DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan Retribusi, Kerja Sama, Penetapan Besaran Retribusi dan Bagi Hasil/Imbal Jasa, Pembayaran dan Penyetoran, Penagihan Retribusi, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Pembinaan, Pengawasan dan Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kata Cilacap Nomor 146); bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir; BUPATI CILACAP, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANBUPATI CILACAP NOMOR , 6 TAHUN 2025 TENTANG TATACARA PEMUNGUTANRETRIBUSI PARKIR BUPATI CILACAP PROVINS! JAWA TENGAH Menetapkan Mengingat Menimbang

Pasal 2

( 1) Ruang lingkup retribusi yaitu tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.parkir di tepijalan umum; dan
2. b.tempat khusus parkir.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, a tau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8.Parkir di tepi jalan umum adalah parkir yang dilakukan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
9.Tempat khusus parkir adalah tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
10.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
12.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor.
13.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan selain oleh alam.

Pasal 4

( 1) Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas.

(2)Pemungutan retribusi parkir tempat khusus parkir dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengguna aset sesuai dengan kewenangannya.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1)Dinas dapat mengelola parkir secara insidental di tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau di tempat-tempat umum yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah yang terdapat kegiatan insidental.
(2)Parkir insidental sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kegiatan lokal merupakan aktivitas atau acara yang diadakan di suatu wilayah atau komunitas tertentu yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat, seperti festival/ konser, perayaan tradisional/ kebudayaan, kegiatan olah raga, pasar rakyat/pameran produk unggulan daerah, pameran/ expo, kegiatan sosial, acara keagamaan dan pelatihan/ workshop.
2. b.kegiatan regional merupakan aktivitas atau acara yang mencakup beberapa wilayah dalam satu daerah atau kawasan tertentu, seperti provinsi, kabupaten, atau beberapa kota yang berdekatan dan kegiatan 1n1 melibatkan kerja sama antara berbagai pihak seperti festival/konser antar daerah, perayaan tradisional/ kebudayaan, kegiatan olah raga, pasar rakyat/pameran produk unggulan daerah, pameran/ expo, kegiatan sosial, acara keagamaan, pelatihan/ workshop dan rapat koordinasi regional.
3. c.kegiatan nasional merupakan aktivitas atau acara yang mencakup seluruh wilayah yang melibatkan partisipasi masyarakat atau pihak dari berbagai daerah, seperti festival/konser nasional, perayaan tradisional/ kebudayaan nasional, kegiatan olahraga nasional, pasar rakyat/pameran produk unggulan nasional, pameran/ expo nasional, kegiatan sosial nasional,acara keagamaan/ perayaan hari besar nasional, pelatihan/ workshop, kongres/musyawarah nasional (munas), pemilihan umum (pemilu), lomba/ kompetisi nasional dan program gerakan nasional.
4. d.kegiatan internasional merupakan aktivitas atau acara yang melibatkan partisipasi berbagai negara, baik dalam bentuk kerja sama, kompetisi, ataupun pertemuan seperti festival/konser internasional, perayaan tradisional/ kebudayaan internasional, kegiatan olah raga internasional, pameran/ expo internasional, pelatihan/ workshop,kongres/musyawarah internasional dan lomba/ kompetisi internasional.
(3)Parkir yang dilakukan dengan mekanisme parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Dinas yang dilaksanakan oleh juru parkir insidental di lapangan.

Pasal 7

( 1) Besaran pemungutan retribusi parkir berdasarkan hasil survei potensi pendapatan parkir.

(2)Survei potensi pendapatan parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan konsultan atau akademisi yang berkompeten dibidang perparkiran.
(3)Bagi hasil/Imbal Jasa penerimaan retribusi dari potensi pendapatan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

BAB IV

PENETAPANBESARANRETRIBUSI DANBAGIHASIL/IMBALJASA

Pasal 6

Pemungutan Retribusi parkir yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan sistem zonasi yang dalam pelaksanannya sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

BAB III

KERJA SAMA

Pasal 5

( 1) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh dinas dan Perangkat Daerah pengguna aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) pembayaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

(2)Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
(5)Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(6)Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
(3)Pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui mekanisme kerja sama daerah.
(4)Mekanisme kerja sama daerah dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Dalam hal Pihak ketiga tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
(2)Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 9

(1)Dinas dapat menerbitkan STRDjika:
1. a.retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
2. b.wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
(2)Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) setiap bulan sejak saat terutangnya retribusi.

BAB VI

PENAGIHANRETRIBUSI

Pasal 8

(1)Pihak ketiga membayar retribusi berdasarkan surat ketetapan retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berjalan.
(3)Retribusi parkir insidental dibayarkan dan disetorkan paling lambat 1 x 24 jam kecuali hari libur.
(4)Pembayaran Retribusi disetorkan ke rekening kas umum daerah sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melebihi jatuh tempo pembayaran retribusi akan dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) per bulan.
(5)Pihak ketiga melakukan pembayaran hasil pemungutan retribusi parkir sebesar 100% (seratus persen) atau bruto ke rekening kas umum daerah sesuai ketetapan retribusi. BABV PEMBAYARANDANPENYETORAN
1. a.paling rendah 20% (dua puluh per seratus) bagi pemerintah daerah; dan
2. b.paling tinggi 80% (delapan puluh per seratus) bagi pihak ketiga.
(4)Bagi hasil/Imbal Jasa penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada pihak ketiga melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
(2)Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…