DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026. SHS disusun oleh Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari : a. SBU (Standar Biaya Umum); dan b. SSH (Standar Satuan Harga)

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati cirebon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu daerah.
6.Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan jasa seperti honorarium, biaya rapat/pertemuan, perjalanan dinas dan sejenisnya yang berlaku di Pemerintahan Kabupaten Cirebon.
7.Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang yang berlahai di suatu daerah.
8.B-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri , produk dalam negeri, produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. BAB 11 PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

(1)SHS disusun oleh Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari :
1. a.SBU; dan
2. b.SSH.
(2)Penyusunan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional dan referensi lainnya.
(3)Penyusunan SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah harga dasar barang hasil survei dapat ditambah keuntungan maksimal 10% (sepuluh persen) dan perkiraan inflasi 2,180/o (dua koma delapan belas persen), belum termasuk Komponen Pajak Pertambahan Nilai.
(4)Penyusunan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan prinsip eflsiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampirari I dan Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)Penyusunan SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi
(2)SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
1. a.Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
2. b.Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3)Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, standar harga satuan bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui.
(4)Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b standar harga satuan bersifat:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui; dan
2. b.dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
(5)SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dalam pelaksanaan APBD berdasarkari atas biaya riil.

Pasal 4

(1)Dalam hal terdapat perubahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta komponen biaya yang belum tercantum dalam SBU dan SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka dalam menyusun Rencana Kegiatan dari Anggaran harus mengusulkan terlebih dahulu komponen biaya dimaksud berupa nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan melampirkan hasil survei atau referensi lainnya.
(2)Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemutakhiran dalam czcitczbczse Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau Aplikasi Penganggaran APBD lainnya, setelah mendapatkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah tercantum dalam E-katalog dapat berpedoman pada harga satuan, jenis, dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar E-katalog Portal Pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibuktikan dengan print ot/t harga yang berlaku pada saat proses pengadaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. Ditetapkan di Sumber pada tanggal 29 Agustus 2025 BUPATI CIREBON, Ttd. IMRON Diundangkan di Sumber pada tanggal 29 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, Ttd. HENDRA NIRMALA BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 34 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Hukum DI I±4RTONO, SH.,M.H. g fflT~9,EFsolna 9 2002121004

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…