DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 30 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Dairi

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; KELAS JABATAN; dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di SALINAN Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 187);
11.Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 34); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Dairi.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8.Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
9.Klasifikasi jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

BAB II

KELAS JABATAN

Pasal 2

Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Daftar Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Lainnya, Unit Organisasi, Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Faktor Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Daftar Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan, dan Faktor Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi. Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal 30 Januari 2026 BUPATI DAIRI, ttd. VICKNER SINAGA Diundangkan di Sidikalang pada tanggal 30 Januari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI, ttd. SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026 NOMOR 1 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI No. Kelas Jabatan Persediaan Pegawai (B) Keterangan 1 2 3 4 1 15 1 2 14 27 3 13 3 4 12 99 5 11 565 6 10 133 7 9 1165 8 8 2577 9 7 238 10 6 664 11 5 843 12 4 0 13 3 0 14 2 0 15 1 9 6324 BUPATI DAIRI, VICKNER SINAGA ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H. NIP. 19820909 200903 1 010 Total REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ttd. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, 1 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2026 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Persediaan Pegawai (B) Ket 1 2 3 4 5 SEKRETARIAT DAERAH 1 Sekretaris Daerah 15 1 2 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 14 1 3 Asisten Perekonomian dan Pembangunan 14 1 4 Asisten Administrasi Umum 14 1 5 Kepala Bagian Tata Pemerintahan 12 1 6 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 12 1 7 Kepala Bagian Hukum 12 1 8 Kepala Bagian Perekonomian 12 1 9 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 12 1 10 Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 12 1 11 Kepala Bagian Umum 12 1 12 Kepala Bagian Organisasi 12 1 13 Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 12 1 14 Kepala Sub Bagian Protokol 9 1 15 Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 12 1 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 16 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 14 1 17 Kepala Bagian Umum dan Keuangan 12 1 18 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 9 1 19 Kepala Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang- Undangan 12 1 20 Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 12 1 INSPEKTORAT 21 Inspektur 14 1 22 Sekretaris Inspektorat 12 1 23 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 1 24 Inspektur Pembantu Wilayah I 12 1 25 Inspektur Pembantu Wilayah II 12 1 26 Inspektur Pembantu Wilayah III 12 1 27 Inspektur Pembantu Khusus 12 0 DINAS PENDIDIKAN 28 Kepala Dinas Pendidikan 14 1 29 Sekretaris Dinas Pendidikan 12 1 30 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 1 31 Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 11 1 32 JF Pengembang Kurikulum Muda 8 0 1 33 JF Pengembang Penilaian Pendidikan Muda 9 1 1 34 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 9 1 35 Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar 11 1 36 JF Pengembang Kurikulum Muda 9 1 1 37 JF Pengembang Penilaian Pendidikan Muda 9 1 1 38 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Pembinaan Sekolah Dasar 9 1 39 Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 11 1 40 JF Pengembang Kurikulum Muda 9 0 1 41 JF Pengembang Penilaian Pendidikan Muda 9 0 1 42 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 9 1 43 Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11 1 44 JF Pengembang Penilaian Pendidikan Muda 9 3 3 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 45 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 14 1 46 Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 12 1 47 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1 48 Kepala Bidang Pariwisata 11 1 49 Kepala Bidang Ekonomi Kreatif 11 1 50 Kepala Bidang Kebudayaan 11 1 51 Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga 11 1 DINAS KESEHATAN 52 Kepala Dinas Kesehatan 14 1 53 Sekretaris Dinas Kesehatan 12 1 DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI 2 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Persediaan Pegawai (B) Ket 1 2 3 4 5 54 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1 55 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1 56 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 11 1 57 Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 11 1 58 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 11 1 59 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 11 1 UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDIKALANG 60 Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang 12 1 61 Kepala Bagian Tata Usaha 11 1 62 Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset 9 1 63 Kepala Subbagian Keuangan 9 1 64 Kepala Subbagian Program dan Pelaporan 9 1 65 Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik 11 1 66 Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik 9 1 67 Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 9 1 68 Kepala Bidang Pengembangan, Sarana dan Prasarana 11 0 69 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 9 1 70 Kepala Seksi Pengembangan RS, Promosi dan Diklat 9 1 71 Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi RS 11 0 72 Kepala Seksi Pengendalian JKN dan Asuransi RS 9 1 73 Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Informasi RS 9 1 UPT GUDANG FARMASI 74 Kepala UPT Gudang Farmasi 9 1 75 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1 UPTD PUSAT PELAYANAN KESEHATAN TERPADU 119 76 Kepala UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu 119 9 1 77 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8 1 DINAS SOSIAL 78 Kepala Dinas Sosial 14 1 79 Sekretaris Dinas Sosial 12 1 80 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1 81 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 11 1 82 Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial 11 0 83 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 11 1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 84 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14 1 85 Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12 1 86 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1 87 Kepala Subbagian Keuangan 9 1 88 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 11 1 89 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 11 1 90 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Adminsitrasi Kependudukan 11 1 91 Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 11 1 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 92 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14 1 93 Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 12 1 94 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1 95 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1 96 Kepala Bidang Perindustrian 11 1 97 Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan 11 1 98 Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Sarana Distribusi Perdagangan 11 1 99 Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro 11 1 UPT METROLOGI LEGAL 100 Kepala UPT Metrologi Legal 9 1 101 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU 102 Kepala UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu 9 1 103 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8 1 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 104 Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 14 1 105 Sekretaris Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 12 1 106 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1 107 Kepala Bidang Prasarana dan Sarana 11 1 108 Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura 11 1 109 Kepala Bidang Perkebunan 11 1 110 Kepala Bidang Perikanan dan Perternakan 11 0 111 Kepala Bidang Ketahanan Pangan 11 1 112 Kepala Bidang Penyuluhan dan Pelatihan 11 1 UPT PEMBIBITAN DAN PERBENIHAN SIDIKALANG 113 Kepala UPT Pembibitan dan Perbenihan Sidikalang 9 1 114 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1 UPT PEMBIBITAN DAN PERBENIHAN GUNUNG SAYANG 3 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Persediaan Pegawai (B) Ket 1 2 3 4 5 115 Kepala UPT Pembibitan dan Perbenihan Gunung Sayang 9 1 116 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1 UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN 117 Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan 9 1 118 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 0 UPT BALAI BENIH IKAN LAE PARIRA 119 Kepala UPT Balai Benih Ikan Lae Parira 9 1 120 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1 UPT BALAI BENIH IKAN SILANCANG 121 Kepala UPT Balai Benih Ikan Silancang 9 1 122 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 123 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14 1 124 Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12 1 125 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1 126 Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 11 1 127 Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak 11 1 128 JF Penata Perlindungan Saksi dan Korban Muda 9 0 1 129 Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 11 1 130 Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 11 1 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 131 Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 9 1 132 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8 1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 133 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14 1 134 Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12 1 135 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 9 1 136 Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset 9 1 137 Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa 11 1 138 Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat 11 1 139 Kepala Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa 11 1 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN 140 Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan 14 1 141 Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan 12 1 142 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1 143 Kepala Bidang Penanaman Modal 11 1 144 Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan 11 1 145 Kepala Bidang Pelayanan Perizinan 11 1 146 Kepala Bidang Ketenagakerjaan 11 1 UPT BALAI LATIHAN KERJA 147 Kepala UPT Balai Latihan Kerja 9 1 148 