, IPLT Malabar Wanareja, IPLT Kedawung, dan IPLT Tritih Lor. Namun setelah dilakukannya proses verifikasi lapangan, diketahui bahwa IPLT yang aktif 2 (dua) yaitu IPLT Kedawung dan IPLT Tritih Lor. Berikut merupakan penjelasan terkait dengan kondisi IPLT di Kabupaten Cilacap. Halaman | 105
123. 1.IPLT Tritih Lor IPLT Tritih Lor berada di Kecamatan Jeruklegi yang dibangun pada tahun 1996 dan di optimalisasi tahun 2014. Sarana pengangkut lumpur tinja dilayani 1 (satu) unit truk operasional yang juga merangkap pelayanan IPLT Kroya dan 2 (dua) unit kendaraan roda tiga sedot tinja. Kapasitas sarana pengangkut lumpur tinja dengan kapasitas 4.000 (empat ribu) liter. Berdasarkan identifikasi survei, IPLT masih berfungsi untuk mengelola lumpur tinja manusia maupun hewan. Akses menuju kawasan IPLT dapat dilalui dengan kondisi jalan yang di cor sehingga dapat dilalui kendaraan sarana pengangkut lumpur tinja. Area pelayanan IPLT Tritih Lor antara lain Kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Kesugihan, Kecamatan Jeruklegi, Kecamatan Kawunganten, Kecamatan Bantarsari, dan Kecamatan Kampung Laut. Berikut merupakan dokumentasi kondisi IPLT Tritih Lor. (A) (B) (C) (D) Gambar 2. 16 Kolam Maturasi IPLT Tritih Lor (A) ; Bak Penerima atau Pengumpul Tinja IPLT Tritih Lor (B); Kolam Anaerobik IPLT Tritih Lor (C); Akses Jalan Menuju IPLT Tritih Lor (D) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024
124. 2.IPLT Kedawung IPLT Kedawung berada di Kecamatan Kroya yang dibangun pada tahun 2022. Sarana pengangkut lumpur tinja dilayani 1 (satu) unit Halaman | 106 truk operasional yang juga merangkap pelayanan IPLT Tritih Lor dengan kapasitas 4.000 (empat ribu) liter. Berdasarkan identifikasi survei, IPLT masih berfungsi untuk mengelola lumpur tinja dan terawat. Akses menuju kawasan IPLT dapat dilalui dengan kondisi jalan yang bisa dilewati dan berstatus jalan lokal primer. Lokasi IPLT berada jauh dari permukiman warga dan dikelilingi oleh persawahan. Area pelayanan IPLT Kedawung antara lain Kecamatan Adipala, Kecamatan Maos, Kecamatan Sampang, Kecamatan Kroya, Kecamatan Binangu, dan Kecamatan Nusawungu. Berikut merupakan dokumentasi kondisi IPLT Kedawung. (A) (B) (C) Gambar 2. 17 Kolam Maturasi IPLT Kedawung (A) ; Bak Penerima atau Pengumpul Tinja IPLT Kedawung (B); Akses Jalan Menuju IPLT Kedawung (C) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024
125. 3.IPLT Malabar IPLT Malabar merupakan IPLT rencana yang akan dibangun disebelah TPA Malabar di Kecamatan Wanareja. Rencananya, IPLT ini memiliki kapasitas 20 m3/hari (dua puluh meter kubik per hari) untuk 10.000 KK (sepuluh ribu kepala keluarga). Saat ini masyarakat di Kecamatan Wanareja mengelola lumpur tinja ke IPLT Tritih Lor Kecamatan Jeruklegi. IPLT Malabar direncanakan akan memiliki sarana pengangkut lumpur tinja berupa 2 (dua) unit truk operasional yang berfungsi juga untuk perencanaan IPLT Kunci di Halaman | 107 Kecamatan Sidareja, dengan kapasitas truk pengangkut 4.000 (empat ribu) liter. Berdasarkan identifikasi survei, IPLT Malabar belum terealisasikan, masyarakat di sekitar menggunakan layanan dari IPLT Tritih Lor. Cakupan pelayanan IPLT Malabar direncanakan melayani Kecamatan Majenang, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Karangpucung, Kecamatan Wanareja, dan Kecamatan Dayeuhluhur. Berikut merupakan dokumentasi kondisi rencana IPLT Malabar. (A) (B) Gambar 2. 18 Septik Tank Pribadi Masyarakat di Sekitar Rencana IPLT Malabar (A) dan Rencana IPLT Malabar yang Berada di Samping TPA Malabar (B) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024
126. 4.IPLT Kunci IPLT Kunci merupakan IPLT rencana yang akan dibangun disebelah TPA Kunci di Kecamatan Sidareja. Rencananya, IPLT ini memiliki kapasitas 15 m3/hari (lima belas meter kubik per hari) untuk 7.500 KK (tujuh ribu lima ratus kepala keluarga). Saat ini masyarakat di Kecamatan Sidareja mengelola lumpur tinja ke IPLT Tritih Lor Kecamatan Jeruklegi. IPLT Malabar direncanakan akan memiliki sarana pengangkut lumpur tinja berupa 2 (dua) unit truk operasional yang berfungsi juga untuk perencanaan IPLT Malabar di Kecamatan Wanareja, dengan kapasitas truk pengangkut 4.000 (empat ribu) liter. Berdasarkan identifikasi survei, IPLT Malabar belum terealisasikan, masyarakat di sekitar menggunakan layanan dari IPLT Tritih Lor. Cakupan pelayanan IPLT Kunci direncanakan melayani Kecamatan Gandrungmangu, Kecamatan Sidareja, Kecamatan Cipari, Kecamatan Kedungreja, dan Kecamatan Patimuan. Halaman | 108 Gambar 2. 19 Peta Jangkauan Layanan IPLT Kabupaten Cilacap Sumber: Justek Area Cakupan Pelayanan IPLT Kab. Cilacap, 2023 Halaman | 109 Dengan demikian, didapatkan simpulan potensi dan masalah kondisi SPALD-S di Kabupaten Cilacap sebagai berikut: A. Potensi Kondisi SPALD-S di Kabupaten Cilacap 1) IPLT eksisting di IPLT Tritihlor dan IPLT Kedawung berfungsi optimal dan terawat; 2) Aksesibilitas penunjang prasarana di IPLT Tritihlor dan IPLT Kedawung dapat dilewati truk pengangkut limbah B. Masalah Kondisi SPALD-S di Kabupaten Cilacap di Kabupaten Cilacap 1) Akses layanan air limbah domestik belum bisa dijadikan standar pemenuhan akses layak untuk saat ini karena masih perlu perbaikan IPLT serta fasilitas armada penyedot tinja yang belum memadai 2) Rencana IPLT Malabar dan IPLT Kunci belum terealisasi, sehingga belum maksimal pelayanan pengelolaan limbah untuk kecamatan di bagian utara 2.10. KONDISI SPALD-T Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Pada Kabupaten Cilacap memiliki 39 unit sistem pengolahan air limbah terpusat (SPALD-T) dengan kondisi rata-rata masih baik dan beroperasi optimal. Adapun sebaran sistem pengolahan air limbah terpusat (SPALD-T) di Kabupaten Cilacap sebagai berikut. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1) SLBM Desa Adiraja 1 Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Desa Adiraja 1 berada di Kecamatan Adipala. Sistem SLBM ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi dan terawat yang digunakan masyarakat. Aksesibilitas menuju lokasi IPAL dengan kondisi jalan dengan perkerasan tanah. Di sekitar lokasi IPAL terdapat rumah warga dan berdekatan dengan sungai. Layanan IPAL Halaman | 110 yaitu 18 (delapan belas) rumah yang berada di Desa Adiraja yaitu RT 5, RT 6, dan RT 7. SLBM Desa Adiraja 1 memiliki MCK Komunal yang digunakan oleh masyarakat sekitar, hal ini dikarenakan lokasi Desa Adiraja yang berdekatan dengan laut sehingga masyarakat tidak memiliki septik tank mandiri karena diperlukan pengerukan tanah hingga kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter untuk membangun septik tank mandiri karena terdapat rembesan air laut. Sehingga masyarakat di Desa Adiraja memerlukan MCK Komunal untuk melayani kebutuhan masyarakat sekitar agar lebih optimal. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SLBM Desa Adiraja 1 dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Desa Adiraja Kecamatan Adipala. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SLBM Desa Adireja 1. (A) (B) (C) (D) Gambar 2. 20 MCK Komunal Bagian dari SLBM Desa Adiraja 1 (A); Kondisi Bagian dalam MCK Komunal (B) ; Pipa Instalasi IPAL SLBM Desa Adiraja 1 (C); Kondisi Aksesibilitas Jalan Menuju SLBM Desa Adiraja 1 (D) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Halaman | 111 Gambar 2. 21 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Desa Adiraja Kecamatan Adipala Sumber: Tim Penyusun, 2024 2) SLBM Desa Adiraja 2 Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Desa Adiraja 2 berada di Kecamatan Adipala. Sistem SLBM Desa Adiraja 2 tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Terdapat MCK Komunal yang berfungsi dan melayani 13 (tiga belas) rumah yaitu RT 3 dan RT 4. Aksesibilitas menuju lokasi MCK dengan kondisi jalan setapak yang sulit diakses. Masyarakat dapat menggunakan MCK Komunal tanpa membayar uang kebersihan. Berikut merupakan dokumentasi kondisi MCK Komunal di SLBM Desa Adireja 2. Gambar 2. 22 MCK Komunal Bagian dari SLBM Desa Adiraja 2 Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 3) SLBM Desa Penggalang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Desa Penggalang berada di Kecamatan Adipala. Sistem SLBM ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi dan terawat yang digunakan pondok pesantren. Aksesibilitas menuju lokasi IPAL Halaman | 112 mudah untuk diakses. Terdapat MCK Komunal diatas IPAL dan berfungsi optimal. Lingkungan sekitar IPAL berada di sekitar bangunan sekolah. Cakupan layanan IPAL terbatas hanya untuk area masjid pondok pesantren dan 15 (lima belas) rumah masyarakat. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SLBM Desa Penggalang dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Desa Penggalang Kecamatan Adipala. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SLBM Desa Penggalang. (A) (B) (C) (D) Gambar 2. 23 Perpipaan IPAL SLBM Desa Penggalang (A) ; MCK Komunal di IPAL SLBM Desa Penggalang (B); Kondisi Sekitar yang Terlayani IPAL SLBM Desa Penggalang (C) ; Kondisi Bagian dalam MCK Komunal (D) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Halaman | 113 Gambar 2. 24 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Desa Penggalang Kecamatan Adipala Sumber: Tim Penyusun, 2024 4) SPBM Kelurahan Tambakreja 1 Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Desa Tambakreja 1 berada di Kecamatan Cilacap Selatan. Sistem SPBM ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi dan terawat yang digunakan masyarakat. Aksesibilitas menuju lokasi IPAL dengan kondisi jalan yang dapat dilewati dengan status jalan lingkungan. Di sekitar lokasi IPAL terdapat permukiman padat penduduk di RT 02 RW 09. Layanan IPAL yaitu 30-40 SR (tiga puluh hingga empat puluh sambungan rumah). IPAL di SPBM Kelurahan Tambakreja 1 menggunakan pipa 6‖ (enam inchi) dalam kondisi terawat dan baik. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SPBM Desa Tambakreja dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Desa Tambakreja 1 berada di Kecamatan Cilacap Selatan. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SPBM Tambakreja 1. Halaman | 114 Gambar 2. 25 Instalasi Perpipaan IPAL SPBM Desa Tambakreja 1 Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 5) SPBM Kelurahan Tambakreja 2 Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Desa Tambakreja 2 berada di Kecamatan Cilacap Selatan. Sistem SPBM ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi dan terawat yang digunakan masyarakat. Aksesibilitas menuju lokasi IPAL dengan kondisi jalan yang dapat dilewati dengan perkerasan beton. Titik IPAL berada di samping Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di RT 01 RW 05. Layanan IPAL yaitu 25-30 SR (tiga puluh hingga empat puluh sambungan rumah). IPAL di SPBM Kelurahan Tambakreja 2 menggunakan pipa 6‖ (enam inchi) dalam kondisi terawat dan baik. IPAL Tambakreja 2 dikelola secara komunal dengan iuran Rp 3.000 per bulan. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SPBM Desa Tambakreja dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Desa Tambakreja 2 berada di Kecamatan Cilacap Selatan. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SPBM Tambakreja 2. (A) (B) Gambar 2. 26 Instalasi Perpipaan IPAL SPBM Desa Tambakreja 2 (A dan B) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Halaman | 115 Gambar 2. 27 Sebaran dan Jangkauan IPALD SPBM Kelurahan Tambakreja Sumber: Tim Penyusun, 2024 6) SPBM Kelurahan Tambakreja Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, tidak ditemukan IPAL SPBM Kelurahan Tambakreja yang berada di Kecamatan Cilacap Selatan. Saat ini masyarakat memiliki septik tank mandiri yang menjadi tanggung jawab setiap pemilik rumah. 7) SPBM Kelurahan Tegalkamulyan Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Kelurahan Tegalkamulyan berada di Kecamatan Cilacap Selatan. Sistem SPBM ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebanyak 3 (tiga) unit yang berfungsi dan terawat yang digunakan masyarakat, antara lain IPAL Komunal, IPAL Puskesmas, dan IPAL Rusunawa. Aksesibilitas menuju lokasi IPAL dengan kondisi jalan yang dapat dilewati. Titik IPAL berada di samping Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di RT 01 RW 05. Berdasarkan hasil identifikasi survei lapangan, diketahui bahwa terdapat permasalahan teknis pada IPAL Komunal sehingga pada saat musim hujan bagian salurannya tersumbat. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SPBM Kelurahan Tegalkamulyan dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Kelurahan Tegalkamulyan berada di Kecamatan Cilacap Halaman | 116 Selatan. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SPBM Kelurahan Tegalkamulyan. (A) (B) (C) Gambar 2. 28 Perpipaan Bawah Tanah Sistem IPAL SPBM Tegalkamulyan (A); Lokasi IPAL Kelurahan Tegalkamulyan (B); IPAL Medis Kelurahan Kamulyan (C) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 8) IPAL Kawasan Rusunawa Tegalkamulyan IPAL Kawasan Rusunawa Tegalmulya berfungsi dengan baik dan melayani limbah air seluruh masyarakat yang tinggal di rusunawa. Akses jalan menuju IPAL mudah dilewati dengan perkerasan beton. IPAL dikelola dengan baik oleh pihak rusunawa. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan IPAL Kawasan Rusunawa Tegalkamulyan dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPAL Kawasan Rusunawa Tegalkamulyan berada di Kecamatan Cilacap Selatan. Berikut merupakan dokumentasi kondisi IPAL Kawasan Rusunawa Tegalkamulyan. (A) (B) Gambar 2. 29 Akses Menuju IPAL Kaawasan Rusunawa Tegalkamulyan (A); Lokasi IPAL Rusunawa Tegalkamulyan (B) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Halaman | 117 Gambar 2. 30 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SPBM Tegalkamulyan Sumber: Tim Penyusun, 2024 9) SPBM Kelurahan Sidakaya Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, tidak ditemukan IPAL SPBM Kelurahan Sidakaya yang berada di Kecamatan Cilacap Selatan. Saat ini masyarakat memiliki septik tank mandiri yang menjadi tanggung jawab setiap pemilik rumah. Gambar 2. 31 Tampungan Septik Tank Pribadi Milik Penduduk Kelurahan Desa Sidakaya Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 10) IPAL Kawasan Rusunawa Sidakaya Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, tidak ditemukan IPAL Kawasan Rusunawa Sidakaya yang berada di Kecamatan Cilacap Selatan. Saat ini masyarakat memiliki septik tank mandiri yang menjadi tanggung jawab rusunawa. 11) SPBM Kelurahan Cilacap Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, tidak ditemukan IPAL SPBM Kelurahan Cilacap yang berada di Kecamatan Cilacap Selatan. Saat ini masyarakat menggunakan drainase biopori dan Halaman | 118 MCK Komunal sebagai alternatif pengolahan air limbah untuk masyarakat, terutama melayani masyarakat di sekitar kawasan pesisir. Kondisi saluran pembuangan di Kelurahan Cilacap tercemar karena tidak adanya penyaringan untuk sistem biopori dan sistem drainase. Berikut merupakan dokumentasi situasi kondisi di Kelurahan Cilacap. (A) (B) (C) (D) Gambar 2. 32 Drainase Biopori Kelurahan Cilacap (A) ; Kondisi Lingkungan di Kelurahan Cilacap (B); Saluran Pembuangan di Kelurahan Cilacap (C) ; Kondisi Bagian dalam MCK Komunal (D) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 12) SPBM Kelurahan Kutawaru Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, tidak ditemukan IPAL SPBM Kelurahan Kutawaru yang berada di Kecamatan Cilacap Tengah. Saat ini terdapat pengelolaan limbah air sabun dan pengolahan sampah plastik dengan menggunakan sistem IPAL Bank Sampah. Titik lokasi IPAL berada di lahan terbuka atau di samping persawahan. Akses menuju IPAL berupa jalan setapak dengan perkerasan beton. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan IPAL Bank Sampah Kelurahan Kutawaru dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPAL Industri dan Bank Sampah Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah. Berikut merupakan dokumentasi kondisi IPAL Bank Sampah di Kelurahan Kutawaru. Halaman | 119 Gambar 2. 33 Sistem Pengelolaan Bank Sampah Kelurahan Kutawaru Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 13) SPBM Kelurahan Kutawaru Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, tidak ditemukan IPAL SPBM Kelurahan Kutawaru yang berada di Kecamatan Cilacap Tengah. Saat ini terdapat pengelolaan limbah industri batk KLHK milik indistri Leksana Batik Jaya dengan menggunakan sistem IPAL Batik KLHK. Pengelolaan air limbah ini dibangun tahun 2023. Titik lokasi IPAL Batik KLHK berada di samping tambak tepatnya di belakang tempat indistri. Akses menuju IPAL Industri Batik berupa jalan setapak dengan perkerasan tanah Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan IPAL IPAL Batik KLHK dan Bank Sampah Kelurahan Kutawaru dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPAL IPAL Batik KLHK dan Bank Sampah Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah. Berikut merupakan dokumentasi kondisi IPAL IPAL Batik KLHK di Kelurahan Kutawaru. (A) (B) Gambar 2. 34 Sistem Pengelolaan IPAL Batik KLHK (B); Bangunan Kontruksi IPAL Batik KLHK Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Halaman | 120 Gambar 2. 35 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Batik KLHK dan Bank Sampah (SPBM Kelurahan Kutawaru) Sumber: Tim Penyusun, 2024 14) SPBM Kelurahan Donan Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Kelurahan Donan berada di Kecamatan Cilacap Tengah. Sistem SPBM ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi dan terawat yang digunakan masyarakat untuk mengolah limbah rumah tanga dan lumpur tinja. Aksesibilitas menuju lokasi IPAL dengan kondisi jalan yang dapat dilewati dengan perkerasan tanah. Layanan IPAL yaitu 27 SR (dua puluh tujuh sambungan rumah), dengan menggunakan pipa peralon pada setiap rumah. IPAL di Kelurahan Donan dikelola secara gotong royong oleh masyarat penerima manfaat.. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SPBM Kelurahan Donan dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Kelurahan Donan berada di Kecamatan Cilacap Tengah. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SPBM Kelurahan Donan. (A) (B) Gambar 2. 36 Kondisi Jalan Menuju IPAL Keluruhan Donan (A); Jaringan Perpipaan IPAL Donan (B) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Halaman | 121 Gambar 2. 37 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SPBM Kelurahan Donan Sumber: Tim Penyusun, 2024 15) SPBM Kelurahan Karangtalun Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Kelurahan Karangtalun berada di Kecamatan Cilacap Utara. Sistem SPBM ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi dan terawat yang digunakan masyarakat untuk mengolah limbah rumah tanga dan lumpur tinja. Aksesibilitas menuju lokasi IPAL dengan kondisi jalan yang dapat dilewati dengan perkerasan aspal dan memiliki status jalan lingkungan. Titik IPAL berada di lahan terbuka tepatnya di depan TPU Baron dan disamping lahan pertanian. Layanan IPAL yaitu 30-40 SR (tiga puluh hingga empat puluh sambungan rumah). IPAL di Kelurahan Karangtalun dikelola secara gotong royong oleh masyarat penerima manfaat. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SPBM Kelurahan Karangtalun dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Kelurahan Karangtalun berada di Kecamatan Cilacap Utara. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SPBM Kelurahan Karangtalun. Halaman | 122 (A) (B) Gambar 2. 38 Kondisi Jalan Menuju IPAL Keluruhan Karangtalun (A); Jaringan Perpipaan IPAL Karangtalun (B) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Gambar 2. 39 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SPBM Kelurahan Karangtalun Sumber: Tim Penyusun, 2024 16) SPBM Kelurahan Tritih Kulon Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Kelurahan Tritih Kulon 1 berada di Kecamatan Cilacap Utara. Sistem SPBM ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi dan terawat yang digunakan masyarakat untuk mengolah limbah air rumah tangga dan lumpur tinja. Aksesibilitas menuju lokasi IPAL dengan kondisi jalan yang sulit dilewati dengan perkerasan paving blok. Titik IPAL berada di lahan pertanian yang dekat dengan rumah warga. Layanan IPAL yaitu 48-50 SR (empat puluh delapan hingga lima puluh sambungan rumah) dengan saluran pipa bawah tanah. Kondisi saluran penghubung IPAL dalam kondisi yang baik dan tidak ada kendala. Pengelolaan dan perawatan IPAL dilakukan secara gotong royong dan terdapat biaya retribusi sebesar Rp 5.000 Halaman | 123 / bulan (lima ribu rupiah per bulan) oleh masyarakat penerima manfaat. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SPBM Kelurahan Tritih Kulon 1 dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Kelurahan Tritih Kulon 1 berada di Kecamatan Cilacap Utara. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SPBM Kelurahan Tritih Kulon 1. (A) (B) Gambar 2. 40 Jaringan Perpipaan IPAL Tritih Kulon 1 (A); Lokasi IPAL Tritih Kulon 1 (B) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Gambar 2. 41 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SPBM Kelurahan Tritih Kulon Sumber: Tim Penyusun, 2024 Selain itu, di Kelurahan Tritih Kulon juga terdapat SPBM tambahan, diluar data sekunder. Hasil verifikasi lapangan menemukan Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Kelurahan Tritih Kulon 2 yang merupakan hasil temuan baru diluar sumber data sebaran SPBM di Kabupaten Cilacap. SPBM Tritih Kulon 2 berada di Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara. Sistem SPBM ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Halaman | 124 yang berfungsi dan terawat yang digunakan masyarakat untuk mengolah limbah air rumah tangga dan lumpur tinja. Aksesibilitas menuju lokasi IPAL dengan kondisi jalan yang mudah dilewati dengan perkerasan tanah dan status jalan lingkungan. Titik IPAL berada di lahan terbuka di sekitar pesisir laut yang berdekatan dengan rumah warga. Secara administratif, IPAL Kelurahan Tritih Kulon 2 berada di RT 15 RW 13 Desa Tritih Kulon. Layanan IPAL yaitu 40-50 SR (empat puluh hingga lima puluh sambungan rumah) dengan saluran pipa bawah tanah. Kondisi saluran penghubung IPAL dalam kondisi yang baik dan tidak ada kendala. Pengelolaan dan perawatan IPAL dilakukan secara gotong royong dengan perawatan berkala oleh masyarat penerima manfaat. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SPBM Kelurahan Tritih Kulon 2 dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Kelurahan Tritih Kulon 2 berada di Kecamatan Cilacap Utara. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SPBM Kelurahan Tritih Kulon 1.. Gambar 2. 42 Jaringan Perpipaan IPAL Tritih Kulon Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Halaman | 125 Gambar 2. 43 Peta Sebaran dan Jangkauan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Kelurahan Tritih Kulon Sumber: Tim Penyusun, 2024 17) SPBM Kelurahan Mertasinga Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Kelurahan Mertasinga berada di Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara. Sistem SPBM ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi dan terawat yang digunakan masyarakat untuk mengolah limbah campuran, termasuk limbah air rumah tangga dan lumpur tinja. Aksesibilitas menuju lokasi IPAL dengan kondisi jalan yang mudah dilewati dengan perkerasan beton. Titik IPAL berada di lahan pertanian yang berdekatan dengan rumah warga. Secara administratif, IPAL Kelurahan Mertasinga berada di RT 04 RW 13. Layanan IPAL yaitu 43-50 SR (empat puluh tiga hingga lima puluh sambungan rumah) dan 1 (satu) masjid dengan saluran pipa bawah tanah. Kondisi saluran penghubung IPAL dalam kondisi yang baik dan tidak ada kendala. Pengelolaan dan perawatan IPAL dilakukan secara gotong royong dengan perawatan berkala royong dan terdapat biaya retribusi sebesar Rp 10.000 / bulan (sepuluh ribu rupiah per bulan) oleh masyarat penerima manfaat. Masyarakat berharap terdapat bantuan perawatan IPAL dari pemerintah daerah. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SPBM Kelurahan Mertasinga dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Halaman | 126 Kelurahan Mertasinga berada di Kecamatan Cilacap Utara. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SPBM Kelurahan Mertasinga. Gambar 2. 44 Jaringan Perpipaan IPAL SPBM Mertasinga Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Gambar 2. 45 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SPBM Kelurahan Mertasinga Sumber: Tim Penyusun, 2024 18) SLBM Desa Jeruklegi Wetan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Desa Jeruklegi Wetan berada Kecamatan Jeruklegi. Sistem SLBM ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan MCK komunal yang berfungsi dan terawat yang digunakan masyarakat untuk mengolah limbah campuran, termasuk limbah air rumah tangga dan lumpur tinja. Bangunan IPAL dan MCK di Desa Jeruklegi Wetan dibangun pada tahun 2013. Aksesibilitas menuju lokasi IPAL dengan kondisi jalan yang sulit dilewati, karena sarana pengangkut kotoran tidak dapat mendekati pintu masuk IPAL, untuk menjangkau MCK Halaman | 127 komunal harus berjalan kaki. Titik IPAL berada di sekitar kawasan pasar, jangkauan layanan IPAL Desa Jeruklegi Wetan meliputi area pasar dan 8 (delapan) rumah di sekitar. Kondisi saluran penghubung IPAL dalam kondisi yang baik dan tidak ada kendala. Pengelolaan dan perawatan IPAL dilakukan secara gotong royong dengan perawatan berkala royong dan terdapat biaya retribusi sebesar Rp 2.000 / bulan (dia rupiah per bulan) untuk kebersihan MCK. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SPBM Kelurahan Mertasinga dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Desa Jeruklegi Wetan berada di Kecamatan Jeruklegi. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SLBM Desa Jeruklegi Wetan. (A) (B) (C) Gambar 2. 46 Sistem Perpipaan IPAL SLBM Desa Jeruklegi Wetan (A) ; MCK Komunal SLBM Desa Jeruklegi Wetan (B); Kondisi Lingkungan Sekitar IPAL SLBM Desa Jeruklegi Wetan (C) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Halaman | 128 Gambar 2. 47 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SLBM Desa Jeruklegi Wetan Sumber: Tim Penyusun, 2024 19) SLBM Desa Karangpucung Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, tidak ditemukan IPAL SLBM Desa Karangpucung yang berada di Kecamatan Kedungreja. Saat ini setiap rumah di Desa Kedungreja memiliki bak penampung limbah masing-masing. Gambar 2. 48 Tampungan Tangki Septik Pribadi Milik Penduduk Desa Karangpucung Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 20) SLBM Desa Kedungreja Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, tidak ditemukan IPAL SLBM Desa Kedungreja yang berada di Kecamatan Kedungreja. Saat ini setiap rumah di Desa Kedungreja memiliki bak penampung limbah masing-masing. 21) SLBM Desa Kesugihan Kidul 1 Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Desa Kesugihan Kidul 1 berada Kecamatan Kesugihan berupa IPAL Pondok Halaman | 129 Pesantren. Sistem SLBM ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan MCK komunal yang berfungsi dan terawat yang digunakan santri pondok pesantren untuk limbah air rumah tangga dan lumpur tinja. Bangunan IPAL dan MCK di Desa Desa Kesugihan Kidul dibangun pada tahun 2013, hanya beberapa MCK yang dapat digunakan dan saat ini sedang direnovasi. Aksesibilitas menuju lokasi IPAL dengan kondisi jalan yang mudah dilewati, yang berada di lahan permukiman warga. Pengguna MCK adalah santri pondok pesantren dengan jumlah sekitar 200 (dua ratus) santri. Kondisi saluran penghubung IPAL dalam kondisi berfungsi dan hanya menampung MCK yang digunakan untuk santri. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SLBM Desa Kesugihan Kidul dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Desa Kesugihan Kidul berada di Kecamatan Kesugihan. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SLBM Desa Kesugihan Kidul 1. (A) (B) Gambar 2. 49 Kondisi Lingkungan Sekitar IPAL SLBM Kesugihan Kidul 1 (A); Sistem Jaringan Perpipaan IPAL SLBM Kesugihan Kidul 1 (B) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 22) SLBM Desa Kesugihan Kidul 2 Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Desa Kesugihan Kidul 2 berada Kecamatan Kesugihan. Sistem SLBM ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan MCK komunal yang berfungsi dan digunakan santri putri pondok pesantren. Bangunan ini merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Akses ke MCK terbatas hanya untuk santri putri pondok pesantren. IPAL difungsikan hanya untuk menampung MCK Komunal di pondok pesantren putri. Kondisi saluran penghubung IPAL dalam kondisi berfungsi. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SLBM Desa Kesugihan Kidul 2 dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan Halaman | 130 IPALD Desa Kesugihan Kidul berada di Kecamatan Kesugihan. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SLBM Desa Kesugihan Kidul 2. (A) (B) Gambar 2. 50 Kondisi Lingkungan Sekitar IPAL SLBM Kesugihan Kidul 2 (A); Sistem Jaringan Perpipaan IPAL SLBM Kesugihan Kidul 2 (B) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Gambar 2. 51 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SLBM Desa Kesugihan Kidul Sumber: Tim Penyusun, 2024 23) SLBM Desa Kesugihan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Desa Kesugihan berada Kecamatan Kesugihan. Sistem SLBM ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan MCK komunal yang berfungsi dan digunakan pondok pesantren. Bangunan ini merupakan bantuan dari pemerintah yang di bangun tahun 2013 dan masih aktif digunakan. Akses ke MCK terbatas hanya untuk pondok pesantren. IPAL difungsikan hanya untuk menampung MCK Komunal di pondok pesantren. IPAL Desa Kesugihan berada di Halaman | 131 pekarangan dan perkebunan area pondok pesantren. Kondisi saluran penghubung IPAL dalam kondisi berfungsi. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SLBM Desa Kesugihan dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Desa Kesugihan berada di Kecamatan Kesugihan. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SLBM Desa Kesugihan. (A) (B) (C) (D) Gambar 2. 52 Sistem Perpipaan IPAL SLBM Desa Kesugihan(A) ; Kondisi Bagian dalam MCK Komunal (B); Kondisi Bagian Luar MCK Komunal SLBM Desa Kesugihan (C) ; Kondisi Lingkungan di SLBM Desa Kesugihan (D) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Gambar 2. 53 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SLBM Desa Kesugihan Sumber: Tim Penyusun, 2024 Halaman | 132 24) SLBM Desa Kalisabuk Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Desa Kalisabuk berada Kecamatan Kesugihan. Sistem SLBM ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan MCK komunal yang berfungsi dan digunakan pondok pesantren. Bangunan ini merupakan bantuan dari pemerintah yang di bangun tahun 2014 dan masih aktif digunakan. Akses ke MCK terbatas hanya untuk pondok pesantren yang dihuni 200 (dua ratus) santri. IPAL difungsikan hanya untuk menampung MCK Komunal di pondok pesantren. IPAL Desa Kalisabuk berada di pekarangan dan perkebunan area pondok pesantren. Kondisi saluran penghubung IPAL dalam kondisi berfungsi. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SLBM Desa Kalisabuk dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Desa Kalisabuk berada di Kecamatan Kesugihan. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SLBM Desa Kalisabuk. (A) (B) (C) (D) Gambar 2. 54 Sistem Jaringan Perpipaan IPAL SLBM Desa Kalisabuk (A); Kondisi Lingkungan Sekitar IPAL SLBM Desa Kalisabuk (B) (C) (D) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Halaman | 133 Gambar 2. 55 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SLBM Desa Kalisabuk Sumber: Tim Penyusun, 2024 25) MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Menganti MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Menganti berada Kecamatan Kesugihan. Sistem MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Menganti ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan MCK komunal yang berfungsi dan digunakan oleh masjid dan bangunan permukiman masyarakat. MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Menganti digunakan untuk masjid dan masyarakat di sekitar instalasi pengelolaan air limbah yaitu 27 SR (dua puluh tujuh sambungan rumah). Lokasi MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Menganti berada di lingkungan masjid dan permukiman masyarakat Desa Menganti. Kondisi saluran penghubung IPAL dalam kondisi berfungsi. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Menganti dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Menganti di Kecamatan Kesugihan. Halaman | 134 (A) (B) (C) Gambar 2. 56 Sistem Perpipaan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Menganti (A) ; Kondisi Bagian Luar MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Menganti (B); Kondisi Lingkungan Sekitar MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Menganti (C) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Gambar 2. 57 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Menganti Sumber: Tim Penyusun, 2024 26) MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Kuripan Kidul MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Kuripan Kidul berada Kecamatan Kesugihan. Sistem MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Kuripan Kidul ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Halaman | 135 dan MCK komunal yang berfungsi dan digunakan oleh pondok pesantren santri putra. MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Kuripan untuk kegiatan pondok pesantren putra yang dihuni kurang lebih 500 (lima ratus) santri putra, lokasi IPAL berada di lingkungan pondok pesantren santri putra. Kondisi saluran penghubung IPAL dalam kondisi berfungsi. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Kuripan Kidul dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Kuripan Kidul di Kecamatan Kesugihan. Berikut merupakan dokumentasi kondisi MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Kuripan Kidul. (A) (B) (C) Gambar 2. 58 Kondisi MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Kuripan Kidul (A) ; Perpipaan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Kuripan Kidul (B); Kondisi Lingkungan Sekitar MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Kuripan Kidul (C) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Halaman | 136 Gambar 2. 59 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Kuripan Kidul Sumber: Tim Penyusun, 2024 27) IPAL Komunal Desa Kuripan IPAL Komunal Desa Kuripan berada Kecamatan Kesugihan. Sistem IPAL Komunal Desa Kuripan ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi dan digunakan oleh kegiatan masjid dan bangunan rumah masyarakat yang tinggal di sekitar IPAL. Akses ke IPAL mudah dan terdapat 25 SR (dua puluh lima sambungan rumah) yang melayani RT 4 RW 5. IPAL Komunal Desa Kuripan berada di lingkungan masjid. Sistem penyedotan limbah di IPAL Komunal Desa Kuripan dilakukan 5-7 (lima sampai tujuh) tahun sekali. Kondisi saluran penghubung IPAL dalam kondisi berfungsi. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan IPAL Komunal Desa Kuripan dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPAL Komunal Desa Kuripan di Kecamatan Kesugihan. Berikut merupakan dokumentasi kondisi IPAL Komunal Desa Kuripan. Halaman | 137 (A) (B) Gambar 2. 