DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbubp ini diatur tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026. ASB terdiri atas: a. ASB Fisik; b. ASB Non Fisik; dan c. HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 ; : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja menjadi Undang~Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044) ;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangari Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
4.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5.Peraturan FTesiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2 02 2 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati cirebon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahari yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas bebari kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
6.ASB Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya Kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya. -3.
7.ASB Non Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya Kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
8.Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP atau Harga Satuan Pokok Kegiatan disingkat HSPK adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu.
9.Bidang Pekerjaan Umum adalah bidang pekerjaan yang meliputi kegiatan pekerjaan Sumber Daya Air (bendung, pintu air dan hidromekanik, terowongan air, bangunan sungai, jaringan irigasi, bangunan lepas pantai), Bina Marga Oalan, jembatan, jalan layang, terowongan jalan, saluran tepi jalan, bahu ].alan, trotoar), dan Cipta Karya (bangunan gedung, perumahan, infrastruktur kawasan permukiman seperti Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), sistem perpipaan air minum dan lain-lain).
10.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD. BAB 11 PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggarari belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan mama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

a.menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b.meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
c.meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
d.menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

BAB ILL

RUANG LINGKUP ASB

Pasal 4

(1)ASB terdiri atas:
1. a.ASB Fisik;
2. b.ASB Non Fisik; dan
3. c.HSPK.
(2)ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.
(3)ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.
(4)ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sampal dengan Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MUATAN DAN PENERAPAN ASB

Pasal 5

(1)ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
1. a.ASB bidang pengelolaan sumber daya air;
2. b.ASB bidang cipta karya; dan
3. c.ASB bidang bina marga;
(2)ASB bidang pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.bangunan bendungan dari embung;
2. b.bangunan jaringan irigasi;
3. c.bangunan pengaman sungai; dan
4. d.normalisasi dan kurasan.
(3)ASB bidang cipta karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.bangunan gedung; dan
2. b.bangunan sanitasi.
(4)ASB bidang bina marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.pembangunan jalan;
2. b.peningkatan jalan; dan
3. c.pemeliharaan berkala jalan.
(5)ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

ASB non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

a.deskripsi Kegiatan;
b.rumusan Kegiatan;
c.jumlah total aktivitas; dan
d.harga satuan aktivitas.

Pasal 7

(1)Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
(2)Rumusan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan metode yang digunakan untuk menghitung alokasi total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang Sama.
(3)Jumlah total aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c , merupakan jumlah total anggaran yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas.
(4)Harga satuan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, merupakan harga yang diperlukan dalam melaksanakan output aktivitas per satuan.

Pasal 8

(1)HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam penganggaran kegiatan yang bersifat fisik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
(2)HSPK merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Fungsi HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

a.merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/ honorarium sebagai elemen penyusunannya;
b.merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
c.merupakan Standar HSPK tertinggi yang didalamnya belum termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
d.merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
e.merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah ;
f.untuk menilai kewajaran perhitungan biaya Perencanaan dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
1. 9.merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri; dan
h.merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal 10

(1)SKPD diperkenankan menganggarkan melebihi persentase rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap objek dan/atau jumlah total belanja apabila telah mendapat pertimbangan TAPD.
(2)SKPD diperkenankan menganggarkan rekening belanja di luar objek belanja yang diperkenankan sebagaimana tercantum pada batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat pertimbangan TAPD.

Pasal 11

(1)Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala Perarigkat Daerah
(2)Dalam hal terdapat kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan memperhatikan komponen barang/jasa serta alokasi rincian objek belanja kegiatan yang distandarisasikan dan telah mendapat pertimbangan TAPD.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…