DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Rencana Ken.a Pemerintah Daerah Tahun 2026. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi: a. Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA/PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026; dan b. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tchun 2026. Perbup ini mengatur sistematika RKPD, Pelaksaan RKPD, dan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan RKPD, serta Perubahan RKPD

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Ken.a Pemerintah Daerah Tahun 2026. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah d_iubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pene tapan Peratu ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
3.Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcmesia Nomor 7044); \'
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Taliun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturari Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunari Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah haerah, dan Rencarla Keria Pemedntah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tchun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keria Ptherintah Daenin Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor9);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Ncmor 4, Tamhahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 70) ;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
13.Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83); \
14.Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAII TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati cirebon.
4.Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disin8kat Bapperida adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan lnovasi Daerah Kabupaten Cirebon.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanj.a Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan D ewan Perwa]alan Rakyat Daerah d alam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa jabatan Kepala Daerah.
8.Rencana Keria Pemerintah yang selanjutnya disinghat RKP adalah dokumen perencanaan pemerintah yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kelja Pemerintah Daerah (RKPD).
9.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Keria Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RE
10.Rencana Kelja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk perinde 1 (satu) tahun.
12.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana keria dan anggaran Satuan Kelja Perangkat Daerah. 13.Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
14.Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang Iebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang Iebih pendek dari tujuan.
15.Prograln adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16.Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas/1ayanan kegiatan dalaln pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
17.Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud. 18.Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dan- beberapa kegiatan dalam satu program.
19.Dalnpak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.
20.Kineria adalah capa±an Keluarari/Hasil/Darrlpak dari kegiatan / program / sasaran sehubu ngan d engan penggunaan sumber daya pembangunan.
21.Indikator Kinelja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinelja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dan danpak.
22.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. \
23.Indikator Kinelja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinelja yang menggambarkan ke berhasilan penyelenggaraan su atu u ru sam pemerintahan.
24.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. BAB 11 KEDUDURAN

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
(2)RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran RPD untuk waktu pelaksanaan Tahun 2026.
(3)RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RKP Tahun 2026, Program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan RKPD provinsi.
(4)RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi:
1. a.Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA/PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026; dan
2. b.Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tchun 2026.

BAB ILL

SISTEMATIRA RKPD

Pasal 3

(1)RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
1. a.Bab I pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPD lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen;
2. b.Bab 11 gambaran umum kondisi daerah, memuat kondisi umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan realisasi RPD, serta permasalahan pembangunan daerah ;
3. c.Bab Ill rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
4. d.Bah IV sasaran dan prioritas pembangiman daerah, memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2026 ; ' fr
5. e.Bab V rencana kelja dan pendanaan daerah, memuat rencana program dan keedatan prioritas daerah Taliun 2026 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunari, kedudukan tahun rencana dan capaian kinelja yang direncanakan dalam RPD;
6. f.Bab VI kinelja penyelenggaraan pemerintahan daerah, memuat indikator Kinelja Tahun 2026;
  1. 9.Bab VII penutup.
(2)Uraian secara rinci RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalaln Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN RKPD

Pasal 4

(1)RKPD Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pemb angunan daerah, rencana kelja yang terukur beserta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi magrakat.
(2)Rencana kelja yang terukur sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1 ) beserta pendanaannya dapat bersumber dari:
1. a.APBD;
2. b.APBD Provinsi;
3. c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. d.Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
5. e.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Dunia Usaha.

Pasal 5

{1} Bupati melakLikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026.

(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan Renja;
2. b.pelaksanaan Renja; dan
3. c.Hasil capaian Renja.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja sebagaimaria dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengendalian dart evaluasi sehagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) meliputi:
1. a.Program dan/atau kegiatan dan/atau Sub Kegiatan Pembangunan Daerah ;
2. b.target dan capaian Indikator Kinelja 'I\ijuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ;
3. c.target dan capaian Indikator dan/atau Kegiatan dan/atau Pembangunan Daerah ;
4. d.target dan capaian Indikator SPM;
5. e.target dan capaian IKK; dan
6. f.target dan capaian Indikator TPB. Kinelja Program Sub Kegiatan
(5)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan didukung aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinelja untuk monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinelja Hasil, Dampak dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dan Kinelja daerah.
(6)Perangkat Daerah membuat laporan Kineria triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kelja dan anggaran yang berisi uralan tentang Keluarari kegiatan dan indikator Hasil masing-masing Program, indikator capaian sasaran Perangkat Daerah. (7} Laporan Kineria menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
(8)haporan Kinelja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhimya triwulan yang bersangkutan.

BAB VI

PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

(1)Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila Hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berialali menunjukkarl adarrya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :
1. a.perkembangan yang tidak sesual dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana Program dan kegiatan prioritas daerah;
2. b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun beq.alan;
3. c.keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;
4. d.pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapu sam kegiatan , penambahan kegiatan baru / kegiatan altematif, penambahan atau pengLirangan target Kinelja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
(2)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. RE

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada RKPD Tahun 2026 merupakan Hasil penyesualan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri khususnya yang mengatur Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dituangkan dalam Rancangan Akhir RPD Tahun 2025-2026 dan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

