DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Cilacap Yang Meliputi Ketentuan Pasal 5 diubah, Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A, Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, Ketentuan Pasal 21 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka pemerintah daerah perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik dengan hati nurani dan tanggung jawab tinggi dengan sasaran kepuasan warga negara/ masyarakat;
b.bahwa salah satu bentuk pelayanan pemerintah daerah untuk mewujudkan good and clean governance dalam bidang perhubungan kepada masyarakat adalah mewujudkan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas agar bisa mendukung kelancaran aktivitas masyarakat guna memacu perekonomian;
c.bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dan berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat

(1)Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
1. d.bahwa sehubungan adanya perubahan kebijakan terkait beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, maka Peraturan Bupati Cilacap dimaksud perlu untuk diubah dan disesuaikan;
2. e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Cilacap; BUPATI CILACAP, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN CILACAP PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 9 TAHUN 2025 TENT ANG BUPATI CILACAP PROVINS! JAWA TENGAH "' PERATURANBUPATI TENTANGPERUBAHANATAS PERATURAN BUPATICILACAPNOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANGPETUNJUK PELAKSANAANPENYELENGGARAANANALISIS DAMPAK LALU LINTASDI KABUPATENCILACAP. MEMUTUSKAN:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6642);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 157); Menetapkan Mengingat

Pasal 5

(1)Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib dilakukan ANDALALINsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
1. a.Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
2. b.Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
3. c.Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
(2)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
2. b.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
3. c.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.
(3)Pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dibawah kriteria minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan menyampaikan Kajian Teknis Lalu Lintas.
(4)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum; dan/atau
3. c.pembatalan persetujuan hasil ANDALALINdan/atau perizinan berusaha.
(5)Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing- masing 30 (tiga puluh) hari kalender;
(6)Dalam hal setiap orang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/ atau penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender;
(7)Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/ atau penghentian sementara pelayanan umum, setiap orang yang tidak

1.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63 Tahun 2023) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pemberian persetujuan berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1), untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas tinggi diberikan setelah mendapat rekomendasi teknis oleh Tim Evaluasi Penilai dan dapat melibatkan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Daerah.

4.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Persetujuan hasil ANDALALINsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
(2)Dalam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil ANDALALINkepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap setelah mendapat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1)Pemenuhan Kajian Teknik Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.Gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan meliputi:
2. b.Penyampaian manajemen dan rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan pada area pembangunan atau pengembangan.
(2)Gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
2. b.peta lokasi dan gambar tata letak bangunan (site plan) dan/ atau detail engineering design (DED)bangunan;
3. c.bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
4. d.foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
5. e.penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan.