60 Sistem Jaringan Perpipaan IPAL Komunal Desa Kuripan (A); Kondisi Lingkungan Sekitar IPAL Komunal Desa Kuripan (B) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Gambar 2. 61 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Komunal Desa Kuripan Sumber: Tim Penyusun, 2024 28) SLBM Desa Kroya Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Desa Kroya berada Kecamatan Kroya berupa IPAL. Sistem SLBM ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi dan terawat yang digunakan 18 SR (delapan belas sambungan rumah) untuk limbah air rumah tangga dan lumpur tinja. Bangunan IPAL kurang terawat, akses menuju IPAL berupa jalan setapak yang berada di sekitar lahan pertanian dan di belakang rumah penduduk, sehingga jarak antara IPAL dan permukiman penduduk kurang lebih 200 m (dua ratus meter). Cakupan pelayanan IPAL untuk RT 5 dan RT 6. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SLBM Desa Kroya dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Desa Kroya berada di Kecamatan Kroya. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SLBM Desa Kroya. Halaman | 138 (A) (B) Gambar 2. 62 Kondisi IPAL SLBM Desa Kroya (A) ; Kondisi Sekitar IPAL SLBM Desa Kroya (B) (C); Kondisi Akses Menuju IPAL Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Gambar 2. 63 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SLBM Desa Kroya Sumber: Tim Penyusun, 2024 29) SLBM Desa Pucung Lor Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Desa Pucung Lor berada Kecamatan Kroya tidak ditemukan, saat ini penduduk yang berada di Desa Pucung Lor memiliki tempat tampungan limbah sendiri yang berada di belakang rumah. Berikut merupakan dokumentasi kondisi tampungan limbah mandiri di Desa Pucung Lor. Halaman | 139 Gambar 2. 64 Tampungan Septik Tank Pribadi Milik Penduduk Pucung Lor Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 30) MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bajing Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, tidak ditemukan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bajing yang berada di Kecamatan Kroya. Saat ini setiap rumah di Desa Bajing memiliki bak penampung limbah masing-masing. Pembuangan komunal limbah tinja penduduk memanfaatkan layanan IPLT Kedawung yang terletak di Desa Kedawung. 31) SLBM Desa Jenang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Desa Jenang berada Kecamatan Majenang berupa IPAL. SLBM Desa Jenang memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi untuk mengolah air limbah rumah tangga dan lumpur tinja. Aksesibilitas menuju lokasi IPAL dan MCK dengan kondisi jalan yang mudah dilewati dengan perkerasan beton. IPAL berfungsi untuk melayani 195 SR (seratus sembilan puluh lima sambungan rumah). Kondisi saluran penghubung IPAL dalam kondisi yang baik dan tidak ada kendala. Titik lokasi IPAL berada di lahan pertanian. Berdasarkan identifikasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan pihak pengelola SLBM Desa Jenanng, diketahui bahwa saat ini perlu dilakukan penambahan IPALD karena kondisi tanah yang mudah keluar air dan tidak memungkinkan penduduk membangun septik tank secara mandiri. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SLBM Desa Jenang dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Desa Jenang berada di Kecamatan Majennag. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SLBM Desa Jenang. Halaman | 140 (A) (B) Gambar 2. 65 Tampungan IPAL Desa Jenang (A) Kondisi Lingkungan Sekitar Desa Jenang (C) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Gambar 2. 66 Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD SLBM Desa Jenang Sumber: Tim Penyusun, 2024 32) MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Padangsari MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Padangsari berada di Desa Padangsari Kecamatan Majenang. MCK Kombinasi IPAL Komunal Padangsari ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi dan terawat yang digunakan masyarakat untuk mengolah air limbah rumah tangga dan lumpur tinja dengan cakupan layanan 2-5 SR (dua hingga lima sambungan rumah) dan fasilitas publik (masjid, sekolah (MI, TK, RA, Pondok Pesantren). Aksesibilitas menuju lokasi IPAL dengan kondisi jalan yang mudah dilewati dengan perkerasan paving blok. IPAL Komunal Desa Padangsari berada di kawasan pendidikan tepatnya berada di belakang TK Tanwirul Huda. Terdapat bangunan MCK di IPAL Komunal Desa Padangsari dengan kondisi berfungsi dan terawat. Kondisi saluran penghubung IPAL dalam kondisi yang baik dan tidak ada kendala. Pengelolaan dan perawatan MCK kombinasi IPAL komunal di Desa Padangsari dilakukan secara berkala oleh perwakilan pengelola IPAL antara lain Pak Abas Rosadi dan Pak Halaman | 141 Muson sebagai penanggung jawab yang dibantu gotong royong dengan masyarakat. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Padangsari dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Padangsari berada di Kecamatan Majenang. Berikut merupakan dokumentasi kondisi MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Padangsari. (A) (B) Gambar 2. 67 Sistem Perpipaan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Padangsari (A) ; Kondisi Sekitar IPAL SLBM Desa Kroya Kondisi MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Padangsari (B) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Gambar 2. 68 Peta Sebaran dan Jangkauan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Padangsari Sumber: Tim Penyusun, 2024 33) MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Pahonjean MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Pahonjean berada di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang. MCK Kombinasi IPAL Komunal Pahonjean ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang Halaman | 142 berfungsi dan terawat yang digunakan masyarakat untuk mengolah limbah dengan cakupan layanan 30-40 SR (tiga puluh hingga empat puluh sambungan rumah), sedangkan limbah rumah tangga dialirkan langsung ke drainase. Aksesibilitas menuju lokasi IPAL dengan kondisi jalan yang mudah dilewati dengan perkerasan beton. IPAL Komunal Desa Pahonjean berada lahan terbuka dekat dengan hunian penduduk. Terdapat bangunan MCK di IPAL Komunal Desa Pahonjean dengan kondisi berfungsi dan terawat. Kondisi saluran penghubung IPAL dalam kondisi yang baik dan tidak ada kendala. Pengelolaan dan perawatan MCK kombinasi IPAL komunal di Desa Pahonjean dilakukan secara berkala dan gotong royong. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Pahonjean dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Pahonjean berada di Kecamatan Majenang. Berikut merupakan dokumentasi kondisi MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Pahonjean. (A) (B) Gambar 2. 69 Kondisi Lokasi Sekitar MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Pahonjean (A) ; Sistem Perpipaan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Pahonjean (B) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Halaman | 143 Gambar 2. 70 Peta Sebaran dan Jangkauan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Pahonjean Sumber: Tim Penyusun, 2024 34) SLBM Desa Mernek 1 Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Desa Mernek 1 berada Kecamatan Maos berupa IPAL dan MCK. SLBM Desa Mernek 1 memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan MCK yang berfungsi dan namun kurang terawat. Aksesibilitas menuju lokasi IPAL dan MCK dengan kondisi jalan yang mudah dilewati berupa jalan setapak yang masih bisa dilewati kendaraan roda dua. IPAL berfungsi untuk melayani 18 SR (delapan belas sambungan rumah) RT 1 RW 5. Kondisi saluran penghubung IPAL dalam kondisi yang baik dan tidak ada kendala. Titik lokasi IPAL dekat dengan permukiman penduduk yang terletak di belakang balai desa. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SLBM Desa Mernek 1 dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Desa Mernek 1 berada di Kecamatan Maos. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SLBM Desa Mernek 1. Halaman | 144 (A) (B) Gambar 2. 71 Kondisi Lokasi IPAL SLBM Desa Mernek 1 (A) ; Kondisi Lokasi Sekitar IPAL SLBM Desa Mernek 1 (B) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Gambar 2. 72 Peta Sebaran dan Jangkauan IPAL SLBM Desa Mernek 1 Sumber: Tim Penyusun, 2024 35) SLBM Desa Mernek 2 Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Desa Mernek 2 berada Kecamatan Maos berupa IPAL dan MCK. SLBM Desa Mernek 2 memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan MCK yang berfungsi, namun kurang terawat dan saat ini digunakan untuk penduduk serta kegiatan masjid. Aksesibilitas menuju lokasi IPAL dan MCK dengan kondisi jalan yang mudah dilewati berupa jalan setapak yang masih bisa dilewati kendaraan roda dua. IPAL berfungsi untuk melayani 16 SR (enam belas sambungan rumah) RT 1 RW 6. Kondisi saluran penghubung IPAL dalam kondisi yang baik dan tidak ada kendala. Titik lokasi IPAL berada di kawasan permukiman dekat dengan masjid. Halaman | 145 Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SLBM Desa Mernek 2 dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Desa Mernek 2 berada di Kecamatan Maos. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SLBM Desa Mernek 2. (A) (B) mbar 2. 73 Kondisi Lokasi IPAL SLBM Desa Mernek 2 (A) ; Kondisi Lokasi Sekitar IPAL SLBM Desa Mernek 2 (B) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Gambar 2. 74 Peta Sebaran dan Jangkauan IPAL SLBM Desa Mernek 2 Sumber: Tim Penyusun, 2024 36) SLBM Desa Karangjati Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, SLBM Desa Karangjati di Kecamatan Sampang sudah tidak aktif. Bangunan IPAL dan MCK dibangun tahun 2017 dan tidak berfungsi sejak tahun 2018 dikarenakan adanya kebocoran pada pipa-pipa penghubung. Selain mengelola lumpur tinja, IPAL di SLBM Desa Karangjati pada tahun 2017 pernah memproduksi biogas. Program biogass tidak berhasil karena bahan produksi tercampur dengan sabun. Akses menuju IPAL SLBM Desa Karangjati mudah diakses, dan pada saat Halaman | 146 beroperasi IPAL mampu melayani 35 SR (tiga puluh lima sambungan rumah) yang ada di RT 2 RW 5. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SLBM Desa Karangjati pada saat masih beroperasi dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan SLBM Desa Karangjati Kecamatan Sampang. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SLBM Desa Karangjati. (A) (B) Gambar 2. 75 Kondisi Sekitar Lokasi IPAL SLBM Desa Karangjati (A) ; Sistem Perpipaan IPAL SLBM Desa Karangjati (B) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Gambar 2. 76 Peta Sebaran dan Jangkauan IPAL SLBM Desa Karangjati Sumber: Tim Penyusun, 2024 37) SLBM Desa Sudagaran Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Desa Sudagaran berada Kecamatan Sidareja berupa IPAL dan MCK. SLBM Desa Sudagaran memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan MCK yang berfungsi dan terawat yang digunakan masyarakat untuk mengolah limbah campuran. Aksesibilitas menuju lokasi IPAL dan MCK dengan kondisi jalan yang mudah dilewati. IPAL berfungsi untuk melayani 30 SR (tiga puluh sambungan rumah). Kondisi saluran penghubung IPAL dalam kondisi yang baik dan Halaman | 147 tidak ada kendala. MCK di SLBM Desa Sudagaran digunakan oleh penjual pasar dan jamaah masjid, terdapat biaya retribusi untuk kebersihan MCK sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah). Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SLBM Desa Sudagaran dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Desa Sudagaran berada di Kecamatan Wanareja. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SLBM Desa Sudagaran. (A) (B) Gambar 2. 77 Kondisi MCK dengan Sistem Perpipaan SLBM Desa Sudagaran (A); Kondisi Pintu Kontrol IPAL (B) ; Kondisi Sekitar IPAL SLBM Desa Sudagaran (C) (D) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Halaman | 148 Gambar 2. 78 Peta Sebaran dan Jangkauan IPAL SLBM Desa Sudagaran Sumber: Tim Penyusun, 2024 38) SLBM Desa Sidareja Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, SLBM Desa Sidareja di Kecamatan Sidareja sudah tidak aktif. Bangunan IPAL dan MCK dibangun tahun 2017 dan tidak berfungsi sejak tahun 2018 dikarenakan adanya kebocoran pada pipa-pipa penghubung. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan SLBM Desa Sidareja dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan SLBM Desa Sidareja Kecamatan Sidareja. Berikut merupakan dokumentasi kondisi SLBM Desa Sidareja. (A) (B) Gambar 2. 79 Sistem Perpipaan SLBM Desa Sidareja (A) ; Kondisi MCK IPAL SLBM Desa Sidareja (B) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Halaman | 149 Gambar 2. 80 Peta Sebaran dan Jangkauan IPAL SLBM Desa Sidareja Sumber: Tim Penyusun, 2024 39) MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bantar MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bantar berada di Desa Bantar Kecamatan Wanareja. MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bantar 1 ini memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi dan terawat yang digunakan masyarakat untuk mengolah limbah campuran dari SMK Muhammadiyah Wanareja dan Masjid YAMP Al Huda. Aksesibilitas menuju lokasi IPAL dengan kondisi jalan yang mudah dilewati dengan perkerasan paving blok. IPAL ini sebelumnya berfungsi untuk melayani Kawasan SMK dan rumah di sekitarnya, namun saat ini cakupan layanan IPAL menjadi hanya untuk kawasan SMK Muhammadiyah Wanareja dan Masjid YAMP Al Huda. Terdapat bangunan MCK di IPAL Komunal Desa Bantar. Kondisi saluran penghubung IPAL dalam kondisi yang baik dan tidak ada kendala. Secara spasial sebaran dan jangkauan layanan Desa Bantar 1 dapat dilihat pada Peta Sebaran dan Jangkauan IPALD Desa Bantar 1 berada di Kecamatan Wanareja. Berikut merupakan dokumentasi kondisi MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bantar. Halaman | 150 (A) (B) (C) (D) Gambar 2. 81 Kondisi MCK dengan Sistem Perpipaan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bantar (A) ; Kondisi IPAL MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bantar (B) (C); Kondisi Sekitar MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bantar Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Gambar 2. 82 Peta Sebaran dan Jangkauan IPAL MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bantar 1 Sumber: Tim Penyusun, 2024 Selain MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bantar pada Kecamatan Wanarejan Desa Bantar juga ditemukan MCK Kombinasi IPAL Komunal dengan kondisi masih berfungsi dan terawat, digunakan oleh masyarakat untuk mengolah limbah campuran dari MI Ma’arif dan Masjid Jami’ Assa’ad. Aksesibilitas menuju lokasi IPAL dengan kondisi jalan yang mudah dilewati dengan perkerasan paving blok. IPAL ini sebelumnya berfungsi untuk melayani seluruh warga RT 2 RW 11, namun saat ini cakupan latanan IPAL menjadi hanya untuk MI Ma’arif dan Masjid Jami’ Assa’ad. Terdapat bangunan MCK di Halaman | 151 IPAL Komunal Desa Bantar. Kondisi saluran penghubung IPAL dalam kondisi yang baik dan tidak ada kendala. Berikut merupakan dokumentasi kondisi MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bantar. (A) (B) Gambar 2. 83 Kondisi Sekitar MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bantar (A) ; Kondisi Sistem Perpipaan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bantar (B) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Berdasarkan penjabaran kondisi 39 SPALD-T pada Kabupaten Cilacap terdapat beberapa SLBM dan IPAL Komunal yang sudah tidak berfungsi dan tidak temukan keberadaan SLBM dan IPAL Komunal, adapun rekapitulasi SLBM dan IPAL Komunal pada Kabupaten Cilacap sebagai berikut. Tabel 2. 14 Rekapitulasi Kondisi SLBM dan IPAL Komunal Di Kabupaten Cilacap No. Nama IPALD Verifikasi IPALD 1 SLBM Desa Adiraja 1 Ada (berfungsi) 2 SLBM Desa Adiraja 2 Tidak ada 3 SLBM Desa Penggalang Ada (berfungsi) 4 SPBM Kelurahan Tambakreja 1 Ada (berfungsi) 5 SPBM Kelurahan Tambakreja 2 Ada (Berfungsi) 6 SPBM Kelurahan Tegalkamulyan Ada (Berfungsi) 7 SPBM Kelurahan Sidakaya Tidak ada 8 SPBM Kelurahan Tambakreja Tidak ada 9 SPBM Kelurahan Cilacap Tidak ada 10 IPAL Kawasan Rusunawa Tegalkamulyan Tidak ada 11 IPAL Kawasan Rusunawa Sidakaya Tidak ada 12 SPBM Kelurahan Kutawaru Tidak ada 13 SPBM Kelurahan Donan Ada (berfungsi) 14 SPBM Kelurahan Kutawaru Tidak ada 15 SPBM Kelurahan Karangtalun Ada (berfungsi) 16 SPBM Kelurahan Tritih Kulon Ada (berfungsi) 17 SPBM Kelurahan Mertasinga Ada (berfungsi) 18 SLBM Desa Jeruklegi Wetan Ada (berfungsi) 19 SLBM Desa Karangpucung Tidak ada 20 SLBM Desa Kedungreja Tidak ada Halaman | 152 No. Nama IPALD Verifikasi IPALD 21 SLBM Desa Kesugihan Kidul 1 Ada (Berfungsi) 22 SLBM Desa Kesugihan Kidul 2 Ada (Berfungsi) 23 SLBM Desa Kesugihan Ada (berfungsi) 24 SLBM Desa Kalisabuk Ada (Berfungsi) 25 MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Menganti Ada (Berfungsi) 26 MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Kuripan Kidul Ada MCK 27 IPAL Komunal Desa Kuripan Ada (berfungsi) 28 SLBM Desa Kroya Ada (berfungsi) 29 SLBM Desa Pucung Lor Tidak ada 30 MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bajing Tidak ada 31 SLBM Desa Jenang Ada (berfungsi) 32 MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Padangsari Ada (berfungsi) 33 MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Pahonjean Tidak ada 34 SLBM Desa Mernek Ada (berfungsi) 35 SLBM Desa Mernek Ada (berfungsi) 36 SLBM Desa Karangjati Ada (berfungsi) 37 SLBM Desa Sudagaran Ada (berfungsi) 38 SLBM Desa Sidareja Ada (tidak berfungsi) 39 MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bantar Ada (berfungsi) Sumber: Tim Penyusun, 2024 Dengan penjabaran kondisi SPALD-T, maka didapatkan simpulan potensi dan masalah kondisi SPALD-T di Kabupaten Cilacap sebagai berikut: A. Potensi Kondisi SPALD-T di Kabupaten Cilacap 1) SPALD-T yang ada bangunannya dan berfungsi optimal di Kabupaten Cilacap berjumlah 24 (dua puluh empat) unit; 2) IPALD yang memiliki MCK Komunal dan kombinasi dengan IPAL Komunal dengan kondisi masih berfungsi ada 3 (tiga) unit dari 6 (enam) unit; 3) Kondisi SPALD-T yang berfungsi sudah memenuhi standar teknis pengelolaan limbah. B. Masalah Kondisi SPALD-T di Kabupaten Cilacap di Kabupaten Cilacap 1) SPALD-T yang ada bangunannya dan tetapi tidak berfungsi di Kabupaten Cilacap berjumlah 1 (satu) unit; 2) Terdapat 13 (tiga belas) unit SLBM dan IPAL Komunal yang tidak ditemukan atau tidak ada SLBM dan IPAL Komunalnya ; Halaman | 153 3) Tidak semua SPALD-T prasarana/jalan mudah diakses menggunakan sarana penunjang pengangkut limbah. 2.11. KONDISI PERILAKU BABS Akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Rumah tangga di Kabupaten Cilacap dengan akses sanitasi aman sejak tahun 2019 sebesar 0,59%, terus mengalami peningkatan menjadi 1,56% di tahun 2023. Selengkapnya terkait perkembangan rumah tangga akses sanitasi aman di Kabupaten Cilacap tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2. 84 Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%) di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 Sumber: Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029 Berdasarkan penjelasan gambar rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Cilacap tahun 2019-2023, diketahui bahwa saat ini persentase akses sanitasi aman masih rendah. Selain itu, juga terdapat data dari Dokumen RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2024 bahwa Akses layanan air limbah domestik dalam rencana kerja 2021 (kegiatan Pemeliharaan IPLT Kecamatan Jeruklegi) belum bisa dijadikan standar pemenuhan akses layak untuk saat ini karena masih perlu perbaikan IPLT serta fasilitas armada penyedot tinja yang belum memadai. Indikator jiwa yang mengakses jamban yang layak di Halaman | 154 Kabupaten Cilacap tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa di tahun 2022 belum 100% penduduk mampu mengakses jamban yang layak. Adapun keterangannya sebagai berikut. Gambar 2. 85 Akses Jamban Layak (%) di Kabupaten Cilacap Tahun 2018- 2022 Sumber: Dokumen RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Berdasarkan penjelasan terkait dengan jiwa yang mengakses jamban yang layak, diketahui bahwa terjadi peningkatan penduduk yang dapat mengakses jamban layak. Kondisi BABS juga diperoleh dari hasil verifikasi lapangan, bahwa masih ditemukan terdapat MCK yang ada di pinggir sungai tanpa adanya proses penampungan limbah tinja, adapun dokumentasinya sebagai berikut. (A) (B) Gambar 2. 86 Titik Lokasi MCK Tanpa Proses Pengolahan Limbah di Kelurahan Cilacap ; Kondisi MCK di Kelurahan Cilacap (B) Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, 2024 Dengan demikian bahwa kondisi BABS masih ada di Kabupaten Cilacap, hal ini dapat menyebabkan lingkungan yang tercemar karena BABS dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, menurunkan kenyamanan, dan menciptakan kondisi hidup yang tidak sehat. Perilaku BABS dapat menyebabkan stigma sosial atau Halaman | 155 ketidaknyamanan dalam masyarakat, mengganggu interaksi sosial, dan mengurangi rasa hormat terhadap kebersihan dan kesehatan publik. Sehingga diperlukan upaya penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebersihan dan sanitasi dan penyediaan fasilitas untuk membangun fasilitas toilet yang memadai dan memastikan aksesibilitasnya bagi semua lapisan masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas, didapatkan simpulan potensi dan masalah kondisi Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Cilacap sebagai berikut: A. Potensi Kondisi Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Cilacap 1) Rumah tangga di Kabupaten Cilacap dengan akses sanitasi aman sejak tahun 2019 sebesar 0,59%, terus mengalami peningkatan menjadi 1,56% di tahun 2023 2) Pada tahun 2018-2022 terjadi peningkatan penduduk yang dapat mengakses jamban layak yaitu di tahun 2022 yaitu 94,98., B. Masalah Kondisi Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Cilacap 1) Pada tahun 2022 belum 100% penduduk mampu mengakses jamban yang layak; 2) Terdapat MCK yang ada di pinggir sungai tanpa adanya proses pengolahan limbah tinja. 2.12. KONDISI KELEMBAGAAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT Kelompok masyarakat kelembagaan pengelola IPALD (Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik) biasanya melibatkan berbagai pihak untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan sistem pengolahan air limbah berjalan dengan baik. Secara umum, kelompok masyarakat kelembagaan pengelola IPALD dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Organisasi Non Pemerintah (NGO), perusahaan swasta, dan komunitas pengguna. Keterlibatan masing-masing kelompok ini dapat bervariasi tergantung pada skala dan lokasi IPALD, serta kebijakan dan peraturan setempat. Halaman | 156 Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Cilacap yang memiliki kelembagaan dan kelompok masyarakat yang hanya 18 (delapan belas) IPALD, pengelolanya antara lain Pemerintah Daerah (Puskesmas), Kelompok Swadaya Masyarakat, dan perusahaan swasta. Hasil verifikasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) didapatkan 3 (tiga) pengelompokan antara lain KSM Aktif (Dihibahkan kepada Masyarakat Namun Tidak Terverifikasi), KSM Aktif (Tidak terverifikasi), Tidak Ada KSM. Berikut merupakan penjelasan mengenai KSM IPALD di Kabupaten Cilacap.………………………………………………………………... Halaman | 157 Tabel 2. 15 Kelompok Swadaya Masyarakat dan Pengelola IPALD Kabupaten Cilacap No. Nama IPALD Verifikasi IPALD Kelompok Masyarakat Verifikasi KSM 1 SLBM Desa Adiraja 1 Ada (berfungsi) Tidak ada Tidak ada KSM 2 SLBM Desa Adiraja 2 Tidak ada Tidak ada Tidak ada KSM 3 SLBM Desa Penggalang Ada (berfungsi) KSM An-Nur Aktif (tidak terverifikasi, tidak ditemukan bukti penyerahan) 4 SPBM Kelurahan Tambakreja 1 Ada (berfungsi) Tidak Ada Tidak ada KSM 5 SPBM Kelurahan Tambakreja 2 Ada (Berfungsi) Tidak ada Tidak ada KSM 6 SPBM Kelurahan Tegalkamulyan Ada (Berfungsi) LKM Mulya Bahari Tidak aktif 7 SPBM Kelurahan Sidakaya Tidak ada Tidak Ada Tidak ada KSM 8 SPBM Kelurahan Tambakreja Tidak ada Tidak ada Tidak ada KSM 9 SPBM Kelurahan Cilacap Tidak ada Tidak ada Tidak ada KSM 10 IPAL Kawasan Rusunawa Tegalkamulyan Tidak ada Ada (petugas rusunawa) Tidak ada KSM 11 IPAL Kawasan Rusunawa Sidakaya Tidak ada Tidak ada Tidak ada KSM 12 SPBM Kelurahan Kutawaru Tidak ada KSM Bank Sampah Abhipraya Tidak aktif 13 SPBM Kelurahan Donan Ada (berfungsi) LKM Mandiri barokah dan KSM Sehat Selalu Tidak aktif 14 SPBM Kelurahan Kutawaru Tidak ada Tidak ada Tidak ada KSM 15 SPBM Kelurahan Karangtalun Ada (berfungsi) KSM Maju Makmur (Tidak Aktif) Tidak aktif 16 SPBM Kelurahan Tritih Kulon Ada (berfungsi) Tidak ada Tidak ada KSM 17 SPBM Kelurahan Mertasinga Ada (berfungsi) KSM Bakti Manunggal (Sudah Tidak Aktif) Tidak aktif 18 SLBM Desa Jeruklegi Wetan Ada (berfungsi) Tidak ada (dikelola pasar) Tidak ada KSM 19 SLBM Desa Karangpucung Tidak ada Tidak ada Tidak ada KSM Halaman | 158 No. Nama IPALD Verifikasi IPALD Kelompok Masyarakat Verifikasi KSM 20 SLBM Desa Kedungreja Tidak ada Tidak ada Tidak ada KSM 21 SLBM Desa Kesugihan Kidul 1 Ada (Berfungsi) Tidak ada (dikelola oleh pondok pesantren) Tidak ada KSM 22 SLBM Desa Kesugihan Kidul 2 Ada (Berfungsi) Tidak ada (dikelola oleh pondok pesantren) Tidak ada KSM 23 SLBM Desa Kesugihan Ada (berfungsi) Ksm Darulmanaafi (dikelola oleh pondok) Aktif (Dihibahkan, hibah tidak terverifikasi dikarenakan tidak ditemukan bukti penyerahan) 24 SLBM Desa Kalisabuk Ada (Berfungsi) KSM AL FALAH (dikelola pondok) Aktif (Dihibahkan, hibah tidak terverifikasi dikarenakan tidak ditemukan bukti penyerahan) 25 MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Menganti Ada (Berfungsi) KSM BAROKAH (pengelola dari masjid) Aktif (tidak terverifikasi, tidak ditemukan bukti dokumennya) 26 MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Kuripan Kidul Ada MCK Tidak Ada (dikelola pondok) Tidak ada KSM 27 IPAL Komunal Desa Kuripan Ada (berfungsi) Tidak Ada (masyarakat setempat yang mengurus masjid) Tidak ada KSM 28 SLBM Desa Kroya Ada (berfungsi) KSM Sindoro Sehat Tidak aktif 29 SLBM Desa Pucung Lor Tidak ada Tidak ada Tidak ada KSM 30 MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bajing Tidak ada Tidak ada Tidak ada KSM 31 SLBM Desa Jenang Ada (berfungsi) KSM Bina Sehat Lingkungan Tidak aktif 32 MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Padangsari Ada (berfungsi) Tidak ada Tidak ada KSM 33 MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Pahonjean Tidak ada Tidak ada Tidak ada KSM 34 SLBM Desa Mernek Ada (berfungsi) KSM Guyub Rukun Aktif (tidak terverifikasi, saat ini kepengurusan dipegang oleh kepala RT dan jika ganti kepala RT maka juga Halaman | 159 No. Nama IPALD Verifikasi IPALD Kelompok Masyarakat Verifikasi KSM kepengurusan menjadi hak RT yang baru) 35 SLBM Desa Mernek Ada (berfungsi) KSM Mugi Berkah Aktif (tidak terverifikasi, saat ini kepengurusan dipegang oleh kepala RT dan jika ganti kepala RT maka juga kepengurusan menjadi hak RT yang baru) 36 SLBM Desa Karangjati Ada (berfungsi) KSM Sinar Jati Tidak aktif 37 SLBM Desa Sudagaran Ada (berfungsi) tidak ada (dikelola pengurus masjid) Tidak ada KSM 38 SLBM Desa Sidareja Ada (tidak berfungsi) tidak ada Tidak ada KSM 39 MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bantar Ada (berfungsi) KSM Al-Huda Bantar (tidak aktif) Aktif, Dihibahkan (tidak terverifikasi, tidak ditemukan bukti penyerahan) Sumber: Tim Penyusun, 2024 Halaman | 160 Berdasarkan penjelasan terkait pengelola IPALD di Kabupaten Cilacap, sudah pernah ada kelembagaan yang terbentuk untuk mengelola IPALD dengan dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Namun saat proses implementasi pengelolaannya saat ini tidak sesuai dengan pihak pengelola yang telah terbentuk sebelumnya. Dengan demikian, kelembagaan IPALD di Kabupaten Cilacap perlu dilakukan peninjauan ulang, revisi, atau perbaikan agar kelembagaan atau struktur yang ada dapat sesuai dengan SK yang berlaku. Dengan demikian, didapatkan simpulan potensi dan masalah kondisi kelembagaan dan kelompok masyarakat di Kabupaten Cilacap sebagai berikut: A. Potensi Kondisi Kelembagaan dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten Cilacap 1) Sebagian besar SPALD memiliki pengelola dari kelompok masyarakat; 2) Terdapat kesadaran dari kelompok masyarakat untuk mengelola pengolahan air limbah dengan sistem gotong royong; 3) Adanya keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan SPALD. B. B. Masalah Kondisi Kelembagaan dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten Cilacap di Kabupaten Cilacap 1) Terdapat SPALD yang tidak memiliki pengelola dari kelompok masyarakat 2) Kelompok masyarakat pengelola SPALD tidak memiliki legalitas hukum; 3) Terdapat kelompok masyarakat SPALD yang tidak aktif; 4) Pengelola SPALD ada yang terdiri perseorangan sehingga dalam pengelolaan air limbah belum optimal. Halaman | 161 BAB 3 ANALISIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK 3.1. HARMONISASI RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH Harmonisasi rencana pembangunan adalah proses penyesuaian dan integrasi berbagai rencana pembangunan dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih koheren dan efektif. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua rencana tersebut saling mendukung, tidak tumpang tindih, dan berkontribusi pada pencapaian visi pembangunan yang lebih luas. Pada pembahasan ini, akan mengintegrasikan rencana pembangunan wilayah dalam penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah domestik, dengan melibatkan koordinasi, integrasi, dan partisipasi. Rencana pembangunan wilayah pada pembahasan berupa rencana pembangunan yang bersifat nasional, provinsi, dan kabupaten. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) memberikan payung konseptual bagi pembangunan secara spasial. Harmonisasi kebijakan atau rencana pembangunan dalam penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah domestik meliputi tujuan, sasaran, jangka waktu kebijakan, serta program prioritas dan strategi dalam penyelenggaraan SPALD serta target kinerja dan lokasi program prioritas. Kebijakan yang menjadi bahan harmonisasi rencana pembangunan untuk penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap antara lain sebagai berikut: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045; 2) Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; 3) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Provinsi Jawa Tengah; 4) Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029; Halaman | 162 5) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045; 6) Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029. Secara sinergis harmonisasi rencana pembangunan yang memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Cilacap, sebagai berikut: Halaman | 163 Tabel 3. 1 Harmonisasi Rencana Pembangunan Wilayah Penyelenggaraan SPALD Kabupaten Cilacap No. Rencana Pembangunan Tujuan, Sasaran, Jangka Waktu Kebijakan Program Prioritas Kebijakan dan Strategi Target Kinerja Lokasi Program Prioritas 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045
a.Tujuan/Visi: Visi Indonesia Emas 2045 adalah pandangan bangsa Indonesia mengenai keadaan bangsa yang diinginkan pada 100 (seratus) tahun kemerdekaannya
b.Sasaran: Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri dari:
1. 1.Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. 2.Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. 3.Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. 4.Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. 5.Intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju Emisi nol bersih.
c.Misi: Agenda Pembangunan Nasional yang merupakan upaya besar yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045
d.Jangka Waktu Kebijakan Tahun 2025-2045 Arah kebijakan: Lingkungan Berkualitas (Kualitas Lingkungan Hidup) Indikator: Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) Baseline 2025: 12,5 Sasaran 2045: 70,0 Nasional * Wilayah Jawa memiliki tantangan dalam pengembangan sarana dan prasarana yaitu layanan infrastruktur dasar yang belum menyeluruh dan masih terbatas, khususnya pada wilayah Jawa bagian Selatan (Kabupaten Cilacap berlokasi di Jawa bagian selatan) 2 Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029
a.Tujuan Tema Pembangunan Jangka Menengah Tahap Pertama RPJPN Tahun 2025-2045: ‖Perkuatan Fondasi Transformasi‖
b.Sasaran Fokus agenda pembangunan tahun 2025-2029: 1) Transformasi sosial; 2) Transformasi ekonomi; 3) Transformasi tata kelola; 4) Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; 5) Ketahanan sosial budaya dan ekologi Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkotaan, termasuk melalui upaya pengurangan sampah di hulu, penuntasan pengolahan sampah organik, implementasi EPR, dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah tepat 2025-2029 WM Semarang, serta kawasan perkotaan Surakarta, Pekalongan, Cilacap, dan Purwokerto Halaman | 164 No. Rencana Pembangunan Tujuan, Sasaran, Jangka Waktu Kebijakan Program Prioritas Kebijakan dan Strategi Target Kinerja Lokasi Program Prioritas 1) RKP 2025: SDM dan infrastruktur berkualitas 2) RKP 2026: Inovasi dan hilirisasi industri berkelanjutan 3) RKP 2027: Percepatan peletakan fondasi transformasi 4) RKP 2028: Pemantapan fondasi transformasi 5) RKP 2029: Perwujudan fondasi transformasi
c.Jangka Waktu Tahun 2025-2029 guna Pemenuhan akses sanitasi aman universal untuk masyarakat di Jawa Tengah 2025-2029 Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab. Batang, Kab. Jepara, Kab. Temanggung, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, Kab. Purbalingga, dan Kab. Cilacap, serta WM Semarang dan kawasan perkotaan Surakarta, Pekalongan, Cilacap, dan Purwokerto 3 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Provinsi Jawa Tengah
a.Tujuan/Visi: Visi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2045: ―Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan‖
b.Sasaran:
1. 1.Sasaran pertama, meningkatnya pendapatan per kapita, mendukung pencapaian sasaran visi nasional dalam meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju;
2. 2.Sasaran kedua, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, mendukung pencapaian sasaran visi nasional menuju kemiskinan 0 persen dan ketimpangan yang berkurang;
3. 3.Sasaran ketiga, kepemimpinan dan pengaruh di dunia Arah Pembangunan: Lingkungan Hidup Berkualitas Indikator Utama Pembangunan: Kualitas lingkungan Hidup a) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman Baseline : 11,49 % Target 2045: 85% *Jawa tengah Halaman | 165 No. Rencana Pembangunan Tujuan, Sasaran, Jangka Waktu Kebijakan Program Prioritas Kebijakan dan Strategi Target Kinerja Lokasi Program Prioritas internasional meningkat, sejalan dengan hasil kinerja pembangunan Jawa Tengah yang juga semakin meningkat;
4. 4.Sasaran keempat, meningkatnya daya saing sumber daya manusia, mendukung pencapaian sasaran nasional daya saing sumber daya manusia yang meningkat;
5. 5.Sasaran kelima, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju net zero emission, mendukung sasaran visi pembangunan nasional yaitu intensitas emisi GRK menuju net zero emission.
