DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Penegerian Taman Kanak-kanak. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. penegerian TK; b. persyaratan dan prosedur penegerian TK; c. kedudukan, tugas dan fungsi; d. susunan organisasi TK; e. uraian tugas organisasi TK; f. tata kerja; 9. pembiayaan; dan h. peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan perubahan status/penegerian TK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

f.Bupati menyampaikan laporan tertulis tentang perubahan status/ penegerian TK kepada Gubernur; 9.Dinas Pendidikan Daerah menyerahkan surat penetapan perubahan penegerian TK kepada pengelola TK pemohon; h.setelah menerima surat penetapan perubahan penegerian, pengelola TK menyerahkan pengelolaan dan aset TK kepada Pemerintah Daerah disertai penandatanganan berita acara penyerahan aset;
i.Dinas memproses usulan penerbitan nomor pokok sekolah nasional baru untuk TK yang telah ditetapkan penegeriannya ke Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
j.dalarn hal Bupati menolak permohonan penegerian TK, maka Dinas menyampaikan surat penolakan kepada pemohon.

(3)Prosedur penegerian TK atas inisiatif Dinas Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Dinas Pendidikan Daerah melakukan studi kelayakan yang meliputi:
  1. 1.identifikasi kebutuhan TK dan jumlah anak usia dini pada daerah tersebut;
  2. 2.verifikasi lapangan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan TK;
2. b.Dinas Pendidikan Daerah bersama unsur masyarakat penyelenggara/ pemerintah de sa mengadakan musyawarah untuk menyepakati penegerian TK;
3. c.Kepala Dinas Pendidikan Daerah mengajukan permohonan perubahan status/penegerian TK kepada Bupati dilengkapi hasil studi kelayakan;
4. d.Bupati membentuk tim verifikasi yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan lnovasi Daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan Perangkat Daerah Teknis Terkait, serta dapat melibatkan Camat atau Kepala Desa/ Lurah setempat;
5. e.Tim verifikasi melakukan studi kelayakan dengan me ngad akan p e nilaian te rhadap ke len gkapan persyaratan administrasi dan teknis;
6. f.berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud huruf e, tim verifikasi memberikan rekomendasi perubahan status/penegerian TK kepada Bupati yang dilampiri dengan rasio belanja pegawai;
  1. 9.Bupati menetapkan perubahan status/penegerian TK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
7. h.Bupati menyampaikan laporan tertulis tentang perubahan status/ penegerian TK kepada Gubernur;
8. i.Dinas Pendidikan Daerah menyampaikan surat penetapan penegerian kepada pengelola TK yang telah ditetapkan penegeriannya;
9. j.setelah menerima surat penetapan perubahan penegerian, pengelola TK menyerahkan pengelolaan dan aset TK kepada Pemerintah Daerah disertai penandatanganan berita acara penyerahan aset;
10. k.Dinas Pendidikan Daerah memproses usulan penerbitan nomor pokok sekolah nasional baru untuk TK yang telah ditetapkan penegeriannya ke Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
  1. 1.dalam hal Bupati menolak permohonan penegerian TK, maka Dinas menyampaikan surat penolakan kepada TK yang diusulkan penegeriannya.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN F`UNGSI

Pasal 7

TK Negeri berkedudukan sebagai TK di lingkungan Dinas Pendidikan yang berada dibawah dan bertanggung I.awab kepada Bupati melalui Kepala Dinas. . Pasal 8 TK Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan PAUD sesuai standar nasional PAUD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

a.standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
b.standar isi;
c.standar proses;
d.standar penilaian;
e.standar pendidik dan tenaga kependidikan;
f.standar sarana dan prasarana;
1. 9.standar pengelolaan; dan
h.standar pembiayaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 TK Negeri menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pendidikan PAUD sesuai dengan standar nasional PAUD;
b.pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berpusat pada anak dalam konteks bermain sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
c.pelaksanaan standar isi tingkat pencapaian perkembangan anak sesuai dengan standar nasional PAUD;
d.pelaksanaan standar proses sesuai dengan standar nasional PAUD ;
e.pelaksanaan pendidikan secara inklusi, dengan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pembelajaran di TK;
f.pelaksanaan penilaian terhadap perkembangan anak sesuai dengan standar nasional PAUD;
1. 9.pengelolaan TK sesuai dengan standar nasional pengelolaan PAUD ;
h.pengelolaan sarana dan prasarana TK; dan
i.pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tan88a TK. BABV SUSUNAN ORGANISASI TK

Pasal 10

(1)Susunan organisasi TK terdiri dari: a.pembina;
1. b.kepala sekolah;
2. c.pendidik;
3. d.pengadministrasian umum.
(2)Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.guru TK; b.guni pendamping; dan
2. c.guru pendamping muda.

BAB VI

URAIAN TUGAS ORGANISASI TK

Pasal 12

Kepala TK merupakan guru yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menyu.sun rencana strategis dan rencana program TK;
b.memberikan pengarahan mengenai tumbuh kembang anak usia dini;
c.melakukan pembinaan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.melakukan pembinaan diktatik, metodik secara umum dan khusus;
e.mengarahkan guru menyusun perencanaan pembelajaran; dan
f.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pendidik pada TK mempunyai tugas sebagai berikut:

a.merencanakan pembelajaran;
b.melaksanakan pembelajaran;
c.menilai hasil pembelajaran;
d.melakukan pembimbingan peserta didik; melakukan pelatihan peserta didik; melakukan pengasuhan peserta didik; dan melakukan perlindungan peserta didik.

Pasal 14

Staf administrasi pada TK Negeri mempunyai tugas sebagai berikut:

a.melaksanakan kegiatan administrasi umum, keuangan, dan sarana prasarana;
b.menyiapkan data statistik dan grafik keadaan peserta didik dan data profil guru;
c.membuat dan menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dan dokumen lain yang diperlt|kan;
d.menyiapkan berbagai sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran; dan
e.melaksanakan tugas lain yang berhubungan administrasi pada TK Negeri.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

Kepala TK melakukan pembinaan atas TK dalam bentuk rapat koordinasi, pelatihan dan orientasi.

Pasal 16

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, kepala TK, pendidik, dan pengadministrasian umum diwajibkan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan transparansi baik dilingkungan masing-masing maupun dengan komite sekolah, instansi lain dan masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 17

Kepala TK, pendidik, dan pengadministrasian umum diwaj i bkan untuk me n gawa si p e lak sanaan tugas bawahan nya masin g-rna sing d an apabila te lj adi penyimpangan agar mengambil langkah-1angkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

Kepala TK, pendidik, dan pengadministrasian umum diwajibkan mengelola laporan dan menggunakan laporan dari bawahannya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VIII

PEMBIAYIIAN

Pasal 19

(1)Pengelolaan TK di Daerah memperoleh pembiayaan yang memadai.
(2)Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari: a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk membiayai:
1. a.gaji pegawai; b.biaya sarana dan prasarana;
2. c.biaya operasional; dan d.biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…