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 149 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 14 1 150 Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 12 1 151 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1 152 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1 153 Kepala Bidang Bina Marga 11 1 154 Kepala Bidang Sumber Daya Air 11 1 155 JF Teknik Pengairan Muda 9 0 1 156 Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan 11 1 157 Kepala Seksi Pertanahan 9 1 158 Kepala Bidang Cipta Karya 11 1 159 Kepala Bidang Bina Konstruksi 11 1 160 Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 11 0 UPT PERALATAN 161 Kepala UPT Peralatan 9 1 162 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 163 Kepala Dinas Lingkungan Hidup 14 1 164 Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 12 1 165 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 9 1 166 Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset 9 1 167 Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 11 1 4 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Persediaan Pegawai (B) Ket 1 2 3 4 5 168 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas 11 1 169 Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 11 1 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 170 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 14 1 171 Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12 0 172 Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset 9 1 173 Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan 11 1 174 Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca 11 1 175 Kepala Bidang Kearsipan 11 1 DINAS PERHUBUNGAN 176 Kepala Dinas Perhubungan 14 1 177 Sekretaris Dinas Perhubungan 12 1 178 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 9 1 179 Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset 9 1 180 Kepala Bidang Lalu Lintas 11 1 181 Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 9 1 182 Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas 9 1 183 Kepala Bidang Angkutan 11 1 184 Kepala Seksi Angkutan Trayek 9 1 185 Kepala Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus 9 1 186 Kepala Bidang Keselamatan dan Tehnik Prasarana 11 1 187 Kepala Seksi Keselamatan 9 1 188 Kepala Seksi Prasarana dan Fasilitas Jalan 9 1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 189 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 14 1 190 Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 12 0 191 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 9 1 192 Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset 9 1 193 Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 11 1 194 Kepala Bidang Infrastruktur dan Sistem Komunikasi Informatika 11 1 195 Kepala Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi 11 1 196 Kepala Seksi Statistik dan Persandian 9 1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 197 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 14 1 198 Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja 12 1 199 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 9 1 200 Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset 9 1 201 Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 11 1 202 Kepala Seksi Pembinaan Ketentraman Ketertiban Umum dan Kerja Sama 9 1 203 Kepala Seksi Pengamanan, Protokol dan Objek Vital 9 1 204 Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Daerah 11 1 205 Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan 9 1 206 Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan 9 0 207 Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 11 1 208 Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat 9 1 209 Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat 9 1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH 210 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah 14 1 211 Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah 12 1 212 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1 213 Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 11 1 214 Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 11 1 215 Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan 11 1 216 Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah 11 1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 217 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14 1 218 Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12 1 219 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 9 1 220 Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset 9 1 221 Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 11 1 222 Kepala Subbidang Pencegahan 9 1 223 Kepala Subbidang Kesiapsiagaan 9 1 224 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 11 1 225 Kepala Subbidang Kedaruratan 9 1 226 Kepala Subbidang Logistik 9 1 227 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 11 1 228 Kepala Subbidang Rehabilitasi 9 1 229 Kepala Subbidang Rekonstruksi 9 1 UPT PEMADAM KEBAKARAN 230 Kepala UPT Pemadam Kebakaran 8 1 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Persediaan Pegawai (B) Ket 1 2 3 4 5 231 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah 14 1 232 Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah 12 1 233 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1 234 Kepala Bidang Perbendaharaan 11 1 235 Kepala Subbidang Belanja Operasi 9 1 236 Kepala Subbidang Belanja Non Operasi 9 1 237 Kepala Bidang Penganggaran 11 1 238 Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran 9 1 239 Kepala Subbidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran 9 1 240 Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 11 1 241 Kepala Subbidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Monitoring BMD 9 1 242 Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan BMD 9 1 243 JF Penilai Pemerintah Muda 9 1 1 244 Kepala Bidang Akuntansi 11 1 1 245 Kepala Subbidang Akuntansi Pendapatan 9 1 246 Kepala Subbidang Akuntansi Belanja 9 1 BADAN PENDAPATAN DAERAH 247 Kepala Badan Pendapatan Daerah 14 1 248 Sekretaris Badan Pendapatan Daerah 12 1 249 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1 250 Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan 11 1 251 Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 11 1 252 JF Pemeriksa Pajak Muda 9 1 1 253 Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi 11 1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 254 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 14 1 255 Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12 1 256 Kepala Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan 9 1 257 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 9 1 258 Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi 11 1 259 Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 11 1 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 260 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14 1 261 Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 1 262 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 9 1 263 Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama 11 1 264 Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 11 1 265 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 11 1 KECAMATAN SIDIKALANG 266 Camat Sidikalang 12 0 267 Sekretaris Kecamatan Sidikalang 11 1 268 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1 269 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 8 1 270 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1 271 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 1 272 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9 1 273 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 9 1 274 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 9 1 KELURAHAN SIDIKALANG 275 Lurah Sidikalang 9 1 276 Sekretaris Kelurahan Sidikalang 8 1 277 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 8 1 278 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 8 1 279 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1 280 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1 KELURAHAN BATANG BERUH 281 Lurah Batang Beruh 9 1 282 Sekretaris Kelurahan Batang Beruh 8 1 283 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 1 284 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 8 1 285 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1 286 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1 KELURAHAN KUTA GAMBIR 287 Lurah Kuta Gambir 9 1 288 Sekretaris Kelurahan Kuta Gambir 8 1 289 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 1 290 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 8 1 291 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1 292 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1 KELURAHAN BINTANG HULU 293 Lurah Bintang Hulu 9 1 294 Sekretaris Kelurahan Bintang Hulu 8 1 6 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Persediaan Pegawai (B) Ket 1 2 3 4 5 295 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 1 296 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 8 1 297 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1 298 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1 KELURAHAN SIDIANGKAT 299 Lurah Sidiangkat 9 1 300 Sekretaris Kelurahan Sidiangkat 8 1 301 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 1 302 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 8 1 303 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1 304 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1 KECAMATAN SUMBUL 305 Camat Sumbul 12 0 306 Sekretaris Kecamatan Sumbul 11 1 307 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1 308 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 8 1 309 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1 310 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 0 311 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9 1 312 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 9 1 313 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 9 1 KELURAHAN PEGAGAN JULU I 314 Lurah Pegagan Julu I 9 1 315 Sekretaris Kelurahan Pegagan Julu I 8 1 316 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 1 317 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 8 0 318 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1 319 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1 KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA 320 Camat Silima Pungga Pungga 12 1 321 Sekretaris Kecamatan Silima Pungga Pungga 11 1 322 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 8 0 323 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 8 0 324 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1 325 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 0 326 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9 1 327 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 9 0 328 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 9 1 KELURAHAN PARONGIL 329 Lurah Parongil 9 1 330 Sekretaris Kelurahan Parongil 8 1 331 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 