c.Jangka Waktu Tahun 2025-2045 4 Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029
a.Tujuan/Visi: Rencana pembangunan daerah tahun 2025 – 2029 merupakan tahapan pertama dari implementasi RPJPD Tahun 2025-2045. Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Jawa Tengah diarahkan pada tema ―Penguatan Landasan Transformasi”.
b.Sasaran: Sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029 meliputi:
1. 1.terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif,
2. 2.terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya siang, inklusif, dan berkelanjutan,
3. 3.terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis, Arah kebijakan: Terwujudnya ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana Indikator: Lingkungan hidup berkualitas
a.Rumah tangga dengan akses sanitasi aman Baseline 2025: 12,50% Target 2029 : 24,78% *Jawa tengah Halaman | 166 No. Rencana Pembangunan Tujuan, Sasaran, Jangka Waktu Kebijakan Program Prioritas Kebijakan dan Strategi Target Kinerja Lokasi Program Prioritas
1. 4.terwujudnya Kondusifitas wilayah didukung stabilitas ekonomi makro daerah,
2. 5.terwujudnya masyarakat berkarakter dan berketahanan sosial, serta
3. 6.terwujudnya ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana.
c.Jangka Waktu Tahun 2025-2029 5 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045
a.Tujuan/Visi Visi Kabupaten Cilacap 2045: ―Cilacap yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan‖
b.Sasaran/Misi
1. 1.Ekonomi berkualitas dan merata
2. 2.SDM berdaya saing
3. 3.Perlindungan dan kesejahteraan masyarakat
4. 4.Tata kelola yang akuntabel
5. 5.Lingkungan yang kondusif dan berkelanjutan
c.Jangka Waktu Tahun 2025-2045 Sasaran Pokok: Meningkatknya kualitas lingkungan dan Kondusifitas wilayah Arahan Pembangunan: Pemenuhan akses sanitasi layak, air minum layak dan rumah layak dalam mengurangi kawasan kumuh Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam penyelenggaraan SPALD
1. 1.Rumah tangga dengan akses sanitasi aman Baseline 2025: 4,30% Target 2025- 2029: 10,30% Target 2030- 2034: 26,30% Target 2035- 2039: 49,30% Target 2040- 2045: 84,30% Kabupaten Cilacap 6 Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029
a.Tujuan: Tujuan pembangunan tahap pertama Tahun 2025-2029 pada dokumen rancangan akhir RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 adalah mewujudkan ―Penguatan Pondasi Cilacap Berdaya Saing”
b.Sasaran/ Arah Kebijakan:
1. 1.Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas dan Merata
2. 2.Mewujudkan Sumber daya Manusia Berdaya Saing,
3. 3.Mewujudkan Sasaran Pokok: Meningkatknya kualitas lingkungan dan Kondusifitas wilayah Arah Pembangunan: Pemenuhan akses sanitasi layak, air minum layak dan rumah layak dalam mengurangi kawasan kumuh Program Prioritas:
4. 1.Penguatan akses sanitasi layak, air minum layak, dan rumah layak
5. 2.Penguatan penanganan kumuh Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam penyelenggaraan SPALD: Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Baseline : 4,30 % Target 2025- 2029: 4,30- 10,30% (Kemungkinan tidak tercapai) Kabupaten Cilacap Halaman | 167 No. Rencana Pembangunan Tujuan, Sasaran, Jangka Waktu Kebijakan Program Prioritas Kebijakan dan Strategi Target Kinerja Lokasi Program Prioritas Perlindungan Kesejahteraan Masyarakat
6. 4.Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Akuntabel dan Dinamis
7. 5.Mewujudkan Lingkungan Kondusif dan Berkelanjutan
c.Jangka Waktu Tahun 2025-2029 Sumber: Analisis Penyusun, 2024 Halaman | 168 Berdasarkan harmonisasi rencana Pembangunan penyelenggaraan SPALD pada penjelasan tabel di atas, didapatkan hasil bahwa rencana pembangunan di Kabupaten Cilacap sudah mengadopsi rencana pembangunan tingkat nasional maupun provinsi. Indikator Utama Pembangunan dalam penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap antara lain : 1) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; 2) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman. a) Target Tingkat Nasional tahun 2045 sebesar 70%; b) Target Provinsi Jawa Tengah tahun 2029 sebesar 24,78%; dan c) Target Kabupaten Cilacap tahun 2045 sebesar 84,30%. 3.2. HARMONISASI RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH Dalam harmonisasi rencana pengembangan wilayah pada Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten Cilacap mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031. Adapun rencana sistem pengelolaan air limbah domestik yang tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut sebagai berikut. 1) Saluran Pembuangan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang meliputi: a) SPALD-T yang berada di Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Kesugihan, Kecamatan Kedungreja, Kecamatan Karangpucung, Kecamatan Sidareja, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Adipala, Kecamatan Majenang, Kecamatan Kroya, Kecamatan Maos, Kecamatan Wanreja, Kecamatan Cipari, dan Kecamatan Nusawungu; dan b) SPALD-S terdiri atas seluruh kecamatan. Halaman | 169 2) Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik setempat skala komunal di kawasan padat penduduk terdiri atas Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Cilacap Tengah, dan Kecamatan Cilacap Selatan. 3) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sistem pengambilan lumpur tinja secara berkala berada di Kecamatan Jeruklegi, Kecamatan Majenang, Kecamatan Sidareja, Kecamatan Kroya, dan Kecamatan Kesugihan. 4) Penanganan air limbah permukiman diharapkan mampu mencapai open defeciation free dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pembuangan air limbah sehingga mengurangi pencemaran sungai akibat pembuangan tinja. Upaya penyehatan lingkungan terutama lebih diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan melalui peningkatan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah. Rencana sistem pengelolaan air limbah domestik, seperti penjelasan diatas dapat diwujudkan dengan beberapa penanganan. Adapun Perwujudan Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai berikut. 1) Pengembangan saluran pembuangan air limbah (SPAL); 2) Pengelolaan limbah secara komunal; 3) Optimalisasi Instalasi Pengelola Limbah Tinja (IPLT) dan sistem pengambilan lumpur tinja; 4) Pengembangan dan Pemberdayaan Sanitasi oleh Masyarakat (Sanimas); dan 5) Penyusunan SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten). Berdasarkan perwujudan rencana sistem pengelolaan air limbah domestik yang dituangkan dalam sebuah program, adapun program utama dalam rencana sistem pengelolaan air limbah domestik, dapat dilihat pada tabel berikut. Halaman | 170 Tabel 3. 2 Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Cilacap No. Program Utama Sumber Dana Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV1 2 3 4 5 a. Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) secara berkala  APBD Kabupaten  DPUPR  Bappelitbangd a  DLH b. Pembangunan MCK dengan sistem on site dan off site  APBD Provinsi  APBD Kabupaten  Swasta  DPUPR  Bappelitbangd a  DLH  Swasta C. Pembangunan jaringan SPAL  APBD Provinsi  APBD Kabupaten  Swasta  DPUPR  Bappelitbangd a  DLH  Swasta d. Pembangunan IPAL Komunal  APBD Provinsi  APBD Kabupaten  Swasta  DPUPR  Bappelitbangd a  DLH  Swasta Sumber: Materi Teknis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap, seperti pada penjabaran diatas dapat disinergikan dalam Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, dimana dalam rencana tersebut terdapat rencana optimalisasi Instalasi Pengelola Limbah Tinja (IPLT) dan sistem pengambilan lumpur tinja yang berada di Kecamatan Jeruklegi, Kecamatan Majenang, Kecamatan Sidareja, Kecamatan Kroya, dan Kecamatan Kesugihan. Dalam mempertimbangkan lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) perlu memenuhi kelayakan teknis dari lokasi yang akan direncanakan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), menurut Samsuhadi., 2012 dalam penentuan lokasi IPLT terdapat 6 (enam) jenis faktor yang mempengaruhi ditentukannya lokasi IPLT diantaranya penduduk, kemiringan lahan, jenis tanah, tata guna lahan berdasarkan RTRW, badan air penerima, dan bahaya banjir. Dengan sistem pembobotan dan skoring untuk menentukan lokasi ideal instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), adapun sistem pembobotan dan skoring tersebut sebagai berikut. Halaman | 171 Tabel 3. 3 Bobot Penentuan Lokasi IPLT No. Faktor Penentuan Lokasi IPLT Bobot 1 Penduduk 9 2 Kemiringan lahan 6 3 Jenis tanah 2 4 Tata guna lahan berdasarkan RTRW 5 5 Badan air penerima 4 6 Bahaya banjir 3 Sumber : Samsuhadi, 2012 Tabel 3. 4 Skoring Faktor Penentuan Lokasi IPLT No. Parameter Lokasi IPLT Skor No Parameter Lokasi IPLT Skor 1 Penduduk 4 Tata guna lahan berdasarkan RTRW > 1.000.000 jiwa 10 Pemukiman 4 500.000 – 1.000.000 jiwa 8 Industri/Pusat Perekonomian 6 100.000 – 500.000 jiwa 5 Perkebunan 8 < 100.000 jiwa 2 Pertanian 10 2 Kemiringan lahan 5 Badan air penerima > 25 % 2 Golongan A 0 16 – 25 % 4 Golongan B 4 8 – 15 % 6 Golongan C 7 3 – 7 % 8 Golongan D 10 0 – 2 % 10 6 Bahaya banjir 3 Jenis tanah Bebas banjir 10 Lempung 10 Banjir, tapi masih dapat ditangani 5 Lanau 5 Banjir dan tidak dapat ditangan 0 Pasir 2 Sumber : Samsuhadi, 2012 Tabel 3. 5 Skor Total Lokasi Ideal IPLT No. Lokasi IPLT Bobot 1 Ideal Untuk IPLT > 236 2 Tidak Ideal Untuk IPLT ≤ 236 Sumber : Tim penyusun,2024 Dengan sistem pembobotan dan skoring untuk penentuan lokasi IPLT seperti pada tabel diatas, berikut hasil perhitungan penentuan lokasi IPLT yang ideal pada Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. 6 Lokasi Ideal IPLT Kabupaten Cilacap No. Kecamatan Lokasi Ideal 1 Kec. Adipala Tidak Ideal Untuk IPLT 2 Kec. Bantarsari Tidak Ideal Untuk IPLT 3 Kec. Binangun Tidak Ideal Untuk IPLT Halaman | 172 No. Kecamatan Lokasi Ideal 4 Kec. Cilacap Selatan Tidak Ideal Untuk IPLT 5 Kec. Cilacap Tengah Tidak Ideal Untuk IPLT 6 Kec. Cilacap Utara Tidak Ideal Untuk IPLT 7 Kec. Cimanggu Ideal Untuk IPLT 8 Kec. Cipari Tidak Ideal Untuk IPLT 9 Kec. Dayeuhluhur Tidak Ideal Untuk IPLT 10 Kec. Gandrungmangu Ideal Untuk IPLT 11 Kec. Jeruklegi Tidak Ideal Untuk IPLT 12 Kec. Kampung Laut Tidak Ideal Untuk IPLT 13 Kec. Karangpucung Tidak Ideal Untuk IPLT 14 Kec. Kawunganten Tidak Ideal Untuk IPLT 15 Kec. Kedungreja Tidak Ideal Untuk IPLT 16 Kec. Kesugihan Ideal Untuk IPLT 17 Kec. Kroya Ideal Untuk IPLT 18 Kec. Majenang Ideal Untuk IPLT 19 Kec. Maos Tidak Ideal Untuk IPLT 20 Kec. Nusawungu Tidak Ideal Untuk IPLT 21 Kec. Patimuan Tidak Ideal Untuk IPLT 22 Kec. Sampang Tidak Ideal Untuk IPLT 23 Kec. Sidareja Tidak Ideal Untuk IPLT 24 Kec. Wanareja Ideal Untuk IPLT Sumber : Tim penyusun,2024 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa lokasi ideal untuk pembangunan IPLT pada Kabupaten Cilacap berada di 6 (enam) kecamatan yaitu Kec. Cimanggu, Kec. Gandrungmangu, Kec. Kesugihan, Kec. Kroya, Kec. Majenang, dan Kec. Wanareja. Berdasarkan RTRW Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 rencana IPLT baru akan di bangun yang bersamaan dengan lokasi TPA yaitu di Kec. Wanareja dan Kec. Sidareja, dengan kondisi ini Kec. Sidareja merupakan lokasi yang tidak ideal untuk lokasi IPLT. Adapun secara spasial lokasi ideal IPLT Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada gambar berikut. Halaman | 173 Gambar 3. 1 Peta Lokasi Ideal IPLT Kabupaten Cilacap Sumber : Tim penyusun,2024 Halaman | 174 Gambar 3. 2 Peta Lokasi Ideal IPLT Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Sumber : Tim penyusun,2024 Halaman | 175 Gambar 3. 3 Peta Lokasi Ideal IPLT Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Sumber : Tim penyusun,2024 Halaman | 176 Gambar 3. 4 Peta Lokasi Ideal IPLT Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Sumber : Tim penyusun,2024 Halaman | 177 Gambar 3. 5 Peta Lokasi Ideal IPLT Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Sumber : Tim penyusun,2024 Halaman | 178 Gambar 3. 6 Peta Lokasi Ideal IPLT Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Sumber : Tim penyusun,2024 Halaman | 179 Gambar 3. 7 Peta Lokasi Ideal IPLT Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Sumber : Tim penyusun,2024 Halaman | 180 3.3. IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN 3.3.1.Potensi SPALD Identifikasi potensi penyelenggaraan SPALD dilakukan berdasarkan informasi kajian sebelumnya yaitu dokumen instansi yang menjadi data sekunder, verifikasi lapangan, dan pendapat ahli dari pemerintah daerah. Potensi penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap dijelaskan berdasarkan 5 (lima) aspek antara lain aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek keuangan, aspek peran serta masyarakat, dan aspek peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan penjelasan potensi penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap: A. Aspek Teknis 1) Cilacap memiliki posisi yang strategis di bagian selatan Pulau Jawa, karena didukung jalur transportasi regional utama yang menghubungkan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah di sepanjang pesisir Selatan Pulau Jawa; 2) Terdapat sistem pengelolaan limbah SPALD berupa SPALD-T dan SPALD-S yang tersebar di kecamatan bagian utara, tengah, dan selatan untuk melayani cakupan akses sanitasi layak dan berkelanjutan pengelolaan limbah di Kabupaten Cilacap; 3) Lokasi MCK komunal dan IPAL komunal sudah sesuai karena berada di wilayah padat penduduk yang ada di Kabupaten Cilacap 4) Kemiringan lereng di Kabupaten Cilacap didominasi termasuk dalam kategori dataran rendah atau datar (0-8%), sehingga memudahkan dalam kegiatan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah; 5) Secara teknis kondisi topografi di Kabupaten Cilacap memudahkan dalam pemasangan pipa sambungan pengelolaan air limbah 6) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap memiliki batas aman dalam aspek Total Suspended Solid (TSS) atau padatan terampung total adalah ukuran jumlah partikel padat yang terdapat dalam suatu cairan di air sungai; 7) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap memiliki batas aman Halaman | 181 dalam aspek Power of Hydrogen (pH) yang bersifat larutan bersifat basa (alkalis); 8) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap memiliki batas aman dalam aspek suhu, sehingga memenuhi baku mutu air yang bersuhu 25ºC sampai 32ºC 9) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap memiliki batas aman dalam aspek Daya Hantar Listrik (DHL), untuk konduktivitas air minum 10) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap memiliki batas aman dalam aspek salinitas atau ukuran konsentrasi garam terlarut dalam air; 11) Seluruh kecamatan di Kabupaten Cilacap sudah mendapatkan layanan pengelolaan sumber daya air dengan melalui PDAM dan PAMSIMAS; 12) Setiap kecamatan di Kabupaten Cilacap memiliki potensi kualitas air tanah dengan zona yang bervariasi (zona akuifer bebas, zona akuifer tertekan, zona akuifer semi-tertekan, zona akuifer tertutup, zona akuifer dalam, dan zona non akuifer); 13) Kondisi sebaran batuan yang muda dan belum terkonsolidasi cukup baik mengandung dan mengalirkan air tanah. 14) Terdapat sarana pengangkutan pengelolaan air limbah berupa 3 (tiga) truk tinja milik pemerintah dan 8 (delapan) truk tinja milik swasta 15) Lokasi pengembangan IPLT Tritih Lor Kecamatan Jeruklegi berada di Kawasan Perkebunan dan IPLT Kedawung Kecamatan Kroya berada di Kawasan Permukiman Perkotaan 16) Kepadatan penduduk di Kabupaten Cilacap didominasi dengan klasifikasi kepadatan rendah. 17) IPLT eksisting di IPLT Tritihlor dan IPLT Kedawung berfungsi optimal dan terawat 18) Aksesibilitas penunjang prasarana di IPLT Tritihlor dan IPLT Kedawung dapat dilewati truk pengangkut limbah 19) SPALD-T yang ada bangunannya dan berfungsi optimal di Kabupaten Cilacap berjumlah 26 (dua puluh enam) unit; 20) IPALD yang memiliki MCK Komunal dan kombinasi dengan IPAL Komunal ada 1 (satu) unit Halaman | 182 21) Kondisi SPALD-T yang berfungsi sudah memenuhi standar teknis pengelolaan limbah. 22) Rumah tangga di Kabupaten Cilacap dengan akses sanitasi aman sejak tahun 2019 sebesar 0,59%, terus mengalami peningkatan menjadi 1,56% di tahun 2023 B. Aspek Kelembagaan 1) Sebagian besar SPALD memiliki pengelola dari kelompok masyarakat; 2) Terdapat kesadaran dari kelompok masyarakat untuk mengelola pengolahan air limbah dengan sistem gotong royong; C. Aspek Keuangan 1) pertumbuhan ekonomi tanpa migas mengalami peningkatan dari 3,39 persen pada tahun 2021 menjadi 5,73 persen pada tahun 2022 2) Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Cilacap dengan migas dan tanpa migas, pada kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 6,17% (enam koma satu tujuh persen). D. Aspek Peran Serta Masyarakat 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun 2019 yaitu 69,98 dan tahun 2023 yaitu 71,22 2) Pada tahun 2018-2022 terjadi peningkatan penduduk yang dapat mengakses jamban layak yaitu di tahun 2022 yaitu 94,98., 3) Adanya keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan SPALD E. Aspek Peraturan Perundang-Undangan Terdapat peraturan mengenai arahan rencana pembangunan untuk penyelenggaraan SPALD. Potensi peraturan mengenai arahan rencana pembangunan untuk penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dapat mencakup beberapa aspek, antara lain Kerangka Hukum yang Jelas, Perencanaan Terpadu, Halaman | 183 Insentif untuk Investasi, Keterlibatan Masyarakat, Peningkatan Kapasitas, Monitoring dan Evaluasi. Dengan adanya peraturan yang jelas dan terarah, pengembangan SPALD dapat lebih terencana, berkelanjutan, dan efektif dalam menjaga kesehatan masyarakat serta lingkungan. 3.3.2.Permasalahan SPALD Identifikasi permasalahan penyelenggaraan SPALD dilakukan berdasarkan informasi kajian sebelumnya yaitu dokumen instansi yang menjadi data sekunder, verifikasi lapangan, dan pendapat ahli dari pemerintah daerah. Potensi penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap dijelaskan berdasarkan 5 (lima) aspek antara lain aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek keuangan, aspek peran serta masyarakat, dan aspek peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan penjelasan permasalahan penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap: A. Aspek Teknis 1) Keberadaan posisi Kabupaten Cilacap yang strategis, menimbulkan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas penduduk, sehingga jumlah limbah yang dihasilkan juga meningkat 2) Belum semua wilayah kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Cilacap terjangkau layanan sanitasi dengan pengelolaan air limbah; 3) Kemiringan lereng dengan kondisi datar cenderung mengalami penurunan kualitas tanah 4) Pembangunan infrastruktur yang tinggi di daerah datar cenderung mengalami permasalahan lingkungan seperti pencemaran jika tidak diimbangi dengan mitigasi permasalahan lingkungan; 5) Terdapat kecamatan yang memiliki kemiringan lereng sangat curam (> 40%) yang berada di bagian selatan Kabupaten Cilacap (Kecamatan Cilacap Selatan), sehingga perlu penanganan khusus untuk pengelolaan air limbah. 6) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap memiliki ambang batas tidak aman dalam aspek Biological Oxygen Demand (BOD) Halaman | 184 atau Permintaan Oksigen Biologis, sehingga terdapat pencemaran organik di sungai. 7) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap memiliki ambang batas tidak aman dalam aspek Chemical Oxygen Demand (COD) atau Permintaan Oksigen Kimia, sehingga terdapat pencemaran bahan kimia di sungai. 8) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap memiliki ambang batas tidak aman dalam aspek Dissolved Oxygen (DO) atau Oksigen Terlarut adalah jumlah oksigen, sehingga kandungan oksigen dalam air tidak sesuai dengan baku mutu untuk ekosistem pengolahan air sungai. 9) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap memiliki ambang batas tidak aman dalam aspek nitrat, sehingga kandungan nilai nitrat atau parameter kimia yang terlarut dalam air tidak sesuai dengan baku mutu untuk ekosistem pengolahan air sungai. 10) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap memiliki ambang batas tidak aman dalam aspek Total Phosphorus (TP) atau Total Fosfor, sehingga kandungan nilai TP yang terlarut dalam air tidak sesuai dengan baku mutu untuk ekosistem pengolahan air sungai sehingga menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti eutrofikasi; 11) Kualitas air sungai di Kabupaten Cilacap memiliki ambang batas tidak aman dalam aspek Fecal Coliform adalah kelompok bakteri yang berasal dari usus mamalia, sehingga menunjukkan kualitas air sungai terkontaminasi dengan materi feses, yang dapat membawa patogen penyebab penyakit; 12) Masifnya penggunaan air tanah dalam pengelolaan sumber daya air dengan sistem PAMSIMAS . 13) Didominasi zona non akuifer hampir di seluruh Kabupaten Cilacap, sehingga memiliki tingkat permeabilitas rendah dalam menahan air, sehingga menimbulkan kecenderungan genangan dan pencemaran lokal yang lebih terkonsentrasi. 14) Perlunya penambahan jumlah sarana pengangkutan pengelolaan air limbah karena belum maksimalnya fungsi kapasitas harian IPLT. Halaman | 185 15) Limbah yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan IPLT memiliki kemungkinan mencemari lahan pertanian dan lahan permukiman. 16) Terdapat kepadatan penduduk sangat tinggi yang berada di Kecamatan Adipala (dengan kepadatan 125,65 jiwa/hektare); sehingga memiliki kecenderungan jumlah limbah yang dihasilkan per unit area meningkat dan memerlukan kapasitas yang lebih besar dalam penyelenggaraan SPALD. 17) Akses layanan air limbah domestik belum bisa dijadikan standar pemenuhan akses layak untuk saat ini karena masih perlu perbaikan IPLT serta fasilitas armada penyedot tinja yang belum memadai 18) Rencana IPLT Malabar dan IPLT Kunci belum terealisasi, sehingga belum maksimal pelayanan pengelolaan limbah untuk kecamatan di bagian utara 19) SPALD-T yang ada bangunannya dan tetapi tidak berfungsi di Kabupaten Cilacap berjumlah 1 (satu) unit; 20) SPALD-T yang tidak ada bangunan di Kabupaten Cilacap berjumlah 13 (tiga belas) unit; 21) Tidak semua SPAD-T prasarana/jalan mudah diakses menggunakan sarana penunjang pengangkut limbah 22) Terdapat MCK yang ada di pinggir sungai tanpa adanya proses penampungan limbah tinja. B. Aspek Kelembagaan 1) Terdapat SPALD yang tidak memiliki pengelola dari kelompok masyarakat 2) Kelompok masyarakat pengelola SPALD tidak memiliki legalitas hukum; 3) Terdapat kelompok masyarakat SPALD yang tidak aktif 4) Pengelola SPALD ada yang terdiri perseorangan sehingga dalam pengelolaan air limbah belum optimal. 5) Belum adanya data rumah tangga dengan tangki septik SNI, SPALD-S, SPALD-T C. Aspek Keuangan 1) Berdasarkan data pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah di Kabupaten Cilacap, pada program Halaman | 186 pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, nilai persentase pagu indikatif hanya 4% (empat persen) dari nilai seluruh program yang ada. 2) Sumber Pendanaan daerah sangat terbatas D. Aspek Peran Serta Masyarakat 1) IPM Kabupaten Cilacap masih di bawah rata-rata capaian Jawa Tengah dan Nasional (tahun 2023 nilai IPM Provinsi Jawa Tengah adalah 73,39 dan nilai IPM Nasional adalah 74,39). 2) Pada tahun 2022 belum 100% penduduk mampu mengakses jamban yang layak; E. Aspek Peraturan Perundang-Undangan Permasalahan yang mengakibatkan belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang air limbah meliputi beberapa faktor, antara lain infrastruktur yang tidak memadai, pendanaan yang terbatas, kurangnya kesadaran masyarakat, regulasi yang lemah, sumber daya manusia yang terbatas, perencanaan yang tidak efisien. 3.4. ANALISIS ZONA PERENCANAAN ZONA PRIORITAS PENYELENGGARAAN SPALD 3.4.1.Analisis Zona Perencanaan Penyelenggaraan SPALD Dalam analisis zona perencanaan penyelenggaraan SPALD pada Kabupaten Cilacap menghasilkan zona perencanaan berdasarkan jenis SPALD yaitu SPALD-S, SPALD-T Skala Permukiman, dan SPALD-T Skala Perkotaan. Untuk menentukan zona perencanaan tersebut dilakukan dengan sistem skoring, dimana terdapat 6 (enam) faktor penentu yaitu: 1) Kepadatan Penduduk Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SPALD bahwa kepadatan penduduk ≥15.000 jiwa/km² dapat menerapkan SPALD-T. Kepadatan penduduk yang kurang dari 15.000 jiwa/km² dibuat menjadi 3 range. Pemberian nilai/skoring untuk kepadatan penduduk sebagai berikut: Halaman | 187 a) Daerah yang memiliki kepadatan penduduk (≥15.000) jiwa/km² diberikan skor 1 yang berarti kepadatan penduduk daerah tersebut sangat tinggi; b) Daerah yang memiliki kepadatan penduduk (10.877-14.999) jiwa/km² diberikan skor 2 yang berarti kepadatan penduduk daerah tersebut tinggi; c) Daerah yang memiliki kepadatan penduduk (6.753-10.876) jiwa/km² diberikan skor 3 yang berarti kepadatan penduduk daerah tersebut rendah; dan d) Daerah yang memiliki kepadatan penduduk (<6.752) jiwa/km² diberikan skor 4 yang berarti kepadatan penduduk daerah tersebut sangat rendah. 2) Muka Air Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SPALD, bahwa kedalaman muka air tanah (<2) m disarankan SPALD-T. Sehingga penilaian untuk muka air tanah sebagai berikut: a) Daerah yang memiliki muka air tanah < 2m diberikan skor 1 untuk SPALD-T b) Daerah yang memiliki muka air tanah > 2m diberikan skor 4 untuk SPALD-S 3) Kemiringan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SPALD bahwa kemiringan tanah (≥2%) dapat menerapkan SPALD-T. Dalam penilaian/skoring kemiringan tanah dilakukan kategori sebagai berikut: a) Daerah dengan kemiringan tanah <8% diberi nilai 1 b) Daerah dengan kemiringan tanah 8-15% diberi nilai 2 c) Daerah dengan kemiringan tanah 15-25% diberi nilai 3 d) Daerah dengan kemiringan tanah >25% - 62,96% diberi nilai 4 4) Permeabilitas Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SPALD, bahwa permeabilitas tanah < 5 x 10-4 m/detik direkomendasikan untuk SPALD-T. Sedangkan untuk nilai lebih besar dari 5 x 10-4 m/detik direkomendasikan untuk SPALD- Halaman | 188 S. Penilaian/skoring untuk SPALD permeabilitas tanah adalah sebagai berikut: a) Daerah dengan permeabilitas tanah > 5 x 10-4 m/detik diberi skor 4 b) Daerah dengan permeabilitas tanah < 5 x 10-4 m/detik diberi skor 1 5) Persentase Luas Lahan Permukiman Persentase lahan permukiman menjadi parameter dalam menentukan jenis pengembangan SPALD, dimana semakin tinggi persentase lahan permukiman maka semakin tinggi untuk SPALD-T dan semakin rendah dapat direkomendasikan untuk SPALD-S. Adapun Penilaian/skoring untuk SPALD Luas Lahan Permukiman sebagai berikut: a) Daerah dengan persentase luas lahan permukiman ≥ 6% diberi skor 1; b) Daerah dengan persentase luas lahan permukiman 5,9-4% diberi skor 2; c) Daerah dengan persentase luas lahan permukiman 3,9-2% diberi skor 3; dan d) Daerah dengan persentase luas lahan permukiman ≤ 2% diberi skor 4. 6) Rawan Bencana Dalam menentukan jenis pengembangan SPALD parameter rawan bencana menjadi salah satu pertimbangan, dimana pada Kabupaten Cilacap memiliki 4 (empat) jenis rawan bencana yaitu rawan bencana banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami. Dalam penggolongannya daerah yang disarankan untuk pelayanan SPALD merupakan daerah yang tidak memiliki rawan bencana, adapun Penilaian/skoring SPALD untuk rawan bencana sebagai berikut: a) memiliki rawan bencana diberi skor 4; dan b) tidak memiliki rawan bencana diberi skor 1. Halaman | 189 Tabel 3. 