DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. SHS digunakan dalam: a. Perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan b. Pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan D aerah ( I.e mbaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Ken.a menj adi U ndang-u ndang ( Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

2.Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044) ;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia TAhun 2019 Nomor 1114);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaarl urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati cirebon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah. BAB 11 PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS Tahun 2025.
(2)SHS Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SHS Biaya yang disusun oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Penyusunan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang dibiayai oleh APBD.
(2)SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
1. a.Perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
2. b.Pelaksanaan APBD.
(3)Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, SHS bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui.
(4)Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b SHS bersifat: a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui; dan
1. b.dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
(5)SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dalam pelaksanaan APBD berdasarkan atas biaya riil.

Pasal 4

(1)Dalam hal terdapat perubahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta komponen biaya yang belum tercantum dalam SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran harus mengusulkan terlebih dahulu komponen biaya dimaksud berupa nota dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan melampirkan hasil survei atau referensi lainnya.
(2)Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemutakhiran dalam c!citabc{se Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau Aplikasi Penganggaran APBD lainnya, setelah mendapatkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah tercantum dalam E-katalog dapat berpedoman pada harga satuan, jenis, dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar E-katalog Portal Pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibuktikan dengan pn.7it out harga yang berlaku pada saat proses pengadaan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangari Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. Ditetapkan di Sumber pada tanggal 28 Agustus 2025 BUPATI CIREBON, Ttd. IMRON Diundangkan di Sumber pada tanggal 28 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, Ttd. HENDRA NIRMALA BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 33 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum :S==±T=9=_2 #`kTONO, SH.,M.H. „;i.:<~`,,=Lt~`z;{p.9xpmbina =~¥_$6Z`4`og2oo2121004 11 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAII DAERAII TAHUN ANGGARAN 2025 STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Standar harga satuan dalam hal ini adalah Standar Harga Satuan Biaya (SHS Biaya) yang disusun berdasarkan standar harga satuan regional dan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, standar biaya umum (SBU) berfungsi sebagai:

a.batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:
1. 1.Satuan biaya honorarium;
2. 2.Satuan biaya perjalanan dinas dalarn negeri;
3. 3.Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
4. 4.Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
b.Satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalarn perencanaan arlggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawabanyang terdiri atas:
1. 1.Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. 2.Satuan biaya transport perjalanan dinas dalam negeri;
3. 3.Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. 4.Satuan biaya pemeliharaan
5. 1.SATUAN BIAYA HONORARIUM 1.1. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pengadaan Barang/LJasa diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang/|Jasa diluar Perangkat UKPBLJ yang telah menerima tunjangan pengelolaan barang/jasa dan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) selain Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). er I / -I- -` -/ --,??/`fJ::(:; :-( i #i%j%» ( -"RE,& 0 i;#`ttt\t )t' ,Z t 2\'tt 7(18}((Z^zsY?(ftz / A xp)`'as8,(F# ¥^`()"i:((,i/,,)(%,,-( , ) 4 ti" (, 8.1.02 .02.10.0014. Beban Jasa Konsultansi Berorlentasi LayananlJasa Khusus 1 Belanja JasaKonsultansi Jasa Tools Analitik Media Bulan 20.000.000,00 2 Belanja JasaKonsultansi Jasa Tools Tim Saber Hoaks Bulan 20.790.000,00 Pengertian atau istilah: Orang / Jam Orang / Hari Orang / Bulan Orang / Paket Orang / Kegiatan Orang / Responden Orang / Jar Pelajaran Orang / Objek BUPATI CIREBON, Ttd. IMRON

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…