  1. 2.Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut: melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi pembatalan persetujuan hasil ANDALALIN dan/atau perizinan berusaha. BERITADAERAHKABUPATENCILACAPTAHUN2025 NOMOR 9 SOJO Diundangkan di Cilacap pada tanggal 2 5 FEB 2025 Pj. SEKRETARISDAERAH KABU ATENCILACAP, Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 18 FEB 20~~ Pj. BUPATICILACAP, MOHAM~IRWANTO Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
(2)Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi; dan
2. b.menilai kelayakan rekomendasi teknis yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi. (3} Untuk mendapatkan rekomendasi teknis Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara. No. Jenis Rencana Pembangunan Ukuran Minimal Kategori Bangkitan Lalu Lintas
  1. 1.Pusat Kegiatan
3. a.Kegiatan perdagangan Di atas 3000 m2 luas Bangkitan Tinggi dan perbelanjaan lantai bangunan (Dokumen Andalalin) 1001 m2 s.d 3000 m2 Bangkitan Sedang luas lantai bangunan (Rekomendasi Teknis) 500 m? s.d 1000 m2 luas Bangkitan Rendah lantai bangunan (Standar Teknis)
4. b.Kegiatan perkantoran Di atas 10.000 m2 luas Bangkitan Tinggi lantai bangunan (Dokumen Andalalin) 4.001 m2 s.d 10.000 m2 Bangkitan Sedang luas lantai bangunan (Rekomendasi Teknis) 1.000 m2 s.d 4000 m2 Bangkitan Rendah luas lan tai bangunan (Standar Teknis)
5. c.Kegiatan Industri dan Pergudangan 1) Industri Di atas 10.000 m2 luas Bangkitan Tinggi lantai bangunan (Dokumen Andalalin) 5001 m-' s.d. 10.000 m2 Bangkitan Sedang luas lantai bangunan (Rekomendasi Teknis) 2500 m2 s.d. 5000 m2 Bangkitan Rendah luas lantai banzunan (Standar Teknis) 2) Pergudangan Di atas 500.000 m2 luas Bangkitan Tinggi lantai bangunan (Dokumen Andalalin) 170.001 m2 s.d. 500.000 Bangkitan Sedang m2 luas lantai bangunan (Rekomendasi Teknis) 40.000 m2 s.d 170.000 Bangkitan Rendah m21uas lantai bangunan (Standar Teknis)
6. d.Kegiatan Pariwisata 1) Kawasan Pariwisata Wajib Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) 2) Tempat Wisata Di atas 10,0 hektar luas Bangkitan Tinggi lahan (Dokumen Andalalin) 5,0 s.d. 10,0 hektar luas Bangkitan Sedang lahan (Rekomendasi Teknis) 1,0 s.d. 5,0 hektar luas Bangkitan Rendah lahan (Standar Teknis)
7. e.Fasilitas Pendidikan Sekolah / Universitas Di atas 1500 siswa Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) 500 s.d. 1500 siswa Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
8. f.Fasilitas Pelayanan Umum 1) Rumah Sakit Di atas 700 tempat tidur Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) KRITERIA UKURAN WAJIB ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN CILACAP PETUNJUKTENT ANG2023TAHUN LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 9 TAHUN 2025 TENT ANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 63 201 s.d 700 tempat tidur Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) 75 s.d 200 tempat tidur Bangkitan Rendah (Standar Teknis) 2) Bank Di atas 3000 m2 luas Bangkitan Tinggi lantai bangunan (Dokumen Andalalin) 1001 m2 s.d 3000 m2 Bangkitan Sedang luas lantai bangunan (Rekomendasi Teknis) 500 m2 s.d 1000 m2 luas Bangkitan Rendah lantai bangunan (Standar Teknis)
  1. 2.Perumahan dan Permukiman
9. a.Perumahan dan Permukiman 1) Perumahan Di atas 1000 unit Bangkitan Tinggi Sederhana (Dokumen Andalalin) 401 s.d 1000 unit Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) 150 s.d. 400 unit Bangkitan Rendah (Standar Teknis) 2) Perumahan Di atas 500 unit Bangkitan Tinggi menengah-atas / (Dokumen Andalalin) Townhouse/ Cluster 301 s.d. 500 unit Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) 100 s.d. 300 unit Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
10. b.Rumah Susun dan Apartemen 1) Rum ah Su sun Di atas 800 unit Bangkitan Sedang Sederhana (Rekomendasi Teknisl 150 s.d 800 unit Bangkitan Rendah (Standar Teknis) 2) Apartemen Di atas 500 unit Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) 301 s.d. 500 unit Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) 50 s.d. 300 unit Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
  1. 3.Infrastruktur
11. a.Akses ke dan dari jalan Wajib Bangkitan Tinggi tol (Dokumen Andalalin)