0 332 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 8 0 333 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1 334 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1 KECAMATAN SIEMPAT NEMPU 335 Camat Siempat Nempu 12 1 336 Sekretaris Kecamatan Siempat Nempu 11 1 337 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1 338 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 8 1 339 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1 340 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 1 341 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9 1 342 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 9 1 343 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 9 1 KECAMATAN TIGALINGGA 344 Camat Tigalingga 12 1 345 Sekretaris Kecamatan Tigalingga 11 1 346 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 8 0 347 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 8 1 348 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1 349 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 1 350 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9 1 351 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 9 1 352 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 9 1 KECAMATAN TANAH PINEM 353 Camat Tanah Pinem 12 1 354 Sekretaris Kecamatan Tanah Pinem 11 0 355 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1 356 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 8 1 357 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 0 358 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 1 359 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9 1 7 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Persediaan Pegawai (B) Ket 1 2 3 4 5 360 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 9 1 361 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 9 0 KECAMATAN PEGAGAN HILIR 362 Camat Pegagan Hilir 12 1 363 Sekretaris Kecamatan Pegagan Hilir 11 1 364 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 8 0 365 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 8 1 366 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1 367 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 1 368 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9 1 369 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 9 0 370 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 9 1 KECAMATAN PARBULUAN 371 Camat Parbuluan 12 1 372 Sekretaris Kecamatan Parbuluan 11 1 373 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1 374 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 8 1 375 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1 376 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 1 377 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9 1 378 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 9 1 379 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 9 1 KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU 380 Camat Siempat Nempu Hulu 12 1 381 Sekretaris Kecamatan Siempat Nempu Hulu 11 1 382 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1 383 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 8 1 384 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1 385 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 1 386 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9 1 387 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 9 1 388 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 9 1 KECAMATAN LAE PARIRA 389 Camat Lae Parira 12 1 390 Sekretaris Kecamatan Lae Parira 11 1 391 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1 392 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 8 1 393 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1 394 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 1 395 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9 1 396 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 9 1 397 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 9 1 KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR 398 Camat Siempat Nempu Hilir 12 1 399 Sekretaris Kecamatan Siempat Nempu Hilir 9 1 400 Kepala Subbagian Perencanaan,Program, Pelaporan dan Keuangan 8 0 401 Kepala Subbagiaan Umum Kepegawaian dan Aset 8 0 402 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 0 403 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8 1 404 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 0 405 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 0 KECAMATAN GUNUNG SITEMBER 406 Camat Gunung Sitember 12 1 407 Sekretaris Kecamatan Gunung Sitember 9 1 408 Kepala Subbagian Perencanaan,Program, Pelaporan dan Keuangan 8 0 409 Kepala Subbagiaan Umum Kepegawaian dan Aset 8 1 410 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 1 411 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8 1 412 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1 413 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1 KECAMATAN BERAMPU 414 Camat Berampu 12 1 415 Sekretaris Kecamatan Berampu 9 0 416 Kepala Subbagian Perencanaan,Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1 417 Kepala Subbagiaan Umum Kepegawaian dan Aset 8 1 418 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 1 419 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8 1 420 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1 421 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1 KECAMATAN SILAHISABUNGAN 422 Camat Silahisabungan 12 1 423 Sekretaris Kecamatan Silahisabungan 9 1 424 Kepala Subbagian Perencanaan,Program, Pelaporan dan Keuangan 8 0 8 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Persediaan Pegawai (B) Ket 1 2 3 4 5 425 Kepala Subbagiaan Umum Kepegawaian dan Aset 8 0 426 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 0 427 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8 1 428 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 0 429 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 0 KECAMATAN SITINJO 430 Camat Sitinjo 12 0 431 Sekretaris Kecamatan Sitinjo 9 1 432 Kepala Subbagian Perencanaan,Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1 433 Kepala Subbagiaan Umum Kepegawaian dan Aset 8 1 434 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 1 435 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8 1 436 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1 437 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1 KELURAHAN PANJI DABUTAR 438 Lurah Panji Dabutar 9 1 439 Sekretaris Kelurahan Panji Dabutar 8 1 440 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 1 441 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 8 1 442 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1 443 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1 BUPATI DAIRI, VICKNER SINAGA NIP. 19820909 200903 1 010 ttd. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H. 9 LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2026 No. Nama Jabatan Unit Organisasi Kelas Jabatan Persediaan Pegawai (B) Ket 1 2 3 4 5 SEKRETARIAT DAERAH 1 Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 13 1 2 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Umum 13 1 3 Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan 13 1 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 4 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 5 Penata Kelola Pemerintahan 7 1 6 Fasilitator Pemerintahan 7 0 7 Pamong Pemerintahan 7 0 8 Pranata Kewilayahan 7 0 9 Pengolah Data dan Informasi 6 1 10 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 JF 11 JF Analis Kebijakan Muda 10 3 12 JF Analis Kebijakan Pertama 8 0 13 JF Pranata Komputer Pelaksana (Terampil) 6 0 14 JF Arsiparis Pelaksana (Terampil) 6 0 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 15 Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 16 Pengolah Data dan Informasi 6 0 17 Pengelola Layanan Operasional 6 1 18 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 JF 19 JF Analis Kebijakan Muda 10 2 20 JF Analis Kebijakan Pertama 8 0 Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kelurahan Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kelurahan Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 53 No. Nama Jabatan Unit Organisasi Kelas Jabatan Persediaan Pegawai (B) Ket 1 2 3 4 5 3098 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3099 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3100 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3101 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3102 Pengelola Layanan Operasional 6 0 KELURAHAN SIDIANGKAT 3103 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3104 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3105 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3106 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3107 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3108 Pengelola Layanan Operasional 6 0 KECAMATAN SUMBUL 3109 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 3110 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3111 Pengadministrasi Perkantoran 5 2 3112 Pengelola Layanan Operasional 6 0 3113 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3114 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3115 Operator Layanan Operasional 5 0 3116 Fasilitator Pemerintahan 7 0 3117 Penata Kelola Pemerintahan 7 0 3118 Pamong Pemerintahan 7 0 3119 Pranata Kewilayahan 7 0 3120 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3121 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3122 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3123 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3124 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3125 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3126 Pengelola Layanan Operasional 6 0 3127 Pengolah Data dan Informasi 6 0 JF 3128 JF Arsiparis Pelaksana (Terampil) 6 0 3129 JF Pranata Komputer Pelaksana (Terampil) 6 0 3130 JF Perencana Pertama 8 0 KELURAHAN PEGAGAN JULU I 3131 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3132 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3133 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3134 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3135 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3136 Pengelola Layanan Operasional 6 0 KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA 3137 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 3138 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3139 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 3140 Pengelola Layanan Operasional 6 1 3141 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3142 Pengadministrasi Perkantoran 5 2 3143 Operator Layanan Operasional 5 0 3144 Fasilitator Pemerintahan 7 0 3145 Penata Kelola Pemerintahan 7 0 3146 Pamong Pemerintahan 7 0 3147 Pranata Kewilayahan 7 0 3148 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3149 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 3150 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3151 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3152 