DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI JDIH, PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, PEMBINAAN, PEMBIAYAAN, dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional mengamanatkan penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6864);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
10.Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 15);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
12.Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Dairi.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
8.Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIHN.
9.Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Dairi.
10.Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Anggota JDIH adalah unit organisasi pada perangkat daerah dan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi serta lembaga-lembaga lain yang menangani dokumentasi dan informasi hukum.
11.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
12.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan
13.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
14.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan akan kebutuhan dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat kepada masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk JDIH Kabupaten Dairi.
(2)JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses melalui laman https://jdih.dairikab.go.id.

Pasal 4

(1)JDIH Kabupaten Dairi merupakan anggota JDIHN yang berkedudukan di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia.
(2)JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Pusat JDIH; dan
2. b.Anggota JDIH.
(3)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.
(4)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkedudukan pada:
1. a.Perangkat Daerah; dan
2. b.Pemerintah Desa.
(5)Anggota JDIH dikelola oleh pejabat/pegawai yang membidangi kesekretariatan pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.
(6)Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah secara fungsional sebagai Kepala Pusat JDIH.
(7)Kepala Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan JDIH.
(8)Bagan organisasi JDIH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI JDIH

Pasal 5

Pusat JDIH mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kepada Anggota JDIH di Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pusat JDIH mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
b.koordinasi dan konsultasi dengan JDIHN, Pusat JDIH Provinsi, dan anggota JDIH Provinsi;
c.pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman JDIHN;
d.pembinaan terhadap sumber daya manusia Anggota JDIH;
e.pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum;
f.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH; dan
g.penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Bupati, Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIHN.

Pasal 7

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mendokumentasikan dan mengunggah dokumen dan informasi hukum pada laman perangkat daerah dan pemerintah desa masing-masing.

Pasal 8

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi pemberian layanan informasi dan dokumentasi hukum terkait penggunaan aplikasi JDIH.

BAB V

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 9

(1)Pengelolaan JDIH dilaksanakan pada Bagian Hukum sebagai Pusat JDIH di Daerah.
(2)Dalam Pengelolan JDIH, Bupati menetapkan Tim Pengelola JDIH dengan Keputusan Bupati.
(3)Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggotanya dari unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi.

Pasal 10

(1)Pengelolaan JDIH dilakukan melalui:
1. a.aplikasi/web sistem JDIH; dan
2. b.arsip manual.
(2)Pengelolaan melalui aplikasi/web sistem JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
1. a.Pusat JDIH, dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui laman resmi JDIH Daerah;
2. b.Anggota JDIH dari Perangkat Daerah dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui laman resmi perangkat daerah masing-masing atau laman khusus JDIH; dan
3. c.Anggota JDIH dari Pemerintah Desa, dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui laman resmi Pemerintah Desa masing-masing.
(3)Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012