12. b.Pelabuhan 1) Pelabuhan Utama Wajib (melayani kegiatan Bangkitan Tinggi angkutan laut dalam (Dokumen Andalalin) negeri dan internasional) 2) Pelabuhan Wajib (melayani kegiatan Bangkitan Tinggi Pengumpul angkutan laut dalam (Dokumen Andalalin) negeri denganjangkauan pelayanan antarprovinsi) 3) Pelabuhan Wajib (melayani kegiatan Bangkitan Sedang Pengumpan Regional angkutan laut dalam (Rekomendasi Teknis) negeri denganjangkauan pelayanan dalam provinsi) 4) Pelabuhan Wajib (melayani kegiatan Bangkitan Sedang Pengumpan Lokal angkutan laut dalam (Rekomendasi Teknis) negeri denganjangkauan pelayanan dalam kabupaten /kota) 5) Pelabuhan Khusus Luas Lah an di atas Bangkitan Tinggi 100.000 m2 (Dokumen Andalalin) Luas lahan 50.001 m2 Bangkitan Sedang s.d. 100.000 m2 (Rekomendasi Teknisl Luas Lah an di bawah Bangkitan Rendah 50.000 m2 (Standar Teknis) 6) Pelabuhan Sungai, Penyeberangan Lintas Bangkitan Tinggi Dan au dan Propinsi dan/atau (Dokumen Andalalin) Penyeberangan antarnegara Penyeberangan Lintas Bangkitan Sedang Kabupaten I Kota (Rekomendasi Teknis) Penyeberangan Lintas Bangkitan Rendah dalam Kabupaten/Kota (Standar Teknis)
13. c.Bandar Udara 1) Bandar Udara Wajib ~ 5 juta orang Bangkitan Tinggi Pengumpul Skala pertahun (Dokumen Andalalin Pelavanan Primer 2) Bandar Udara Wajib ~ 1 juta orang s.d s Bangkitan Tinggi Pengumpul Skala 5 juta orang pertahun (Dokumen Andalalin Pelavanan Sekunder 3) Bandar Udara Wajib ~ 500 ribu orang Bangkitan Sedang Pengumpul Skala s.d. s 1 juta orang (Rekomendasi Teknis) Pelayanan Tersier pertahun 4) Bandar Udara Wajib Bangkitan Rendah Pengumpan (Spoke) (Standar)
14. d.Terminal 1) Terminal Penumpang Wajib ((melayani hingga Bangkitan Tinggi Tipe A kendaraan pen um pang (Dokumen Andalalin umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas an tar negara)) 2) Terminal Pen um pang Wajib (melayani hingga Bangkitan Sedang Tipe B kendaraan pen um pang (Rekomendasi Teknis) umum untuk angkutan an tar kota dalam propinasi (AKDP) dan anzkutan kota (AK)) 3) Terminal Pen um pang Wajib (melayani Bangkitan Rendah Tipe C kendaraan pen um pang (Standar) umum untuk angkutan pedesaan (ADES)) 4) Terminal Angkutan Wajib Bangkitan Tinggi Barang (Dokumen Andalalin 5) Terminal Peti Kemas Wajib Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin
15. e.Stasiun Kereta 1) Stasiun Kereta Api Wajib Bangkitan Tinggi Kelas Besar (Dokumen Andalalin 2) Stasiun Kereta Api Wajib Bangkitan Sedang Kelas Sedang (Rekomendasi Teknis) 3) Stasiun Kereta Api Wajib Bangkitan Rendah Kelas Kecil (Standar)
16. f.Pool Kendaraan Wajib Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
17. g.Fasilitas Parkir untuk Di atas 300 SRP Bangkitan Tinggi Umum (Dokumen Andalalin 100 s.d 300 SRP Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
  1. 4.Pusat Kegiatan/Pemukiman/Infrastruktur lainnya:
18. a.Stasiun Pengisian Bahan Di atas 5 dispenser Bangkitan Tinggi Bakar (Dokumen Andalalin) 3 s.d. 6 dispenser Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) 1 s.d. 2 dispenser Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
19. b.Hotel Di atas 300 kamar Bangkitan Tinggi {Dokumen Andalalin) 121 s.d. 300 kamar Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) 75 s.d. 120 kamar Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
20. c.Gedung Pertemuan D atas 3.000 m2 luas Bangkitan Tinggi lantai banzunan (Dokumen Andalalin) 1.000 m2 s.d. 3.000 m2 Bangkitan Sedang luas lantai banzunan (Rekomendasi Teknis)
21. d.Restaurant Diatas 300 tern pat Bangkitan Sedang duduk {RekomendasiTeknis) 100 s.d. 300 temp at Bangkitan Rendah duduk (Standar Teknis)
22. e.Fasilitas Olahraga (indoor Diatas 20.000 m2 luas Bangkitan Tinggi atau outdoor) lantai bangunan (Dokumen Andalalin) 5.001 m? s.d. 20.000 m2 Bangkitan Sedang luas lantai bangunan {Rekomendasi Teknis) 1.000 m2 s.d 5.000 m2 Bangkitan Rendah luas lantai bangunan (Standar Teknis)
23. f.Kawasan TOD (Transit Wajib Bangkitan Tinggi Oriented Development) {Dokumen Andalalin)
24. g.Asrama Di atas 700 kamar Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) 150 s.d. 700 kamar Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
25. h.Ruko Di atas 5.000 m2 luas Bangkitan Sedang lantai banzunan (Rekomendasi Teknis) 2.000 m2 s.d. 5.000 m2 Bangkitan Rendah luas lantai bangunan (Standar Teknis)
26. i.Jalan Layang (flyover) Wajib Bangkitan Tinggi {Dokumen Andalalinl
27. j.Lintas Bawah Wajib Bangkitan Tinggi (underpass) (Dokumen Andalalin)
28. k.Terowongan (tunnel) Wajib Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalinl
  1. 1.Jembatan Wajib Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
29. m.Rest Area 1) Rest Area Tipe A Wajib Bangkitan Tinggi {Dokumen Andalalin) 2) Rest Area Tipe B Wajib Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) 3) Rest Area Tipe C Wajib Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
30. n.Kegiatan yang apabila Wajib Bangkitan Tinggi tern ya ta diperhitungkan (Dokumen Andalalin) telah menimbulkan 1500 perjalanan (kendaraan) baru pad a jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata diatas 10.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada ialan yang dipenzaruhi Pj.BUPATICILACAP, MOHA~IRWANTO oleh adanya bangunan a tau permukiman atau infrastruktur yang dibangun a tau dikernbangkan.
31. o.Kegiatan yang apabila Wajib Bangkitan Sedang tern ya ta diperhitungkan (Rekomendasi Teknis) telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pad a jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 3000 - 4000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan a tau permukiman a tau infrastruktur yang di ban gun a tau dikembangkan.
32. p.Kegiatan yang apabila Bangkitan Rendah tern ya ta diperhitungkan (Standar Teknis) telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pad a jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun a tau dikembanzkan.
33. q.Pembangunan pusat Kajian Teknis Lalu kegiatan, permukiman Lintas dan infrastruktur dibawah ukuran kriteria wajib analisis dampak lalu lintas
  1. 1.Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubemur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
  2. 2.Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/ pembangun yaitu PT. (diisi nama perusahaan pengembang/ pembangun) berencana akan mengembangkan/ membangun (diisi nama objek yang akari dikembangkan/ dibangun) yang terletak di Jalan ... (diisi nama jalan/ RT-RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kata) yang merupakan jalan nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota.
  3. 3.Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan ANDALALINpengembangan / pembangunan .. .. .. ( diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun)
  4. 4.Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut:
34. a.Permohonan Persetujuan Andalalin; CILACAP .............. , 20 . Kepada: Yth. BUPATICILACAP Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap di -Permohonan Persetujuan ANDALALIN (KOP SURAT PERUSAHAAN/ INSTANSI) Nomor Sifat Lampiran Perihal A. Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Tinggi LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR TAHUN 2025 TENT ANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2023 TENT ANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN CILACAP Tembusan:
  1. 1.Bupati Cilacap;
  2. 2.Kepala DPMPfSP Kabupaten Cilacap. Nama Pemohon Tanda tangan dan stempel Pernohon
35. b.Bukti Kepernilikan atau Penguasaan Lahan;
36. c.Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/ atau Izin Pemanfaatan Ruang;
37. d.Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DED Bangunan yang Diusulkan;
38. e.Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
39. f.Dokumen Hasil ANDALALINpengembangan / pembangunan ... yang dikerjakan oleh Konsultan Pf./CV. ... (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
  1. 5.Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
40. a.Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
41. b.Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
42. c.Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/ atau Izin Pemanfaatan Ruang;
43. d.Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DED Bangunan yang Diusulkan;
44. e.Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan pembangunan dibangun)
  1. 4.Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut: ( diisi nama objek yang akan dikembangkan/
  2. 1.Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
  3. 2.Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/ pembangun yaitu PT. (diisi nama perusahaan pengembang/ pembangun) berencana akan mengembangkan/ membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun) yang terletak di Jalan ... (diisi nama jalan/ RT-RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota) yang merupakan jalan nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota.