7 Faktor Penentu Zona Perencanaan Berdasarkan Jenis SPALD Kabupaten Cilacap No . Kecamatan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) Muka Air Tanah Kemiringan Tanah Permeabilitas Tanah Persentase Luas Lahan Permukiman Rawan Bencana 1 Kec. Adipala 3753 <2m 0 - 8 % 10-6 m/s - 10-5 m/s 4,9983 Rawan Kec. Adipala 3753 <2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 4,9983 Rawan Kec. Adipala 3753 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 4,9983 Rawan Kec. Adipala 3753 >2m 0 - 8 % 10-6 m/s - 10-5 m/s 4,9983 Rawan Kec. Adipala 3753 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 4,9983 Rawan 2 Kec. Bantarsari 3029 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 4,8877 Rawan Kec. Bantarsari 3029 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 4,8877 Tidak Rawan Kec. Bantarsari 3029 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 4,8877 Tidak Rawan Kec. Bantarsari 3029 >2m 8 - 15 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 4,8877 Tidak Rawan 3 Kec. Binangun 3051 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 4,5042 Rawan Kec. Binangun 3051 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 4,5042 Rawan 4 Kec. Cilacap Selatan 9496 <2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 1,705 Rawan Kec. Cilacap Selatan 9496 <2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 1,705 Tidak Rawan Kec. Cilacap Selatan 9496 <2m 15 - 25 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 1,705 Rawan Kec. Cilacap Selatan 9496 <2m 15 - 25 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 1,705 Tidak Rawan Kec. Cilacap Selatan 9496 <2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 1,705 Tidak Rawan Halaman | 190 No . Kecamatan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) Muka Air Tanah Kemiringan Tanah Permeabilitas Tanah Persentase Luas Lahan Permukiman Rawan Bencana Kec. Cilacap Selatan 9496 >2m > 40 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 1,705 Tidak Rawan Kec. Cilacap Selatan 9496 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 1,705 Rawan Kec. Cilacap Selatan 9496 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 1,705 Tidak Rawan Kec. Cilacap Selatan 9496 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 1,705 Rawan Kec. Cilacap Selatan 9496 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 1,705 Tidak Rawan Kec. Cilacap Selatan 9496 >2m 15 - 25 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 1,705 Rawan Kec. Cilacap Selatan 9496 >2m 15 - 25 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 1,705 Tidak Rawan Kec. Cilacap Selatan 9496 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 1,705 Tidak Rawan Kec. Cilacap Selatan 9496 >2m 8 - 15 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 1,705 Tidak Rawan Kec. Cilacap Selatan 9496 >2m 8 - 15 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 1,705 Tidak Rawan 5 Kec. Cilacap Tengah 7439 <2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 2,3485 Rawan Kec. Cilacap Tengah 7439 <2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 2,3485 Rawan Kec. Cilacap Tengah 7439 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 2,3485 Rawan Kec. Cilacap Tengah 7439 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 2,3485 Rawan Kec. Cilacap Tengah 7439 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 2,3485 Tidak Rawan 6 Kec. Cilacap Utara 6246 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 2,606 Rawan Kec. Cilacap Utara 6246 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 2,606 Tidak Rawan Halaman | 191 No . Kecamatan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) Muka Air Tanah Kemiringan Tanah Permeabilitas Tanah Persentase Luas Lahan Permukiman Rawan Bencana Kec. Cilacap Utara 6246 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 2,606 Rawan Kec. Cilacap Utara 6246 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 2,606 Tidak Rawan 7 Kec. Cimanggu 5609 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 3,5637 Rawan Kec. Cimanggu 5609 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 3,5637 Tidak Rawan Kec. Cimanggu 5609 >2m 15 - 25 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 3,5637 Rawan Kec. Cimanggu 5609 >2m 15 - 25 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 3,5637 Tidak Rawan Kec. Cimanggu 5609 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 3,5637 Rawan Kec. Cimanggu 5609 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 3,5637 Tidak Rawan Kec. Cimanggu 5609 >2m 8 - 15 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 3,5637 Rawan Kec. Cimanggu 5609 >2m 8 - 15 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 3,5637 Tidak Rawan Kec. Cimanggu 5609 >2m 8 - 15 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 3,5637 Rawan Kec. Cimanggu 5609 >2m 8 - 15 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 3,5637 Tidak Rawan 8 Kec. Cipari 2664 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 4,9297 Rawan Kec. Cipari 2664 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 4,9297 Tidak Rawan Kec. Cipari 2664 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 4,9297 Rawan Kec. Cipari 2664 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 4,9297 Tidak Rawan Kec. Cipari 2664 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 4,9297 Tidak Rawan Halaman | 192 No . Kecamatan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) Muka Air Tanah Kemiringan Tanah Permeabilitas Tanah Persentase Luas Lahan Permukiman Rawan Bencana Kec. Cipari 2664 >2m 8 - 15 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 4,9297 Tidak Rawan Kec. Cipari 2664 >2m 8 - 15 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 4,9297 Rawan Kec. Cipari 2664 >2m 8 - 15 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 4,9297 Tidak Rawan 9 Kec. Dayeuhluhur 4135 <2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 2,2893 Rawan Kec. Dayeuhluhur 4135 <2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 2,2893 Tidak Rawan Kec. Dayeuhluhur 4135 <2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 2,2893 Tidak Rawan Kec. Dayeuhluhur 4135 <2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 2,2893 Tidak Rawan Kec. Dayeuhluhur 4135 <2m 8 - 15 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 2,2893 Tidak Rawan Kec. Dayeuhluhur 4135 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 2,2893 Rawan Kec. Dayeuhluhur 4135 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 2,2893 Tidak Rawan Kec. Dayeuhluhur 4135 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 2,2893 Rawan Kec. Dayeuhluhur 4135 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 2,2893 Tidak Rawan Kec. Dayeuhluhur 4135 >2m 15 - 25 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 2,2893 Rawan Kec. Dayeuhluhur 4135 >2m 15 - 25 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 2,2893 Tidak Rawan Kec. Dayeuhluhur 4135 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 2,2893 Rawan Kec. Dayeuhluhur 4135 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 2,2893 Tidak Rawan Kec. Dayeuhluhur 4135 >2m 25 - 40 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 2,2893 Tidak Rawan Halaman | 193 No . Kecamatan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) Muka Air Tanah Kemiringan Tanah Permeabilitas Tanah Persentase Luas Lahan Permukiman Rawan Bencana Kec. Dayeuhluhur 4135 >2m 25 - 40 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 2,2893 Tidak Rawan Kec. Dayeuhluhur 4135 >2m 8 - 15 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 2,2893 Rawan Kec. Dayeuhluhur 4135 >2m 8 - 15 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 2,2893 Tidak Rawan Kec. Dayeuhluhur 4135 >2m 8 - 15 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 2,2893 Tidak Rawan 10 Kec. Gandrungmangu 2796 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 7,736 Rawan Kec. Gandrungmangu 2796 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 7,736 Tidak Rawan Kec. Gandrungmangu 2796 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 7,736 Rawan Kec. Gandrungmangu 2796 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 7,736 Tidak Rawan Kec. Gandrungmangu 2796 >2m 8 - 15 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 7,736 Tidak Rawan 11 Kec. Jeruklegi 2872 <2m 0 - 8 % 10-6 m/s - 10-5 m/s 5,3856 Rawan Kec. Jeruklegi 2872 <2m 0 - 8 % 10-6 m/s - 10-5 m/s 5,3856 Tidak Rawan Kec. Jeruklegi 2872 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,3856 Rawan Kec. Jeruklegi 2872 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,3856 Tidak Rawan Kec. Jeruklegi 2872 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,3856 Rawan Kec. Jeruklegi 2872 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,3856 Tidak Rawan Kec. Jeruklegi 2872 >2m 15 - 25 % 10-6 m/s - 10-5 m/s 5,3856 Rawan Kec. Jeruklegi 2872 >2m 15 - 25 % 10-6 m/s - 10-5 m/s 5,3856 Tidak Rawan Halaman | 194 No . Kecamatan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) Muka Air Tanah Kemiringan Tanah Permeabilitas Tanah Persentase Luas Lahan Permukiman Rawan Bencana Kec. Jeruklegi 2872 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,3856 Rawan Kec. Jeruklegi 2872 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,3856 Tidak Rawan Kec. Jeruklegi 2872 >2m 8 - 15 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,3856 Tidak Rawan 12 Kec. Kampung Laut 3150 <2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 0,9781 Rawan Kec. Kampung Laut 3150 <2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 0,9781 Tidak Rawan Kec. Kampung Laut 3150 <2m 0 - 8 % 10-6 m/s - 10-5 m/s 0,9781 Tidak Rawan Kec. Kampung Laut 3150 <2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 0,9781 Rawan Kec. Kampung Laut 3150 <2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 0,9781 Tidak Rawan Kec. Kampung Laut 3150 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 0,9781 Rawan Kec. Kampung Laut 3150 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 0,9781 Tidak Rawan Kec. Kampung Laut 3150 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 0,9781 Rawan Kec. Kampung Laut 3150 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 0,9781 Tidak Rawan Kec. Kampung Laut 3150 >2m 15 - 25 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 0,9781 Tidak Rawan Kec. Kampung Laut 3150 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 0,9781 Tidak Rawan 13 Kec. Karangpucung 5752 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 2,6842 Tidak Rawan Kec. Karangpucung 5752 >2m 15 - 25 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 2,6842 Rawan Kec. Karangpucung 5752 >2m 15 - 25 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 2,6842 Tidak Rawan Halaman | 195 No . Kecamatan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) Muka Air Tanah Kemiringan Tanah Permeabilitas Tanah Persentase Luas Lahan Permukiman Rawan Bencana Kec. Karangpucung 5752 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 2,6842 Rawan Kec. Karangpucung 5752 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 2,6842 Tidak Rawan Kec. Karangpucung 5752 >2m 8 - 15 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 2,6842 Rawan Kec. Karangpucung 5752 >2m 8 - 15 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 2,6842 Tidak Rawan Kec. Karangpucung 5752 >2m 8 - 15 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 2,6842 Rawan Kec. Karangpucung 5752 >2m 8 - 15 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 2,6842 Tidak Rawan 14 Kec. Kawunganten 3089 <2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,399 Rawan Kec. Kawunganten 3089 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,399 Rawan Kec. Kawunganten 3089 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,399 Tidak Rawan Kec. Kawunganten 3089 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,399 Rawan Kec. Kawunganten 3089 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,399 Tidak Rawan 15 Kec. Kedungreja 2725 <2m 0 - 8 % 10-6 m/s - 10-5 m/s 6,4063 Rawan Kec. Kedungreja 2725 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 6,4063 Rawan 16 Kec. Kesugihan 4404 <2m 0 - 8 % 10-6 m/s - 10-5 m/s 6,0285 Rawan Kec. Kesugihan 4404 <2m 0 - 8 % 10-6 m/s - 10-5 m/s 6,0285 Tidak Rawan Kec. Kesugihan 4404 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 6,0285 Rawan Kec. Kesugihan 4404 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 6,0285 Tidak Rawan Halaman | 196 No . Kecamatan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) Muka Air Tanah Kemiringan Tanah Permeabilitas Tanah Persentase Luas Lahan Permukiman Rawan Bencana Kec. Kesugihan 4404 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 6,0285 Rawan Kec. Kesugihan 4404 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 6,0285 Tidak Rawan Kec. Kesugihan 4404 >2m 15 - 25 % 10-6 m/s - 10-5 m/s 6,0285 Rawan Kec. Kesugihan 4404 >2m 15 - 25 % 10-6 m/s - 10-5 m/s 6,0285 Tidak Rawan Kec. Kesugihan 4404 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 6,0285 Rawan Kec. Kesugihan 4404 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 6,0285 Tidak Rawan Kec. Kesugihan 4404 >2m 8 - 15 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 6,0285 Tidak Rawan 17 Kec. Kroya 3866 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,8416 Rawan 18 Kec. Majenang 4815 <2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,6699 Tidak Rawan Kec. Majenang 4815 <2m 15 - 25 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,6699 Tidak Rawan Kec. Majenang 4815 <2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,6699 Tidak Rawan Kec. Majenang 4815 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,6699 Rawan Kec. Majenang 4815 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,6699 Tidak Rawan Kec. Majenang 4815 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,6699 Rawan Kec. Majenang 4815 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,6699 Tidak Rawan Kec. Majenang 4815 >2m 15 - 25 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,6699 Rawan Kec. Majenang 4815 >2m 15 - 25 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,6699 Tidak Rawan Halaman | 197 No . Kecamatan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) Muka Air Tanah Kemiringan Tanah Permeabilitas Tanah Persentase Luas Lahan Permukiman Rawan Bencana Kec. Majenang 4815 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,6699 Rawan Kec. Majenang 4815 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,6699 Tidak Rawan Kec. Majenang 4815 >2m 25 - 40 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,6699 Rawan Kec. Majenang 4815 >2m 25 - 40 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,6699 Tidak Rawan Kec. Majenang 4815 >2m 8 - 15 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,6699 Tidak Rawan Kec. Majenang 4815 >2m 8 - 15 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,6699 Rawan Kec. Majenang 4815 >2m 8 - 15 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,6699 Tidak Rawan 19 Kec. Maos 4640 <2m 0 - 8 % 10-6 m/s - 10-5 m/s 1,9364 Rawan Kec. Maos 4640 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 1,9364 Rawan 20 Kec. Nusawungu 3081 <2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,5726 Rawan Kec. Nusawungu 3081 <2m 0 - 8 % 10-6 m/s - 10-5 m/s 5,5726 Rawan Kec. Nusawungu 3081 >2m > 40 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,5726 Rawan Kec. Nusawungu 3081 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,5726 Rawan Kec. Nusawungu 3081 >2m 0 - 8 % 10-6 m/s - 10-5 m/s 5,5726 Rawan Kec. Nusawungu 3081 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,5726 Rawan 21 Kec. Patimuan 2630 <2m 0 - 8 % 10-6 m/s - 10-5 m/s 3,6744 Rawan Kec. Patimuan 2630 <2m 0 - 8 % 10-6 m/s - 10-5 m/s 3,6744 Tidak Rawan Halaman | 198 No . Kecamatan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) Muka Air Tanah Kemiringan Tanah Permeabilitas Tanah Persentase Luas Lahan Permukiman Rawan Bencana Kec. Patimuan 2630 <2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 3,6744 Tidak Rawan Kec. Patimuan 2630 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 3,6744 Rawan Kec. Patimuan 2630 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 3,6744 Tidak Rawan 22 Kec. Sampang 4312 <2m 0 - 8 % 10-6 m/s - 10-5 m/s 1,9803 Rawan Kec. Sampang 4312 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 1,9803 Rawan 23 Kec. Sidareja 3252 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 3,7449 Rawan Kec. Sidareja 3252 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 3,7449 Tidak Rawan Kec. Sidareja 3252 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 3,7449 Rawan Kec. Sidareja 3252 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 3,7449 Tidak Rawan Kec. Sidareja 3252 >2m 8 - 15 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 3,7449 Rawan Kec. Sidareja 3252 >2m 8 - 15 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 3,7449 Tidak Rawan 24 Kec. Wanareja 3997 <2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,13 Rawan Kec. Wanareja 3997 <2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,13 Tidak Rawan Kec. Wanareja 3997 <2m 0 - 8 % 10-6 m/s - 10-5 m/s 5,13 Rawan Kec. Wanareja 3997 <2m 0 - 8 % 10-6 m/s - 10-5 m/s 5,13 Tidak Rawan Kec. Wanareja 3997 <2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,13 Rawan Kec. Wanareja 3997 <2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,13 Tidak Rawan Halaman | 199 No . Kecamatan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) Muka Air Tanah Kemiringan Tanah Permeabilitas Tanah Persentase Luas Lahan Permukiman Rawan Bencana Kec. Wanareja 3997 <2m 8 - 15 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,13 Tidak Rawan Kec. Wanareja 3997 <2m 8 - 15 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,13 Tidak Rawan Kec. Wanareja 3997 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,13 Rawan Kec. Wanareja 3997 >2m 0 - 8 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,13 Tidak Rawan Kec. Wanareja 3997 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,13 Rawan Kec. Wanareja 3997 >2m 0 - 8 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,13 Tidak Rawan Kec. Wanareja 3997 >2m 15 - 25 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,13 Rawan Kec. Wanareja 3997 >2m 15 - 25 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,13 Tidak Rawan Kec. Wanareja 3997 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,13 Rawan Kec. Wanareja 3997 >2m 15 - 25 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,13 Tidak Rawan Kec. Wanareja 3997 >2m 25 - 40 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,13 Tidak Rawan Kec. Wanareja 3997 >2m 8 - 15 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,13 Rawan Kec. Wanareja 3997 >2m 8 - 15 % 10-2 m/s - 10-3 m/s 5,13 Tidak Rawan Kec. Wanareja 3997 >2m 8 - 15 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,13 Rawan Kec. Wanareja 3997 >2m 8 - 15 % 10-9 m/s - 10-7 m/s 5,13 Tidak Rawan Sumber: Tim Penyusun,2024 Halaman | 200 Dengan 6 (enam) faktor penentuan zona perencanaan berdasarkan jenis SPALD yaitu kepadatan penduduk, muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, persentase luas lahan permukiman, dan rawan bencana, seperti yang tertera pada tabel 3.7 yang kemudian diberikan skoring berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan dan selanjutnya skor tersebut dilakukan penjumlahan. Zona perencanaan berdasarkan jenis SPALD dibagi menjadi 3 (tiga) jenis SPALD yaitu SPALD-T skala perkotaan, SPALD-T skala permukiman, dan SPALD- Setempat. Adapun pembagian besaran nilai untuk menentukan SPALD adalah sebagai berikut: 1) Kelurahan yang memiliki total nilai <9 direkomendasikan menggunakan jenis SPALD-T skala perkotaan. 2) Kelurahan yang memiliki total nilai 9-18 direkomendasikan menggunakan jenis SPALD-T skala Permukiman. 3) Kelurahan yang memiliki total nilai >18 direkomendasikan menggunakan jenis SPALD-S skala setempat. Berdasarkan pembagian besaran nilai untuk menentukan SPALD seperti penjelasan diatas, berikut hasil analisis zona perencanaan berdasarkan jenis SPALD Kabupaten Cilacap. Tabel 3. 8 Zona Perencanaan Berdasarkan Jenis SPALD Kabupaten Cilacap No. Kecamatan Jenis SPALD 1 Kec. Adipala SPALD-T skala Permukiman 2 Kec. Bantarsari SPALD-T skala Permukiman 3 Kec. Binangun SPALD-T skala Permukiman 4 Kec. Cilacap Selatan SPALD-S Kec. Cilacap Selatan SPALD-T skala Permukiman 5 Kec. Cilacap Tengah SPALD-T skala Permukiman 6 Kec. Cilacap Utara SPALD-S Kec. Cilacap Utara SPALD-T skala Permukiman 7 Kec. Cimanggu SPALD-S Kec. Cimanggu SPALD-T skala Permukiman 8 Kec. Cipari SPALD-S Kec. Cipari SPALD-T skala Permukiman 9 Kec. Dayeuhluhur SPALD-S Kec. Dayeuhluhur SPALD-T skala Permukiman 10 Kec. Gandrungmangu SPALD-S Kec. Gandrungmangu SPALD-T skala Permukiman 11 Kec. Jeruklegi SPALD-S Halaman | 201 No. Kecamatan Jenis SPALD Kec. Jeruklegi SPALD-T skala Permukiman 12 Kec. Kampung Laut SPALD-S Kec. Kampung Laut SPALD-T skala Permukiman 13 Kec. Karangpucung SPALD-S Kec. Karangpucung SPALD-T skala Permukiman 14 Kec. Kawunganten SPALD-S Kec. Kawunganten SPALD-T skala Permukiman 15 Kec. Kedungreja SPALD-T skala Permukiman 16 Kec. Kesugihan SPALD-S Kec. Kesugihan SPALD-T skala Permukiman 17 Kec. Kroya SPALD-T skala Permukiman 18 Kec. Majenang SPALD-S Kec. Majenang SPALD-T skala Permukiman 19 Kec. Maos SPALD-S 20 Kec. Nusawungu SPALD-T skala Permukiman 21 Kec. Patimuan SPALD-S Kec. Patimuan SPALD-T skala Permukiman 22 Kec. Sampang SPALD-S 23 Kec. Sidareja SPALD-S Kec. Sidareja SPALD-T skala Permukiman 24 Kec. Wanareja SPALD-S Kec. Wanareja SPALD-T skala Permukiman Sumber: Tim Penyusun,2024 Dari hasil penentuan zona perencanaan berdasarkan jenis SPALD dapat diketahui bahwa jenis SPALD pada Kabupaten Cilacap terdapat 2 (dua) jenis yaitu SPALD-T skala Permukiman dan SPALD-S, dimana pada jenis SPALD-T skala Permukiman berada di 22 (dua puluh dua) kecamatan, terdapat 2 (dua) kecamatan yang tidak cocok untuk pengembangan SPALD-T skala Permukiman yaitu Kecamatan Maos dan Kecamatan Sampang, sedangkan pada jenis SPALD-S berada di 17 (tujuh belas) kecamatan, dimana terdapat 7 (tujuh) kecamatan yang tidak cocok untuk pengembangan SPALD-S yaitu pada Kec. Adipala, Kec. Bantarsari, Kec. Binangun, Kec. Cilacap Tengah, Kec. Kedungreja, Kec. Kroya, dan Kec. Nusawungu. Halaman | 202 Gambar 3. 8 Peta Zona Perencanaan Berdasarkan Jenis SPALD Kabupaten Cilacap Sumber: Tim Penyusun,2024 Halaman | 203 3.4.2.Analisis Zona Prioritas Penyelenggaraan SPALD Zona prioritas penyelenggaraan SPALD dilakukan untuk mencari wilayah yang diprioritaskan untuk dilakukan penanganan dalam penyelenggaraan SPALD. Dalam penentuan zona prioritas penyelenggaraan SPALD mempertimbangkan 2 (dua) faktor yaitu tingkat pencemaran air sungai dan persentase akses belum layak sanitasi, adapun pemberian nilai skor untuk kedua faktor penentu zona prioritas tersebut sebagai berikut: 1) Tingkat pencemaran air sungai Dalam pemahaman tingkat pencemaran air sungai dilihat berdasarkan parameter kualitas air sungai, dimana terdapat 7 (tujuh) parameter kualitas air sungai yang diantaranya yaitu BOD, COD, pH, Nitrat, Phosphat, Fecal Coliform, dan Salinitas. Semakin banyak parameter yang berada diatas ambang batas, maka semakin besar tingkat pencemarannya. Adapun pemberian nilai skor untuk tingkat pencemaran air sungai sebagai berikut: a) Terdapat <2 parameter diatas ambang batas diberi nilai 1; b) Terdapat 2-3 parameter diatas ambang batas diberi nilai 2; c) Terdapat 4-5 parameter diatas ambang batas diberi nilai 3; dan d) Terdapat >5 parameter diatas ambang batas diberi nilai 4. 2) Persentase akses belum layak sanitasi Pada faktor akses belum layak sanitasi dapat dilihat persentase kepala keluarga yang belum memiliki akses layak sanitasi, adapun pemberian nilai skor persentase akses layak sanitasi sebagai berikut: a) Terdapat <5% kepala keluarga belum memiliki akses layak sanitasi diberi nilai 1; b) Terdapat 5-9% kepala keluarga belum memiliki akses layak sanitasi diberi nilai 2; c) Terdapat 10-14% kepala keluarga belum memiliki akses layak sanitasi diberi nilai 3; dan d) Terdapat >14% kepala keluarga belum memiliki akses layak sanitasi diberi nilai 4. Berdasarkan sistem skoring diatas yang selanjutnya dilakukan penjumlahan skor dari kedua faktor penentu zona prioritas tersebut. Halaman | 204 Adapun pemberian skor total untuk klasifikasi zona prioritas penyelenggaraan SPALD sebagai berikut: 1) Zona prioritas 1 memiliki skor total > 4; dan 2) Zona prioritas 2 memiliki skor total ≤ 4. Dengan sistem skoring tersebut diatas, adapun hasil penentuan zona prioritas penyelenggaraan SPALD pada Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. 9 Zona Prioritas Penyelenggaraan SPALD Kabupaten Cilacap No. Kecamatan Tingkat Pencemaran Air Sungai % Akses Belum Layak Sanitasi Zona Prioritas 1 Kec. Adipala 3 Parameter di atas ambang batas 0% Prioritas 2 2 Kec. Bantarsari 2 Parameter di atas ambang batas 5% Prioritas 2 3 Kec. Binangun 3 Parameter di atas ambang batas 1% Prioritas 2 4 Kec. Cilacap Selatan 3 Parameter di atas ambang batas 0% Prioritas 2 5 Kec. Cilacap Tengah 3 Parameter di atas ambang batas 0% Prioritas 2 6 Kec. Cilacap Utara 3 Parameter di atas ambang batas 0% Prioritas 2 7 Kec. Cimanggu 3 Parameter di atas ambang batas 9% Prioritas 2 8 Kec. Cipari 3 Parameter di atas ambang batas 13% Prioritas 1 9 Kec. Dayeuhluhur 2 Parameter di atas ambang batas 0% Prioritas 2 10 Kec. Gandrungmangu 4 Parameter di atas ambang batas 12% Prioritas 1 11 Kec. Jeruklegi 2 Parameter di atas ambang batas 1% Prioritas 2 12 Kec. Kampung Laut 2 Parameter di atas ambang batas 25% Prioritas 1 13 Kec. Karangpucung 3 Parameter di atas ambang batas 1% Prioritas 2 14 Kec. Kawunganten 2 Parameter di atas ambang batas 5% Prioritas 2 15 Kec. Kedungreja 2 Parameter di atas ambang batas 0% Prioritas 2 16 Kec. Kesugihan 3 Parameter di atas ambang batas 1% Prioritas 2 17 Kec. Kroya 3 Parameter di atas ambang batas 9% Prioritas 2 18 Kec. Majenang 3 Parameter di atas ambang batas 0% Prioritas 2 19 Kec. Maos 3 Parameter di atas ambang batas 0% Prioritas 2 20 Kec. Nusawungu 3 Parameter di atas ambang batas 0% Prioritas 2 21 Kec. Patimuan 2 Parameter di atas ambang batas 0% Prioritas 2 22 Kec. Sampang 2 Parameter di atas ambang batas 9% Prioritas 2 23 Kec. Sidareja 4 Parameter di atas ambang batas 0% Prioritas 2 24 Kec. Wanareja 3 Parameter di atas ambang batas 0% Prioritas 2 Sumber: Tim Penyusun,2024 Halaman | 205 Gambar 3. 9 Peta Zona Prioritas Penyelenggaraan SPALD Kabupaten Cilacap Sumber: Tim Penyusun,2024 Halaman | 206 Dari analisa zona perencanaan dan zona prioritas penyelenggaraan SPALD Kabupaten Cilacap dapat diketahui bahwa Zona Prioritas 1 dalam penyelenggaraan SPALD berada di Kecamatan Cipari, Kecamatan Gandrungmangu, dan Kecamatan Kampung Laut, jika disandingkan dengan zona perencanaan berdasarkan jenis SPALD maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan SPALD pada zona prioritas 1 berupa SPALD-T Skala Permukiman dan SPALD-S khususnya pada Kecamatan Cipari, Kecamatan Gandrungmangu, dan Kecamatan Kampung Laut. Adapun persandingan antara zona perencanaan berdasarkan jenis SPALD dengan zona prioritas dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. 10 Persandingan Zona Perencanaan Dengan Zona Prioritas No. Kecamatan Jenis SPALD Zona Prioritas 1 Kec. Adipala SPALD-T skala Permukiman Prioritas 2 2 Kec. Bantarsari SPALD-T skala Permukiman Prioritas 2 3 Kec. Binangun SPALD-T skala Permukiman Prioritas 2 4 Kec. Cilacap Selatan SPALD-S Prioritas 2 Kec. Cilacap Selatan SPALD-T skala Permukiman Prioritas 2 5 Kec. Cilacap Tengah SPALD-T skala Permukiman Prioritas 2 6 Kec. Cilacap Utara SPALD-S Prioritas 2 Kec. Cilacap Utara SPALD-T skala Permukiman Prioritas 2 7 Kec. Cimanggu SPALD-S Prioritas 2 Kec. Cimanggu SPALD-T skala Permukiman Prioritas 2 8 Kec. Cipari SPALD-S Prioritas 1 Kec. Cipari SPALD-T skala Permukiman Prioritas 1 9 Kec. Dayeuhluhur SPALD-S Prioritas 2 Kec. Dayeuhluhur SPALD-T skala Permukiman Prioritas 2 10 Kec. Gandrungmangu SPALD-S Prioritas 1 Kec. Gandrungmangu SPALD-T skala Permukiman Prioritas 1 11 Kec. Jeruklegi SPALD-S Prioritas 2 Kec. Jeruklegi SPALD-T skala Permukiman Prioritas 2 12 Kec. Kampung Laut SPALD-S Prioritas 1 Kec. Kampung Laut SPALD-T skala Permukiman Prioritas 1 13 Kec. Karangpucung SPALD-S Prioritas 2 Kec. Karangpucung SPALD-T skala Permukiman Prioritas 2 14 Kec. Kawunganten SPALD-S Prioritas 2 Kec. Kawunganten SPALD-T skala Permukiman Prioritas 2 15 Kec. Kedungreja SPALD-T skala Permukiman Prioritas 2 16 Kec. Kesugihan SPALD-S Prioritas 2 Kec. Kesugihan SPALD-T skala Permukiman Prioritas 2 17 Kec. Kroya SPALD-T skala Permukiman Prioritas 2 Halaman | 207 No. Kecamatan Jenis SPALD Zona Prioritas 18 Kec. Majenang SPALD-S Prioritas 2 Kec. Majenang SPALD-T skala Permukiman Prioritas 2 19 Kec. Maos SPALD-S Prioritas 2 20 Kec. Nusawungu SPALD-T skala Permukiman Prioritas 2 21 Kec. Patimuan SPALD-S Prioritas 2 Kec. Patimuan SPALD-T skala Permukiman Prioritas 2 22 Kec. Sampang SPALD-S Prioritas 2 23 Kec. Sidareja SPALD-S Prioritas 2 Kec. Sidareja SPALD-T skala Permukiman Prioritas 2 24 Kec. Wanareja SPALD-S Prioritas 2 Kec. Wanareja SPALD-T skala Permukiman Prioritas 2 Sumber: Tim Penyusun,2024 3.5. ANALISIS PROYEKSI BEBAN AIR LIMBAH DOMESTIK Proyeksi beban air limbah domestik dilakukan terhadap debit air limbah domestik dan debit air limbah kakus (blackwater). Pembedaan proyeksi air limbah ini dilakukan mengingat sistem setempat hanya digunakan untuk menangani air limbah kakus, sedangkan sistem saluran biasanya digunakan untuk menangani seluruh air limbah domestik. Di samping menghitung beban air limbah domestik dalam analisa ini juga menghitung beban lumpur tinja dan beban pencemaran berupa beban organik dan beban padatan. Adapun perhitungan tersebut sebagai berikut. A. Beban Air Limbah Domestik dan Beban Air Limbah Kakus 1) Debit Air Limbah Domestik Dalam perhitungan debit air limbah domestik dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: QDOM = PI x Q’AL Q’AL= 0,8 x Q’AB Dimana: QDOM = debit air limbah dari kegiatan domestik (m3/hari) Q’AL = debit timbulan air limbah rata‐rata dari tiap penduduk (m3/orang/hari); Q’AB = debit penggunaan air bersih rata-rata dari tiap penduduk(m3/orang/hari); PI = jumlah penduduk di suatu tahun (orang). Halaman | 208 2) Debit Air Limbah Kakus Beban air limbah kakus dihitung dengan asumsi bahwa volume air limbah kakus besarnya hanya 20% dari volume air limbah domestik. Perhitungan debit air limbah kakus dilakukan dengan menggunakan formula sederhana sebagai berikut QALK = 0,20 x QDOM Dimana, QALK = debit air limbah kakus (m3/hari); QDOM = debit air limbah dari kegiatan domestik (m3/hari). Berdasarkan formula tersebut selanjutnya dapat dilakukan perhitungan, adapun hasil perhitungan proyeksi beban air limbah domestik dan air limbah kakus dapat dilihat pada tabel berikut. Halaman | 209 Tabel 3. 11 Proyeksi Debit Air Limbah Domestik Dan Air limbah Kakus Kecamatan Q’AB Debit Air Limbah Domestik (m3/hari) Debit Air Limbah Kakus (m3/hari) 2023 2025 2030 2035 2040 2045 2023 2025 2030 2035 2040 2045 Dayeuhluhur 48 2.381.664 2.459.102 2.588.166 2.717.230 2.846.294 2.975.358 476.333 491.820 517.633 543.446 569.259 595.072 Wanareja 48 5.158.992 5.220.000 5.321.679 5.423.358 5.525.037 5.626.716 1.031.798 1.044.000 1.064.336 1.084.672 1.105.007 1.125.343 Majenang 48 6.868.848 6.962.149 7.117.649 7.273.150 7.428.651 7.584.152 1.373.770 1.392.430 1.423.530 1.454.630 1.485.730 1.516.830 Cimanggu 48 5.029.680 5.105.515 5.231.907 5.358.299 5.484.691 5.611.083 1.005.936 1.021.103 1.046.381 1.071.660 1.096.938 1.122.217 Karangpucung 48 3.884.496 3.950.241 4.059.816 4.169.390 4.278.965 4.388.540 776.899 790.048 811.963 833.878 855.793 877.708 Cipari 48 3.304.464 3.420.429 3.613.704 3.806.978 4.000.253 4.193.528 660.893 684.086 722.741 761.396 800.051 838.706 Sidareja 48 3.063.792 3.137.677 3.260.819 3.383.961 3.507.103 3.630.245 612.758 627.535 652.164 676.792 701.421 726.049 Kedungreja 48 4.391.472 4.539.861 4.787.175 5.034.490 5.281.804 5.529.119 878.294 907.972 957.435 1.006.898 1.056.361 1.105.824 Patimuan 48 2.431.584 2.474.021 2.544.751 2.615.480 2.686.209 2.756.938 486.317 494.804 508.950 523.096 537.242 551.388 Gandrungmangu 48 5.441.568 5.631.087 5.946.952 6.262.817 6.578.682 6.894.547 1.088.314 1.126.217 1.189.390 1.252.563 1.315.736 1.378.909 Bantarsari 48 3.724.656 3.851.946 4.064.095 4.276.245 4.488.394 4.700.544 744.931 770.389 812.819 855.249 897.679 940.109 Kawunganten 48 4.196.304 4.321.521 4.530.217 4.738.912 4.947.607 5.156.303 839.261 864.304 906.043 947.782 989.521 1.031.261 Kampung Laut 48 775.344 801.703 845.636 889.568 933.500 977.432 155.069 160.341 169.127 177.914 186.700 195.486 Jeruklegi 48 3.891.600 4.087.803 4.414.808 4.741.812 5.068.817 5.395.822 778.320 817.561 882.962 948.362 1.013.763 1.079.164 Kasugihan 48 6.680.448 6.931.965 7.351.161 7.770.357 8.189.552 8.608.748 1.336.090 1.386.393 1.470.232 1.554.071 1.637.910 1.721.750 Adipala 48 4.719.696 4.904.969 5.213.757 5.522.546 5.831.334 6.140.122 943.939 980.994 1.042.751 1.104.509 1.166.267 1.228.024 Maos 48 2.260.800 2.291.466 2.342.576 2.393.686 2.444.796 2.495.906 452.160 458.293 468.515 478.737 488.959 499.181 Sampang 48 2.148.192 2.200.160 2.286.773 2.373.385 2.459.998 2.546.611 429.638 440.032 457.355 474.677 492.000 509.322 Kroya 48 5.681.760 5.840.619 6.105.384 6.370.148 6.634.913 6.899.678 1.136.352 1.168.124 1.221.077 1.274.030 1.326.983 1.379.936 Binangun 48 3.457.248 3.601.647 3.842.311 4.082.976 4.323.641 4.564.305 691.450 720.329 768.462 816.595 864.728 912.861 Nusawungu 48 4.319.424 4.501.219 4.804.211 5.107.203 5.410.195 5.713.187 863.885 900.244 960.842 1.021.441 1.082.039 1.142.637 Cilacap Selatan 96 8.146.368 8.414.232 8.860.672 9.307.112 9.753.553 10.199.993 1.629.274 1.682.846 1.772.134 1.861.422 1.950.711 2.039.999 Cilacap Tengah 96 8.790.912 9.055.329 9.496.023 9.936.718 10.377.413 10.818.107 1.758.182 1.811.066 1.899.205 1.987.344 2.075.483 2.163.621 Cilacap Utara 96 8.190.240 8.403.759 8.759.625 9.115.491 9.471.357 9.827.223 1.638.048 1.680.752 1.751.925 1.823.098 1.894.271 1.965.445 Total 108.941.575 112.110.445 117.391.897 122.673.348 127.954.800 133.236.252 21.789.933 22.423.709 23.480.003 24.536.298 25.592.592 26.648.886 Sumber: Tim Penyusun,2024 Halaman | 210 B. Beban Lumpur Tinja Dalam perhitungan beban lumpur tinja nantinya akan digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan komponen penanganan lumpur tinja guna mendukung keberadaan layanan sistem setempat pada Kabupaten Cilacap. Adapun perhitungannya dilakukan dengan menggunakan formula sederhana sebagai berikut. VLT = PI x V’LT Dimana, VLT = volume lumpur tinja (m3/hari); PI = jumlah penduduk di suatu tahun (orang) Dalam perhitungan ini dilakukan dengan mengasumsikan V’LT = 0,5 L/orang/hari. Berdasarkan formula dan asumsi tersebut adapun beban lumpur tinja pada Kabupaten Cilacap sebagai berikut. Tabel 3. 