DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMAN FAATAN IN SENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pe nyelenggara Pemerintahan D ae rah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati cirebon.
4.Wakil Bupati adalah wakil Bupati cirebon.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon. 6, Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.
7.Tenaga Kelja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekelja di wilayah Indonesia.
8.Retribusi Pengguflaan Tenaga Kerja Asing adalah Retribusi yang dibayarkan dalam bentuk Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kelja Asing Perpanj angan.
9.Insentif Permungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

Pasal 2

Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutari Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah. BAB 11 in

(2)INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional 'dibayarkan kepada Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi sesual dengan tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Instansi pelaksana pemungut Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinelja tertentu.
(2)Pemberian lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dimaksud untuk meningkatkan:
1. a.kinelja instansi;
2. b.semangat kineq.a bagi pejabat atau pegawai instansi;
3. c.pendapatan Daerah; dan
4. d.pelayanan kepada masyarakat.
(3)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal trimulan berifutnya.
(4)Dalam hal target kinelja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kineria triwulan yang telah ditentukan.
(5)Dalam hal target suatu kinelja triwulan tidak tercapal, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinelja triwulan yang telah ditentukan.

Pasal 5

(1)Yang dimaksud dengan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
1. a.sampai dengan triwulan I : 15°/o (lima belas per seratus);
2. b.sampai dengan triwulan 11 : 400/o (empat puluh per seratus) ;
3. c.sampai dengan triwulan Ill : 75°/o (tujuh puluh lima per seratus); dan
4. d.sampai dengan Triwulan lv : 100% (seratus per seratus).
(2)Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas per seratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan 11.
(3)Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15°/o (lima belas per seratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan 11.
(4)Apabila pada akhir triwulan 11 realisasi mencapai 40% (empat puluh per seratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan Ill.
(5)Apabila pada akhir triwulan 11 realisasi kurarig dari 40% (empat puluh per seratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan Ill.
(6)Apabila pada akhir triwulan Ill realisasi mencapai 750/o (tujuh puluh lima per seratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
(7)Apabila pada akhir triwulan Ill realisasi kurang dari 750/o (tujuh puluh lima per seratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
(8)Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100°/o (seratus per seratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
(9)Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100°/o (seratus per seratus) tetapi lebih dari 750/o (tujuh puluh lima per seratus), Insentif diberikan untuk triwulan Ill dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
(10)Dalam hal target kineria triwulan IV telah dicapai dan/atau melampaui target, maka Insentif dibayarkan pada triwulan IV dan/atau pada awal triwulan I tahun berikutnya sesuai dengan realisasi penerimaan pada akhir triwulan IV. Bagiarl Kedua Sumber lnsentif

Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Ken.a Asing.

Pasal 7

(1)Besamya Insentif ditetapkan 5% (lima per seratus) dari rencana penerimaan retribusi penggunaan tenaga kerja asing dalam tahun anggaran berkenaan.
(2)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 8

(1)Besamya pembayaran Insentif sebagainana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan di bawah Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
(2)Pemberian Insentif serta besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagai berikut:
1. a.Kepala Dinas Ketenagakerjaan sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Tenaga Keria Asing (TKA) sebesar 20°/o;
2. b.Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan sebagai Pembina Pengelolaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar 120/o;
3. c.Kepala Bidang penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan sebagai Pembina Penempatan Tenaga Kelja Asing (TKA) sebesar 10%;
4. d.Kepala Bidang/Pejabat Fungsional yang berada di Bidang Pelatihan Perluasan Kesempatan Kelja Produktivitas dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan sebagai Pembina Pelatihan Tenaga Pendamping Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar5o/o;
5. e.Kepala Bidang/Pejabat Fungsional yang berada di Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakeljaan sebagai Pembina Hubungan Industrial Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar 50/o;
6. f.Kepala sub Bagian Keuangan dan Aset sebagai Petugas Penerbitan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) pada Pengelolaan Retribusi Penggunaan Tenaga kelja Asing (TKA) Dinas Ketenagakeljaan sebesar 30/o;
  1. 9.Kepala 'Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai Petugas Pengesahan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) pada Pengelolaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Dinas Ketenagakeljaan sebesar 3°/o;
7. h.Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan sebagai perencana penetapan anggaran pendapatan dan insentif pada SIPD dalam Pengelolaan Penggunaan Tenaga Kelja Asing Dinas Ketenagakerjaan sebesar 3%;
8. i.Bendahara Penerimaan pada Dinas Ketenagakeljaan sebesar 50/o;
9. j.Bendahara Pengeluaran pada Dinas Ketenagakeljaan sebesar 4%;
10. k.Pengantar Kerja Ahli Madya pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja sebagai Ketua Tim Kegiatari Pengelolaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Dinas Ketenagakeljaan sebesar 5°/o;
  1. 1.Pengantar Kelja Ahli Muda pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja sebagai Petugas Informasi Pasar Ken.a pada Pengelolaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dinas Ketenagakeljaan sebesar 3°/o; in. Pengantar Kerja Ahli Muda pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja sebagai Petugas Analis Penetapan Target Pendapatan dari Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Dinas Ketenagakerjaan sebesar 30/o;
11. n.Pengantar Kerja Ahli Muda pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja sebagai Petugas 0. Pendataan Tenaga Kelja Asing yang bekelja di Kabupaten Cirebon pada Pengelolaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kelja Asing Dinas K`et-enagakeq.aan 8ebesar 3%; Pengantar Kerja Ahli Muda pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja sebagai Petugas Pengelola Data Wajib Retribusi Daerah pada Pengelolaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dinas Ketenagakerjaan sebesar 3%;
12. p.Pelaksana Bidang Penempatan Tenaga Kelja sebagai Petugas Validasi Notifikasi DKFTKA (Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing) Sistem TKA Online Daerah pada Pengelolaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dinas Ketenagakerjaan sebesar 4%;
13. q.Pelaksana pada sub Bagian Keuangan dan Aset sebagal Petugas Validasi Penerimaan Retribusi D aerah pad a Pengelo laan Retribu si Penggunaan Tenaga Kelja Asing sebesar 4°/o.
14. r.Pelaksana Bidang Penempatan Tenaga Kerja sebagai Petugas Verifikasi 1 pada Pengelolaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kelja Asing sebesar 2,5%; S. Pelaksana pada Bidang Penempatan Tenaga Kelja sebagai Petugas Verifikasi 2 pada Pengelolaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar2,50/o.
(3)Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

Pasal 9

Penerima pembayarari Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB ILL

PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2.
(2)Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawal, obyek belanja insentif pemungutari retribusi serta rincian obyek belanja retribusi. Pasal 1 1 Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggarari telah tercapai atau terlampaui, pembayaran lnsentif belum dapat dilakukari pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. Ditetapkan di Sumber pada tanggal 15 Agustus 2025 BUPATI CIREBON, Ttd IMRON 15 A55 Diundangkan di Sumber padatanggal 15 Agustus 2o25 a Pj. SEKRETARIS DAB ty H RABUPATEN OrRERTINal lL rIVAN EDryANA BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 31 Pasal 1 1 Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran lnsentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…