  4. 3.Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pengembangan / CILA CAP .............. , 20 . Kepada: Yth. BUPATICILACAP Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap di -Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (KOPSURATPERUSAHAAN/ INSTANSI) Nornor Sifat Lampiran Perihal B. Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Sedang Tembusan:
  5. 1.Bupati Cilacap;
  6. 2.Kepala DPMPTSPKabupaten Cilacap. Nama Pemohon Tanda tangan dan stempel Pernohon
45. f.Dokumen Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pengembangan / pembangunan ... yang dikerjakan oleh Konsultan PT./ CV.... ( diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
  1. 5.Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
  2. 1.Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
  3. 2.Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/ pembangun yaitu PT. (diisi nama perusahaan pengembang/ pembangun) berencana akan mengembangkan/ membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di Jalan ... (diisi nama jalan/ RT-RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota) yang merupakan jalan nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota.
  4. 3.Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pengembangan / pembangunan . . . . . . ( diisi nama objek yang akari dikembangkan/ dibangun)
  5. 4.Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
46. a.Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
47. b.Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
48. c.Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/ atau Izin Pemanfaatan Ruang;
49. d.Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DED Bangunan yang Diusulkan;
50. e.Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan. CILA CAP .............. , 20 . Kepada: Yth. BUPATICILACAP Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap di -Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (KOPSURATPERUSAHAAN/ INSTANSI) Nomor Sifat Lampiran Perihal C. Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Rendah Pj.BUPATI CILACAP, MOHAMA~RWANTO Tembusa:
  1. 1.Bupati Cilacap;
  2. 2.Kepala DPMPTSPKabupaten Cilacap. Nama Pemohon Tanda tangan dan stempel Pernohon
  3. 5.Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. (Nama Lengkap) Tanda tangan dan stempel Perusahaan /lnstansi MeteraiRp. 10.000,- ................ , 20 . Pengembang/ Pembangun Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku . Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Pengembang atau Pembangun/ Pemerintah/ BUMN/ Lembaga/ Swasta/ Perorangan) , bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN),Nomor: . tanggal .. bulan tahun 20 tentang , dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:
  4. 1.. . 2 .
  5. 3.dst Jabatan Alamat Saya yang bertandatangan di bawah ini, Nama . SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN Nomor: . (KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI) A. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Tinggi PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025NO MOR TENT ANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2023 TENT ANG PETUNJUK LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CILACAP (N ama Lengkap) Tanda tangan dan stempel Perusahaan / Instansi Meterai Rp. 10. 000, - ................ , 20 . Pengembang/ Pembangun Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku . Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Pengembang atau Pembangun/ Pemeriniah/ BUMN/ Lembaga/ Swasta/ Perorangan) , bahwa berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas, Nomor: ......... tanggal .. bulan tahun 20 tentang dan Dokumen Rekomendasi Teknis Kegiatan .................. , dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:
  6. 1... . 2 .
  7. 3.dst Nama Jabatan Alamat Saya yang bertandatangan di bawah ini, SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN Nomor: . (KOP SURAT PERUSAHAAN/ INSTANSI) B. Format Surat Pemyataan Kesanggupan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Sedang Pj.BUPATI CILACAP, MOHAMA~IRWANTO (Nama Lengkap) Tanda tangan dan stempel Perusahaan / lnstansi Meterai Rp. 10.000,- ................ , 20 . Pengembang/ Pembangun Demikian Surat Pemyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku . Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Pengembangatau Pembangun/ Pemeriniah/ BUMN/ Lembaga/ Swasta/ Perorangan) , bahwa berdasarkan Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas, Nomor : tanggal .. bulan tahun 20 tentang dan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Kegiatan , dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:
  8. 1.. . 2 .
  9. 3.dst Nama Jabatan Alamat Saya yang bertandatangan di bawah ini, SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN Nomor: . (KOP SURAT PERUSAHAAN/ INSTANSI) C. Format Surat Pemyataan Kesanggupan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Rendah

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…