DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); pa Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 47); Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 70); Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 79); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2.Bupati adalah Bupati Cirebon. 10. 11. 12. 13. na Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas mengordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kepala Bapperida adalah Kepala Bapperida Kabupaten Cirebon. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen Pembangunan Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program. Kinerja adalah capaian Keluaran/Hasil/Dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. 5L
27.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk Keluaran, Hasil, dan Dampak.
28.Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

BAB II

RUANG LINGKUP RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Renstra Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1 Maksud ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2025-2029 yang mencakup gambaran Kinerja, permasalahan, isu strategis, Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Tujuan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
1. a.memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD;
2. b.memberikan arahan Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam RPJMD; dan
3. c.menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan i fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

BAB IV

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BABI : Pendahuluan
b.BABII : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
c.BABIII : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
d.BABIV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
e.BABV : Penutup

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

1.Lampiran [ : Renstra Sekretariat Daerah 2; Lampiran II : Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.Lampiran III : Renstra Inspektorat
4.Lampiran IV : Renstra Dinas Pendidikan S. Lampiran V : Renstra Dinas Kesehatan
6.Lampiran VI Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ¥ Lampiran VII : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8.Lampiran VIII : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
10.Lampiran X : Renstra Dinas Sosial
11.Lampiran XI : Renstra Dinas Ketenagakerjaan
9.Lampiran IX 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24, 25. 26. 27. 28. 29. Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran XII XII XIV XV XVI XVII XXIII XXVII XXVIII XXIX Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Renstra Dinas Lingkungan Hidup Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Renstra Dinas Perhubungan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Renstra Dinas Pertanian Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Renstra Badan Pendapatan Daerah 30. 31. 32, 33. 34, 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42, 43, 44, 45, 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran XLIII XLIV XLV XLVI XLVII XLVIII XLIX L LI LIV LVI Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Renstra Kecamatan Arjawinangun Renstra Kecamatan Astanajapura Renstra Kecamatan Babakan Renstra Kecamatan Beber Renstra Kecamatan Ciledug Renstra Kecamatan Ciwaringin Renstra Kecamatan Depok Renstra Kecamatan Dukupuntang Renstra Kecamatan Gebang Renstra Kecamatan Gegesik Renstra Kecamatan Gempol Renstra Kecamatan Greged Renstra Kecamatan Gunungjati Renstra Kecamatan Jamblang Renstra Kecamatan Kaliwedi Renstra Kecamatan Kapetakan Renstra Kecamatan Karangsembung Renstra Kecamatan Karangwareng Renstra Kecamatan Kedawung Renstra Kecamatan Klangenan Renstra Kecamatan Lemahabang Renstra Kecamatan Losari Renstra Kecamatan Mundu Renstra Kecamatan Pabedilan Renstra Kecamatan Pabuaran 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 1.

(1)@)
(1)
(2)Lampiran LVII : Renstra Kecamatan Palimanan Lampiran LVIII : Renstra Kecamatan Pangenan Lampiran LIX : Renstra Kecamatan Panguragan Lampiran LX : Renstra Kecamatan Pasaleman Lampiran LXI : Renstra Kecamatan Plered Lampiran LXII : Renstra Kecamatan Plumbon Lampiran LXIII : Renstra Kecamatan Sedong Lampiran LXIV : Renstra Kecamatan Sumber Lampiran LXV : Renstra Kecamatan Suranenggala Lampiran LXVI : Renstra Kecamatan Susukan Lampiran LXVII : Renstra Kecamatan Susukanlebak Lampiran LXVIII : Renstra Kecamatan Talun Lampiran LXIX : Renstra Kecamatan Tengahtani Lampiran LXX : Renstra Kecamatan Waled Lampiran LXXI : Renstra Kecamatan Weru

BAB V

PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Perangkat Daerah melaksanakan Renstra Perangkat Daerah melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan dan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berpedoman atau mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang telah ditentukan dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Kepala Bapperida melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.kebijakan perencanaan Renstra Perangkat Daerah;

(3)
(4)()
1. b.pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan
2. c.hasil capaian Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bapperida secara berkala. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, maka dalam proses penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menggunakan sistem informasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pasal 8

(1)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
1. a.Program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah;
2. b.Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
3. c.Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasara Pembangunan Daerah;
4. d.Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Daerah;
5. e.Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
6. f.Target dan Capaian Indikator Sustainable Development Goals (SDG's).
(2)Pengendaliansebagaimana dimaksudpadaayat(1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 9

(1)Evaluasi terbadap Renstra mencakup evaluasi terbadap indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan RPJMD.
(2)Evaluasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 1«

BAB VII

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.terjadi perubahan kebijakan yang mendasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.terjadi perubahan RPJMD; dan/atau
e.terjadi perubahan kelembagaan Perangkat Daerah yang menyebabkan perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. Diundangkan di Sumber pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, HENDRA NIRMALA BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…