DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Pendirian, Perubaharl, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta. Ruang lingkup pendirian, perubahan, penggabungan, dan penutupan program atau satuan pendidikan anak usia dini swasta meliputi: a. subjek; b.persyaratan; c. prosedur; dan d. penerbitan izin

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjawab partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta, serta dalam rang,ka menjamin standar mutu layanan, perlindungan anak dari potensi risiko, dan penciptaan lingkungan belajar yang aman sesuai dinanika sosial;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pe ndid ikan Nas io nal yang se c ara eksp li s it menyebutkan Pendidikari Anak Usia Dini sebagai salah satu jenjang pendidikan dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan, serta Pasal 53 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang pendirian satuan pendidikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian, Perubaharl, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja men].adi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6.Peraturan Pre siden Nomor 60 Tahun 2 013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
10.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahari Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
12.Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fulngsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131); MEMUTUSRAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati cirebon.
4.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Cirebon.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pr6ses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7.Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, tlsia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
8.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9.Pendirian satuan pendidikan anak usia dini adalah proses atau cara mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
10.Satuan PAUD swasta adalah satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui badan penyelenggara yang berbentuk Yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum.
11.Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
12.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
13.Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
14.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sainpai dengan usia 4 (empat) tahun.
15.Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang -selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/ atau kesejahteraan sosial.
16.Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
17.Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
18.Badan penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
19.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
20.Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak yang selanjutnya disingkat STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta semi.
21.Standar lsi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak yang meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema.
22.Standar Proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.
23.Standar Penilaian adalah kriteria tentang penilaiari proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak.
24.Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
25.Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang p e rsyaratan p e ndukung pe nye le n ggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal. 2 6. Standar Pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD.
27.Standar Pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD. BAB 11 MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

a.dasar hukum pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan program atau satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; dan
b.pedoman dan acuan dalam melaksanakan pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan program atau satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
b.memudahkan dalam pembinaan dan pengembangan program atau satuan pendidikan;
c.menjamin kepastian mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
d.meningkatkan mutu penyelenggaraan program atau satuan pendidikan;
e.memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
f.menjamin pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan program atau satuan pendidikan dapat dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi; dan
1. 9.menjamin penyelenggaraan satuan pendidikan secara efisien dan efektif.

BAB ILL

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
1. a.pendirian, perubahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini swasta;
2. b.evaluasi penyelenggaraan.
(2)Ruang lingkup pendirian, perubahan, penggabungan, dan penutupan program atau satuan pendidikan anak usia dini swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.subjek; b.persyaratan;
2. c.prosedur; dan
3. d.penerbitan izin.

BAB IV

TATA CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA

Pasal 5

(1)Satuan pendidikan anak usia dini swasta dapat didirikan oleh:
1. a.orang perseorangan; b.kelompok orang; atau
2. c.badan hukum.
(2)Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a merupakan Warga Negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
(4)Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Pasal 6

(1)Persyaratan pendirian TK swasta terdiri atas:
1. a.persyaratan administratif; dan
2. b.persyaratan teknis.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a.surat permohonan pendirian TK swasta ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan c.q. Kepala Bidang PAUD;
1. b.fotokopi identitas pendiri;
2. c.surat keterangan domisili dari kepala desa/1urah setempat; dan
3. d.susunan pengurus dan rincian tugasnya.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.hasil penilaian kelayakan oleh Dinas Pendidikan; b.Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan, paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
2. c.Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK swasta paling lama 3 (tiga) tahun, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a.dokumen hak milik, sewa atau pinjaman pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK swasta yang sah atas nana pendiri dengan luas minimal 300 (tiga ratus) meter persegi untuk TK swasta yang didirikan oleh selain Pemerintah Daerah; b.fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas mama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
1. c.data mengenai perkiraan pembiayaan dana jaminan operasional sekolah/lembaga selama 1 (satu) tahun sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kelangsungan TK swasta paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran; d.data. mengenai jumlah penduduk anak usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun pada desa/kelurahan tempat yang akan didirikan TK swasta, radius jarak 1 (satu) kilometer dengan satuan pendidikan anak usia dini sejenisnya serta daya tampung peserta didik; e.apabila terdapat satuan pendidikan anak usia dini yang lokasinya berada di 1 (satu) desa/kelurahan yang sama, maka harus melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari satuan pendidikan anak usia dini yang sudah berdiri sebelumnya; f.data mengenai jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  1. 9.kondisi lokasi yang akan didirikan TK swasta harus:
  2. 1.tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, 1imbah pabrik/industri, di bawah saluran utama tegangan tinggi (sutet) karena dapat me mb ah ayakan d an men gganggu I kesehatan serta keramaian/hiburan yang dapat me ngganggu aktivitas b e laj ar , se kurang- kurangnya 500 (lima ratus) meter; dan
  3. 2.dekat dengan pemukiman penduduk dengan jumlah anak usia dini sesuai kapasitas yang direncanakan.
(5)Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf b, paling sedikit memuat:
1. a.pendahuluan, meliputi:
  1. 1.tatar belakang;
  2. 2.dasar hukum;
  3. 3.maksud dan tujuan. b.kondisi umum sekolah;
2. c.visi, misi dan tujuan sekolah; d.analisa strategis pengembangan sekolah terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dan/ atau standar nasional pendidikan;
3. e.kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
4. f.sasatan usia peserta didik;
  1. 9.pendidik dan tenaga kependidikan;
5. h.sarana dan prasarana;
6. i.struktur organisasi;
7. j.pembiayaan; k.pengelolaan; I. peran serta masyarakat; dan in. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahunan.
(6)Dokumen rencana pencapaian standar pengelolaan dan penyelenggaraan TK swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terdiri atas:
1. a.Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
2. b.Standar Isi;
3. c.Standar Proses;
4. d.Standar Penilaian:
5. e.Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. f.Staridar Sarana dan Prasarana;
  1. 9.Standar Pengelolaan; dan
7. h.Standar Pembiayaan.