12 Beban Lumpur Tinja Kabupaten Cilacap No. Kecamatan Beban Lumpur Tinja (m3/hari) 2023 2025 2030 2035 2040 2045 1 Dayeuhluhur 24,81 25,62 26,96 28,30 29,65 30,99 2 Wanareja 53,74 54,37 55,43 56,49 57,55 58,61 3 Majenang 71,55 72,52 74,14 75,76 77,38 79,00 4 Cimanggu 52,39 53,18 54,50 55,82 57,13 58,45 5 Karangpucung 40,46 41,15 42,29 43,43 44,57 45,71 6 Cipari 34,42 35,63 37,64 39,66 41,67 43,68 7 Sidareja 31,91 32,68 33,97 35,25 36,53 37,82 8 Kedungreja 45,74 47,29 49,87 52,44 55,02 57,59 9 Patimuan 25,33 25,77 26,51 27,24 27,98 28,72 10 Gandrungmangu 56,68 58,66 61,95 65,24 68,53 71,82 11 Bantarsari 38,80 40,12 42,33 44,54 46,75 48,96 12 Kawunganten 43,71 45,02 47,19 49,36 51,54 53,71 13 Kampung Laut 8,08 8,35 8,81 9,27 9,72 10,18 14 Jeruklegi 40,54 42,58 45,99 49,39 52,80 56,21 15 Kasugihan 69,59 72,21 76,57 80,94 85,31 89,67 16 Adipala 49,16 51,09 54,31 57,53 60,74 63,96 17 Maos 23,55 23,87 24,40 24,93 25,47 26,00 18 Sampang 22,38 22,92 23,82 24,72 25,62 26,53 19 Kroya 59,19 60,84 63,60 66,36 69,11 71,87 20 Binangun 36,01 37,52 40,02 42,53 45,04 47,54 21 Nusawungu 44,99 46,89 50,04 53,20 56,36 59,51 22 Cilacap Selatan 42,43 43,82 46,15 48,47 50,80 53,12 23 Cilacap Tengah 45,79 47,16 49,46 51,75 54,05 56,34 24 Cilacap Utara 42,66 43,77 45,62 47,48 49,33 51,18 Total 1.004,93 1.034,05 1.082,60 1.131,14 1.179,68 1.228,23 Sumber: Tim Penyusun,2024 Halaman | 211 C. Beban Pencemaran Air Limbah 1) Beban Organik Menghitung beban organik dari kegiatan domestik merupakan langkah penting untuk memahami dampak lingkungan dari air limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Beban organik ini sering dinyatakan dalam bentuk BOD (Biochemical Oxygen Demand), yaitu jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air. Dalam perhitungan beban organik nantinya akan digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan komponen pengolahan air limbah domestik pada Kabupaten Cilacap. Perhitungan beban organik dilakukan dengan menggunakan formula sederhana sebagai berikut. ODOM = QDOM x O’DOM Dimana, ODOM = beban organik dari kegiatandomestik (kg BOD5/hari); QDOM = debit air lim limbah dari kegiatan domestik (m3/hari); O’DOM = konsentrasi BOD5 rata‐rata dalam air limbah domestik (mgBOD5/liter). Pada perhitungan ini dilakukan dengan asumsi BOD5 rata‐rata (O’DOM) = 250 mg BOD5/liter air limbah 2) Beban Padatan Menghitung beban padatan dari kegiatan domestik (sering disebut sebagai beban Suspended Solids, atau SS) adalah penting untuk menilai jumlah total padatan tersuspensi yang dihasilkan oleh populasi dalam limbah domestik. Ini digunakan untuk merancang sistem pengolahan air limbah dan menilai dampak lingkungan Dalam perhitungan beban padatan (solids) nantinya akan digunakan untuk mengetahui jumlah padatan yang dihasilkan dari air limbah domestik pada Kabupaten Cilacap. Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan formula sederhana sebagai berikut. SDOM = QDOM x S’DOM Dimana: SDOM =beban padatan dari kegiatan domestik (kg SS/hari) QDOM = debit air limbah dari kegiatan domestik (m3/hari); Halaman | 212 SDOM = konsentrasi SS rata-rata dalam air limbah domestik (mg SS/liter) Perhitungan ini dilakukan dengan asumsi padatan rata-rata (S’DOM) = 200 mg TSS/liter air limbah Berdasarkan formula tersebut selanjutnya dapat dilakukan perhitungan, adapun hasil perhitungan proyeksi beban organik dan beban padatan dapat dilihat pada tabel berikut. Halaman | 213 Tabel 3. 13 Beban Pencemaran Air Limbah Kabupaten Cilacap No. Kecamatan Beban Organik (Kg BOD5/Hari) Beban Padatan (Kg SS/Hari) 2023 2025 2030 2035 2040 2045 2023 2025 2030 2035 2040 2045 1 Dayeuhluhur 714.499 737.731 776.450 815.169 853.888 892.607 476.333 491.820 517.633 543.446 569.259 595.072 2 Wanareja 1.547.698 1.566.000 1.596.504 1.627.007 1.657.511 1.688.015 1.031.798 1.044.000 1.064.336 1.084.672 1.105.007 1.125.343 3 Majenang 2.060.654 2.088.645 2.135.295 2.181.945 2.228.595 2.275.246 1.373.770 1.392.430 1.423.530 1.454.630 1.485.730 1.516.830 4 Cimanggu 1.508.904 1.531.655 1.569.572 1.607.490 1.645.407 1.683.325 1.005.936 1.021.103 1.046.381 1.071.660 1.096.938 1.122.217 5 Karangpucung 1.165.349 1.185.072 1.217.945 1.250.817 1.283.689 1.316.562 776.899 790.048 811.963 833.878 855.793 877.708 6 Cipari 991.339 1.026.129 1.084.111 1.142.094 1.200.076 1.258.058 660.893 684.086 722.741 761.396 800.051 838.706 7 Sidareja 919.138 941.303 978.246 1.015.188 1.052.131 1.089.074 612.758 627.535 652.164 676.792 701.421 726.049 8 Kedungreja 1.317.442 1.361.958 1.436.153 1.510.347 1.584.541 1.658.736 878.294 907.972 957.435 1.006.898 1.056.361 1.105.824 9 Patimuan 729.475 742.206 763.425 784.644 805.863 827.081 486.317 494.804 508.950 523.096 537.242 551.388 10 Gandrungmangu 1.632.470 1.689.326 1.784.086 1.878.845 1.973.604 2.068.364 1.088.314 1.126.217 1.189.390 1.252.563 1.315.736 1.378.909 11 Bantarsari 1.117.397 1.155.584 1.219.229 1.282.873 1.346.518 1.410.163 744.931 770.389 812.819 855.249 897.679 940.109 12 Kawunganten 1.258.891 1.296.456 1.359.065 1.421.674 1.484.282 1.546.891 839.261 864.304 906.043 947.782 989.521 1.031.261 13 Kampung Laut 232.603 240.511 253.691 266.870 280.050 293.230 155.069 160.341 169.127 177.914 186.700 195.486 14 Jeruklegi 1.167.480 1.226.341 1.324.442 1.422.544 1.520.645 1.618.746 778.320 817.561 882.962 948.362 1.013.763 1.079.164 15 Kasugihan 2.004.134 2.079.590 2.205.348 2.331.107 2.456.866 2.582.624 1.336.090 1.386.393 1.470.232 1.554.071 1.637.910 1.721.750 16 Adipala 1.415.909 1.471.491 1.564.127 1.656.764 1.749.400 1.842.037 943.939 980.994 1.042.751 1.104.509 1.166.267 1.228.024 17 Maos 678.240 687.440 702.773 718.106 733.439 748.772 452.160 458.293 468.515 478.737 488.959 499.181 18 Sampang 644.458 660.048 686.032 712.016 737.999 763.983 429.638 440.032 457.355 474.677 492.000 509.322 19 Kroya 1.704.528 1.752.186 1.831.615 1.911.045 1.990.474 2.069.903 1.136.352 1.168.124 1.221.077 1.274.030 1.326.983 1.379.936 20 Binangun 1.037.174 1.080.494 1.152.693 1.224.893 1.297.092 1.369.292 691.450 720.329 768.462 816.595 864.728 912.861 21 Nusawungu 1.295.827 1.350.366 1.441.263 1.532.161 1.623.059 1.713.956 863.885 900.244 960.842 1.021.441 1.082.039 1.142.637 22 Cilacap Selatan 2.443.910 2.524.270 2.658.202 2.792.134 2.926.066 3.059.998 1.629.274 1.682.846 1.772.134 1.861.422 1.950.711 2.039.999 23 Cilacap Tengah 2.637.274 2.716.599 2.848.807 2.981.015 3.113.224 3.245.432 1.758.182 1.811.066 1.899.205 1.987.344 2.075.483 2.163.621 24 Cilacap Utara 2.457.072 2.521.128 2.627.888 2.734.647 2.841.407 2.948.167 1.638.048 1.680.752 1.751.925 1.823.098 1.894.271 1.965.445 Total 32.682.473 33.633.133 35.217.569 36.802.004 38.386.440 39.970.875 21.788.315 22.422.089 23.478.379 24.534.670 25.590.960 26.647.250 Sumber: Tim Penyusun,2024 Halaman | 214 Berdasarkan analisis proyeksi beban air limbah domestik dapat diperoleh hasil berupa perkiraan beban air limbah domestik (blackwater dan graywater), beban lumpur tinja dan beban pencemaran air limbah. Adapun ringkasan dari hasil analisis tersebut sebagai berikut: 1) Beban Air Limbah Domestik Dari analisis yang sudah dilakukan dapat diperoleh bahwa timbulan air limbah domestik berupa blackwater pada tahun 2025 sebesar 22.423.709 m3/hari dan pada tahun 2045 sebesar 26.648.886 m3/hari, serta untuk timbulan air limbah domestik berupa graywater pada tahun 2025 sebesar 87.151.642 m3/hari, pada tahun 2045 sebesar 106.587.365 m3/hari. 2) Beban lumpur tinja Perkiraan timbulan limbur tinja di Kabupaten Cilacap pada tahun 2025 sebesar 1.034,05 m3/hari dan pada tahun 2045 sebesar 1.228,23 m3/hari. Dengan perkiraan tersebut dapat di perkiraan kebutuhan IPLT untuk Kabupaten Cilacap, dimana terdapat 4 IPLT 2 diantaranya masih dalam rencana pembangunan dengan kapasitas 4 IPLT sebesar 66,53 m3/hari, jika dibandingkan dengan perkiraan timbulan limbur tinja tahun 2045 sebesar 1.228,23 m3/hari masih terdapat 1.161,70 m3/hari yang belum tertangani. 3) Beban pencemaran air limbah Dalam beban pencemaran air limbah terdiri dari beban organik dan beban padatan, dimana perkiraan beban organik pada tahun 2025 sebesar 33.633.133 Kg BOD5/Hari dan pada tahun 2045 sebesar 39.970.875 Kg BOD5/Hari, sedangkan perkiraan untuk beban padatan pada tahun 2025 sebesar 22.422.089 Kg SS/Hari dan pada tahun 2045 sebesar 26.647.250 Kg SS/Hari. 3.6. ANALISIS STANDAR DAN KRITERIA TEKNIS PENYELENGGARAAN SPALD Pembahasan analisis ini menyandingkan standar teknis dan kriteria teknis penyelenggaraan SPALD yang bersumber dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Halaman | 215 Air Limbah Domestik dengan kondisi SPALD. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 3.6.1.Analisis Standar Teknis Penyelenggaraan SPALD Standar atau baku, atau lengkapnya standar teknis atau baku teknis, adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam. Pada pembahasan analisis standar teknis penyelenggaraan SPALD menguraikan cakupan rencana pelayanan SPALD-S dan SPALD-T. A. Analisis Standar Teknis Penyelenggaraan SPALD-S di Kabupaten Cilacap Standar teknis penyelenggaraan cakupan rencana pelayanan SPALD-S minimal 60% (enam puluh persen), daerah dengan kepadatan penduduk >150 jiwa/hektare diharapkan memiliki sebuah IPAL skala permukiman, daerah dan/atau kawasan dengan jumlah penduduk minimal 50.000 (lima puluh ribu) jiwa dan telah memiliki tangki septik, diharapkan memiliki sebuah IPLT; Jarak sumur bidang resapan atau Cubluk lebih dari 10 meter, dan pengolahan air limbah domestik diharapkan dapat menghasilkan effluen air limbah domestik yang tidak melampaui. Berikut merupakan ilustrasi teknis sistem pengolahan lumpur tinja dengan menggunakan IPLT. Gambar 3. 10 Gambar Teknis Cubluk Kembar Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 Halaman | 216 Gambar 3. 11 Ilustrasi Pengolahan Lumpur Tinja Pada Tangki Imhoff Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 Dengan penjelasan standar teknis SPALD-S diatas selanjutnya dilakukan persandingan ketentuan standar teknis penyelenggaraan SPALD-S (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017) dan kondisi eksisting penyelenggaraan SPALD-S. Berikut merupakan penjelasan terkait dengan analisis standar teknis penyelenggaraan SPALD-S di Kabupaten Cilacap: Tabel 3. 14 Analisis Standar Teknis Penyelenggaraan SPALD-S Kabupaten Cilacap No. Standar Teknis Kondisi SPALD-S di Kabupaten Cilacap Keterangan Analisis 1 Cakupan rencana pelayanan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat minimal 60% Cakupan rencana pelayanan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat untuk 2 IPLT eksisting sebesar 15.485 KK, sedangkan perkiraan jumlah KK pada Kabupaten Cilacap tahun 2025 sebesar 682.131KK cakupan pelayanan untuk IPLT eksisting sebesar 2%. Terdapat rencana 2 IPLT beru dengan rencana pelayanan sebesar 17.500 KK, sehingga cakupan pelayanannya sebesar 3%, jika dijumlahkan secara keseluruhan cakupan pelayanan IPLT Kabupaten Cilacap sebesar 5% Rencana cakupan pelayanan IPLT Kabupaten Cilacap sebesar 5%, sedangkan cakupan pelayanan SPALD-S minimal sebesar 60%. Dengan kondisi ini Kabupaten Cilacap untuk SPALD-S cakupan pelayanannya belum memenuhi standar teknis. 2 Kapasitas IPLT yang ditentukan dengan pendekatan minimal 60% penduduk pada zona prioritas  Berdasarkan analisa zona prioritas 1 penyelenggaraan SPALD terdapat di 3 Kecamatan yaitu Kec. Cipari, Kec. Gandrungmangu, Kec. Rencana cakupan pelayanan pada zona prioritas 1 sebesar 49%, jika di sandingkan dengan standar teknis yaitu minimal cakupan pelayanan sebesar 60% kondisi ini Halaman | 217 No. Standar Teknis Kondisi SPALD-S di Kabupaten Cilacap Keterangan Analisis Kampung Laut dengan jumlah total KK sebesar 57.189 KK  Zona Prioritas 1 ini di layani oleh 3 IPLT dengan rencana cakupan pelayanan sebesar 27.985. dengan kondisi ini dapat diketahui cakupan IPLT pada zona prioritas 1 sebesar 49%. menunjukkan bahwa IPLT yang ada belum memenuhi standar teknis. 3 Sistem pengelolaan air limbah setempat diterapkan pada daerah dengan kepadatan kurang dari 150 jiwa/hektare atau 15.000 jiwa/km2 Kepadatan penduduk netto Kabupaten Cilacap sebesar 3.830 jiwa/km2 Dengan melihat standar penerapan SPALD-S memiliki kepadatan penduduk kurang 15.000 jiwa/km2, sedangkan kepadatan penduduk netto Kabupaten Cilacap sebesar 3.830 jiwa/km2. Kondisi ini menunjukkan penerapan SPALD-S pada Kabupaten Cilacap sudah sesuai dengan standar teknis. 4 Jarak sumur bidang resapan lebih dari 10 meter Jarak sumur bidang resapan di IPLT Tritih Lor dan IPLT Kedawung, melebihi standar teknis SPALD yaitu lebih dari 10 meter. Jarak sumur bidang resapan IPLT Tritih Lor dan IPLT Kedawung sudah melebihi standar teknis SPALD yaitu lebih dari 10 (sepuluh) meter, dan sekitar kawasan tidak ada kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan 5 Daerah dan/atau kawasan dengan jumlah penduduk minimal 50.000 jiwa dan telah memiliki tangki septik, diharapkan memiliki sebuah IPLT Jumlah penduduk minimal 50.000 jiwa dan telah memiliki tangki septik, sudah memiliki sebuah IPLT SPALD-S di Kabupaten Cilacap dengan jumlah penduduk dengan minimal 50.000 jiwa, sudah memiliki tangki septik mandiri Sumber: Tim Penyusun,2024 Berdasarkan penyandingan ketentuan standar teknis penyelenggaraan SPALD-S dan kondisi eksisting penyelenggaraan SPALD-S didapatkan hasil bahwa secara teknis kondisi SPALD-S sudah sesuai dengan penyelenggaraan standar teknis. Namun, agar penyelenggaraan SPALD-S optimal diperlukan peningkatan kualitas dan perawatan kondisi SPALD-S. B. Analisis Standar Teknis Penyelenggaraan SPALD-T di Kabupaten Cilacap Standar teknik penyelenggaraan pelayanan SPALD-T berupa pipa tinja, pipa non tinja, bak penangkap lemak, pipa persil, dan bak pengontrol. Tahapan perencanaan sub-sistem pelayanan yang pertama adalah penentuan tata letak bangunan dan titik lokasi Halaman | 218 sumber air limbah domestik. Kedua, penentuan fungsi penggunaan bangunan dan bangunan gedung. Ketiga, penentuan debit timbulan air limbah domestik pada setiap lokasi sumber air limbah domestik sesuai dengan fungsi penggunaan bangunan dan bangunan gedung. Keempat, penentuan rencana elevasi invert pipa lateral. Kelima, penentuan rencana lokasi bak kontrol. Keenam, Penentuan dimensi, kemiringan dan diameter pipa persil. Ketujuh, Penyusunan gambar desain sub-sistem pelayanan dan total kebutuhan pemasangan pipa. Ilustrasi sub-sistem pelayanan SPALD-T sebagai berikut. Gambar 3. 12 Ilustarasi Siub-Sistem Pelayanan SPALD-T Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 Dengan penjelasan standar teknis SPALD-T diatas selanjutnya dilakukan persandingan ketentuan standar teknis penyelenggaraan SPALD-T (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017) dan kondisi eksisting penyelenggaraan SPALD-T. Berikut merupakan penjelasan terkait dengan analisis standar teknis penyelenggaraan SPALD-T di Kabupaten Cilacap: Halaman | 219 Tabel 3. 15 Analisis Kriteria Teknis Penyelenggaraan SPALD-T Kabupaten Cilacap No. Standar Teknis Kondisi SPALD-T di Kabupaten Cilacap Keterangan Analisis 1 Sambungan rumah yang terdiri dari Pipa Tinja Kondisi sambungan rumah dengan standar teknis pipa tinja dan pipa non tinja: Pada 25 (dua puluh lima) SPALD- T yang beroperasi (24 (dua puluh empat) diantaranya berfungsi normal dan 1 (satu) diantaranya perlu perawatan) di Kabupaten Cilacap telah memiliki sambungan rumah berupa pipa non tinja, perpipaan ini berfungsi untuk mengalirkan air limbah dari berbagai sumber di rumah, seperti dari wastafel, shower, dan mesin cuci, menuju sistem pembuangan yang lebih besar atau instalasi pengolahan. Sedangkan, Pipa tinja berfungsi untuk mengalirkan limbah padat dari toilet ke sistem pembuangan, memastikan limbah tersebut tidak mencemari lingkungan 2 Sambungan rumah yang terdiri dari Pipa Non Tinja 3 Bak penangkap lemak Kondisi bank penangkap lemak dengan standar teknis sebagai berikut: Kondisi SPALD-T di Kabupaten Cilacap dilengkapi dengan Bak penangkap lemak, pipa persil, dan bak Control. Bak penangkap lemak atau bak sedimentasi atau sedimentation tank merupakan unit pengolahan pendahuluan (primary treatment) memiliki fungsi utama sebagai pemisahan padatan dan cairan dengan proses pengendapan zat tersuspensi secara gravitasi. Selian itu, terdapat bak kontrol yang berfungsi untuk proses pemantauan bila terjadi penyumbatan pada saat proses pengaliran. 4 Pipa persil 5 Bak kontrol Sumber: Tim Penyusun,2024 Berdasarkan penyandingan ketentuan standar teknis penyelenggaraan SPALD-T dan kondisi eksisting penyelenggaraan SPALD-T didapatkan hasil bahwa secara teknis kondisi SPALD-T sudah sesuai dengan penyelenggaraan standar teknis. Namun, agar penyelenggaraan SPALD-T optimal diperlukan peningkatan kualitas dan perawatan kondisi SPALD-T. 3.6.2.Analisis Kriteria Teknis Penyelenggaraan SPALD Pembahasan kriteria teknis penyelenggaraan SPALD meliputi karakteristik air limbah pada zona perencanaan yaitu timbulan dan beban organik air limbah domestik dan proyeksi timbulan dan beban organik air limbah domestik pada zona perencanaan, jenis SPALD pada Halaman | 220 zona perencanaan, kriteria teknis dalam penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T. A. Analisis Kriteria Teknis Penyelenggaraan SPALD-S SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. SPALD-S merupakan rangkaian pengelolaan air limbah domestik dengan tiga komponen utama yang terdiri dari sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan lumpur tinja, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja. Gambar 3. 13 Komponen SPALD-S Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 1) Sub-sistem Pengolahan Setempat Sub-sistem Pengolahan Setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik (blackwater dan greywater) di lokasi sumber. Berdasarkan kapasitas pengolahannya, sub-sistem pengolahan setempat dibedakan menjadi: a) Skala Individual dapat berupa Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi; b) Skala Komunal diperuntukkan:

(1)(dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal; dan
(2)Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non permanen (mobile toilet) Halaman | 221 2) Sub-sistem Pengangkutan Lumpur Tinja Sub-sistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja. Sarana pengangkut lumpur tinja ini berupa kendaraan pengangkut yang memiliki tangki penampung dari bahan baja yang harus dilengkapi dengan alat penyedot lumpur tinja (berupa pompa vakum dan peralatan selang) dan tanda pengenal khusus contohnya tangki penampung dicat dengan warna yang mencolok dan disertai tulisan spesifik. Selain kelengkapan tersebut, sarana pengangkutan lumpur tinja dapat juga dilengkapi dengan alat pemantauan elektronik (GPS tracking). Untuk lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh truk, pengangkutan lumpur tinja dapat menggunakan kendaraan bermotor roda tiga atau sejenisnya yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. 3) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja Sub-sistem pengolahan lumpur tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Lumpur tinja dapat berupa air limbah domestik yang telah terolah, sebagian terolah atau belum terolah. Lumpur tinja yang terbentuk dalam unit pengolahan setempat membutuhkan pengolahan lanjutan di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Pada IPLT, lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat akan diolah melalui proses pengolahan fisik, proses pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia sehingga aman untuk dilepaskan ke lingkungan dan/atau dimanfaatkan. Prasarana dan sarana IPLT terdiri atas: a) Prasarana utama yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja, yang meliputi:
(1)unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja;
(2)unit pengumpulan berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya; Halaman | 222
(3)unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;
(4)unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik;
(5)unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan
(6)unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan. b) Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT, terdiri dari:
(1)platform (dumping station) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul);
(2)kantor yang diperuntukkan bagi tenaga kerja;
(3)gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan lainnya;
(4)laboratorium untuk pemantauan kinerja IPLT;
(5)infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
(6)sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;
(7)fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT;
(8)alat pemeliharaan;
(9)peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
(10)pos jaga; Halaman | 223
(11)pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada didalam lingkungan IPLT;
(12)pipa pembuangan;
(13)tanaman penyangga; dan/atau
(14)sumber energi listrik. Pengolahan air limbah dengan sistem SPALD-S di Kabupaten Cilacap telah memenuhi standar kriteria teknis. Hal ini didukung dengan hasil verifikasi lapangan pada IPLT Tritihlor dan IPLT Kedawung sebagai berikut: Tabel 3. 16 Analisis Kriteria Teknis Penyelenggaraan SPALD-S Kabupaten Cilacap No. Kriteria Teknis Kondisi SPALD-S di Kabupaten Cilacap Keterangan Analisis 1 Sub-sistem Pengolahan Setempat:
1. a.Skala Individual dapat berupa Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi;
2. b.Skala Komunal diperuntukkan: 1) 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal; dan 2) Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non permanen (mobile toilet) SPALD-S di Kabupaten Cilacap telah memiliki sistem skala individual berupa tangki septik, dimana 80% KK sudah memiliki sistem skala individual berupa tangki septik. Tidak terdapat SPALD-S skala komunal, melihat karakteristik masyarakat Kabupaten Cilacap SPALD-S skala komunal kurang ideal untuk diterapkan , Sub-sistem Pengolahan Setempat pada Kabupaten Cilacap yang ideal untuk dikembangkan yaitu Skala Individual, sehingga perlu adanya optimalisasi dan peningkatan SPALD-S skala Individual, khususnya 20% yang belum memiliki akses sanitasi layak sendiri. 2 Sub-sistem Pengangkutan Lumpur Tinja berupa sarana pengangkut lumpur tinja ini berupa kendaraan pengangkut yang memiliki tangki penampung , dengan ketentuan:
3. a.Tangki penampung bahan baja
4. b.Dilengkapi alat penyedot lumpur tinja (berupa pompa vakum dan peralatan selang)
5. c.Dilengkapi tanda pengenal khusus contohnya tangki penampung dicat dengan warna yang mencolok dan disertai tulisan spesifik. Sarana pengangkut lumpur tinja pada Kabupaten Cilacap sudah memiliki: - Tangki penampung bahan baja - Dilengkapi alat penyedot lumpur tinja - Dilengkapi tanda pengenal khusus Kondisi Sub-sistem Pengangkutan Lumpur Tinja sudah sesuai dengan kriteria teknis, dimana terdapat 3 unit truk tinja dari pemerintah dan 8 unit dari swasta. Akan tetapi jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja tersebut masih kurang mengingat debit lumpur tinja pada tahun 2025 sebanyak 14.421,47 m3/hari. Halaman | 224 No. Kriteria Teknis Kondisi SPALD-S di Kabupaten Cilacap Keterangan Analisis 3 Sub-sistem pengolahan lumpur tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT, yang terdiri dari
6. a.Prasarana dan sarana Utama
7. b.Prasarana dan sarana Pendukung Sub-sistem pengolahan lumpur tinja pada Kabupaten berupa: - IPLT Kedawung Sudah memiliki Prasarana dan sarana Utama dan prasarana dan sarana pendukung - IPLT Tritih Lor Sudah memiliki Prasarana dan sarana Utama, akan tetapi untuk prasarana dan sarana pendukung belum sepenuhnya lengkap sesuai dengan kriteria yang di tentukan misal belum adanya kantor yang diperuntukkan bagi tenaga kerja, gudang untuk tempat penyimpanan peralatan dan fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT. Kabupaten Cilacap memiliki 2 (dua) IPLT satu diantaranya sudah sesuai dengan kriteria teknis dan satu lainnya belum sesuai dengan kriteria teknis. Dalam pengembangan SPALD-S Kabupaten Cilacap akan merencanakan membangun 2 (dua) IPAL baru, hendaknya pembangunan 2 IPAL baru ini mengikuti kriteria teknis yang sudah ditetapkan. Sumber: Tim Penyusun,2024 Berdasarkan penyandingan ketentuan kriteria teknis penyelenggaraan SPALD-S dan kondisi eksisting penyelenggaraan SPALD-S di Kabupaten Cilacap didapatkan hasil bahwa secara teknis kondisi SPALD-S sudah sesuai dengan penyelenggaraan kriteria teknis. Namun, agar penyelenggaraan SPALD-S optimal diperlukan peningkatan kualitas dan perawatan kondisi SPALD-S. B. Analisis Kriteria Teknis Penyelenggaraan SPALD-T SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan Komponen SPALD-T. Halaman | 225 Gambar 3. 14 Komponen SPALD-T Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 1) Sub-sistem Pelayanan Sub-sistem Pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan. Sub-sistem Pelayanan meliputi pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol. 2) Sub-sistem Pengumpulan Sub-sistem Pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat. Sub- sistem Pengumpulan terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap. 3) Sub-sistem Pengolahan Terpusat Sub-sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan. Halaman | 226 Prasarana dan sarana IPALD terdiri atas: a) Prasarana utama meliputi:
(1)bangunan pengolahan air limbah domestik;
(2)bangunan pengolahan lumpur
(3)peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
(4)unit pemanfaatan hasil olahan. b) Prasarana dan sarana pendukung meliputi:
(1)gedung kantor;
(2)laboratorium;
(3)gudang dan bengkel kerja;
(4)infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
(5)sumur pantau;
(6)fasilitas air bersih
(7)alat pemeliharaan;
(8)peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
(9)pos jaga;
(10)pagar pembatas;
(11)pipa pembuangan;
(12)tanaman penyangga, dan/atau
(13)sumber energi listrik Pengolahan air limbah dengan sistem SPALD-T di Kabupaten Cilacap telah memenuhi standar kriteria teknis. Hal ini didukung dengan hasil verifikasi lapangan pada 24 IPALD sebagai berikut: Tabel 3. 17 Analisis Kriteria Teknis Penyelenggaraan SPALD-T Kabupaten Cilacap No. Kriteria Teknis Kondisi SPALD-T di Kabupaten Cilacap Keterangan Analisis 1 Sub-sistem Pelayanan meliputi: a.pipa tinja dan pipa non tinja
1. b.bak perangkap lemak dan minyak dari dapur
2. c.pipa persil, dan
3. d.bak kontrol Sub-sistem Pelayanan dalam SPALD-T belum terdapat pada Kabupaten Cilacap. Berdasarkan hasil survei dari 39 SPALD-T belum terdapat Sub-sistem Pelayanan. Saluran perpipaan untuk air limbah beberapa sudah ada pemisah antara pipa tinja dan non tinja, akan tetapi untuk bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan ban kontrol belum tersedia. Sub-sistem Pelayanan SPALD-T pada Kabupaten Cilacap belum sepenuhnya tersedia, untuk itu perlu adanya peningkatan dan optimalisasi Sub- sistem Pelayanan SPALD-T. 2 Sub-sistem Pengumpulan meliputi:
4. a.pipa retikulasi, Kondisi Sub-sistem Pengumpulan SPALD-T dari 39 SPALD-T pada Kabupaten Sub-sistem Pengumpulan SPALD-T pada Kabupaten Halaman | 227 No. Kriteria Teknis Kondisi SPALD-T di Kabupaten Cilacap Keterangan Analisis
5. b.pipa induk, dan
6. c.prasarana dan sarana pelengkap. Cilacap tidak sepenuhnya lengkap beberapa tidak ada pipa retikulasi dan prasarana dan sarana pelengkap Cilacap belum sepenuhnya tersedia, untuk itu perlu adanya peningkatan dan optimalisasi Sub- sistem Pengumpulan SPALD-T. 3 Sub-sistem pengolahan terpusat meliputi:
7. a.Prasarana utama
8. b.Prasarana dan sarana pendukung Sub-sistem pengolahan terpusat SPALD-T dari 24 SPALD-T yang masih berfungsi pada Kabupaten Cilacap sudah dilengkapi dengan Prasarana utama, serta Prasarana dan sarana pendukung Sub-sistem terpusat SPALD-T yang masih berfungsi pada Kabupaten Cilacap sudah sepenuhnya tersedia, akan tetapi jumlah SPALD-T dari 39 unit yang masih berfungsi adalah 24 unit, untuk itu perlu peningkatan jumlah SPALD-T dan pemeliharaan rutin agar SPALD-T yang sudah ada tetap terjaga dengan baik. Sumber: Tim Penyusun,2024 Berdasarkan penyandingan ketentuan kriteria teknis penyelenggaraan SPALD-T dan kondisi eksisting penyelenggaraan SPALD-T di Kabupaten Cilacap didapatkan hasil bahwa secara teknis kondisi SPALD-T belum sepenuhnya sesuai, dikarenakan untuk Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan beberapa komponen masih belum lengkap atau tersedia, dan untuk Sub-sistem pengolahan terpusat pada Kabupaten Cilacap sudah sesuai dengan kriteria teknis yang ada. Halaman | 228 BAB 4 PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPALD 4.1. PERUMUSAN ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN SPALD Perumusan isu strategis penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap menggunakan pertimbangan kondisi eksisting, kebijakan pembangunan dan pengembangan, potensi, dan masalah yang terjadi. Potensi dan permasalahan pada tiap aspek penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap antara lain sebagai berikut: A. Potensi Prioritas Penyelenggaraan SPALD 1) Aspek Prasarana dan Sarana SPALD a) Terdapat lahan untuk pengembangan SPALD yang bersifat komunal atau terpusat b) Terdapat jaringan atau pipa penyaluran dari seluruh rumah tangga c) Terdapat sarana transportasi pengangkutan limbah d) Terdapat prasarana pendukung untuk penyelenggaraan SPALD 2) Aspek Kelembagaan dan SDM a) Dominasi kepadatan penduduk di Kabupaten Cilacap dengan klasifikasi kepadatan rendah; b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun 2019 yaitu 69,98 dan tahun 2023 yaitu 71,22 c) Terdapat kelompok pengelola prasarana sarana SPALD d) Terdapat unit pengelola SPALD e) Rumah tangga di Kabupaten Cilacap dengan akses sanitasi aman sejak tahun 2019 sebesar 0,59%, terus mengalami peningkatan menjadi 1,56% di tahun 2023 f) Pada tahun 2018-2022 terjadi peningkatan penduduk yang dapat mengakses jamban layak yaitu di tahun 2022 yaitu 94,98 Halaman | 229 3) Aspek Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD a) Terdapat penganggaran penyelenggaraan SPALD yang bersumber APBD Kabupaten b) Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Cilacap pada kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 6,17% (enam koma satu tujuh persen) 4) Aspek Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD a) Pengelola SPALD berasal dari kelompok masyarakat b) Adanya kesadaran dari masyarakat untuk mengelola pengolahan air limbah dengan sistem gotong royong 5) Aspek Pengaturan dalam Penyelenggaraan SPALD a) Terdapat kebijakan pemerintah nasional, provinsi, atau kabupaten dalam arahan penyelenggaraan SPALD b) Terdapat instansi Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok penyelenggaraan SPALD c) Terdapat pelayanan dasar yang mengarahkan bahwa air limbah merupakan pemenuhan SPM menjadi prioritas Daerah B. Masalah Prioritas Penyelenggaraan SPALD 1) Aspek Prasarana dan Sarana SPALD a) Belum semua SPALD berfungsi optimal sesuai dengan persyaratan teknis penyelenggaraan SPALD b) Belum tersedia jaringan/saluran untuk air limbah rumah tangga (gray water) dan tempat kelolanya c) Masih minim IPAL di kawasan permukiman d) Tingkat pelayanan air limbah di perdesaan ataupun di perkotaan yang berupa jamban pribadi ataupun yang umum dengan fasilitas yang aman masih sangat rendah e) Keterbatasan infrastruktur f) Kurangnya pengembangan teknologi dan inovasi g) Pelayanan pengangkutan oleh swasta hanya untuk mengangkut lumpur tinja (black water) saja h) Sungai di Kabupaten Cilacap masih tercemar terutama hal kosentrasi BOD, dan diperlukan upaya untuk menjaga kualitas Halaman | 230 i) Tingkat permeabilitas rendah dalam menahan air, sehingga menimbulkan kecenderungan genangan dan pencemaran yang lebih terkonsentrasi j) Terdapat SPALD-T yang prasarana/jalan tidak mudah diakses menggunakan sarana penunjang pengangkut limbah k) Terdapat jaringan jalan yang sulit diakses untuk pengangkutan pengelolaan air limbah karena kondisi rusak l) Akses layanan air limbah domestik belum sesuai standar pemenuhan akses layak untuk saat ini karena masih perlu perbaikan IPLT serta fasilitas armada penyedot tinja yang belum memadai m) Terdapat 13 (tiga belas) unit SLBM dan IPAL Komunal yang tidak ditemukan atau tidak ada SLBM dan IPAL Komunalnya 2) Aspek Kelembagaan dan SDM a) Terdapat kecenderungan terjadi peningkatan jumlah penduduk sehingga jumlah limbah yang dihasilkan per unit area meningkat dan memerlukan kapasitas yang lebih besar dalam penyelenggaraan SPALD; b) IPM Kabupaten Cilacap masih di bawah rata-rata capaian Jawa Tengah dan Nasional (tahun 2023 nilai IPM Provinsi Jawa Tengah adalah 73,39 dan nilai IPM Nasional adalah 74,39); c) Belum optimalnya fungsi kelembagaan yang terbentuk dari instansi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SPALD d) Minimnya biaya pendampingan kelompok SPALD e) Belum 100% penduduk mampu mengakses jamban yang layak f) Terdapat MCK yang ada di pinggir sungai tanpa adanya proses pengolahan limbah tinja 3) Aspek Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD a) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki nilai persentase pagu indikatif hanya 4% (empat persen) dari nilai seluruh program yang ada b) Kurangnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD Halaman | 231 4) Aspek Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD a) Terdapat SPALD yang tidak memiliki pengelola dari kelompok masyarakat b) Terdapat pengelola SPALD ada yang terdiri perseorangan sehingga dalam pengelolaan air limbah belum optimal c) Kelompok masyarakat pengelola SPALD tidak memiliki legalitas hukum 5) Aspek Pengaturan dalam Penyelenggaraan SPALD a) Belum adanya peraturan daerah mengenai arahan teknis penyelenggaraan SPALD b) Belum adanya pengaturan mengenai pembayaran retribusi dan pengelola yang berasal dari masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD c) Belum optimalnya kegiatan pemantauan dan pengawasan dalam penyelenggaraan SPALD C. Tantangan Prioritas Penyelenggaraan SPALD 1) Aspek Prasarana dan Sarana SPALD a) Perlunya pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik prasarana dan sarana SPALD b) Perlunya pemahaman dalam memenuhi syarat teknis dalam penyelenggaraan SPALD c) Adanya keterbatasan dalam penyediaan prasarana penyelenggaraan SPALD d) Ancaman daerah rawan banjir e) Kondisi fisik lingkungan menghambat pengembangan SPALD f) Layanan pengelolaan sumber daya air dengan melalui PDAM dan PAMSIMAS (masih memanfaatkan air permukaan) 2) Aspek Kelembagaan dan SDM a) Belum adanya kelembagaan yang berkompeten 3) Aspek Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD a) Belum optimalnya dukungan anggaran untuk pengembangan masyarakat dalam pengelolaan air limbah 4) Aspek Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD a) Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD masih minim Halaman | 232 b) Belum adanya bimbingan teknis untuk penguatan masyarakat, supaya dapat aktif terlibat dalam sektor sanitasi 5) Aspek Pengaturan dalam Penyelenggaraan SPALD a) Penyusunan aturan/pedoman umum dan teknis penyelenggaraan SPALD memerlukan waktu dan kajian yang mendalam b) Belum ada peraturan daerah mengenai pengelolaan SPALD di Kabupaten Cilacap c) Perlu adanya kebijakan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan SPALD Berdasarkan perumusan potensi dan masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap, didapatkan hasil sebagai perumusan isu strategis penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut: Halaman | 233 Tabel 4. 1 Isu Strategis Penyelenggaraan SPALD No. Aspek/Kriteria Potensi Masalah Tantangan Isu Strategis 1 Aspek Prasarana dan Sarana SPALD