BAB VIII

IIRETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlarfu pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuirrya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. Ditetapkan di Sumber pada tanggal 9 Juli 2025 BUPATI CIREB0N, ITD IMRON LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 BABI PENDAHULUAN Pembangunan merupakan proses transformasi menuju tatanan kehidupan yang lebih baik dengan melibatkan atau memanfaatkan seluruh sumber daya daerah. Pembangunan daerah diselenggarakan melalui implementasi berbagai kebijakan menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai tujuan yang multi dimensi, kesejahteraan diwujudkan dalam aspek ekonomi yang bersejajaran dengan aspek sosial, budaya, kemanusiaan, dan lingkungan hidup secara keberlaniutan. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih baik secara efektif dan efisien maka pembangunan direncanakan dengan memerhatikan berbagai kaidah, baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan. Selanjutnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1.Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3.Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4.Perencanaan pembangunan Daerah mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Daerah;
5.Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6.Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif[ efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan dapat membangun framework manajemen risiko, mengidentifikasi, mengantisipasi dan mengelola ketidakpastian yang akan terjadi dimasa depan. Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko Organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah dan mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah. Dalam melakukan manajemen Risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko. Namun setelah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi /mpacf atau probabi./i.fy atau mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi. Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara salah satunya adalah penentuan strategi penanganan yang terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko. Manajemen risiko di Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon djlaksanakan sebelum penyusunan RKPD Tahun 2026, yang penyusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. BUPATI CIREBON, ITD IMRON dapat membangun framework manajemen risikoL mengidentifikasit mengantisipasi dan mengelola ketidakpastian yang akan terjadi dimasa depan. Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko Organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah dan mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah. Dalam melakukan manajemen Risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko. Namun setelah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi /mpacf atau probab/.//.fy atau mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi. Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara salah satunya adalah penentuan strategi penanganan yang terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko. Manajemen risiko dj Pemerintah Daerah Kabupaten Cjrebon djlaksanakan sebelum penyusunan RKPD Tahun 2026, yang penyusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. BUPATI CIREBON, TrD IMRON i; IzE r` ii i! ®09 ii;i a a a-0 a®0tD§+?®a iII? 8§:LO i LO !i q iLILaLi ii:i d iEifI:iii?gg!!iici:g! ~ iijii§i3 g a) ad:=a) !=!i=!!: : a 8 =i I-8 £j-§ aiIll§i 9 :gig I cO ± cO §ii! I, 8a?C,Le 0=-5aS! i§ ta iCV I<II=i iiii! h iiii ® !iii§ Ln = a § a ±ES i A: § £ ® =a I, aI 11 h Ii ii =8 gg == i a a a-:C, 8 9 0 i P = 8 a == a a810 ha I iiE ! =I i ur, ii ¢ ii=ii If!a ca ici€I:;ii?ggi!i!.iig! I, i!i-I-:5i: E! = cO a:i !=ii=!I: : a 8•0f€-§ ai:ia 8 gii8 I cO I cO ELL,i!! a' 8:?aro 0i.§§§ ig tD E8N I<II=i iiii£ h. a !Eii§ Ln + J= = a) I) :£g€ i!ii O Ill! rI aI

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. 5 Jc,L1 Ditetapkan di Sumber pada tanggal 9 Juli 2025 BUPATI CIREBON, ITD IMRON ( rfu

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

BAB VIII

IIRETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1.Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3.Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4.Perencanaan pembangunan Daerah mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Daerah;
5.Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6.Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif[ efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan dapat membangun framework manajemen risiko, mengidentifikasi, mengantisipasi dan mengelola ketidakpastian yang akan terjadi dimasa depan. Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko Organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah dan mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah. Dalam melakukan manajemen Risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko. Namun setelah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi /mpacf atau probabi./i.fy atau mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi. Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara salah satunya adalah penentuan strategi penanganan yang terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko. Manajemen risiko di Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon djlaksanakan sebelum penyusunan RKPD Tahun 2026, yang penyusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. BUPATI CIREBON, ITD IMRON dapat membangun framework manajemen risikoL mengidentifikasit mengantisipasi dan mengelola ketidakpastian yang akan terjadi dimasa depan. Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko Organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah dan mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah. Dalam melakukan manajemen Risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko. Namun setelah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi /mpacf atau probab/.//.fy atau mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi. Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara salah satunya adalah penentuan strategi penanganan yang terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko. Manajemen risiko dj Pemerintah Daerah Kabupaten Cjrebon djlaksanakan sebelum penyusunan RKPD Tahun 2026, yang penyusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. BUPATI CIREBON, TrD IMRON i; IzE r` ii i! ®09 ii;i a a a-0 a®0tD§+?®a iII? 8§:LO i LO !i q iLILaLi ii:i d iEifI:iii?gg!!iici:g! ~ iijii§i3 g a) ad:=a) !=!i=!!: : a 8 =i I-8 £j-§ aiIll§i 9 :gig I cO ± cO §ii! I, 8a?C,Le 0=-5aS! i§ ta iCV I<II=i iiii! h iiii ® !iii§ Ln = a § a ±ES i A: § £ ® =a I, aI 11 h Ii ii =8 gg == i a a a-:C, 8 9 0 i P = 8 a == a a810 ha I iiE ! =I i ur, ii ¢ ii=ii If!a ca ici€I:;ii?ggi!i!.iig! I, i!i-I-:5i: E! = cO a:i !=ii=!I: : a 8•0f€-§ ai:ia 8 gii8 I cO I cO ELL,i!! a' 8:?aro 0i.§§§ ig tD E8N I<II=i iiii£ h. a !Eii§ Ln + J= = a) I) :£g€ i!ii O Ill! rI aI

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…