Pasal 7

(1)Persyaratan pendirian KB, TPA atau SPS swasta terdiri atas:
1. a.persyaratan administratif; dan
2. b.persyaratan teknis.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.surat permohonan pendirian KB, TPA atau SPS swasta ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan c.q. Kepala Bidang PAUD;
2. b.fotokopi identitas pendiri; c.surat keterangan domisili dari kepala desa/1urah setempat; dan
3. d.susunan pengurus dan rincian tugasnya.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.hasil penilaian kelayakan oleh Dinas Pendidikan; b.Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan, paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun; c.Rencana Pencapaian Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, paling lama 3 (tiga) tahun.
(4)Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a.dokumen hak milik,' sewa atau pinjaman pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB, TPA atau SPS swasta yang sah atas mama pendiri dengan luas minimal 300 (tiga ratus) meter persegi untuk KB, TPA atau SPS yang didirikan oleh selain Pemerintah Daerah; b.fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas mama pendiri atau induk organisasi pendiri disertal surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
1. c.data mengenai perkiraan pembiayaan dana jaminan operasional sekolah/1embaga selama 1 (satu) tahun sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kelangsungan KB, TPA atau SPS swasta paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran; d.data mengenai jumlah penduduk anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun pada desa/kelurahan tempat yang akan didirikan KB, TPA atau SPS swasta,. radius jarak 1 (satu) kilometer dengan satuan pendidikan anak usia dini sejenisnya serta daya tampung peserta didik; e.apabila terdapat satuan pendidikan anak usia dini yang lokasinya berada di 1 (satu) desa/kelurahan yang sama, maka harus melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari satuan pendidikan anak usia dini yang sudah berdiri sebelumnya; f.data mengenai jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 9.kondisi lokasi yang akan didirikan KB, TPA atau SPS swasta harus:
  1. 1.tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, limbah pabrik/industri, di bawah saluran utama tegangan tinggi (sutet) karena dapat me mbahayakan d an me nggan ggu kesehatan serta keramaian/hiburan yang dapat me ngganggu aktivita s be laj ar , se kurang- kurangnya 500 (lima ratus) meter; dan
  2. 2.dekat dengan pemukiman penduduk dengan jumlah anak usia dini sesuai kapasitas yang direncanakan.
(5)Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagqimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat:
1. a.pendahuluan, meliputi: 1.1atar belakang;
  1. 2.dasar hukum;
  2. 3.maksud dan tujuan. b.kondisi umum sekolah;
2. c.visi, misi dan tujuan sekolah; d.analisa strategis pengembangan sekolah terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dan/ atau standar nasional pendidikan;
3. e.kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
4. f.sasaran usia peserta didik;
  1. 9.pendidik dan tenaga kependidikan;
5. h.sarana dan prasarana;
6. i.struktur organisasi;
7. j.pembiayaan; k.pengelolaan;
  1. 1.peran serta masyarakat; dan in. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selaina 5 (lima) tahunan.
(6)Dokumen rencana pencapaian standar pengelolaan dan penyelenggaraan KB, TPA atau SPS swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terdiri atas:
1. a.Standar b.Standar
2. c.Standar d.Standar
3. e.Standar
4. f.Standar
  1. 9.Standar h.Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak; Isi; Proses; Penilaian: Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Sarana dan Prasarana; Pengelolaan; dan Pembiayaan.