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3153 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3154 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3155 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3156 Pengelola Layanan Operasional 6 0 3157 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3158 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 JF 3159 JF Arsiparis Pelaksana (Terampil) 6 0 3160 JF Pranata Komputer Pelaksana (Terampil) 6 0 3161 JF Perencana Pertama 8 0 KELURAHAN PARONGIL 3162 Pengadministrasi Perkantoran 5 2 3163 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3164 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3165 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3166 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3167 Pengelola Layanan Operasional 6 1 KECAMATAN SIEMPAT NEMPU Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kelurahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kelurahan Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kelurahan Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat 54 No. Nama Jabatan Unit Organisasi Kelas Jabatan Persediaan Pegawai (B) Ket 1 2 3 4 5 3168 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 3169 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3170 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 3171 Pengelola Layanan Operasional 6 0 3172 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3173 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3174 Operator Layanan Operasional 5 1 3175 Fasilitator Pemerintahan 7 0 3176 Penata Kelola Pemerintahan 7 0 3177 Pamong Pemerintahan 7 0 3178 Pranata Kewilayahan 7 0 3179 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3180 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 3181 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3182 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3183 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3184 Pengelola Layanan Operasional 6 0 3185 Pengolah Data dan Informasi 6 0 JF 3186 JF Arsiparis Pelaksana (Terampil) 6 0 3187 JF Pranata Komputer Pelaksana (Terampil) 6 1 3188 JF Perencana Pertama 8 0 KECAMATAN TIGALINGGA 3189 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 3190 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3191 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 3192 Pengelola Layanan Operasional 6 1 3193 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3194 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3195 Operator Layanan Operasional 5 0 3196 Fasilitator Pemerintahan 7 0 3197 Penata Kelola Pemerintahan 7 0 3198 Pamong Pemerintahan 7 0 3199 Pranata Kewilayahan 7 0 3200 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3201 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 3202 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3203 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3204 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3205 Pengelola Layanan Operasional 6 0 3206 Pengolah Data dan Informasi 6 0 JF 3207 JF Arsiparis Pelaksana (Terampil) 6 0 3208 JF Pranata Komputer Pelaksana (Terampil) 6 0 3209 JF Perencana Pertama 8 0 KECAMATAN TANAH PINEM 3210 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 3211 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3212 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3213 Pengelola Layanan Operasional 6 1 3214 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3215 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 3216 Operator Layanan Operasional 5 0 3217 Fasilitator Pemerintahan 7 0 3218 Penata Kelola Pemerintahan 7 0 3219 Pamong Pemerintahan 7 0 3220 Pranata Kewilayahan 7 0 3221 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3222 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 3223 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3224 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3225 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3226 Pengelola Layanan Operasional 6 0 3227 Pengolah Data dan Informasi 6 0 JF 3228 JF Arsiparis Pelaksana (Terampil) 6 1 3229 JF Pranata Komputer Pelaksana (Terampil) 6 0 3230 JF Perencana Pertama 8 0 KECAMATAN PEGAGAN HILIR 3231 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 3232 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3233 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3234 Pengelola Layanan Operasional 6 1 3235 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3236 Pengadministrasi Perkantoran 5 5 3237 Operator Layanan Operasional 5 0 3238 Fasilitator Pemerintahan 7 0 3239 Penata Kelola Pemerintahan 7 0 3240 Pamong Pemerintahan 7 0 3241 Pranata Kewilayahan 7 0 Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Tata Pemerintahan Seksi Kesejahteraan Rakyat Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Tata Pemerintahan Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan 55 No. Nama Jabatan Unit Organisasi Kelas Jabatan Persediaan Pegawai (B) Ket 1 2 3 4 5 3242 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3243 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3244 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3245 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3246 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3247 Pengelola Layanan Operasional 6 0 3248 Pengolah Data dan Informasi 6 0 JF 3249 JF Arsiparis Pelaksana (Terampil) 6 0 3250 JF Pranata Komputer Pelaksana (Terampil) 6 0 3251 JF Perencana Pertama 8 0 KECAMATAN PARBULUAN 3252 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 3253 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3254 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3255 Pengelola Layanan Operasional 6 2 3256 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3257 Pengadministrasi Perkantoran 5 3 3258 Operator Layanan Operasional 5 0 3259 Fasilitator Pemerintahan 7 1 3260 Penata Kelola Pemerintahan 7 0 3261 Pamong Pemerintahan 7 1 3262 Pranata Kewilayahan 7 0 3263 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3264 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 3265 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3266 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3267 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3268 Pengelola Layanan Operasional 6 1 3269 Pengolah Data dan Informasi 6 0 JF 3270 JF Arsiparis Pelaksana (Terampil) 6 0 3271 JF Pranata Komputer Pelaksana (Terampil) 6 0 3272 JF Perencana Pertama 8 0 KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU 3273 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 3274 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3275 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3276 Pengelola Layanan Operasional 6 1 3277 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3278 Pengadministrasi Perkantoran 5 2 3279 Operator Layanan Operasional 5 0 3280 Fasilitator Pemerintahan 7 0 3281 Penata Kelola Pemerintahan 7 0 3282 Pamong Pemerintahan 7 0 3283 Pranata Kewilayahan 7 0 3284 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3285 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3286 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3287 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3288 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3289 Pengelola Layanan Operasional 6 0 3290 Pengolah Data dan Informasi 6 0 JF 3291 JF Arsiparis Pelaksana (Terampil) 6 0 3292 JF Pranata Komputer Pelaksana (Terampil) 6 0 3293 JF Perencana Pertama 8 0 KECAMATAN LAE PARIRA 3294 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 3295 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3296 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3297 Pengelola Layanan Operasional 6 1 3298 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3299 Pengadministrasi Perkantoran 5 3 3300 Operator Layanan Operasional 5 0 3301 Fasilitator Pemerintahan 7 0 3302 Penata Kelola Pemerintahan 7 0 3303 Pamong Pemerintahan 7 0 3304 Pranata Kewilayahan 7 0 3305 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3306 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3307 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3308 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3309 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3310 Pengelola Layanan Operasional 6 0 3311 Pengolah Data dan Informasi 6 0 JF 3312 JF Arsiparis Pelaksana (Terampil) 6 0 3313 JF Pranata Komputer Pelaksana (Terampil) 6 0 3314 JF Perencana Pertama 8 0 KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Tata Pemerintahan Seksi Kesejahteraan Rakyat Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Tata Pemerintahan Seksi Kesejahteraan Rakyat Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat 56 No. Nama Jabatan Unit Organisasi Kelas Jabatan Persediaan Pegawai (B) Ket 1 2 3 4 5 3315 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 3316 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3317 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3318 Pengelola Layanan Operasional 6 0 3319 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3320 Pengadministrasi Perkantoran 5 2 3321 Operator Layanan Operasional 5 0 3322 Fasilitator Pemerintahan 7 0 3323 Penata Kelola Pemerintahan 7 0 3324 Pamong Pemerintahan 7 0 3325 Pranata Kewilayahan 7 0 3326 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3327 Pengadministrasi Perkantoran 5 3 3328 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3329 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3330 Pengelola Layanan Operasional 6 0 3331 Pengolah Data dan Informasi 6 0 JF 3332 JF Arsiparis Pelaksana (Terampil) 6 0 3333 JF Pranata Komputer Pelaksana (Terampil) 6 0 3334 JF Perencana Pertama 8 0 KECAMATAN GUNUNG SITEMBER 3335 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 3336 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3337 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3338 Pengelola Layanan Operasional 6 0 3339 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3340 Pengadministrasi Perkantoran 5 2 3341 Operator Layanan Operasional 5 0 3342 Fasilitator Pemerintahan 7 0 3343 Penata Kelola Pemerintahan 7 0 3344 Pamong Pemerintahan 7 0 3345 Pranata Kewilayahan 7 0 3346 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3347 Pengadministrasi Perkantoran 5 2 3348 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3349 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3350 Pengelola Layanan Operasional 6 0 3351 Pengolah Data dan Informasi 6 1 JF 3352 JF Arsiparis Pelaksana (Terampil) 6 0 3353 JF Pranata Komputer Pelaksana (Terampil) 6 0 3354 JF Perencana Pertama 8 0 KECAMATAN BERAMPU 3355 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 3356 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3357 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3358 Pengelola Layanan Operasional 6 1 3359 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3360 Pengadministrasi Perkantoran 5 2 3361 Operator Layanan