9. a.Terdapat lahan untuk pengembangan SPALD yang bersifat komunal atau terpusat
10. b.Terdapat jaringan atau pipa penyaluran dari seluruh rumah tangga
11. c.Terdapat sarana transportasi pengangkutan limbah
12. d.Terdapat prasarana pendukung untuk penyelenggaraan SPALD
13. a.Belum semua SPALD berfungsi optimal sesuai dengan persyaratan teknis penyelenggaraan SPALD
14. b.Belum tersedia jaringan/saluran untuk air limbah rumah tangga (gray water) dan tempat kelolanya
15. c.Masih minim IPAL di kawasan permukiman
16. d.Tingkat pelayanan air limbah di perdesaan ataupun di perkotaan yang berupa jamban pribadi ataupun yang umum dengan fasilitas yang aman masih sangat rendah
17. e.Keterbatasan infrastruktur
18. f.Kurangnya pengembangan teknologi dan inovasi
19. g.Pelayanan pengangkutan oleh swasta hanya untuk mengangkut lumpur tinja (black water) saja
20. h.Sungai di Kabupaten Cilacap masih tercemar terutama hal kosentrasi BOD, dan diperlukan upaya untuk menjaga kualitas
21. i.Tingkat permeabilitas rendah dalam menahan air, sehingga menimbulkan kecenderungan genangan dan pencemaran yang lebih terkonsentrasi
22. a.Perlunya pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik prasarana dan sarana SPALD
23. b.Perlunya pemahaman dalam memenuhi syarat teknis dalam penyelenggaraan SPALD
24. c.Adanya keterbatasan dalam penyediaan prasarana penyelenggaraan SPALD
25. d.Ancaman daerah rawan banjir
26. e.Kondisi fisik lingkungan menghambat pengembangan SPALD
27. f.Belum optimalnya sistem pengolahan air limbah sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan
28. g.Prasarana jalan penunjang layanan SPALD sulit diakses
29. a.Minimnya ketersediaan SPALD yang sesuai dengan persyaratan teknis
30. b.Belum optimalnya penyediaan jaringan perpipaan yang menghubungkan sumber air limbah ke tempat pengolahan air limbah
31. c.Belum optimalnya sistem pengangkutan lumpur tinja dari sumber air limbah ke tempat pengolahan air limbah
32. d.Kondisi fisik lingkung dan ancaman banjir perlu inovasi teknologi dalam pengembangan SPALD
33. e.Belum optimalnya sistem pengolahan air limbah sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan
34. f.Prasarana jalan penunjang layanan SPALD sulit diakses Halaman | 234 No. Aspek/Kriteria Potensi Masalah Tantangan Isu Strategis
35. j.Terdapat SPALD-T yang prasarana/jalan tidak mudah diakses menggunakan sarana penunjang pengangkut limbah
36. k.Terdapat jaringan jalan yang sulit diakses untuk pengangkutan pengelolaan air limbah karena kondisi rusak
37. l.Akses layanan air limbah domestik belum sesuai standar pemenuhan akses layak untuk saat ini karena masih perlu perbaikan IPLT serta fasilitas armada penyedot tinja yang belum memadai
38. m.Terdapat 13 (tiga belas) unit SLBM dan IPAL Komunal yang tidak ditemukan atau tidak ada SLBM dan IPAL Komunalnya 2 Aspek Kelembagaan dan SDM
39. a.Dominasi kepadatan penduduk di Kabupaten Cilacap dengan klasifikasi kepadatan rendah;
40. b.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun 2019 yaitu 69,98 dan tahun 2023 yaitu 71,22
41. a.Terdapat kecenderungan terjadi peningkatan jumlah penduduk sehingga jumlah limbah yang dihasilkan per unit area meningkat dan memerlukan kapasitas yang lebih besar dalam penyelenggaraan SPALD;
42. b.IPM Kabupaten Cilacap masih di bawah rata-rata capaian Jawa Tengah dan Nasional (tahun 2023 nilai IPM Provinsi Jawa Tengah
43. a.Perlunya pembinaan dan pengembangan kelompok pengelola SPALD
44. b.Belum adanya kelembagaan yang berkompeten
45. c.Perlunya pengelolaan SPALD
46. a.Belum optimalnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola air limbah
47. b.Kondisi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang belum berfungsi optimal dalam pengelolaan SPALD
48. c.Kondisi jamban masyarakat belum semuanya dalam Halaman | 235 No. Aspek/Kriteria Potensi Masalah Tantangan Isu Strategis
49. c.Terdapat kelompok pengelola prasarana sarana SPALD
50. d.Terdapat unit pengelola SPALD
51. e.Rumah tangga di Kabupaten Cilacap dengan akses sanitasi aman sejak tahun 2019 sebesar 0,59%, terus mengalami peningkatan menjadi 1,56% di tahun 2023
52. f.Pada tahun 2018- 2022 terjadi peningkatan penduduk yang dapat mengakses jamban layak yaitu di tahun 2022 yaitu 94,98 adalah 73,39 dan nilai IPM Nasional adalah 74,39);
53. c.Belum optimalnya fungsi kelembagaan yang terbentuk dari instansi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SPALD
54. d.Minimnya biaya pendampingan kelompok SPALD
55. e.Belum 100% penduduk mampu mengakses jamban yang layak
56. f.Terdapat MCK yang ada di pinggir sungai tanpa adanya proses pengolahan limbah tinjaBelum optimalnya fungsi kelembagaan yang terbentuk dari masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD
57. g.Belum optimalnya fungsi kelembagaan yang terbentuk dari instansi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SPALD
58. h.Belum adanya SDM yang berkompeten dalam penyelenggaraan SPALD yang sesuai dengan kebutuhan
59. i.Belum terintegrasinya pengelolaan secara terpadu dalam satu instansi yang mengelola keseluruhan SPALD kondisi jamban yang layak 3 Aspek Pembiayaan Penyelenggaraan
60. a.Terdapat penganggaran
61. a.Program pengelolaan dan pengembangan sistem air
62. a.Belum optimalnya dukungan anggaran
63. a.Minimnya anggaran dalam Halaman | 236 No. Aspek/Kriteria Potensi Masalah Tantangan Isu Strategis SPALD penyelenggaraan SPALD yang bersumber APBD Kabupaten
64. b.Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Cilacap pada kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 6,17% (enam koma satu tujuh persen) limbah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki nilai persentase pagu indikatif hanya 4% (empat persen) dari nilai seluruh program yang ada
65. b.Kurangnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD untuk pengembangan masyarakat dalam pengelolaan air limbah penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah
66. b.Kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah dalam upaya pengelolaan air limbah 4 Aspek Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD
67. a.Pengelola SPALD berasal dari kelompok masyarakat
68. b.Adanya kesadaran dari masyarakat untuk mengelola pengolahan air limbah dengan sistem gotong royong
69. a.Terdapat SPALD yang tidak memiliki pengelola dari kelompok masyarakat
70. b.Terdapat pengelola SPALD ada yang terdiri perseorangan sehingga dalam pengelolaan air limbah belum optimal
71. c.Kelompok masyarakat pengelola SPALD tidak memiliki legalitas hukum
72. a.Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD masih minim
73. b.Belum adanya bimbingan teknis untuk penguatan masyarakat, supaya dapat aktif terlibat dalam sektor sanitasi
74. a.Belum optimalnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD
75. b.Perlunya pelatihan bimbingan teknis untuk penguatan masyarakat, supaya dapat aktif terlibat dalam sektor sanitasi
76. c.Tidak adanya legalitas hukum (Surat Ketetapan/SK) pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola air limbah 5 Aspek Pengaturan a. Terdapat kebijakan a. Belum adanya peraturan a. Penyusunan a. Belum adanya Halaman | 237 No. Aspek/Kriteria Potensi Masalah Tantangan Isu Strategis dalam Penyelenggaraan SPALD pemerintah nasional, provinsi, atau kabupaten dalam arahan penyelenggaraan SPALD
77. b.Terdapat instansi Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok penyelenggaraan SPALD
78. c.Terdapat pelayanan dasar yang mengarahkab bahwa air limbah merupakan pemenuhan SPM menjadi prioritas Daerah daerah mengenai arahan teknis penyelenggaraan SPALD
79. b.Belum adanya pengaturan mengenai pembayaran retribusi dan pengelola yang berasal dari masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD
80. c.Belum optimalnya kegiatan pemantauan dan pengawasan dalam penyelenggaraan SPALD aturan/pedoman umum dan teknis penyelenggaraan SPALD memerlukan waktu dan kajian yang mendalam
81. b.Belum ada peraturan daerah mengenai pengelolaan SPALD di Kabupaten Cilacap
82. c.Perlu adanya kebijakan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan SPALD kebijakan peraturan berupa petunjuk teknis /Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan air limbah
83. b.Perlunya peraturan mengenai kebijakan pembayaran retribusi dan pengelolaan penyelenggaraan SPALD
84. c.Belum adanya pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD Sumber: Tim Penyusun,2024 Halaman | 238 4.2. PENENTUAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPALD Penentuan arah kebijakan dan strategi adalah proses merumuskan panduan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pada pembahasan ini, penentuan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD berdasarkan penemuan isu strategis yang telah didapatkan dari hasil verifikasi lapangan, pendapat para ahli dalam penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap, dan analisis yang telah dilakukan oleh penyusun. Penetapan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD menggunakan Analisis Hierarchy Proccess (AHP) yang merupakan metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan prioritas atau pilihan terbaik di antara beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu. AHP dirancang untuk membantu dalam situasi yang kompleks dengan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Berikut merupakan arah kebijakan dan strategi untuk penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap: Tabel 4. 2 Arahan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap No. Isu Strategis Strategi Arah Kebijakan 1 Masih minimnya ketersediaan SPALD yang sesuai dengan persyaratan teknis Meningkatkan penyelenggaraan SPALD Pengembangan prasarana dan sarana penyelenggaraan SPALD 2 Belum optimalnya penyediaan jaringan perpipaan yang menghubungkan sumber air limbah ke tempat pengolahan air limbah Mengembangkan penyediaan infrastruktur SPALD 3 Belum optimalnya sistem pengangkutan lumpur tinja dari sumber air limbah ke tempat pengolahan air limbah Meningkatkan penyediaan sistem pengangkutan lumpur tinja 4 Kondisi fisik lingkung dan ancaman banjir perlu inovasi teknologi dalam pengembangan SPALD Mengembangkan inovasi teknologi dalam penyelenggaraan SPALD 5 Belum optimalnya sistem pengolahan air limbah sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan Mengembangkan pengolahan air limbah dalam penyelenggaraan SPALD 6 Prasarana jalan penunjang Meningkat prasarana Halaman | 239 No. Isu Strategis Strategi Arah Kebijakan layanan SPALD sulit diakses jalan sebagai penunjang layanan SPALD 7 Belum optimalnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola air limbah Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelola air limbah Penguatan Kelembagaan Dan Sumbar Daya Manusia 8 Kondisi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang belum berfungsi optimal dalam pengelolaan SPALD Melakukan pendampingan dan pembinaan terkait fungsi dan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan SPALD 9 Minimnya anggaran dalam penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah Optimalisasi nilai anggaran untuk pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Optimalisasi Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD 10 Kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah dalam upaya pengelolaan air limbah Memberikan subsidi kepada masyarakat dalam upaya pengelolaan air limbah 11 Belum optimalnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan SPALD 12 Perlunya pelatihan bimbingan teknis untuk penguatan masyarakat, supaya dapat aktif terlibat dalam sektor sanitasi Mengadakan pelatihan bimbingan teknis untuk penguatan masyarakat, supaya dapat aktif terlibat dalam sektor sanitasi 13 Tidak adanya legalitas hukum (Surat Ketetapan/SK) pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola air limbah Membentuk legalitas hukum (Surat Ketetapan/SK) pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola air limbah 14 Belum adanya kebijakan peraturan berupa petunjuk teknis /Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan air limbah Menetapkan kebijakan peraturan berupa petunjuk teknis /Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan air limbah Penguatan Pengaturan Dalam Penyelenggaraan SPALD 15 Perlunya peraturan mengenai kebijakan pembayaran retribusi dan pengelolaan penyelenggaraan SPALD Menetapkan peraturan mengenai kebijakan pembayaran retribusi dan pengelolaan penyelenggaraan Halaman | 240 No. Isu Strategis Strategi Arah Kebijakan SPALD 16 Belum adanya pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD Sumber: Tim Penyusun,2024 Arahan kebijakan diatas yang diperoleh dari proses Analisis Hierarchy Proccess (AHP) yang kemudian akan diberikan nilai atau bobot, sehingga dapat diketahui arahan kebijakan utama dalam penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap, dimana sistem penilaian dalam proses Analisis Hierarchy Proccess (AHP) secara rinci dapat dilihat pada lampiran perhitungan Analisis Hierarchy Proccess (AHP). Adapun penilaian prioritas arahan kebijakan berdasarkan analisis AHP yang telah dilakukan sebagai berikut: Tabel 4. 3 Penilaian Arahan Kebijakan Berdasarkan Penilaian AHP Penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap No. Arah Kebijakan Bobot Hasil Perangkingan 1 Pengembangan prasarana dan sarana penyelenggaraan SPALD 0,06 V 2 Penguatan Kelembagaan Dan Sumbar Daya Manusia 0,09 IV 3 Optimalisasi Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD 0,15 III 4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan SPALD 0,21 II 5 Penguatan Pengaturan Dalam Penyelenggaraan SPALD 0,48 I Sumber: Tim Penyusun,2024 Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan didapatkan urutan arahan kebijakan yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap, antara lain: ARAHAN KEBIJAKAN 1 Penguatan Pengaturan Dalam Penyelenggaraan SPALD Kebijakan Penguatan Pengaturan Dalam Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan dengan strategi: 1) Menetapkan kebijakan peraturan berupa petunjuk teknis /Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan air limbah Halaman | 241 2) Menetapkan peraturan mengenai kebijakan pembayaran retribusi dan pengelolaan penyelenggaraan SPALD 3) Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD ARAHAN KEBIJAKAN 2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan SPALD Kebijakan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan dengan strategi: 1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah 2) Mengadakan pelatihan bimbingan teknis untuk penguatan masyarakat, supaya dapat aktif terlibat dalam sektor sanitasi 3) Membentuk legalitas hukum (Surat Ketetapan/SK) pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola air limbah ARAHAN KEBIJAKAN 3 Optimalisasi Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD Kebijakan Optimalisasi Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan dengan strategi: 1) Optimalisasi nilai anggaran untuk pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 2) Memberikan subsidi kepada masyarakat dalam upaya pengelolaan air limbah ARAHAN KEBIJAKAN 4 Penguatan Kelembagaan Dan Sumbar Daya Manusia Penguatan Kelembagaan Dan Sumbar Daya Manusia dilaksanakan dengan strategi: 1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelola air limbah 2) Melakukan pendampingan dan pembinaan terkait fungsi dan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan SPALD Halaman | 242 ARAHAN KEBIJAKAN 5 Pengembangan prasarana dan sarana penyelenggaraan SPALD Kebijakan Pengembangan prasarana dan sarana penyelenggaraan SPALD dilaksanakan dengan strategi: 1) Meningkatkan penyelenggaraan SPALD 2) Mengembangkan penyediaan infrastruktur SPALD 3) Meningkatkan penyediaan sistem pengangkutan lumpur tinja 4) Mengembangkan inovasi teknologi dalam penyelenggaraan SPALD 5) Mengembangkan pengolahan air limbah dalam penyelenggaraan SPALD 6) Meningkat prasarana jalan sebagai penunjang layanan SPALD Halaman | 243 BAB 5 RENCANA PENGEMBANGAN DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN SPALD 5.1. RENCANA PENGEMBANGAN SPALD 5.1.1.Rencana Pengembangan SPALD-S Dalam Rencana pengembangan SPALD-S pada Kabupaten Cilacap terdapat 3 (tiga) sub sistem untuk pengembangan SPALD-S, diantaranya sebagai berikut. A. Sub-sistem Pengolahan Setempat; Dalam sub-sistem pengolahan setempat terbagi menjadi dua berdasarkan skala pengelolaannya yaitu skala individu dan skala komunal. Dengan melihat kedua jenis sub-sistem pengolahan setempat tersebut dan melihat kondisi sanitasi serta perilaku masyarakat pada Kabupaten Cilacap sub-sistem pengolahan setempat dengan skala individu yang ideal untuk di kembangkan di Kabupaten Cilacap mengingat 80% KK sudah memiliki sistem skala individual berupa tangki septik, untuk itu rencana pengembangan untuk sub-sistem pengolahan setempat berupa: 1) Optimalisasi sistem pengolahan setempat skala individu dari 80% KK yang sudah memiliki sub-sistem pengolahan setempat skala individual berupa tangki septik; 2) Peningkatan sub-sistem pengolahan setempat skala individu khususnya untuk 20% KK yang belum memiliki sub-sistem pengolahan setempat skala individual berupa tangki septik; 3) Implementasi secara menyeluruh dari standar teknis sistem skala individual berupa tangki septik. B. Sub-sistem Pengangkutan Rencana pengembangan Sub-sistem Pengangkutan meliputi kegiatan penyedotan lumpur tinja, pengangkutan lumpur tinja, dan pembuangan lumpur tinja. Berdasarkan perhitungan beban lumpur tinja Kabupaten Cilacap pada tahun 2025 memiliki beban lumpur tinja sebanyak 1.034,05 m3/hari dan pada tahun 2045 sebanyak Halaman | 244 1.228,23 m3/hari, sedangkan armada pengangkutan lumpur tinja yang terdapat di Kabupaten Cilacap sebanyak 11 unit dengan kapasitas truk sebesar 3 m3. Dalam pengambilan lumpur tinja perlu mempertimbangkan beberapa kriteria yang diantaranya sebagai berikut: 1) Volume tangki truk tinja = 3,00 m3 2) Jumlah hari kerja per tahun = 300 hari/tahun 3) Jumlah jam kerja= 8 jam/hari, istirahat 1 jam 4) Waktu rata-rata penyedotan tangki septik = 1 jam/rumah 5) Periode penyedotan = 3 tahun 6) Volume penyedotan rata-rata = 1,5-2 m3/rumah 7) Jarak terjauh = 15-20 km 8) Kecepatan maksimal truk tinja =25-30 km/jam 9) Jarak antar rumah maksimal dalam 1 siklus = 5 km 10) Periode penyedotan adalah = 2-3 tahun Dengan kriteria tersebut skenario pengambilan lumpur tinja dalam satu siklus pada Kabupaten Cilacap sebagai berikut: 1) Jumlah pelanggan yang dapat dilayani dalam 1 siklus operasi (rumah/siklus) = kapasitas 1 tangki truk tinja/ Volume penyedotan rata-rata = 3 m3/1,5 m3 = 2 rumah/siklus 2) Waktu yang dibutuhkan truk tinja dalam 1 siklus a) Waktu berangkat = jarak/kecepatan = (15 km)/(25 km/jam) = 36 menit b) Waktu pengambilan lumpur tinja = 60 menit c) Waktu perpindahan antar rumah = jarak/kecepatan = (5 km)/(25 km/jam) = 12 menit d) Waktu loading lumpur tinja di IPLT = 10 menit e) Total waktu 1 siklus =(36 menit x 2)+12 menit+(60 menit x 2)+(10 menit x 2) = 214 menit 3) Jumlah ritasi/truk tinja = 480 menit / 214 menit = 2 kali 4) Total waktu operasional per hari = (2 x 214 menit) + 60 menit = 488 menit 5) Waktu operasional selama 8 jam adalah 480 menit sehingga ada kelebihan waktu selama 8 menit. Halaman | 245 Berdasarkan skenario tersebut dan diketahuinya beban lumpur tinja pada Kabupaten Cilacap, dimana untuk pelayanan SPALD-S minimal 60%, maka dapat di perkirakan kebutuhan truk penyedot lumpur tinja. Adapun perkiraan kebutuhan truk lumpur tinja pada Kabupaten Cilacap sebagai berikut. Tabel 5. 1 Kebutuhan Truk Penyedot Lumpur Tinja Pengangkutan Lumpur Tinja Tahun Perencanaan 2025 2030 2035 2040 2045 Beban Lumpur Tinja (m3/hari) (60% Pelayanan SPALD-S) 620,4 3 649,5 6 678,6 8 707,8 1 736,9 4 Kebutuhan Truk Penyedot Lumpur Tinja (Unit) 103 108 113 118 123 Sumber: Tim penyusun,2024 Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui kebutuhan truk penyedot lumpur tinja pada tahun 2025 sebanyak 103 unit dan pada tahun 2045 sebanyak 123 unit. Dalam pengembangan Sub-sistem Pengangkutan selain armada penyedot lumpur tinja juga mempertimbangkan akses menuju lokasi penyedotan, dimana akses menuju permukiman memiliki beberapa hambatan seperti kondisi jalan yang rusak dan lebar jalan yang tidak dapat dilalui oleh truk penyedot tinja, untuk itu perlu peningkatan kualitas jalan permukiman agar armada penyedot lumpur tinja dapat menjangkau perumahan di Kabupaten Cilacap. C. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja berupa IPLT bertujuan untuk mengolah senyawa organik agar memenuhi persyaratan untuk dibuang ke lingkungan atau dimanfaatkan untuk keperluan tertentu. IPLT dilengkapi dengan prasarana utama serta prasarana dan sarana pendukung. Pada Kabupaten Cilacap sudah memiliki 2 (dua) IPLT yaitu IPLT Tritih Lor dan IPLT Kedawung serta akan merencanakan 2 (dua) IPLT baru yang berlokasi di Kecamatan Wanareja dan Kecamatan Sidareja. Dengan melihat beban lumpur tinja pada Kabupaten Cilacap dan pelayanan SPALD-S minimal sebesar 60%, maka dapat diketahui kapasitas IPLT untuk Kabupaten Cilacap yang dapat dilihat pada tabel berikut. Halaman | 246 Tabel 5. 2 Proyeksi Kapasitas IPLT Kabupaten Cilacap Tahun Perencanaan Kapasitas IPLT (m3/hari) 2025 620,43 2030 649,56 2035 678,68 2040 707,81 2045 736,94 Sumber: Tim penyusun,2024 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kapasitas IPLT Kabupaten Cilacap tahun 2045 sebesar 736,94 m3/hari, sedangkan total kapasitas IPLT yang terdapat di Kabupaten Cilacap sebesar 66,53 m3/hari dari 4 (empat) IPLT, sehingga tersisa 670,41 m3/hari. Dengan kondisi ini Kabupaten Cilacap perlu meningkatkan jumlah IPLT, dengan melihat standar kapasitas IPLT berdasarkan skalanya, dimana standar tersebut sebagai berikut. 1) Skala Kecil: Kapasitas IPLT: 5 - 20 m³/hari. Luas layanan: Desa atau kawasan kecil dengan jumlah penduduk sekitar 2.000 - 10.000 orang. 2) Skala Menengah: Kapasitas IPLT: 20 - 50 m³/hari. Luas layanan: Kota kecil atau kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 10.000 - 50.000 orang. 3) Skala Besar: Kapasitas IPLT: 50 - 100 m³/hari atau lebih. Luas layanan: Kota besar atau kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 50.000 orang. Dengan melihat standar kapasitas IPLT diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Cilacap masuk ke dalam skala pelayanan besar, dengan asumsi kapasitas skala besar untuk Kabupaten Cilacap sebesar 50 m³/hari, maka kebutuhan IPLT untuk Kabupaten Cilacap sebanyak 13 unit. Lokasi pengembangan IPLT berdasarkan analisa kelayakan lokasi terdapat 6 (enam) kecamatan untuk lokasi yang ideal untuk dikembangkan yaitu berada di Kec. Cimanggu, Kec. Gandrungmangu, Kec. Kesugihan, Kec. Kroya, Kec. Majenang, dan Kec. Wanareja, sedangkan dari hasil pembagian zona perencanaan Halaman | 247 berdasarkan jenis SPALD, dimana untuk zona perencanaan penyelenggaraan SPALD-S berada 17 (tujuh belas) kecamatan yaitu Kec. Cilacap Selatan, Kec. Cilacap Utara, Kec. Cimanggu, Kec. Cipari, Kec. Dayeuhluhur, Kec. Gandrungmangu, Kec. Jeruklegi, Kec. Kampung Laut, Kec. Karangpucung, Kec. Kawunganten, Kec. Kesugihan, Kec. Majenang, Kec. Maos, Kec. Patimuan, Kec. Sampang, Kec. Sidareja, Kec. Wanareja. Dengan menyandingkan kedua analisa tersebut terdapat satu kecamatan yang beririsan antara lokasi ideal dengan zona perencanaan yaitu Kec. Kroya, dimana kecamatan ini ada dalam lokasi ideal akan tetapi tidak terbuat dalam zona perencanaan. Kondisi ini terjadi karena dalam zona perencanaan untuk Kec. Kroya memiliki kondisi persentase lahan permukiman sebesar 5,84% dan berada di daerah rawan bencana, sehingga tidak cocok untuk dikembangkan SPALD-S. Dengan penjabaran tersebut pengembangan sub-sistem pengolahan lumpur tinja dengan kebutuhan 13 (tiga belas) unit IPLT dapat dikembangkan di 5 (lima) kecamatan yaitu Kec. Cimanggu, Kec. Gandrungmangu, Kec. Kesugihan, Kec. Majenang, dan Kec. Wanareja. Dalam pengembangan SPALD-S pada kabupaten Cilacap perlu meningkatkan kualitas SPALD-S dengan Pengembangan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). Rencana pengembangan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) pada Kabupaten Cilacap perlu melakukan beberapa kegiatan yang diantaranya sebagai berikut. 1) Melakukan Penilaian Mandiri Berdasarkan Komponen Kriteria Kesiapan Untuk menilai kinerja pengelolaan lumpur tinja yang akan dilakukan, maka instansi pengelola, yakni pemerintah Kabupaten Cilacap, melakukan penilaian mandiri terhadap aspek regulasi dan kebijakan, kelembagaan dan SDM, teknis, dan pembiayaan. Penilaian dan perhitungan nilai (skor) mengacu pada tabel pedoman LLTT. Hasil penilaian mandiri oleh daerah ini selanjutnya akan diverifikasi oleh Satker PLP Provinsi Jawa Tengah melalui observasi lapangan, dan dokumen fisik (berupa Surat Minat yang ditandatangani oleh Bupati, dokumen SSK/MPSS dan Peraturan Daerah /Peraturan Bupati terkait pengelolaan air limbah). Pada Halaman | 248 tahap ini, Kabupaten/Kota yang siap melaksanakan LLTT dapat diidentifikasi melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penilaian mandiri ini menjadi dasar penilaian bahwa Kabupaten Cilacap layak untuk mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan program LLTT. 2) Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Penetapan Peraturan Daerah tentang pengelolaan lumpur tinja bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan sistem pengelolaan lumpur tinja secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Serta menetapkan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat operasional, antara lain perbup/perkada mengenai kerja sama dengan badan usaha, retribusi serta kerja sama antar daerah. 3) Penyusunan Rencana Implementasi LLTT Kesiapan Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan kegiatan LLTT, ditunjukkan melalui perencanaan yang dibuat oleh instansi pengelola, dan disetujui oleh Bupati. 4) Tahapan Operasional LLTT Konsep LLTT perlu menunjukkan perkiraan jumlah pelanggan, frekuensi penyedotan, jumlah truk sedot tinja dan kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan. 5) Klasifikasi Pelanggan Pelanggan LLTT dapat diklasifikasikan sesuai penggunaan bangunannya. Misalnya, pelanggan rumah tangga, pelanggan pemerintah, pelanggan niaga dan pelanggan sosial. Jika operator LLTT nantinya PDAM, klasifikasi pelanggan LLTT lebih baik mengikuti klasifikasi pelanggan layanan air minum yang sudah berlaku. 6) Kriteria Zona Pelayanan Pembagian zona layanan akan mempermudah lembaga operator LLTT untuk mengelola pelanggannya dan untuk mengefisienkan pergerakan armada sedot tinjanya. 7) Pola Penyedotan dan Transportasi Ada 3 pola penyedotan lumpur tinja yang dapat diterapkan dalam LLTT, yaitu a) penyedotan keseluruhan, b) penyedotan proporsional dan c) penyedotan volume tetap. Pemilihan pola penyedotan ini Halaman | 249 akan mempengaruhi jumlah truk yang dibutuhkan dan banyaknya ritasi pengangkutan lumpur tinja menuju IPLT. Pola transportasi yang dapat diterapkan di suatu LLTT adalah a) transportasi langsung dan b) transportasi kolektif. Pemilihan pola ini akan mempengaruhi jumlah truk yang dibutuhkan dan banyaknya ritasi pengangkutan lumpur tinja menuju IPLT. 8) Periode Penyedotan Dalam merancang operasi LLTT, dapat menggunakan periode penyedotan antara 2 tahun - 4 tahun. LLTT pada umumnya dirancang dengan asumsi periode penyedotan 3 tahun, mengingat tangki septik umumnya didesain untuk memiliki kapasitas penampungan lumpur selama 3 tahun menurut (SNI) No. 03-2398- 2002 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik Dengan Sistem Resapan. 5.1.2.Rencana Pengembangan SPALD-T Dalam Rencana pengembangan SPALD-T pada Kabupaten Cilacap terdapat 3 (tiga) sub sistem untuk pengembangan SPALD-T yaitu Sub- sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat. Kabupaten Cilacap memiliki 39 unit SPALD-T dengan kondisi yang masih berfungsi sebanyak 24 unit, dimana dari 24 unit tersebut terdapat 2 komponen yang tidak sesuai dengan kriteria teknis yaitu untuk Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan. Berdasarkan hasil analisis zona perencanaan berdasarkan jenis SPALD pada Kabupaten Cilacap jenis SPALD-T berupa SPALD-T skala permukiman yang berada di 22 (dua puluh dua) kecamatan. Dengan melihat kondisi pengembangan SPALD-T diarahkan ke skala permukiman, untuk itu dalam pengembangan kawasan perumahan baru diharapkan harus ada pengelola yang bertanggungjawab pada perumahan tersebut dan pengembang perumahan hendaknya menyediakan IPAL skala perumahan yang dapat dikelola oleh menanggungjawab perumahan tersebut, di samping itu perlu adanya peningkatan kerjasama antara pemerintah dan pengembang perumahan dalam penyediaan IPAL skala perumahan. Halaman | 250 5.2. RENCANA PROGRAM Dalam merumuskan rencana program penyelenggaraan SPALD Kabupaten Cilacap mencakup 5 (lima) aspek yaitu Aspek Prasarana dan Sarana SPALD, Aspek Kelembagaan dan SDM, Aspek Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD, Aspek Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD, dan Aspek Pengaturan dalam Penyelenggaraan SPALD. Dari setiap aspek tersebut akan mengeluarkan arahan kebijakan dan strategi, sehingga dapat dirumuskan program penyelenggaraan SPALD Kabupaten Cilacap sebagai berikut. A. Pengembangan prasarana dan sarana penyelenggaraan SPALD, strategi yang dilaksanakan meliputi: 1) Meningkatkan penyelenggaraan SPALD: 2) Mengembangkan penyediaan infrastruktur SPALD; 3) Meningkatkan penyediaan sistem pengangkutan lumpur tinja; 4) Mengembangkan inovasi teknologi dalam penyelenggaraan SPALD; 5) Mengembangkan pengolahan air limbah dalam penyelenggaraan SPALD; dan 6) Meningkat prasarana jalan sebagai penunjang layanan SPALD B. Penguatan Kelembagaan Dan Sumbar Daya Manusia, strategi yang dilaksanakan meliputi : 1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelola air limbah; 2) Melakukan pendampingan dan pembinaan terkait fungsi dan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan SPALD. C. Optimalisasi Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD, strategi yang dilaksanakan meliput: 1) Optimalisasi nilai anggaran untuk pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 2) Memberikan subsidi kepada masyarakat dalam upaya pengelolaan air limbah D. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan SPALD, strategi yang dilaksanakan meliputi: Halaman | 251 1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah 2) Mengadakan pelatihan bimbingan teknis untuk penguatan masyarakat, supaya dapat aktif terlibat dalam sektor sanitasi 3) Membentuk legalitas hukum (Surat Ketetapan/SK) pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola air limbah E. Penguatan Pengaturan Dalam Penyelenggaraan SPALD, strategi yang dilaksanakan meliputi: 1) Menetapkan kebijakan peraturan berupa petunjuk teknis /Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan air limbah 2) Menetapkan peraturan mengenai kebijakan pembayaran retribusi dan pengelolaan penyelenggaraan SPALD 3) Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD Dengan arahan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD tersebut, berikut rencana program penyelenggaraan SPALD Kabupaten Cilacap. Halaman | 252 Tabel 5. 3 Rencana Program Penyelenggaraan SPALD Kabupaten Cilacap No. RENCANA PROGRAM LOKASI Waktu Pelaksanaan SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA PJM-1 PJM-2 PJM-3 PJM-4 T1 T2 T3 T4 T5 A. PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA SPALD 1 Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan SPALD-S Kab. Cilacap APBD Kab - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah 2 Optimalisasi sub-sistem pengolahan setempat skala individu Kec. Cilacap Selatan Kec. Cilacap Utara Kec. Cimanggu Kec. Cipari Kec. Dayeuhluhur Kec. Gandrungmangu Kec. Jeruklegi Kec. Kampung Laut Kec. Karangpucung Kec. Kawunganten Kec. Kesugihan Kec. Majenang Kec. Maos Kec. Patimuan Kec. Sampang Kec. Sidareja Kec. Wanareja APBD Kab - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana 3 Peningkatan sub-sistem pengolahan setempat skala individu Kec. Cilacap Selatan Kec. Cilacap Utara Kec. Cimanggu Kec. Cipari Kec. Dayeuhluhur Kec. Gandrungmangu APBD Kab - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - Dinas Kesehatan Halaman | 253 No. RENCANA PROGRAM LOKASI Waktu Pelaksanaan SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA PJM-1 PJM-2 PJM-3 PJM-4 T1 T2 T3 T4 T5 Kec. Jeruklegi Kec. Kampung Laut Kec. Karangpucung Kec. Kawunganten Kec. Kesugihan Kec. Majenang Kec. Maos Kec. Patimuan Kec. Sampang Kec. Sidareja Kec. Wanareja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana 3 Penyediaan 123 unit armada pengangkutan truk penyedot lumpur tinja Kabupaten Cilacap APBN, APBD Prov, APBD Kab swasta - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - swasta 4 Pemeliharaan armada pengangkutan truk penyedot lumpur tinja Kabupaten Cilacap APBD Kab - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 5 Percepatan pembangunan IPLT Baru di Kec. Wanareja dan Kec. Gandrungmangu Kec. Wanareja Kec. Gandrungmangu APBD Kab, swasta - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - Dinas Lingkungan Hidup - swasta 6 Penyusunan Kajian FS IPLT Baru di Kec. Wanareja dan Kec. Gandrungmangu Kec. Wanareja Kec. Gandrungmangu APBD Kab - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Halaman | 254 No. RENCANA PROGRAM LOKASI Waktu Pelaksanaan SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA PJM-1 PJM-2 PJM-3 PJM-4 T1 T2 T3 T4 T5 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah 7 Penyusunan DED IPLT Baru di Kec. Wanareja dan Kec. Gandrungmangu Kec. Wanareja Kec. Gandrungmangu APBD Kab - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 8 Pembangunan 13 Unit IPLT Kec. Cimanggu, Kec. Gandrungmangu, Kec. Kesugihan, Kec. Majenang, dan Kec. Wanareja APBN, APBD Prov, APBD Kab swasta - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - Dinas Lingkungan Hidup - swasta 9 Penyusunan Kajian FS IPLT Baru Kec. Cimanggu, Kec. Gandrungmangu, Kec. Kesugihan, Kec. Majenang, dan Kec. Wanareja APBD Kab - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah 10 Penyusunan DED IPLT Baru Kec. Cimanggu, Kec. Gandrungmangu, Kec. Kesugihan, Kec. Majenang, dan Kec. Wanareja APBD Kab - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 11 Penyusunan Rencana Implementasi LLTT Kabupaten Cilacap APBD Kab - Badan Perencanaan Halaman | 255 No. RENCANA PROGRAM LOKASI Waktu Pelaksanaan SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA PJM-1 PJM-2 PJM-3 PJM-4 T1 T2 T3 T4 T5 Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah 12 Pemeliharaan IPLT Tritih Lor dan IPLT Kedawung Kec. Jeruklegi Kec. Kroya APBD Kab - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 13 Peningkatan kualitas akses jalan dari permukiman menuju IPLT Kabupaten Cilacap APBD Kab - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 14 Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan SPALD-T - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah 15 Penyediaan IPAL Skala permukiman Kec. Adipala Kec. Bantarsari Kec. Binangun Kec. Cilacap Selatan Kec. Cilacap Tengah Kec. Cilacap Utara Kec. Cimanggu Kec. Cipari Kec. Dayeuhluhur Kec. Gandrungmangu Kec. Jeruklegi Kec. Kampung Laut Kec. Karangpucung Kec. Kawunganten APBD Kab swasta - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Halaman | 256 No. RENCANA PROGRAM LOKASI Waktu Pelaksanaan SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA PJM-1 PJM-2 PJM-3 PJM-4 T1 T2 T3 T4 T5 Kec. Kedungreja Kec. Kesugihan Kec. Kroya Kec. Majenang Kec. Nusawungu Kec. Patimuan Kec. Sidareja Kec. Wanareja B PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM 1 Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Air Limbah Domestik Kabupaten Cilacap APBD Kab - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 Pendampingan Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Air Limbah Domestik Kabupaten Cilacap APBD Kab - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 3 Memonitoring Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Air Limbah Domestik Kabupaten Cilacap APBD Kab - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 4 Pembentukan MOU dengan pengembang perumahan dalam penyediaan IPAL skala perumahan Kabupaten Cilacap APBD Kab swasta - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - swasta C OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SPALD 1 Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyediaan SPALD Kabupaten Cilacap APBD Kab - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Halaman | 257 No. RENCANA PROGRAM LOKASI Waktu Pelaksanaan SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA PJM-1 PJM-2 PJM-3 PJM-4 T1 T2 T3 T4 T5 2 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Besaran Tarif dan Pola Penarikan Retribusi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal dan Tidak Terjadwal (LLT4) Kabupaten Cilacap APBD Kab - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah - Dinas Lingkungan Hidup D PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN SPALD 1 Sosialisasi Peningkatan Kesehatan kepada Masyarakat Kabupaten Cilacap APBD Kab - Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana 2 Sosialisasi zonasi pelayanan air limbah Kabupaten Cilacap APBD Kab - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 3 Sosialisasi lokasi rencana pembangunan IPAL Permukiman dan IPLT Kabupaten Cilacap APBD Kab - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - Satuan Polisi Pamong Praja 4 Sosialisasi tentang Standar Tangki Septik Kabupaten Cilacap APBD Kab - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 5 Sosialisasi pentingnya penyedotan lumpur tinja Kabupaten Cilacap APBD Kab - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Halaman | 258 No. RENCANA PROGRAM LOKASI Waktu Pelaksanaan SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA PJM-1 PJM-2 PJM-3 PJM-4 T1 T2 T3 T4 T5 Umum Dan Perumahan Rakyat 6 Sosialisasi pentingnya penyedotan program LLTT Kabupaten Cilacap APBD Kab - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat E PENGUATAN PENGATURAN DALAM PENYELENGGARAAN SPALD 1 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal dan Tidak Terjadwal (LLT4) Kabupaten Cilacap - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah 2 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal dan Tidak Terjadwal (LLT4) dan tarif LLT4 Kabupaten Cilacap - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Sumber: Tim Penyusun,2024 Halaman | 259 BAB 6 PENUTUP 6.1. KESIMPULAN Dengan disusunnya Rencana Induk Sistem Pengelolaan Limbah Domestik Kabupaten Cilacap yang melalui berbagai proses pentahapan, sehingga dapat menghasil kan kesimpulan sebagai berikut: 1) Data awal jumlah SPALD-T pada Kabupaten Cilacap sebanyak 39 unit, setelah dilakukan verifikasi lapangan menjadi 24 unit yang masih berfungsi; 2) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman. a) Target Tingkat Nasional tahun 2045 sebesar 70%; b) Target Provinsi Jawa Tengah tahun 2029 sebesar 24,78%; dan c) Target Kabupaten Cilacap tahun 2029 sebesar 4,30 – 10,30% 3) Zona perencanaan berdasarkan jenis SPALD terbagi menjadi dua yaitu SPALD-T Skala Permukiman yang tersebar di 22 kecamatan dan SPALD-S yang tersebar di 17 kecamatan; 4) Zona prioritas penyelenggaraan SPALD terdiri dari dua zona yaitu zona prioritas 1 tang berada di 3 kecamatan dan zona prioritas 2 berada di 21 kecamatan; 5) Beban Air Limbah Domestik yaitu timbulan air limbah domestik berupa blackwater pada tahun 2025 sebesar 22.423.709 m3/hari dan pada tahun 2045 sebesar 26.648.886 m3/hari, serta untuk timbulan air limbah domestik berupa graywater pada tahun 2025 sebesar 87.151.642 m3/hari, pada tahun 2045 sebesar 106.587.365 m3/hari. 6) Beban lumpur tinja di Kabupaten Cilacap pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 1.034,05 m3/hari dan pada tahun 2045 sebesar 1.228,23 m3/hari. 7) Beban pencemaran air limbah yang terdiri dari beban organik dan beban padatan, dimana perkiraan beban organik pada tahun 2025 sebesar 33.633.133 Kg BOD5/Hari dan pada tahun 2045 sebesar 39.970.875 Kg BOD5/Hari, sedangkan perkiraan untuk beban Halaman | 260 padatan pada tahun 2025 sebesar 22.422.089 Kg SS/Hari dan pada tahun 2045 sebesar 26.647.250 Kg SS/Hari. 8) Pengembangan sub sistem pengolahan setempat perlu melakukan optimalisasi sistem pengolahan setempat skala individu dari 80% KK yang sudah memiliki sub-sistem pengolahan setempat skala individual berupa tangki septik, peningkatan sub-sistem pengolahan setempat skala individu khususnya untuk 20% KK yang belum memiliki sub-sistem pengolahan setempat skala individual berupa tangki septik, dan Implementasi secara menyeluruh dari standar teknis sistem skala individual berupa tangki septik; 9) Kebutuhan truk penyedot lumpur tinja pada tahun 2025 sebanyak 103 unit dan pada tahun 2045 sebanyak 123 unit; 10) Kebutuhan IPLT untuk Kabupaten Cilacap untuk mencapai standar minimal pelayanan SPALD-S sebanyak 13 unit; 11) Dalam pengembangan SPALD-T perlu adanya peningkatan kerjasama antara pemerintah dan pengembang perumahan dalam penyediaan IPAL skala perumahan; 6.2. REKOMENDASI Rekomendasi dari Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Cilacap sebagai berikut: 1) Membuat regulasi yang mengatur penyediaan SPALD-T skala permukiman pada pihak pengembang perumahan yang dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama antara pengembang dengan pemerintah daerah; 2) Mendorong kerjasama dan koordinasi antar OPD terkait dalam pengelolaan air limbah domestik. 3) Meningkatkan SDM pengelola air limbah domestik dengan penambahan personil dan pelatihan-pelatihan terkait. 4) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan limbah domestik yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD/ instansi terkait. 5) Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan limbah domestik kepada masyarakat. LAMPIRAN VERIFIKASI LOKASI SPALD-T DAN SPALD-S DAFTAR SEBARAN IPALD-T KABUPATEN CILACAP No. Nama IPALD Verifikasi Kelompok Masyarakat Keterangan Layanan (SR) A Kecamatan Adipala 1 SLBM Desa Adiraja 1 Ada (berfungsi) Tidak ada 1) IPAL masih digunakan oleh warga dan terlihat terawat; 2) Akses menuju lokasi IPAL melalui jalan desa dengan perkerasan tanah; 3) Sekitar lokasi IPAL terdapat rumah warga dan berdekatan langsung dengan sungai; 4) IPAL melayani RT 5, 6, dan 7; 5) Terdapat MCK di atas IPAL; 6) Kampung nelayan berdasarkan wawancara tidak ada IPAL mandiri dikarenakan saat mengeruk tanah (3 meter ke bawah) itu sudah ada air laut; 7) Berdasarkan wawancara juga warga ingin ditambahkan 1 IPAL kombinasi MCK juga, dikarenakan yang menggunakan tidak hanya warga namun para nelayan juga menggunakan 18 SR 2 SLBM Desa Adiraja 2 Tidak ada Tidak ada 1) Tidak ditemukan IPAL komunal di area tersebut; 2) Terdapat MCK umum yang digunakan oleh warga RT 3 dan RT 4; 3) Septictank MCK melayani 13 rumah; 4) Kondisi MCK semi private masih berfungsi No. Nama IPALD Verifikasi Kelompok Masyarakat Keterangan Layanan (SR) dengan baik; 5) MCK digunakan oleh warga dan pendatang; 6) Tidak ada biaya untuk menggunakan MCK; 7) Akses menuju MCK melewati jalan setapak, sehingga sulit untuk ditemukan; 8) Lokasi MCK berada di permukiman warga dan bersebelahan dengan kebun. 3 SLBM Desa Penggalang Ada (berfungsi) Terdapat KSM An- Nur tapi tidak ditemukan struktur organisasinya 1) IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) masih digunakan dan melayani pondok pesantren; 2) Akses menuju kawasan IPAL tidak sulit; 3) Tidak terdapat tanda atau petunjuk yang menunjukkan adanya WC umum di sekitar IPA; 4) Lingkungan sekitar IPAL berada di sebelah kebun pisang dan beberapa bangunan sekolah; 5) Cakupan layanan IPAL terbatas; 6) Di atas IPAL terdapat fasilitas MCK. 15 SR B Kecamatan Cilacap Selatan 1 SPBM Kelurahan Tambakreja 1 Ada (berfungsi) Tidak Ada 1) Kondisi IPAL masih berfungsi dan terawat dengan baik; 2) IPAL dihubungkan dengan menggunakan pipa 6’’ dalam kondisi terawat dan baik; 3) Akses jalan mudah menggunakan jalan 30-40 SR No. Nama IPALD Verifikasi Kelompok Masyarakat Keterangan Layanan (SR) lingkungan, namun agak sempit; 4) Titik Lokasi IPAL ini berada di tengah permukiman padat di RT 02/RW 09 2 SPBM Kelurahan Tambakreja 2 Ada (Berfungsi) Tidak ada 1) IPAL masih berfungsi dan terawat dengan baik; 2) Titik lokasi IPAL berada di samping Daerah Aliran Sungai (DAS) di RT 01/RW 05 Desa Tambakreja; 3) Akses menuju IPAL mudah melalui jalan setapak dengan perkerasan beton; 4) IPAL Tambakreja 2 dikelola secara komunal dengan iuran Rp 3.000 per bulan; 5) IPAL digunakan untuk mengolah limbah campuran, termasuk limbah rumah tangga dan lumpur tinja; 6) Cakupan IPAL melayani rumah di RT 01/RW 05 dengan jaringan pipa berukuran 6 inci. 25-30 SR 3 SPBM Kelurahan Tegalkamulyan Ada (Berfungsi)
  1. 1.SPBM LKM Mulya Bahari
  2. 2.UPTD Puskesmas Cilacap Selatan II
  3. 3.UPTD 1) Kelurahan Tegalkamulyan memiliki 3 IPAL: - IPAL Komunal - IPAL Puskesmas - IPAL Rusunawa 2) Semua IPAL dalam kondisi baik; 3) Masyarakat pengguna IPAL Komunal merasa resah karena perawatan IPAL yang
  4. 1.5 SR
  5. 2.10 kios dan 1 pasar
  6. 3.1 rusunawa No. Nama IPALD Verifikasi Kelompok Masyarakat Keterangan Layanan (SR) Rusunawa Tegalkamulyan kurang mendapat perhatian dari pemda; 4) IPAL Komunal sering mengalami masalah mampet terutama ketika musim hujan; 5) Kondisi jaringan IPAL buruk, sering mengalami mampet pada salurannya terutama pada saat 4 SPBM Kelurahan Sidakaya Tidak ada Tidak Ada Tidak ada Berdasarkan hasil survey warga sudah menggunakan septic tank individu untuk setiap rumah sebagai sistem pengolahan air limbah secara mandiri. Pengelolaan septic tank mandiri menjadi tanggung jawab setiap pemilik rumah. 5 SPBM Kelurahan Tambakreja Tidak ada Tidak ada Tidak ada 6 SPBM Kelurahan Cilacap Tidak ada Tidak ada Tidak ada Berdasarkan hasil survei lapangan dan konfirmasi pihak kelurahan, di Kelurahan Cilacap tidak ditemukan IPAL SPBM. Namun, di Kelurahan Cilacap terdapat drainase biopori dan MCK umum sebagai alternatif pengolahan air limbah untuk masyarakat sekitar kawasan pesisir. Cakupan pelayanan drainase biopori dan MCK umum meliputi 2 RT dan 90 rumah. Kondisi 2 prasarana tersebut terawat dan No. Nama IPALD Verifikasi Kelompok Masyarakat Keterangan Layanan (SR) berfungsi dengan baik. Terutama untuk RW 3 ada 55 rumah yang belum memiliki septictank sehingga untuk pembuangan lumpur tinja memakai MCK Komunal 7 IPAL Kawasan Rusunawa Tegalkamulyan Tidak ada UPTD Rusunawa Tegalkamulyan 1) Kondisi IPAL berfungsi dan terawat dengan baik; 2) Cakupan layanan melingkupi 1 rusunawa; 3) Kondisi jaringan penghubung saluran IPAL dalam kondisi baik; 4) Akses jalan menuju IPAL mudah melewati jalan lingkungan rusunawa dengan perkerasan beton; 5) IPAL dikelola dengan baik secara berkala oleh pihak rusunawa 1 rusunawa 8 IPAL Kawasan Rusunawa Sidakaya Tidak ada Tidak ada Tidak ada C Kecamatan Cilacap Tengah 1 SPBM Kelurahan Kutawaru Tidak ada KSM Bank Sampah Abhipraya Tidak Ada 1) Berdasarkan survei lapangan, di Kelurahan Kutawaru tidak ditemukan IPAL SPBM; 2) Terdapat IPAL bank sampah yang berfungsi untuk mengolah limbah air sabun dari pengolahan sampah plastik; No. Nama IPALD Verifikasi Kelompok Masyarakat Keterangan Layanan (SR) 3) Cakupan layanan IPAL ini melayani satu industri bank sampah; 4) Titik lokasi IPAL berada di lahan terbuka atau di samping persawahan; 5) Akses menuju IPAL berupa jalan setapak dengan perkerasan beton; 6) Pengelolaan IPAL bank sampah dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Habib Raya. 2 SPBM Kelurahan Donan Ada (berfungsi) LKM Mandiri barokah dan KSM Sehat Selalu (Tidak aktif) 1) IPAL masih berfungsi dan terawat dengan baik; 2) Titik lokasi IPAL berada di tanah milik perorangan, di pekarangan belakang rumah salah satu warga di Kampung Cidapur; 3) Akses menuju IPAL melalui jalan setapak dengan perkerasan tanah; 4) IPAL mengolah limbah air dan lumpur tinja dengan menggunakan pipa peralon untuk setiap rumah; 5) IPAL merupakan jenis IPAL komunal dengan sistem pemeliharaan secara gotong royong oleh warga penerima manfaat. 27-30 SR 3 SPBM Kelurahan Kutawaru Tidak ada Galeri batik mangrove kutawaru Leksana batik 1) Di Kelurahan Kutawaru tidak ditemukan SPBM IPAL; 2) Terdapat IPAL Batik KLHK milik industri Leksana Batik Jaya; No. Nama IPALD Verifikasi Kelompok Masyarakat Keterangan Layanan (SR) jaya 3) Kondisi IPAL masih berfungsi dan terawat dengan baik; 4) Titik lokasi IPAL berada di samping tambak, di belakang tempat industri; 5) Akses menuju IPAL melalui jalan setapak dengan perkerasan tanah; 6) Cakupan layanan IPAL melayani satu industri batik; 7) IPAL sepenuhnya dikelola oleh Industri Leksana Batik Jaya. D Kecamatan Cilacap Utara 1 SPBM Kelurahan Karangtalun Ada (berfungsi) KSM Maju Makmur (Tidak Aktif) 1) IPAL masih berfungsi dengan baik, meskipun terdapat beberapa retakan pada bangunannya; 2) Akses menuju IPAL sangat mudah, terletak di depan makam dan di samping jalan lingkungan dengan perkerasan aspal; 3) Lingkungan sekitar IPAL berupa lahan terbuka, di depan TPU Baron dan di samping persawahan; 4) IPAL merupakan jenis IPAL komunal yang mengolah limbah rumah tangga dan lumpur tinja; 5) Cakupan layanan IPAL rumah warga dengan jaringan pipa berukuran 6 inci; 30-40 SR No. Nama IPALD Verifikasi Kelompok Masyarakat Keterangan Layanan (SR) 6) Pengelolaan dan perawatan IPAL dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat penerima manfaat. 2 SPBM Kelurahan Tritih Kulon Ada (berfungsi) Tidak ada SPBM Tritih Kulon 1 1) IPAL masih berfungsi dan terawat dengan baik; 2) Titik lokasi IPAL berada di RT 06/RW 08, Desa Tritih Kulon; 3) Akses menuju lokasi agak sulit, melewati jalan setapak dengan perkerasan paving blok; 4) Lingkungan sekitar IPAL berada di area persawahan, di belakang rumah salah satu warga; 5) IPAL merupakan jenis IPAL komunal yang mengolah limbah air rumah tangga dan lumpur tinja; 6) Cakupan layanan IPAL meliputi rumah warga dengan saluran pipa bawah tanah; 7) Kondisi jaringan saluran penghubung IPAL dalam kondisi baik dan tidak terkendala; 8) Pengelolaan dan perawatan IPAL dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat dengan biaya retribusi sebesar Rp 5.000 per bulan. 20-30 SR No. Nama IPALD Verifikasi Kelompok Masyarakat Keterangan Layanan (SR) SPBM Tritih Lor 2 (Tambahan) 1) IPAL masih berfungsi dan terawat dengan baik; 2) Titik lokasi IPAL berada di RT 15/RW 13, Desa Tritih Kulon; 3) Akses menuju lokasi IPAL sangat mudah, melewati jalan lingkungan desa dengan perkerasan tanah; 4) Lingkungan sekitar IPAL berada di lahan terbuka, pesisir laut, di belakang rumah warga; 5) IPAL merupakan jenis IPAL komunal yang mengolah limbah air rumah tangga dan lumpur tinja; 6) Cakupan layanan IPAL meliputi rumah warga dengan saluran pipa bawah tanah; 7) Kondisi jaringan saluran penghubung IPAL dalam kondisi baik dan tidak terkendala; 8) Pengelolaan dan perawatan IPAL dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat sebagai perawatan berkala. 3 SPBM Kelurahan Mertasinga Ada (berfungsi) KSM Bakti Manunggal (Tidak Aktif) 1) IPAL berfungsi dan terawat dengan baik; 2) Akses menuju IPAL sangat mudah, melewati jalan lingkungan RT 04/RW 013 43-50 SR No. Nama IPALD Verifikasi Kelompok Masyarakat Keterangan Layanan (SR) dengan perkerasan beton; 3) Lingkungan sekitar IPAL berada di samping lahan persawahan dan di belakang pemukiman warga.; 4) IPAL merupakan jenis IPAL komunal yang mengolah limbah campuran, termasuk limbah air rumah tangga dan lumpur tinja; 5) IPAL dihubungkan dengan jaringan pipa bawah tanah dari rumah menuju saluran IPAL; 6) Pengelolaan dan perawatan IPAL menjadi tanggung jawab satu warga yang ditunjuk oleh Kelurahan, yaitu Pak Kustono, dengan tarif retribusi Rp 10.000 per bulan; 7) Masyarakat mengharapkan adanya bantuan perawatan IPAL dari Pemda. E Kecamatan Jeruklegi 1 SLBM Desa Jeruklegi Wetan Ada (berfungsi) Tidak ada (dikelola pasar) 1) IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) berfungsi dengan baik; 2) IPAL dan MCK dibangun pada tahun 2013; 3) Pengguna MCK dikenakan biaya Rp 2.000, yang digunakan untuk kebersihan MCK; 4) Akses mobil tidak dapat mendekati pintu masuk IPAL untuk mengangkut kotoran; 8 SR No. Nama IPALD Verifikasi Kelompok Masyarakat Keterangan Layanan (SR) 5) Lokasi MCK mudah ditemukan, tetapi hanya dapat diakses dengan berjalan kaki; 6) Lingkungan sekitar IPAL adalah kawasan pasar; 7) MCK dapat digunakan oleh masyarakat umum, terutama oleh para pedagang pasar; 8) Jangkauan IPAL meliputi area pasar dan sekitar 8 rumah di sekitarnya. F Kecamatan Karangpucung 1 SLBM Desa Karangpucung Tidak ada Tidak ada Tidak Ada Setiap rumah di Desa Kedungreja memiliki bak penampung limbah sendiri. G Kecamatan Kedungreja 1 SLBM Desa Kedungreja Tidak ada Tidak ada Tidak Ada Setiap rumah di Desa Karangpucung memiliki bak penampung limbah sendiri. H Kecamatan Kesugihan 1 SLBM Desa Kesugihan Kidul 1 Ada (Berfungsi) Tidak ada (dikelola oleh pondok pesantren) 1) IPAL SLBM dibangun pada tahun 2013 dan saat ini sedang dalam renovasi; 2) IPAL masih berfungsi, namun beberapa kamar mandi tidak lagi digunakan; 3) MCK dan IPAL berada dalam satu bangunan; 4) Lingkungan sekitar MCK adalah Pondok No. Nama IPALD Verifikasi Kelompok Masyarakat Keterangan Layanan (SR) permukiman warga yang dapat diakses melalui jalan di antara rumah-rumah warga; 5) Pengguna MCK adalah santri pondok pesantren dengan jumlah sekitar 200 santri; 6) Penampung IPAL hanya menampung kotoran dari MCK tersebut, tanpa ada rumah yang terhubung ke IPAL. 2 SLBM Desa Kesugihan Kidul 2 Ada (Berfungsi) Tidak ada (dikelola oleh pondok pesantren) 1) Bangunan terdiri dari kombinasi MCK dan IPAL; 2) Bangunan ini merupakan bantuan dari PU (Pekerjaan Umum); 3) Pengguna IPAL adalah santri putri dari pondok pesantren; 4) Beberapa bilik kamar mandi tidak berfungsi, namun secara keseluruhan MCK tetap digunakan; 5) Akses ke MCK terbatas hanya untuk santri pondok putri; 6) Lingkungan sekitar bangunan adalah asrama pondok putri; 7) Tidak ada biaya untuk menggunakan MCK ini. 8) Jumlah santri putri di pondok tersebut Pondok No. Nama IPALD Verifikasi Kelompok Masyarakat Keterangan Layanan (SR) adalah 500 santri; 9) IPAL hanya menampung kotoran dari satu bangunan MCK. 3 SLBM Desa Kesugihan Ada (berfungsi) KSM DARULMANAAFI (dikelola oleh pondok) 1) IPAL dan MCK merupakan bangunan kombinasi yang terletak di dalam pondok pesantren; 2) Pondok pesantren memiliki sekitar 200 santri; 3) IPAL dan MCK ini merupakan bantuan dari pemerintah; 4) Dibangun pada tahun 2013 dan masih aktif digunakan sebagai kamar mandi hingga saat ini; 5) Lokasi IPAL dan MCK berada di bagian belakang pondok; 6) Lingkungan sekitar IPAL dan MCK adalah pekarangan dan perkebunan hutan. Pondok 4 SLBM Desa Kalisabuk Ada (Berfungsi) KSM AL FALAH (dikelola pondok) 1) IPAL dan MCK merupakan bangunan kombinasi; 2) Terletak di dalam pondok pesantren; 3) Pondok pesantren memiliki sekitar 200 santri; 4) IPAL dan MCK ini merupakan bantuan dari pemerintah; 5) Dibangun pada tahun 2014; Pondok No. Nama IPALD Verifikasi Kelompok Masyarakat Keterangan Layanan (SR) 6) Bangunan ini masih aktif digunakan sebagai kamar mandi hingga sekarang; 7) Lokasi IPAL dan MCK berada di dalam pondok 5 MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Menganti Ada (Berfungsi) KSM BAROKAH (pengelola dari masjid) 1) IPAL kombinasi MCK terletak di samping masjid; 2) Kondisi IPAL dan MCK masih berfungsi untuk kamar mandi dan tempat wudhu; 3) IPAL dan MCK berada di kawasan lingkungan masjid dan permukiman warga; 4) Pengguna MCK ini sebagian besar adalah pengunjung masjid; 27 SR 6 MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Kuripan Kidul Ada MCK Tidak Ada (dikelola pondok) 1) MCK hanya digunakan oleh santri pondok; 2) Terletak di belakang pondok; 3) Penggunaan MCK hanya diperbolehkan untuk santri putra dan pengurus pondok; 4) Cakupan MCK terbatas pada area pondok; 5) Jumlah santri putra yang menggunakan MCK sekitar 500 santri. Pondok 7 IPAL Komunal Desa Kuripan Ada (berfungsi) Ada (masyarakat setempat yang mengurus masjid) 1) IPAL masih digunakan dengan baik; 2) Terletak di lokasi kompleks masjid; 3) Pengelola IPAL adalah pengurus masjid; 4) Akses menuju IPAL tidak sulit; 5) Penyedotan limbah dilakukan sekitar 5-7 tahun sekali; 25 SR No. Nama IPALD Verifikasi Kelompok Masyarakat Keterangan Layanan (SR) 6) IPAL menjangkau dari RT 4 dan RW 5. I Kecamatan Kroya 1 SLBM Desa Kroya Ada (berfungsi) Terdapat KSM Sindoro Sehat tapi tidak diketahui struktur organisasinya 1) IPAL SLBM Desa Kroya masih digunakan untuk menampung limbah rumah tangga; 2) Kondisi IPAL kurang terawat; 3) Akses menuju IPAL melewati jalan setapak yang berada di samping sawah dan di belakang pemukiman warga; 4) Lokasi sekitar IPAL dikelilingi oleh perkebunan pisang milik warga; 5) Jarak antara IPAL dan pemukiman warga sekitar 200 meter; 6) Cakupan pelayanan IPAL mencakup RT 5 dan RT 6 18 SR 2 SLBM Desa Pucung Lor Tidak ada Individu Tidak Ada 1) IPAL di Desa Pucung Lor merupakan IPAL mandiri; 2) Warga sudah memiliki tempat tampungan limbah sendiri yang berada di belakang rumah; 3) Jalan menuju ke lokasi IPAL melewati jalan samping rumah (lengkong); 4) Lingkungan sekitar IPAL berupa ladang dan rumah warga. No. Nama IPALD Verifikasi Kelompok Masyarakat Keterangan Layanan (SR) 3 MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bajing Tidak ada Tidak ada Tidak Ada Masyarakat Desa Bajing sudah menggunakan IPAL mandiri yang terletak di belakang rumah masing-masing. Pembuangan komunal, masyarakat Desa Bajing menggunakan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) yang terletak di Desa Kedawung. J Kecamatan Majenang 1 SLBM Desa Jenang Ada (berfungsi) KSM Bina Sehat Lingkungan (Tidak aktif) 1) IPAL masih berfungsi dan terawat dengan baik; 2) IPAL digunakan untuk mengolah limbah air rumah tangga dan lumpur tinja; 3) Akses menuju lokasi IPAL melewati jalan setapak permukiman dengan perkerasan beton; 4) Lingkungan sekitar IPAL berada di area persawahan; 5) IPAL merupakan jenis IPAL komunal; 6) Pengelolaan dan perawatan IPAL dilakukan secara gotong royong. 195 SR 2 MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Padangsari Ada (berfungsi) Tidak ada 1) IPAL masih berfungsi dan terawat dengan baik; 2) IPAL digunakan untuk mengolah limbah air rumah tangga dan lumpur tinja; 3) Akses menuju lokasi IPAL melalui TK 2-5 SR No. Nama IPALD Verifikasi Kelompok Masyarakat Keterangan Layanan (SR) Tanwirul Huda dengan perkerasan jalan paving blok; 4) Lingkungan sekitar IPAL berada di dalam kawasan TK Tanwirul Huda, tepatnya di bawah MCK Komunal di bagian belakang TK Tanwirul Huda; 5) Kondisi jaringan saluran penghubung IPAL dalam kondisi baik dan tidak terkendala; 6) Pengelolaan dan perawatan IPAL dilakukan oleh Pak Abas Rosadi dan Pak Muson sebagai penanggung jawab, serta dibantu oleh masyarakat. 