Pasal 8

(1)Pendirian satuan PAUD swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(2)Dinas wajib memfasilitasi pendirian satuan PAUD swasta yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pasal 9

Prosedur pendirian satuan PAUD swasta oleh perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum adalah sebagai berikut:

a.Pendiri satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas cq. Kepala Bidang PAUD dengan. melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD.
b.Kepala Dinas menelaah permohonan pendirian satuan PAUD swasta berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. 1.memenuhi kelengkapan administratif, dengan menyertakan: a) surat permohonan pendirian satuan PAUD swasta ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan c.q. Kepala Bidang PAUD; b) surat pengantar permohonan pendirian satuan PAUD swasta dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan ; c) surat rekomendasi dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan; d) fotokopi identitas pendiri; e) surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat; dan f) susunan pengurus dan rincian tugasnya.
2. 2.memenuhi kelengkapan teknis, meliputi: a) dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini yang sah atas nama pendiri dengan luas lahan sesuai dengan persyaratan pendirian; b) fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas mama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; c) data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan satuan pendidikan anak usia dini yang didirikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran; d) data mengenai perimbangan antara jumlah TK, KB, TPA, dan/atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut; e) data mengenai perkiraan jarak TK, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan diantara TK, KB, TPA, dan/atau SPS terdekat; I) data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan per usia yang dilayani; g) data mengenai kondisi lokasi yang akan didirikan satuan pendidikan anak usia dini; h) rencana induk pengembangan satuan pendidikan; i) rencana pencapaian standar pengelolaan dan penyelenggaraan TK, KB, TPA dan/atau SPS yang akan didirikan.

Pasal 10

(1)Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 9 huruf b, Kepala Dinas memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD swasta, paling lama 30 (tiga puluh) hari kelja sejak surat permohonan izin pendirian satuan PAUD swasta diterima oleh Kepala Dinas.
(2)Berdasarkan rekomendasi, Kepala Dinas menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD swasta atau penolakan izin pendirian satuan PAUD swasta, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat rekomendasi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD swasta.
(3)Dalam hal permohonan izin pendirian satuan PAUD swasta direkomendasikan ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon diberikan kesempatan paling cepat 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya surat penolakan izin pendirian satuan PAUD swasta agar yang bersangkutan melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk selanjutnya diajukan kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
(4)Proses untuk memperoleh izin pendirian satuan PAUD swasta meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:
1. a.pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I);
  1. 1.Pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan berlaku untuk 1 (satu) nasa periode tahun pelajaran penerimaan peserta didik baru.
  2. 2.3 (tiga) bulan sebelum memasuki tahun kedua terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan proposal/permohonan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap 11).
  3. 3.Pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) dinyatakan tidak b6rlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/ atau satuan pendidikan termaksud : a) melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/ atau b) tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/ atau c) tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. b.pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap 11);
  4. 1.Pemberian pertimbangan pesetujuan pendirian (izin operasional tahap 11) berlaku untuk 1 (satu) 1okasi dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak keputusan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap 11) ditetapkan.
  5. 2.Pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) dapat in.engajukan penerbitan NPSN (Nomor Pokok Satuan pendidikan Nasional) dan Kode Registrasi Dapodik setelah menerima SK Izin Operasional Tahap 11.
  6. 3.3 (tiga) bulan sebelum memasuki tahun kedua terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap 11) pihak pemrakarsa (badan p e nye lenggara) waj ib me n gaj ukan u sulan proposal / permohonan pemberian persetuj uan pendirian (izin operasional tahap Ill).
  7. 4.Pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap 11) dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud: a) melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan/ atau b) tidak lagi memnuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/ atau c) tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
2. c.pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap Ill) .
  1. 1.Pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap Ill) berlaku untuk 1 (satu) 1okasi dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak keputusan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap Ill) ditetapkan.
  2. 2.3 (tiga) bulan sebelum memasuki tahun keenam terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap Ill) pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) waj ib mengaj ukan kembali usulan proposal / permohonan pemberian persetuj uan pendirian (izin operasional tahap Ill).
  3. 3.Pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap Ill) dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai p e mrakarsa d an / atau. satuan pendidikan termaksud: a) melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/ atau b) tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…