Operasional 5 0 3362 Fasilitator Pemerintahan 7 0 3363 Penata Kelola Pemerintahan 7 0 3364 Pamong Pemerintahan 7 0 3365 Pranata Kewilayahan 7 0 3366 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3367 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3368 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3369 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3370 Pengelola Layanan Operasional 6 0 3371 Pengolah Data dan Informasi 6 0 JF 3372 JF Arsiparis Pelaksana (Terampil) 6 0 3373 JF Pranata Komputer Pelaksana (Terampil) 6 0 3374 JF Perencana Pertama 8 0Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seksi Perekonomian dan Pembangunan Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 57 No. Nama Jabatan Unit Organisasi Kelas Jabatan Persediaan Pegawai (B) Ket 1 2 3 4 5 KECAMATAN SILAHISABUNGAN 3375 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 3376 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3377 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3378 Pengelola Layanan Operasional 6 0 3379 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3380 Pengadministrasi Perkantoran 5 2 3381 Operator Layanan Operasional 5 1 3382 Fasilitator Pemerintahan 7 0 3383 Penata Kelola Pemerintahan 7 0 3384 Pamong Pemerintahan 7 0 3385 Pranata Kewilayahan 7 0 3386 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3387 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3388 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3389 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3390 Pengelola Layanan Operasional 6 1 3391 Pengolah Data dan Informasi 6 0 JF 3392 JF Arsiparis Pelaksana (Terampil) 6 0 3393 JF Pranata Komputer Pelaksana (Terampil) 6 0 3394 JF Perencana Pertama 8 0 KECAMATAN SITINJO 3395 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 3396 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3397 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3398 Pengelola Layanan Operasional 6 0 3399 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3400 Pengadministrasi Perkantoran 5 3 3401 Operator Layanan Operasional 5 0 3402 Fasilitator Pemerintahan 7 0 3403 Penata Kelola Pemerintahan 7 0 3404 Pamong Pemerintahan 7 0 3405 Pranata Kewilayahan 7 0 3406 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3407 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3408 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3409 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3410 Pengelola Layanan Operasional 6 0 3411 Pengolah Data dan Informasi 6 0 JF 3412 JF Arsiparis Pelaksana (Terampil) 6 0 3413 JF Pranata Komputer Pelaksana (Terampil) 6 0 3414 JF Perencana Pertama 8 0 KELURAHAN PANJI DABUTAR 3415 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 3416 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3417 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 3418 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3419 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3420 Pengolah Data dan Informasi 6 0 BUPATI DAIRI, VICKNER SINAGA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H. NIP. 19820909 200903 1 010 ttd. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kelurahan Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seksi Perekonomian dan Pembangunan Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 58 LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2026 1 2 3 4 SEKRETARIAT DAERAH 1 Sekretaris Daerah 15 3.555 2 350 3 350 3 900 4 100 4 125 4 505 5 1225 2 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 14 3.030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 3 Asisten Perekonomian dan Pembangunan 14 3.030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 4 Asisten Administrasi Umum 14 3.030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 5 Kepala Bagian Tata Pemerintahan 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 6 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 7 Kepala Bagian Hukum 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 8 Kepala Bagian Perekonomian 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 9 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 10 Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 11 Kepala Bagian Umum 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 12 Kepala Bagian Organisasi 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 13 Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 14 Kepala Sub Bagian Protokol 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 15 Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 16 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 14 3.030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 17 Kepala Bagian Umum dan Keuangan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 18 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 19 Kepala Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang- Undangan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 20 Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 INSPEKTORAT 21 Inspektur 14 3.030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 22 Sekretaris Inspektorat 12 2.140 1 175 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 23 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 24 Inspektur Pembantu Wilayah I 12 2.165 2 350 1 100 2 775 2 50 2 75 4 505 1 310 25 Inspektur Pembantu Wilayah II 12 2.165 2 350 1 100 2 775 2 50 2 75 4 505 1 310 26 Inspektur Pembantu Wilayah III 12 2.165 2 350 1 100 2 775 2 50 2 75 4 505 1 310 Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 9 Sifat Hub. (1-4) 5 10 Tujuan Hub. (1-4) DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, FAKTOR JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI No. 6 Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3) 11 Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8) Harga Jabatan Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5) TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI Faktor 6 Kondisi Lain (1-6) 7 8 Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3) Faktor 4 Hubungan Personal 59 Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Sifat Hub. (1-4) Tujuan Hub. (1-4) No. Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3) Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8) Harga Jabatan Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5) Faktor 6 Kondisi Lain (1-6) Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3) Faktor 4 Hubungan Personal 27 Inspektur Pembantu Khusus 12 2.165 2 350 1 100 2 775 2 50 2 75 4 505 1 310 DINAS PENDIDIKAN 28 Kepala Dinas Pendidikan 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 29 Sekretaris Dinas Pendidikan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 30 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 31 Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 32 JF Pengembang Kurikulum Muda 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 33 JF Pengembang Penilaian Pendidikan Muda 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 34 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 35 Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 36 JF Pengembang Kurikulum Muda 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 37 JF Pengembang Penilaian Pendidikan Muda 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 38 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Pembinaan Sekolah Dasar 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 39 Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 40 JF Pengembang Kurikulum Muda 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 41 JF Pengembang Penilaian Pendidikan Muda 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 42 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 43 Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 44 JF Pengembang Penilaian Pendidikan Muda 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 45 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 46 Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 47 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 48 Kepala Bidang Pariwisata 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 49 Kepala Bidang Ekonomi Kreatif 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 50 Kepala Bidang Kebudayaan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 51 Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 DINAS KESEHATAN 52 Kepala Dinas Kesehatan 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 53 Sekretaris Dinas Kesehatan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 54 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 55 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 56 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 57 Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 58 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 59 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDIKALANG 60 Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Sifat Hub. (1-4) Tujuan Hub. (1-4) No. Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3) Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8) Harga Jabatan Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5) Faktor 6 Kondisi Lain (1-6) Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3) Faktor 4 Hubungan Personal 60 Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 61 Kepala Bagian Tata Usaha 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 62 Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 63 Kepala Subbagian Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 64 Kepala Subbagian Program dan Pelaporan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 65 Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 66 Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 67 Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 68 Kepala Bidang Pengembangan, Sarana dan Prasarana 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 69 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 70 Kepala Seksi Pengembangan RS, Promosi dan Diklat 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 71 Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi RS 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 72 Kepala Seksi Pengendalian JKN dan Asuransi RS 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 73 Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Informasi RS 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPT GUDANG FARMASI 74 Kepala UPT Gudang Farmasi 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 75 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 UPTD PUSAT PELAYANAN KESEHATAN TERPADU 119 76 Kepala UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu 119 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 77 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 DINAS SOSIAL 78 Kepala Dinas Sosial 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 79 Sekretaris Dinas Sosial 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 80 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 81 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 82 Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 83 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 84 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 85 Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 86 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 87 Kepala Subbagian Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 88 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 89 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 90 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Adminsitrasi Kependudukan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 91 Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 92 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 61 Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Sifat Hub. (1-4) Tujuan Hub. (1-4) No. Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3) Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8) Harga Jabatan Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5) Faktor 6 Kondisi Lain (1-6) Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3) Faktor 4 Hubungan Personal 93 Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 94 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 95 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 96 Kepala Bidang Perindustrian 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 97 Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 98 Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Sarana Distribusi Perdagangan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 99 Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 UPT METROLOGI LEGAL 100 Kepala UPT Metrologi Legal 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 101 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU 102 Kepala UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 103 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 104 Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 105 Sekretaris Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 106 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 107 Kepala Bidang Prasarana dan Sarana 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 108 Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 109 Kepala Bidang Perkebunan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 110 Kepala Bidang Perikanan dan Perternakan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 111 Kepala Bidang Ketahanan Pangan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 112 Kepala Bidang Penyuluhan dan Pelatihan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 UPT PEMBIBITAN DAN PERBENIHAN SIDIKALANG 113 Kepala UPT Pembibitan dan Perbenihan Sidikalang 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 114 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 UPT PEMBIBITAN DAN PERBENIHAN GUNUNG SAYANG 115 Kepala UPT Pembibitan dan Perbenihan Gunung Sayang 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 116 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN 117 Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 118 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 UPT BALAI BENIH IKAN LAE PARIRA 119 Kepala UPT Balai Benih Ikan Lae Parira 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 120 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 UPT BALAI BENIH IKAN SILANCANG 121 Kepala UPT Balai Benih Ikan Silancang 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 122 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 62 Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Sifat Hub. (1-4) Tujuan Hub. (1-4) No. Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3) Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8) Harga Jabatan Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5) Faktor 6 Kondisi Lain (1-6) Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3) Faktor 4 Hubungan Personal DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 123 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 124 Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 125 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 126 Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 127 Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 128 JF Penata Perlindungan Saksi dan Korban Muda 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 129 Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 130 Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 131 Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 132 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 133 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 134 Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 135 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 136 Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 137 Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 138 Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 139 Kepala Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN 140 Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 141 Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 142 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 143 Kepala Bidang Penanaman Modal 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 144 Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 145 Kepala Bidang Pelayanan Perizinan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 146 Kepala Bidang Ketenagakerjaan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 UPT BALAI LATIHAN KERJA 147 Kepala UPT Balai Latihan Kerja 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 148 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 149 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 150 Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 63 Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Sifat Hub. (1-4) Tujuan Hub. (1-4) No. Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3) Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8) Harga Jabatan Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5) Faktor 6 Kondisi Lain (1-6) Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3) Faktor 4 Hubungan Personal 151 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 152 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 153 Kepala Bidang Bina Marga 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 154 Kepala Bidang Sumber Daya Air 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 155 JF Teknik Pengairan Muda 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 156 Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 157 Kepala Seksi Pertanahan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 158 Kepala Bidang Cipta Karya 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 159 Kepala Bidang Bina Konstruksi 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 160 Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 UPT PERALATAN 161 Kepala UPT Peralatan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 162 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 163 Kepala Dinas Lingkungan Hidup 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 164 Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 165 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 166 Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 167 Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 168 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 169 Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 170 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 171 Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 172 Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 173 Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 174 Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 175 Kepala Bidang Kearsipan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 DINAS PERHUBUNGAN 176 Kepala Dinas Perhubungan 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 177 Sekretaris Dinas Perhubungan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 178 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 179 Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 180 Kepala Bidang Lalu Lintas 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 181 Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 182 Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 183 Kepala Bidang Angkutan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 64 Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Sifat Hub. (1-4) Tujuan Hub. (1-4) No. Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3) Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8) Harga Jabatan Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5) Faktor 6 Kondisi Lain (1-6) Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3) Faktor 4 Hubungan Personal 184 Kepala Seksi Angkutan Trayek 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 185 Kepala Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 186 Kepala Bidang Keselamatan dan Tehnik Prasarana 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 187 Kepala Seksi Keselamatan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 188 Kepala Seksi Prasarana dan Fasilitas Jalan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 189 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 190 Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 191 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 192 Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 193 Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 194 Kepala Bidang Infrastruktur dan Sistem Komunikasi Informatika 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 195 Kepala Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 196 Kepala Seksi Statistik dan Persandian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 197 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 198 Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 199 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 200 Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 201 Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 202 Kepala Seksi Pembinaan Ketentraman Ketertiban Umum dan Kerja Sama 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 203 Kepala Seksi Pengamanan, Protokol dan Objek Vital 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 204 Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Daerah 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 205 Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 206 Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 207 Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 208 Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 209 Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH 210 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 211 Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 212 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 213 Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 214 Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 215 Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 216 Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 217 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 218 Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 219 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 65 Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Sifat Hub. (1-4) Tujuan Hub. (1-4) No. Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3) Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8) Harga Jabatan Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5) Faktor 6 Kondisi Lain (1-6) Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3) Faktor 4 Hubungan Personal 220 Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 221 Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 222 Kepala Subbidang Pencegahan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 223 Kepala Subbidang Kesiapsiagaan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 224 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 225 Kepala Subbidang Kedaruratan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 226 Kepala Subbidang Logistik 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 227 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 228 Kepala Subbidang Rehabilitasi 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 229 Kepala Subbidang Rekonstruksi 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPT PEMADAM KEBAKARAN 230 Kepala UPT Pemadam Kebakaran 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 231 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 232 Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 233 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 234 Kepala Bidang Perbendaharaan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 235 Kepala Subbidang Belanja Operasi 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 236 Kepala Subbidang Belanja Non Operasi 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 237 Kepala Bidang Penganggaran 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 238 Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 239 Kepala Subbidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 240 Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 241 Kepala Subbidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Monitoring BMD 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 242 Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan BMD 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 243 JF Penilai Pemerintah Muda 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 244 Kepala Bidang Akuntansi 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 245 Kepala Subbidang Akuntansi Pendapatan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 246 Kepala Subbidang Akuntansi Belanja 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 BADAN PENDAPATAN DAERAH 247 Kepala Badan Pendapatan Daerah 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 248 Sekretaris Badan Pendapatan Daerah 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 249 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 250 Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 251 Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 252 JF Pemeriksa Pajak Muda 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 253 Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 254 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 255 Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 66 Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Sifat Hub. (1-4) Tujuan Hub. (1-4) No. Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3) Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8) Harga Jabatan Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5) Faktor 6 Kondisi Lain (1-6) Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3) Faktor 4 Hubungan Personal 256 Kepala Subbagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 257 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 258 Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 259 Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 260 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 261 Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 262 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 263 Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 264 Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 265 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 KECAMATAN SIDIKALANG 266 Camat Sidikalang 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 267 Sekretaris Kecamatan Sidikalang 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 268 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 269 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 270 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 271 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 272 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 273 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 274 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 KELURAHAN SIDIKALANG 275 Lurah Sidikalang 9 1.540 2 350 1 100 1 450 2 50 2 75 2 205 1 310 276 Sekretaris Kelurahan Sidikalang 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 277 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 278 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 279 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 280 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 KELURAHAN BATANG BERUH 281 Lurah Batang Beruh 9 1.540 2 350 1 100 1 450 2 50 2 75 2 205 1 310 282 Sekretaris Kelurahan Batang Beruh 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 283 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 284 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 285 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 286 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 KELURAHAN KUTA GAMBIR 287 Lurah Kuta Gambir 9 1.540 2 350 1 100 1 450 2 50 2 75 2 205 1 310 288 Sekretaris Kelurahan Kuta Gambir 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 289 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 67 Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Sifat Hub. (1-4) Tujuan Hub. (1-4) No. Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3) Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8) Harga Jabatan Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5) Faktor 6 Kondisi Lain (1-6) Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3) Faktor 4 Hubungan Personal 290 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 291 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 292 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 KELURAHAN BINTANG HULU 293 Lurah Bintang Hulu 9 1.540 2 350 1 100 1 450 2 50 2 75 2 205 1 310 294 Sekretaris Kelurahan Bintang Hulu 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 295 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 296 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 297 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 298 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 KELURAHAN SIDIANGKAT 299 Lurah Sidiangkat 9 1.540 2 350 1 100 1 450 2 50 2 75 2 205 1 310 300 Sekretaris Kelurahan Sidiangkat 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 301 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 302 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 303 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 304 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 KECAMATAN SUMBUL 305 Camat Sumbul 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 306 Sekretaris Kecamatan Sumbul 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 307 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 308 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 309 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 310 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 311 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 312 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 313 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 KELURAHAN PEGAGAN JULU I 314 Lurah Pegagan Julu I 9 1.540 2 350 1 100 1 450 2 50 2 75 2 205 1 310 315 Sekretaris Kelurahan Pegagan Julu I 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 316 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 317 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 318 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 319 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA 320 Camat Silima Pungga Pungga 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 321 Sekretaris Kecamatan Silima Pungga Pungga 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 322 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 323 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 324 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 68 Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Sifat Hub. (1-4) Tujuan Hub. (1-4) No. Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3) Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8) Harga Jabatan Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5) Faktor 6 Kondisi Lain (1-6) Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3) Faktor 4 Hubungan Personal 325 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 326 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 327 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 328 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 KELURAHAN PARONGIL 329 Lurah Parongil 9 1.540 2 350 1 100 1 450 2 50 2 75 2 205 1 310 330 Sekretaris Kelurahan Parongil 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 331 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 332 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 333 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 334 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 KECAMATAN SIEMPAT NEMPU 335 Camat Siempat Nempu 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 336 Sekretaris Kecamatan Siempat Nempu 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 337 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 338 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 339 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 340 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 341 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 342 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 343 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 KECAMATAN TIGALINGGA 344 Camat Tigalingga 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 345 Sekretaris Kecamatan Tigalingga 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 346 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 347 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 348 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 349 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 350 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 351 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 352 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 KECAMATAN TANAH PINEM 353 Camat Tanah Pinem 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 354 Sekretaris Kecamatan Tanah Pinem 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 355 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 356 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 357 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 358 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 359 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 360 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 69 Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Sifat Hub. (1-4) Tujuan Hub. (1-4) No. Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3) Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8) Harga Jabatan Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5) Faktor 6 Kondisi Lain (1-6) Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3) Faktor 4 Hubungan Personal 361 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 KECAMATAN PEGAGAN HILIR 362 Camat Pegagan Hilir 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 363 Sekretaris Kecamatan Pegagan Hilir 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 364 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 365 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 366 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 367 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 368 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 369 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 370 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 KECAMATAN PARBULUAN 371 Camat Parbuluan 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 372 Sekretaris Kecamatan Parbuluan 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 373 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 374 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 375 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 376 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 377 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 378 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 379 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU 380 Camat Siempat Nempu Hulu 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 381 Sekretaris Kecamatan Siempat Nempu Hulu 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 382 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 383 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 384 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 385 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 386 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 387 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 388 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 KECAMATAN LAE PARIRA 389 Camat Lae Parira 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 390 Sekretaris Kecamatan Lae Parira 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 391 Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 392 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 393 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 394 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 395 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 396 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 70 Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Sifat Hub. (1-4) Tujuan Hub. (1-4) No. Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3) Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8) Harga Jabatan Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5) Faktor 6 Kondisi Lain (1-6) Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3) Faktor 4 Hubungan Personal 397 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR 398 Camat Siempat Nempu Hilir 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 399 Sekretaris Kecamatan Siempat Nempu Hilir 9 1.455 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 3 340 1 310 400 Kepala Subbagian Perencanaan,Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 401 Kepala Subbagiaan Umum Kepegawaian dan Aset 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 402 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 403 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 404 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 405 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 KECAMATAN GUNUNG SITEMBER 406 Camat Gunung Sitember 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 407 Sekretaris Kecamatan Gunung Sitember 9 1.455 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 3 340 1 310 408 Kepala Subbagian Perencanaan,Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 409 Kepala Subbagiaan Umum Kepegawaian dan Aset 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 410 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 411 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 412 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 413 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 KECAMATAN BERAMPU 414 Camat Berampu 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 415 Sekretaris Kecamatan Berampu 9 1.455 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 3 340 1 310 416 Kepala Subbagian Perencanaan,Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 417 Kepala Subbagiaan Umum Kepegawaian dan Aset 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 418 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 419 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 420 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 421 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 KECAMATAN SILAHISABUNGAN 422 Camat Silahisabungan 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 423 Sekretaris Kecamatan Silahisabungan 9 1.455 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 3 340 1 310 424 Kepala Subbagian Perencanaan,Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 425 Kepala Subbagiaan Umum Kepegawaian dan Aset 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 426 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 427 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 428 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 429 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 KECAMATAN SITINJO 430 Camat Sitinjo 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 431 Sekretaris Kecamatan Sitinjo 9 1.455 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 3 340 1 310 71 Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Sifat Hub. (1-4) Tujuan Hub. (1-4) No. Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3) Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8) Harga Jabatan Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5) Faktor 6 Kondisi Lain (1-6) Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3) Faktor 4 Hubungan Personal 432 Kepala Subbagian Perencanaan,Program, Pelaporan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 433 Kepala Subbagiaan Umum Kepegawaian dan Aset 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 434 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 435 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 436 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 437 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 KELURAHAN PANJI DABUTAR 438 Lurah Panji Dabutar 9 1.540 2 350 1 100 1 450 2 50 2 75 2 205 1 310 439 Sekretaris Kelurahan Panji Dabutar 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 440 Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 441 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 442 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 443 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 BUPATI DAIRI, VICKNER SINAGA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H. NIP. 19820909 200903 1 010 ttd. 72 LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2026 No. Nama Jabatan Fungsional Unit Organisasi Kelas Jabatan Harga Jabatan 1 2 3 4 5 SEKRETARIAT DAERAH 1 Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemkab Dairi 13 2715 7 1250 4 450 4 450 4 225 3 150 3 60 3 120 1 5 1 5 2 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Umum Pemkab Dairi 13 2715 7 1250 4 450 4 450 4 225 3 150 3 60 3 120 1 5 1 5 3 Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Pemkab Dairi 13 2715 7 1250 4 450 4 450 4 225 3 150 3 60 3 120 1 5 1 5 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 4 Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Tata Pemerintahan 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 5 Penata Kelola Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 6 Fasilitator Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 7 Pamong Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 8 Pranata Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 9 Pengolah Data dan Informasi Bagian Tata Pemerintahan 6 690 4 550 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 10 Pengadministrasi Perkantoran Bagian Tata Pemerintahan 5 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 JF 11 JF Analis Kebijakan Muda Bagian Tata Pemerintahan 10 1735 6 950 3 275 2 125 3 150 3 150 2 25 2 50 1 5 1 5 12 JF Analis Kebijakan Pertama Bagian Tata Pemerintahan 8 1280 5 750 2 125 2 125 3 150 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5 13 JF Pranata Komputer Pelaksana (Terampil) Bagian Tata Pemerintahan 6 740 4 550 1 25 1 25 1 25 2 75 1 10 1 20 1 5 1 5 14 JF Arsiparis Pelaksana (Terampil) Bagian Tata Pemerintahan 6 740 4 550 1 25 1 25 1 25 2 75 1 10 1 20 1 5 1 5 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 15 Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 16 Pengolah Data dan Informasi Bagian Kesejahteraan Rakyat 6 690 4 550 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 17 Pengelola Layanan Operasional Bagian Kesejahteraan Rakyat 6 690 4 550 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 18 Pengadministrasi Perkantoran Bagian Kesejahteraan Rakyat 5 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 JF 19 JF Analis Kebijakan Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat 10 1735 6 950 3 275 2 125 3 150 3 150 2 25 2 50 1 5 1 5 20 JF Analis Kebijakan Pertama Bagian Kesejahteraan Rakyat 8 1280 5 750 2 125 2 125 3 150 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H. NIP. 19820909 200903 1 010 163

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di SALINAN Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 187);
11.Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 34); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Dairi.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8.Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
9.Klasifikasi jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

BAB II

KELAS JABATAN

Pasal 2

Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.