3 MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Pahonjean Ada (berfungsi) Tidak ada 1) IPAL masih berfungsi dan terawat dengan baik; 2) IPAL ini mengolah limbah lumpur tinja, sedangkan limbah rumah tangga dialirkan langsung ke drainase; 3) Akses menuju lokasi IPAL melalui jalan lingkungan desa dengan perkerasan beton; 4) Lingkungan sekitar IPAL berada di lahan terbuka, di belakang permukiman warga; 5) IPAL merupakan jenis IPAL komunal; 6) Kondisi jaringan saluran penghubung IPAL dalam kondisi baik dan tidak terkendala; 7) Pengelolaan dan perawatan berkala 30-40 SR No. Nama IPALD Verifikasi Kelompok Masyarakat Keterangan Layanan (SR) dilakukan secara gotong royong. K Kecamatan Maos 1 SLBM Desa Mernek Ada (berfungsi) Terdapat KSM Guyub Rukun Desa Mernek tapi tidak diketahui struktur organisasinya 1) IPAL 1 Desa Mernek masih berfungsi dengan baik, namun kondisi kurang terawat (kotor); 2) Akses menuju lokasi IPAL melalui jalan setapak yang masih bisa dilalui menggunakan kendaraan motor; 3) IPAL terletak dekat dengan permukiman warga dan lahan sawah; 4) IPAL melayani RT 1 RW 5, 1 bangunan sekolah, dan puskesmas pembantu; 5) Di atas IPAL terdapat fasilitas MCK. 18 SR 2 SLBM Desa Mernek Ada (berfungsi) Terdapat KSM Mugi Berkah tapi tidak diketahui struktur organisasinya 1) IPAL masih digunakan dan berlokasi di depan masjid; 2) Kondisi IPAL kurang terawat; 3) Akses menuju IPAL melalui jalan desa dengan kondisi masih berupa batuan; 4) Lingkungan sekitar IPAL terdapat masjid dan beberapa rumah warga; 5) Cakupan layanan IPAL mencakup RT 1 RW 6, yang meliputi 16 rumah dan 2 masjid; 6) Di atas IPAL terdapat fasilitas MCK. 16 SR No. Nama IPALD Verifikasi Kelompok Masyarakat Keterangan Layanan (SR) L Kecamatan Sampang 1 SLBM Desa Karangjati Ada (tidak berfungsi) Terdapat KSM Sinar Jati tapi tidak diketahui struktur organisasinya 1) IPAL kombinasi MCK Desa Karangjati dahulu berfungsi sebagai produksi biogas; 2) IPAL terletak di belakang pondok, berada di lokasi yang sama dengan pondok; 3) Di atas IPAL terdapat MCK; 4) MCK tidak berfungsi lagi karena jumlah santri yang menggunakan sedikit dan kondisi yang tidak terawat; 5) Program biogas tidak berhasil karena bercampur dengan sabun; 6) Akses menuju IPAL melalui jalan setapak di belakang pondok; 7) Lingkungan sekitar IPAL mencakup ruang kelas pondok, beberapa rumah warga, dan pekarangan hutan di sampingnya; 8) Jangkauan IPAL melayani RT 02 RW 05, dengan cakupan sekitar 35 rumah berdasarkan KK; 9) Di atas IPAL terdapat MCK. M Kecamatan Sidareja 1 SLBM Desa Sudagaran Ada (berfungsi) tidak ada (dikelola pengurus masjid) 1) SLBM Desa Sudagaran merupakan IPAL kombinasi dengan MCK; 2) IPAL dan MCK masih berfungsi hingga sekarang; 30 SR No. Nama IPALD Verifikasi Kelompok Masyarakat Keterangan Layanan (SR) 3) Terdapat biaya Rp 2.000 untuk menggunakan MCK, yang digunakan untuk pembersihan dan perawatan; 4) Pengguna MCK termasuk penjual pasar dan orang yang ke masjid 2 SLBM Desa Sidareja Ada (tidak berfungsi) tidak ada 1) SLBM Desa Sidareja merupakan IPAL dengan bangunan MCK di atasnya; 2) MCK dan IPAL sudah tidak aktif, hanya berfungsi aktif selama 1 tahun; 3) Penyebab ketidakaktifan MCK dan IPAL adalah kebocoran pada pipa-pipa penghubung; 4) Lokasi MCK berada di bagian belakang balai desa dan terdapat pagar yang membatasi antara masyarakat dengan perangkat desa; 5) Dibangun pada tahun 2017 dan tidak berfungsi sejak tahun 2018. N Kecamatan Wanareja 1 MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bantar Ada (berfungsi) KSM Al-Huda Bantar (Aktif, Dihibahkan (tidak terverifikasi, tidak ditemukan bukti penyerahan)) 1) IPAL masih berfungsi dan terawat dengan baik; 2) IPAL digunakan untuk mengolah limbah campuran dari SMK Muhammadiyah Wanareja dan Masjid YAMP Al-Huda; 3) Akses menuju lokasi IPAL melalui jalan di 1 sekolah dan 1 masjid No. Nama IPALD Verifikasi Kelompok Masyarakat Keterangan Layanan (SR) kawasan SMK Muhammadiyah Wanareja RT 03/RW 03 dengan perkerasan paving blok; 4) Lingkungan sekitar IPAL berada di dalam lingkungan SMK Muhammadiyah Wanareja; 5) Pada awalnya, IPAL merupakan jenis IPAL komunal yang melayani kawasan SMK dan beberapa rumah di sekitarnya. Lampiran IPALD A.1 Nama IPAL SLBM Desa Adiraja 1 Foto Jangkauan Pelayanan Jaringan IPAL Mencakup RT 5, 6, 7 dan yang menggunakan MCK yaitu penduduk sekitar dan nelayan Sketsa IPALD A.2 Nama IPAL Tidak ditemukan IPAL komunal (terdapat MCK umum) Foto Nama IPAL Tidak ditemukan IPAL komunal (terdapat MCK umum) Jangkauan Pelayanan MCK untuk pengunjung yang melayani RT 3 dan RT 4 (13 rumah), tidak ada IPAL Komunal Sketsa IPALD A.3 Nama IPAL SLBM Desa Penggalang Foto Jangkauan Pelayanan Pengguna IPAL sebanyak 15 rumah dan pengguna MCK yaitu orang masjid Nama IPAL SLBM Desa Penggalang Sketsa IPALD B.1 Nama IPAL SPBM Kel. Tambakreja 2 Foto IPAL RT 02/RW 09 Jangkauan Pelayanan IPAL melayani kurang lebih 25-30 rumah Sketsa IPALD B.2 Nama IPAL SPBM Kel. Tambakreja 1 Foto IPAL RT 01/RW 05 Jangkauan Pelayanan IPAL melayani kurang lebih 30-40 rumah Sketsa IPALD B.3 Nama IPAL SPBM Kel. Tegalkamulyan 1 Foto Jangkauan Pelayanan 10 Kios, 1 pasar, dan 5 rumah Sketsa IPALD B.4 Nama IPAL Tidak ditemukan SPBM di Kel. Sidakaya. Setiap rumah sudah memiliki IPAL mandiri Foto Jangkauan Pelayanan Masing - masing rumah sudah memiliki IPAL Mandiri Sketsa IPALD B.5 Nama IPAL Tidak ditemukam SPBM Kel. Tegalkamulyan 2 hanya ditemukan IPAL khusus puskesmas Foto Jangkauan Pelayanan Tidak ditemukan, penampungan limbah hanya untuk limbah medis dan puskesmas Sketsa IPALD B.6 Nama IPAL Tidak ditemukan SPBM Kel. Cilacap akan tetapi terdapat temuan drainase biopori Foto Jangkauan Pelayanan Melayani 2 rt, 83 titik, 90 rumah Sketsa IPALD Nama IPAL Tidak ditemukan SPBM Kel. Cilacap akan tetapi ditemukan MCK komunal Foto Jangkauan Pelayanan MCK komunal yang melayani masyarakat, nelayan, pendatang, dan ada biaya kebersihan Sketsa IPALD Pada proses pembuangan air limbah MCK langsung menuju ke sungai tanpa adanya septik tank B.7 Nama IPAL Tidak ditemukan SPBM Kel. Tegalkamulyan 3 adanya IPAL khusus rusunawa Foto Jangkauan Pelayanan IPAL Rusunawa, Mandiri dengan tampungan limbah khusus untuk rusunawa Sketsa IPALD C.1 Nama IPAL Tidak ditemukan SPBM di Kel. Kutawaru adanya IPAL Bank sampah Foto Jangkauan Pelayanan IPAL bank sampah, limbah air sabun yang disalurkan dengan pipa langsung ke bak pengelolaan limbah air Sketsa IPALD C.2 Nama IPAL SPBM Kel. Donan Foto Jangkauan Pelayanan Melayani 27-30 rumah dengan sistem gotong royong jika ada perbaikan IPAL Sketsa IPALD C.3 Nama IPAL Tidak ditemukan SPBM Kel. Kutawaru adanya IPAL khusus industri batik Foto Jangkauan Pelayanan IPAL limbah batik yang disalurkan ke pipa menuju bak pengelolaan limbah Sketsa IPALD D.1 Nama IPAL SPBM Kel. Karangtalun Foto Jangkauan Pelayanan Cakupan yang terlayani kurang lebih 30 – 40 rumah Sketsa IPALD D.2 Nama IPAL SPBM Kel. Tritih Kulon Foto IPAL RT 06 / RW 08 Jangkauan Pelayanan IPAL RT 06 / RW 08 Melayani 48 – 50 rumah dengan sistem gotong royong jika ada perbaikan IPAL Sketsa IPALD D.3 Nama IPAL SPBM Kel. Tritih Kulon (RT 15/RW 13) Foto Jangkauan Pelayanan Melayani 20 – 30 rumah Sketsa IPALD D.4 Nama IPAL SPBM Kel. Mertasinga Foto Jangkauan Pelayanan Sekitar 43 – 50 rumah terlayani serta 1 masjid, banyak warga berpendapat penambahan IPAL serta bantuan perawatan IPAL secara berkala Sketsa IPALD E.1 Nama IPAL SLBM Desa Jeruklegi Wetan Foto Jangkauan Pelayanan MCK melayani para penjual dan pembeli di pasar IPAL melayani 8 rumah Sketsa IPALD F.1 Nama IPAL SLBM Karangpucung tidak ada Foto Jangkauan Pelayanan masyarakat memiliki penampungan limbah mandiri Sketsa IPALD sumber gambar: https://images.app.goo.gl/hoYkimTk46Gyc3q3A G.1 Nama IPAL SLBM Desa Kedungreja tidak ada Foto Jangkauan Pelayanan masyarakat memiliki penampungan limbah mandiri Sketsa IPALD sumber gambar: https://images.app.goo.gl/hoYkimTk46Gyc3q3A H.1 Nama IPAL SLBM Desa Kesugihan Kidul 1 Foto Jangkauan Pelayanan MCK digunakan oleh pondok pesantren dengan jumlah sebanyak 200 santri IPAL hanya menampung kotoran dari MCK Sketsa IPALD H.2 Nama IPAL SLBM Desa Kesugihan Kidul 2 Foto Jangkauan Pelayanan Cakupan layanan MCK yaitu 500 santri dengan IPAL di bawah bangunan MCK dan IPAL tidak terhubung ke rumah warga Sketsa IPALD H.3 Nama IPAL SLBM Desa Kesugihan Foto Jangkauan Pelayanan Cakupan yaitu MCK pondok pesantren dengan jumlah 200 santri dan IPAL hanya menampung MCK Sketsa IPALD H.4 Nama IPAL SLBM Desa Kalisabuk Foto Jangkauan Pelayanan Pondok Pesantren memiliki santri dengan jumlah 200 santri putra, MCK digunakan untuk santri IPAL hanya menampung limbah MCK tidak terhubung ke rumah- rumah Sketsa IPALD H.5 Nama IPAL MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Menganti Foto Jangkauan Pelayanan Cakupan layanan berhubungan dengan kondisi lingkungan sekitar dimana IPAL tersebut lebih dimanfaatkan dengan baik oleh masjid. untuk cakupan jangkauan dari IPAL itu sendiri kurang lebih menjangkau 27 rumah Sketsa IPALD H.6 Nama IPAL MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Kuripan Kidul Foto Jangkauan Pelayanan cakupan mck hanya di area pondok dan santri putra sekitar kurang lebih 500 santri Sketsa IPALD H.7 Nama IPAL IPAL Komunal Desa Kuripan Foto Jangkauan Pelayanan menjangkau kurang lebih 25 rumah, dari rt4 dan rw5 Sketsa IPALD I.1 Nama IPAL SLBM Desa Kroya Foto Jangkauan Pelayanan IPAL ini mencakup RT5 dan RT 6 sekitar 18 rumah. Sketsa IPALD I.2 Nama IPAL Tidak ditemukan IPAL komunal (warga sudah menggunakan IPAL mandiri) Foto Jangkauan Pelayanan Masing masing rumah memiliki penampungan limbah mandiri Sketsa IPALD I.3 Nama IPAL Tidak ditemukan MCK kombinasi IPAL komunal (warga sudah menggunakan IPAL mandiri), untuk pembuangan limbah warga terpusat di IPLT Kedawung yang letaknya tidak jauh dari Desa Bajing Foto Jangkauan Pelayanan mencakup 2 kecamatan atau lebih Sketsa IPALD J.1 Nama IPAL SLBM Desa Jenang Foto Jangkauan Pelayanan Memiliki cakupan rumah terbanyak kurang lebih 195 rumah terlayani Sketsa IPALD J.2 Nama IPAL SLBM Desa Padangsari Foto Jangkauan Pelayanan Cakupan melayani sekitar masjid, MI, RA serta beberapa rumah yang dekat di area IPAL Sketsa IPALD J.3 Nama IPAL SLBM Desa Pahonjean Foto Jangkauan Pelayanan Cakupan rumah yang terlayani sekitar 30 – 40 rumah Sketsa IPALD K.1 Nama IPAL SLBM Desa Mernek 1 (belakang balai desa) Foto Jangkauan Pelayanan IPAL melayani RT 1 RW 5 18 rumah dengan 1 bangunan sekolah dan puskesmas pembantu. Sketsa IPALD K.2 Nama IPAL SLBM Desa Mernek 2 (depan masjid al mu’awanah) Foto Jangkauan Pelayanan IPAL ini mencakup RT 1 RW 6, 16 rumah dengan 2 masjid. Sketsa IPALD L.1 Nama IPAL SLBM Desa Karangjati Foto Jangkauan Pelayanan Jangkauan IPAL melayani RT 02 RW 05, dan jika berdasarkan kk kisaran 35 rumah. Sketsa IPALD M.1 Nama IPAL SLBM Desa Sudagaran Foto Jangkauan Pelayanan Jangkauan pelayanan dari ipal ini yaitu 30 rumah, yang menggunakan mck tersebut adalah penjual pasat dan orang yang ke masjid. Sketsa IPALD M.2 Nama IPAL SLBM Desa Sidareja Foto Jangkauan Pelayanan layanan dari ipal tersebut yaitu Kantor desa, warga RT 37 & 27, dengan cakupan yaitu 42 rumah dengan 1 bangunan balai desa terdapat pipa yang dialiri oleh rumah rumah yang terhubung dengan ipal tesebut. sehingga saat ini warga menggunakan wc pribadi Sketsa IPALD N.1 Nama IPAL SLBM Desa Bantar (RT 03/RW 03) Foto Jangkauan Pelayanan Cakupan melayani masjid dan yayasan SMK, awal mula masyarakat ada yang menyalurkan air limbah ke IPAL kemudian diputus karena sering terjadi penyumbatan Sketsa IPALD N.2 Nama IPAL SLBM Desa Bantar (RT 02 / RW 02 ) Foto Jangkauan Pelayanan Cakupan melayani masjid, RA, MI. Masyarakat enggan memilih IPAL komunal karena wilayah permukiman tidak berada di permukiman padat Sketsa IPALD DAFTAR SEBARAN SPALD-S KABUPATEN CILACAP No. Nama IPLT Verifikasi Jangkauan Pelayanan Keterangan 1 IPLT Kunci Tidak ada (Masih Rencana) tidak diketahui Berdasarkan hasil survey yang mewawancarai perangkat desa dan warga sekitar, Desa Kunci belum memiliki IPLT. saat kami mengunjungi TPA di daerah Desa Kunci juga belum menemukan IPLT 2 IPLT Malabar Wanareja Tidak ada (Mash Rencana) Tidak diketahui Bedasarkan hasil survei lapangan dan hasil wawancara pihak Kelurahan Malabar, bahwa data titik IPLT yang ada masih dalam tahap perencanaan yang belum terealisasikan. Titik tersebut berada tepat di TPA Desa Malabar Wanareja. Saat ini warga Desa Malabar menggunakan septik tank individu untuk pengolahan limbah lumpur tinja. 3 IPLT Kedawung Ada Melayani Desa Kedawung dan Desa Bajing Kondisi IPAL yang ada di Desa Bajing menjadi satu dengan IPLT yang ada di Desa Kedawung, memiliki kondisi yang terawat dan masih digunakan. Akses menuju IPAL melalui jalan lokal primer. IPAL terletak di lokasi yang jauh dari pemukiman warga, dikelilingi oleh persawahan. Berikut adalah poin-poin dari informasi yang diberikan:
  7. 1.IPAL di Desa Bajing terintegrasi dengan IPLT di Desa Kedawung.
  8. 2.IPAL dan IPLT dalam kondisi terawat dan masih digunakan.
  9. 3.Akses menuju IPAL melalui jalan lokal primer.
  10. 4.Lokasi IPAL jauh dari pemukiman warga dan dikelilingi oleh persawahan. No. Nama IPLT Verifikasi Jangkauan Pelayanan Keterangan 4 IPLT Tritih Lor ada 2 kecamatan atau lebih IPLT yang masih berfungsi untuk membuang kotoran baik dari kotoran manusia hingga kotoran hewan. akses menuju kawasan melalui jalan yang sudah di cor dengan rata, dari pickup hingga truk bisa masuk ke penampungan tersebut. Berikut adalah poin-poin dari informasi yang diberikan:
  11. 1.IPLT masih berfungsi untuk membuang kotoran manusia maupun kotoran hewan.
  12. 2.Akses menuju kawasan IPLT melalui jalan yang sudah dicor dan rata.
  13. 3.Jalan tersebut memungkinkan akses untuk kendaraan pickup hingga truk. Lampiran IPLT 1. Nama IPLT Tidak ditemukan di Desa Kunci (masih Rencana) Foto Jangkauan Pelayanan tidak diketahui jangkauan pelayanan 2. Nama IPLT IPLT Tritih Lor Foto Jangkauan Pelayanan 3. Nama IPLT IPLT Desa Kedawung Foto Jangkauan Pelayanan Melayani Desa Kedawung dan Desa Bajing 4. Nama IPLT Tidak ditemukan IPLT Desa Malabar adanya septik tank individu Foto Masyarakat lebih memilih IPAL Mandiri karena IPLT TPA (Masih rencana) Nama IPLT Tidak ditemukan IPLT Desa Malabar adanya septik tank individu Jangkauan Pelayanan Setiap rumah sudah memiliki Septic tank Individu masing-masing IPLT TPA (masih rencana) LAMPIRAN PERHITUNGAN ANALISIS HIERARCHY PROCCESS (AHP) PERHITUNGAN ANALISIS HIERARCHY PROCCESS (AHP) PENYELENGGARAAN SPALD DI KABUPATEN CILACAP Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan salah satu metode untuk membantu menyusun suatu prioritas dari berbagai pilihan dengan menggunakan beberapa kriteria (multi criteria). Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah Teori pengukuran menggunakan perbandingan berpasangan dan mengandalkan penilaian ahli untuk mendapatkan skala prioritas. Prinsip pelaksanaan proses AHP adalah pada persoalan rumit yang tidak sistematik, dinamik, dan strategi disederhanakan jadi beberapa bagian, selanjutnya melakukan penataan variabel dalam suatu tingkatan. Intensitas kepentingan dari variabel selanjutnya diberi nilai numerik secara khusus dibandingkan dengan variabel-variabel lain (Saaty, 1990). Berikut ini merupakan penjelasan mengenai Skala Banding Berpasangan pada AHP: Tabel 1 Hasil Kriteria Penilaian Aspek Prasarana dan Sarana SPALD Intensitas Kepentingan Definisi 1 Sama pentingnya dibanding dengan yang lain 3 Sedikit lebih penting dibanding yang lain 5 Cukup penting dibanding dengan yang lain 7 Sangat penting dibanding yang lain 9 Ekstrim pentingnya dibanding yang lain 2,4,6,8 Nilai diantara dua penilaian yang berdekatan Sumber: Saaty, 1990 Penilaian antara satu kriteria dengan kriteria lain tidak bisa sepenuhnya konsisten. Inkonsistensi ini dapat disebabkan oleh kesalahan memasukkan penilaian, kurangnya informasi, kurangnya konsentrasi, dunia nyata yang tidak selalu konsisten, atau model struktur hirarki yang kurang sesuai. Metode AHP mengizinkan terjadinya inkonsistensi penilaian kriteria, tetapi inkonsistensi penilaian kriteria, tetapi inkonsistensi penilaian tersebut tidak boleh melebihi nilai rasio konsistensi sebesar 10%. Sehingga, nilai CR (Consistency Ratio) adalah hasil perbandingan antara Indeks Konsistensi (CI) dengan Indeks Random (RI). Jika CR <= 0,10 (10%) berarti jawaban pengguna konsisten sehingga solusi yang dihasilkan pun optimal. Nilai CR > 0,1 maka matriks tersebut dikatakan Tidak Konsisten. Konsisten adalah kesetaraan nilai bobot yang diberikan antar kriteria. Berikut rumus menghitung konsistensi matriks nilai kriteria yang telah diolah dengan metode AHP: Rumus Consistency Ratio/CR : CR = Keterangan: a.CI (Consistency Ratio/ Nilai Konsistensi) =
85. b.RI = Random Consistency Index, dengan nilai sebagai berikut: Matrix Size Random Consistency Index (RI) 1 0,00 2 0,00 3 0,58 4 0,90 5 1,12 6 1,24 7 1,32 8 1,41 9 1,45 10 1,49 Pada penyelenggaraan SPALD terdapat 5 (lima) aspek yang menjadi pertimbangan antara lain: 1) Aspek prasarana dan sarana SPALD 2) Aspek kelembagaan dan SDM 3) Aspek pembiayaan penyelenggaraan SPALD 4) Aspek peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD 5) Aspek pengaturan dalam penyelenggaraan SPALD Penilaian penyelenggaraan SPALD menjadikan aspek sebagai kriteria, dan terdapat sub kriteria terdiri dari bagian dari penjelasan strategi dari kriteria atau aspek yang didapatkan dari penilaian potensi, permasalahan, dan tantangan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:
  1. 1.Penentuan Nilai Kriteria Aspek Penyelenggaraan SPALD
86. a.Menentukan Matriks Perbandingan Kriteria Tabel 2 Matriks Perbandingan Kriteria Aspek Penyelenggaraan SPALD Kriteria Prasarana dan Sarana Kelembagaan dan SDM Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD Pengaturan dalam Penyelenggaraan SPALD Prasarana dan Sarana 1,00 0,50 0,33 0,33 0,20 Kelembagaan dan SDM 2,00 1,00 0,33 0,50 0,20 Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD 3,00 3,00 1,00 0,33 0,20 Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD 3,00 2,00 3,00 1,00 0,33 Pengaturan dalam Penyelenggaraan SPALD 5,00 5,00 5,00 3,00 1,00 Total 14,00 11,50 9,67 5,17 1,93 Sumber: Analisis Penyusun, 2024
87. b.Matriks Nilai Kriteria Tabel 3 Matriks Nilai Kriteria Penyelenggaraan SPALD Kriteria Prasarana dan Sarana Kelembaga an dan SDM Pembiayaan Penyelenggar aan SPALD Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD Pengaturan dalam Penyelenggaraa n SPALD Jumlah Prioritas Eigen Value Prasarana dan Sarana 0,07 0,04 0,03 0,06 0,10 0,32 0,06 0,89 Kelembagaan dan SDM 0,14 0,09 0,03 0,10 0,10 0,46 0,09 1,07 Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD 0,21 0,26 0,10 0,06 0,10 0,75 0,15 1,44 Peran Serta Masyarakat 0,21 0,17 0,31 0,19 0,17 1,06 0,21 1,10 Kriteria Prasarana dan Sarana Kelembaga an dan SDM Pembiayaan Penyelenggar aan SPALD Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD Pengaturan dalam Penyelenggaraa n SPALD Jumlah Prioritas Eigen Value dalam Penyelenggaraan SPALD Pengaturan dalam Penyelenggaraan SPALD 0,36 0,43 0,52 0,58 0,52 2,41 0,48 0,93 Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 5,43 Sumber: Analisis Penyusun, 2024 Berdasarkan perhitungan nilai kriteria untuk Aspek Penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap maka dapat dihitung nilai CR (Consistency Ratio), antara lain sebagai berikut: Rumus : CR = = = 0,10 (Konsisten) Hasil urutan prioritas kriteria Aspek Penyelenggaraan SPALD sebagai berikut: Tabel 4 Urutan Nilai Prioritas Penyelenggaraan SPALD Aspek Kriteria Penyelenggaraan SPALD Nilai Prioritas Rangking Pengaturan dalam Penyelenggaraan SPALD 0,48 1 Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD 0,21 2 Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD 0,15 3 Kelembagaan dan SDM 0,09 4 Prasarana dan Sarana 0,06 5 Sumber: Analisis Penyusun, 2024
  1. 2.Penentuan Sub Kriteria: Aspek Prasarana dan Sarana
88. a.Menentukan Matriks Perbandingan Sub Kriteria: Aspek Prasarana dan Sarana Tabel 5 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Aspek Penyelenggaraan SPALD Sub Kriteria Meningkatkan penyelenggara an SPALD Mengembangkan penyediaan infrastruktur SPALD Meningkatkan penyediaan sistem pengangkutan lumpur tinja Mengembangkan inovasi teknologi dalam penyelenggaraan SPALD Mengembangkan pengolahan air limbah dalam penyelenggaraan SPALD Meningkatkan prasarana jalan sebagai penunjang layanan SPALD Meningkatkan penyelenggaraan SPALD 1,00 0,33 0,33 0,33 0,20 0,33 Mengembangkan penyediaan infrastruktur SPALD 3,00 1,00 0,33 0,33 0,33 0,33 Meningkatkan penyediaan sistem pengangkutan lumpur tinja 3,00 3,00 1,00 0,50 0,33 0,33 Mengembangkan inovasi teknologi dalam penyelenggaraan SPALD 3,00 3,00 2,00 1,00 0,50 0,33 Mengembangkan pengolahan air limbah dalam penyelenggaraan SPALD 5,00 3,00 3,00 2,00 1,00 0,33 Meningkatkan prasarana jalan sebagai penunjang layanan SPALD 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 Total 18,00 13,33 9,67 7,17 5,37 2,67 Sumber: Analisis Penyusun, 2024
89. b.Matriks Nilai Sub Kriteria: Aspek Prasarana dan Sarana Tabel 6 Matriks Nilai Sub Kriteria Aspek Penyelenggaraan SPALD Sub Kriteria Meningkatk an penyelengga raan SPALD Mengemba ngkan penyediaa n infrastrukt ur SPALD Meningkatkan penyediaan sistem pengangkutan lumpur tinja Mengembangkan inovasi teknologi dalam penyelenggaraan SPALD Mengembangkan pengolahan air limbah dalam penyelenggaraan SPALD Meningkatkan prasarana jalan sebagai penunjang layanan SPALD Jumlah Prioritas Eigen Value Meningkatkan penyelenggaraan SPALD 0,06 0,03 0,03 0,05 0,04 0,13 0,32 0,05 0,97 Mengembangkan penyediaan infrastruktur SPALD 0,17 0,08 0,03 0,05 0,06 0,13 0,51 0,08 1,13 Meningkatkan penyediaan sistem pengangkutan lumpur tinja 0,17 0,23 0,10 0,07 0,06 0,13 0,75 0,13 1,21 Mengembangkan inovasi teknologi dalam penyelenggaraan SPALD 0,17 0,23 0,21 0,14 0,09 0,13 0,96 0,16 1,14 Mengembangkan pengolahan air limbah dalam penyelenggaraan SPALD 0,28 0,23 0,31 0,28 0,19 0,13 1,40 0,23 1,26 Meningkatkan prasarana jalan sebagai penunjang layanan SPALD 0,17 0,23 0,31 0,42 0,56 0,38 2,05 0,34 0,91 Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00 6,63 Sumber: Analisis Penyusun, 2024 Berdasarkan perhitungan nilai Sub Kriteria Aspek Prasarana dan Sarana Penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap maka dapat dihitung nilai CR (Consistency Ratio), antara lain sebagai berikut: Rumus : CR = = = 0,10 (Konsisten) Hasil urutan prioritas nilai Sub Kriteria Aspek Prasarana dan Sarana Penyelenggaraan SPALD sebagai berikut: Tabel 7 Urutan Nilai Sub Kriteria Aspek Prasarana dan Sarana Penyelenggaraan SPALD Sub Kriteria Aspek Prasarana dan Sarana Penyelenggaraan SPALD Nilai Prioritas Rangking Meningkatkan prasarana jalan sebagai penunjang layanan SPALD 0,34 1 Mengembangkan pengolahan air limbah dalam penyelenggaraan SPALD 0,23 2 Mengembangkan inovasi teknologi dalam penyelenggaraan SPALD 0,16 3 Meningkatkan penyediaan sistem pengangkutan lumpur tinja 0,13 4 Mengembangkan penyediaan infrastruktur SPALD 0,08 5 Meningkatkan penyelenggaraan SPALD 0,05 6 Sumber: Analisis Penyusun, 2024
  1. 3.Penentuan Sub Kriteria: Aspek Kelembagaan dan SDM
90. a.Menentukan Matriks Perbandingan Sub Kriteria: Aspek Kelembagaan dan SDM Tabel 8 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Aspek Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan SPALD Sub Kriteria Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelola air limbah Melakukan pendampingan dan pembinaan terkait fungsi dan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan SPALD Mengembangkan fasilitas jamban sehat tiap rumah Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelola air limbah 1,00 0,20 0,50 Melakukan pendampingan dan 5,00 1,00 1,00 Sub Kriteria Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelola air limbah Melakukan pendampingan dan pembinaan terkait fungsi dan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan SPALD Mengembangkan fasilitas jamban sehat tiap rumah pembinaan terkait fungsi dan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan SPALD Mengembangkan fasilitas jamban sehat tiap rumah 2,00 1,00 1,00 Total 8,00 2,20 2,50 Sumber: Analisis Penyusun, 2024
91. b.Matriks Nilai Sub Kriteria: Aspek Kelembagaan dan SDM Tabel 9 Matriks Nilai Sub Kriteria: Aspek Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan SPALD Sub Kriteria Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelola air limbah Melakukan pendampingan dan pembinaan terkait fungsi dan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan SPALD Mengembangkan fasilitas jamban sehat tiap rumah Jumlah Prioritas Eigen Value Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelola air limbah 0,13 0,09 0,20 0,42 0,14 1,11 Melakukan pendampingan dan pembinaan terkait fungsi dan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam 0,63 0,45 0,40 1,48 0,49 1,09 Sub Kriteria Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelola air limbah Melakukan pendampingan dan pembinaan terkait fungsi dan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan SPALD Mengembangkan fasilitas jamban sehat tiap rumah Jumlah Prioritas Eigen Value pengelolaan SPALD Mengembangkan fasilitas jamban sehat tiap rumah 0,25 0,45 0,40 1,10 0,37 0,92 Total 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 3,11 Sumber: Analisis Penyusun, 2024 Berdasarkan perhitungan nilai Sub Kriteria Aspek Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap maka dapat dihitung nilai CR (Consistency Ratio), antara lain sebagai berikut: Rumus : CR = = = 0,10 (Konsisten) Hasil urutan prioritas nilai Sub Kriteria Aspek Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan SPALD sebagai berikut: Tabel 10 Urutan Nilai Sub Kriteria Sub Kriteria Aspek Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan SPALD Sub Kriteria Aspek Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan SPALD Nilai Prioritas Rangki ng Melakukan pendampingan dan pembinaan terkait fungsi dan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan SPALD 0,49 1 Mengembangkan fasilitas jamban sehat tiap rumah 0,37 2 Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelola air limbah 0,14 3 Sumber: Analisis Penyusun, 2024
  1. 4.Penentuan Sub Kriteria: Aspek Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD
92. a.Menentukan Matriks Perbandingan Sub Kriteria: Aspek Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD Tabel 11 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Aspek Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD Sub Kriteria Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelola air limbah Melakukan pendampingan dan pembinaan terkait fungsi dan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan SPALD Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelola air limbah 1,00 0,33 Melakukan pendampingan dan pembinaan terkait fungsi dan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan SPALD 3,00 1,00 Total 4,00 1,33 Sumber: Analisis Penyusun, 2024
93. b.Matriks Nilai Sub Kriteria: Aspek Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD Tabel 12 Matriks Nilai Sub Kriteria: Aspek Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD Sub Kriteria Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelola air limbah Melakukan pendampingan dan pembinaan terkait fungsi dan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan SPALD Jumlah Prioritas Eigen Value Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelola air limbah 0,25 0,25 0,50 0,25 1,00 Melakukan 0,75 0,75 1,50 0,75 1,00 Sub Kriteria Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelola air limbah Melakukan pendampingan dan pembinaan terkait fungsi dan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan SPALD Jumlah Prioritas Eigen Value pendampingan dan pembinaan terkait fungsi dan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan SPALD Total 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 Sumber: Analisis Penyusun, 2024 Berdasarkan perhitungan nilai Sub Kriteria Aspek Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap maka dapat dihitung nilai CR (Consistency Ratio), antara lain sebagai berikut: Rumus : CR = = = 0,00 (Konsisten) Hasil urutan prioritas nilai Sub Kriteria Aspek Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD sebagai berikut: Tabel 13 Urutan Nilai Sub Kriteria Sub Kriteria Aspek Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD Sub Kriteria Aspek Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD Nilai Prioritas Rangking Memberikan subsidi kepada masyarakat dalam upaya pengelolaan air limbah 0,75 1 Melakukan optimalisasi nilai anggaran untuk pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 0,25 2 Sumber: Analisis Penyusun, 2024
  1. 5.Penentuan Sub Kriteria: Aspek Peran Serta Masyarakat Penyelenggaraan SPALD
94. a.Menentukan Matriks Perbandingan Sub Kriteria: Aspek Peran Serta Masyarakat Penyelenggaraan SPALD Tabel 14 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Aspek Peran Serta Masyarakat Penyelenggaraan SPALD Sub Kriteria Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah Mengadakan pelatihan bimbingan teknis untuk penguatan masyarakat, supaya dapat aktif terlibat dalam sektor sanitasi Membentuk legalitas hukum (Surat Ketetapan/SK) pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola air limbah Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah 1,00 0,33 0,20 Mengadakan pelatihan bimbingan teknis untuk penguatan masyarakat, supaya dapat aktif terlibat dalam sektor sanitasi 3,00 1,00 0,33 Membentuk legalitas hukum (Surat Ketetapan/SK) pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola air limbah 5,00 3,00 1,00 Total 9,00 4,33 1,53 Sumber: Analisis Penyusun, 2024
95. b.Matriks Nilai Sub Kriteria: Aspek Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD Tabel 15 Matriks Nilai Sub Kriteria: Aspek Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD Sub Kriteria Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah Mengadakan pelatihan bimbingan teknis untuk penguatan masyarakat, supaya dapat aktif terlibat dalam sektor sanitasi Membentuk legalitas hukum (Surat Ketetapan/SK) pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola air limbah Jumlah Prioritas Eigen Value Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah 0,11 0,08 0,13 0,32 0,11 0,96 Mengadakan pelatihan bimbingan teknis untuk penguatan masyarakat, supaya dapat aktif terlibat dalam sektor sanitasi 0,33 0,23 0,22 0,78 0,26 1,13 Membentuk legalitas hukum (Surat Ketetapan/SK) pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola air limbah 0,56 0,69 0,65 1,90 0,63 0,97 Total 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 3,06 Sumber: Analisis Penyusun, 2024 Berdasarkan perhitungan nilai Sub Kriteria Aspek Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap maka dapat dihitung nilai CR (Consistency Ratio), antara lain sebagai berikut: Rumus : CR = = = 0,05 (Konsisten) Hasil urutan prioritas nilai Sub Kriteria Aspek Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD sebagai berikut: Tabel 16 Urutan Nilai Sub Kriteria Sub Kriteria Aspek Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD Sub Kriteria Aspek Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD Nilai Prioritas Rangkin g Membentuk legalitas hukum (Surat Ketetapan/SK) pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola air limbah 0,63 1 Mengadakan pelatihan bimbingan teknis untuk penguatan masyarakat, supaya dapat aktif terlibat dalam sektor sanitasi 0,26 2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah 0,11 3 Sumber: Analisis Penyusun, 2024
  1. 6.Penentuan Sub Kriteria: Aspek Pengaturan dalam Penyelenggaraan SPALD
96. a.Menentukan Matriks Perbandingan Sub Kriteria: Aspek Pengaturan dalam Penyelenggaraan SPALD Tabel 17 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Aspek Pengaturan dalam Penyelenggaraan SPALD Sub Kriteria Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD Menetapkan peraturan mengenai kebijakan pembayaran retribusi dan pengelolaan penyelenggaraan SPALD Menetapkan kebijakan peraturan berupa petunjuk teknis /Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan air limbah Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD 1,00 0,50 0,20 Menetapkan peraturan mengenai kebijakan pembayaran retribusi dan pengelolaan penyelenggaraan SPALD 2,00 1,00 0,20 Menetapkan kebijakan peraturan berupa petunjuk teknis /Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan air limbah 5,00 5,00 1,00 Total 8,00 6,50 1,40 Sumber: Analisis Penyusun, 2024
97. b.Matriks Nilai Sub Kriteria: Aspek Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD Tabel 18 Matriks Nilai Sub Kriteria: Aspek Pengaturan dalam Penyelenggaraan SPALD Sub Kriteria Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD Menetapkan peraturan mengenai kebijakan pembayaran retribusi dan pengelolaan penyelenggaraan SPALD Menetapkan kebijakan peraturan berupa petunjuk teknis /Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan air limbah Jumlah Prioritas Eigen Value Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD 0,13 0,08 0,14 0,34 0,11 0,92 Menetapkan peraturan mengenai kebijakan pembayaran retribusi dan pengelolaan penyelenggaraan SPALD 0,25 0,15 0,14 0,55 0,18 1,18 Menetapkan kebijakan peraturan berupa petunjuk teknis /Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan air limbah 0,63 0,77 0,71 2,11 0,70 0,98 Total 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 3,09 Sumber: Analisis Penyusun, 2024 Berdasarkan perhitungan nilai Sub Kriteria Aspek Pengaturan dalam Penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Cilacap maka dapat dihitung nilai CR (Consistency Ratio), antara lain sebagai berikut: Rumus : CR = = = 0,08 (Konsisten) Hasil urutan prioritas nilai Sub Kriteria Aspek Pengaturan dalam Penyelenggaraan SPALD sebagai berikut: Tabel 19 Urutan Nilai Sub Kriteria Sub Kriteria Aspek Pengaturan dalam Penyelenggaraan SPALD Sub Kriteria Aspek Pengaturan dalam Penyelenggaraan SPALD Nilai Prioritas Rangking Menetapkan kebijakan peraturan berupa petunjuk teknis /Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan air limbah 0,70 1 Menetapkan peraturan mengenai kebijakan pembayaran retribusi dan pengelolaan penyelenggaraan SPALD 0,18 2 Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD 0,11 3 Sumber: Analisis Penyusun, 2024 BUPATI CILACAP, SYAMSUL AULIYA RACHMAN J A B A T A N PARAF Sekretaris Daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kepala BAPPEDA Kabag Hukum Perancang Peraturan PerUUan Ahli Muda

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945